BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Masalah Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan dalam rangka melaksanakan Trilogi pembangunan, diperlukan ketersediaan dana pembiayaan yang besar. Dana tersebut dapat berasal dari pinjaman luar negeri, sektor migas dan sektor non-migas. Selain yang disebutkan diatas, salah satu sektor penting dalam penerimaan negara adalah sektor pajak. Pajak adalah Iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut lembaga / instansi pemungutannya, pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara (contoh : PPh, PPN, PPn BM, PBB, BPHTB dan Bea Meterai), sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah (contoh : Pajak Daerah Tingkat I dan Tingkat II). Saat ini sebagian besar penerimaan Negara dalam APBN berasal dari sektor pajak. Demikian pula dalam APBD penerimaan dari sektor Pajak Daerah merupakan penyumbang besar dalam Penerimaan Daerah, oleh karena itu Perpajakan dapat dijadikan studi yang bermanfaat untuk dibahas dalam suatu penelitian. Pajak merupakan prioritas utama penerimaan bagi Negara untuk melaksanakan pembangunan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Seluruh rakyat Indonesia berhak merasakan hasil pembangunan secara
1
menyeluruh. Untuk itu pemerintah mengupayakan pemerataan pembangunan melalui program desentralisasi. Wujud nyata dari desentralisasi yaitu adanya pemberian hak otonomi daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak Januari 2001, semua pemerintah daerah di Indonesia kini harus memikirkan cara bagaimana memperoleh pendapatan daerahnya semaksimal mungkin. Otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab memberikan keleluasaan kepada daerah kota / kabupaten dalam mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, dibutuhkan dana pembiayaan yang cukup besar. Sumber-sumber penerimaan daerah diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Pendapatan lain-lain. Pada dasarnya sumber utama pembiayaan pembangunan diharapkan berasal dari PAD seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan PAD lainnya. Diantara jenis pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak daerah yang paling potensial maka perlu dilakukannya optimalisasi peningkatan pelaksanaan pemungutan. Untuk mengetahui sejauh mana upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan dan besarnya peranan PKB terhadap PAD, maka penulis mengamati sejauh mana upaya penggalian potensi dari PKB. Dalam hal ini penulis lebih mengkonsentrasikan penelitian pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Barat. Kantor Samsat adalah Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap, merupakan sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengkaitkan pada pengesahan STNK, perpanjangan STNK dan pendaftaran STNK, termasuk pungutan lain seperti asuransi Jasa Raharja dan lain sebagainya. 2
Penulis menjadikan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai objek penelitian karena penulis melihat semakin banyaknya kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta yang seharusnya akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah Upaya Optimalisasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Periode 2003-2007 (Studi Kasus di Kantor Samsat Jakarta Barat). I.2. Ruang Lingkup Penelitian Penulis membatasi beberapa ruang lingkup penelitian, sehubungan dengan studi kasus yang dilakukan, yaitu : 1. Sebagai Objek Penelitian data yang akan digunakan adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah yang terdapat pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dan penelitian lebih dikonsentrasikan pada pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta Barat. 2. Untuk pembahasan peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan, data yang digunakan hanya rencana dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. 3. Upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah akan menggunakan data realisasi penerimaan dan biaya dalam pelaksanaan Belum Daftar Ulang (BDU) dan Samsat Keliling (Samling) serta penerimaan Gerai Samsat.
3
4. Periode yang digunakan untuk penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah adalah Tahun 2003-2007, sedangkan untuk Belum Daftar Ulang dan Samsat Keliling adalah tahun 2007 serta Gerai Samsat periode April-Juni Tahun 2008. I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Jakarta Barat. 2. Untuk mengetahui peranan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi DKI Jakarta. 3. Untuk mengetahui sejauh mana upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. 4. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap penerimaan PKB. Diharapkan juga penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat sebagai berikut : 1. Menambah wawasan dalam bidang perpajakan terutama mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang diatur dalam perpajakan di Indonesia baik secara teori maupun praktek di lapangan.
4
2. Sebagai acuan untuk penelitian di masa mendatang dan perkembangan ilmu di bidang Akuntansi sektor publik serta menunjang perbendaharaan perpustakaan di bidang Perpajakan. 3. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta bersama Kantor Samsat Jakarta Barat sehingga bisa meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di masa yang akan datang. 4. Dapat menambah pengetahuan perpajakan khususnya mengenai optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. I.4. Metodologi Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan metode kepustakaan yang bersifat deskriptif dengan studi kasus dimana pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca sumber-sumber informasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan ruang lingkup yang dibatasi dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait
data atau
keterangan yang dibutuhkan dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta dan Samsat Jakarta Barat. Untuk memecahkan pokok permasalahan yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat ditarik simpulan dan memberikan saransaran yang dianggap perlu.
5
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara : 1. Metode Survei Pada metode ini penulis melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap mengetahui masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan data primer serta beberapa keterangan lain yang berkaitan dengan penelitian. 2. Metode Kepustakaan Pada metode ini penulis melakukan pengumpulan data-data sekunder dengan cara mencari, membaca dan memilih informasi yang berkaitan dengan pembahasan masalah seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, makalah serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas. I.5. Sistematika Pembahasan Dalam Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang kemudian dijabarkan dalam beberapa sub bab. Maksud dari pembagian ini adalah agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan benar. Isi dari pembahasan skripsi ini disajikan sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.
6
BAB II : LANDASAN TEORI Bab ini merupakan landasan penelitian secara teoritis yang pembahasannya terdiri dari tinjauan pustaka yang menjadi landasan pelaksanaan pemungutan pajak. BAB III : PROSES PENGUMPULAN DATA Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang Dipenda dan Samsat Propinsi DKI Jakarta, petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, deskripsi objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. BAB IV : PEMBAHASAN Dalam bab ini akan berisi pembahasan dari semua analisis yang berhubungan dengan penelitian dan menguraikan data–data yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang telah dibahas pada bab III. BAB V : SIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan pada bab IV dan saran-saran serta usulan kepada pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Samsat Propinsi DKI Jakarta.
7
