BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan komitmen global sebagaimana amanat resolusi World Health Assembly (WHA) ke-58 tahun 2005 di Jenewa yang menginginkan setiap negara mengembangkan Universal Health Coverage (UHC) dalam pelaksanaan jaminan kesehatan yang meliputi seluruh penduduk, pemerintah Indonesia telah mengembangkan suatu sistem kebijakan kesehatan di Indonesia dengan membentuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (PMK No.28/2014). Untuk mengembangkan program JKN tersebut pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang ditetapkan dengan pertimbangan untuk memberikan Jaminan Sosial yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan penyelenggara program jaminan kesehatan tersebut (PMK No. 28/2014). BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada pemerintah yang dibentuk untuk menjalankan jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini seperti sistem asuransi, seluruh warga Indonesia diwajibkan menyisihkan uangnya untuk jaminan kesehatan di masa depan. Selain wajib untuk warga negara Indonesia, JKN juga diwajibkan untuk warga negara asing yang
Universitas Sumatera Utara
tinggal atau bekerja di Indonesia dalam kurun waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan yang telah membayar iuran. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berupa kapitasi dan non kapitasi. Pembayaran kapitasi dilakukan per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP seperti puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan
dan
dibayarkan langsung kepada bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP. Besaran alokasi pembayaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan seleksi dan kredensial dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri (Pasal 4 PMK No.59 Tahun 2014). Tarif kapitasi yang dimaksud untuk melaksanakan pelayanan kesehatan tersebut berupa pelayanan rawat jalan tingkat pertama, dengan standar tarif kapitasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp 3.000,s/d Rp 6.000,- (PMK RI No 59 Tahun 2014). Dana kapitasi yang diterima oleh puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan, dan untuk pembayaran dukungan biaya operasional ditetapkan berdasarkan selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan (PMK No. 19 tahun 2014). Mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi yang turun ke puskesmas dari BPJS Kesehatan diawali dengan penyusunan rencana anggaran
Universitas Sumatera Utara
pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN oleh kepala puskesmas untuk disampaikan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan, kemudian SKPD Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi (SE Mendagri No. 900/2280/SJ). BPJS Kesehatan KCU Medan sebagai salah satu penyelenggara program JKN memiliki data peserta yang terdaftar di puskesmas se-Kota Medan dari Januari sampai dengan November 2015 sebanyak 1.092.799 jiwa (49,87%), dengan rincian untuk Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 739.677 jiwa (67,68%), Non PBI 353.122 (32,31%) Jiwa dari jumlah penduduk Kota Medan sebanyak 2.191.140 Jiwa. Dinas Kesehatan Kota Medan membawahi 39 puskesmas yang terdiri dari 13 puskesmas rawat inap dan 26 puskesmas rawat jalan. Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang peneliti lakukan pada Puskesmas Polonia dan Puskesmas Belawan menemukan adanya fenomena dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN masih mengalami hambatan dalam penggunaannya sebagai dukungan biaya operasional, seperti pengadaan alat-alat kesehatan dan obatobatan. Keterbatasan ini mengakibatkan puskesmas tidak sepenuhnya dapat melakukan pelayanan kesehatan yang optimal, sedangkan puskesmas memiliki konsep sebagai gatekeeper yang mampu memberi pelayanan kesehatan dasar sesuai standar kompetensinya serta mampu menjawab tantangan dalam menangani 155 jenis penyakit dan penekanan angka rujukan.
Universitas Sumatera Utara
Selain itu dalam mekanisme penggunaan dana kapitasi yang diperoleh puskesmas, dana tersebut digunakan oleh puskesmas 60% untuk jasa pelayanan dan 40% digunakan untuk alat kesehatan, obat-obatan, alat tulis kantor dan lain sebagainya seperti segala sesuatu yang diperlukan oleh puskesmas dalam mendukung pelayanan kesehatan misalnya penggandaan resep, penggandaan surat-surat, alat tulis kantor. Di dalam perencanaan penggunaan dana tersebut kepala puskesmas membuat rencana kerja anggaran yang dilakukan setiap awal tahun, dan ber dasarkan kepada perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Sementara itu, hasil di Puskesmas Polonia menemukan fenomena bahwasannya puskesmas tersebut belum sepenuhnya menangani pengobatan penyakit jantung dikarenakan belum adanya alat pemeriksaan untuk deteksi penyakit jantung seperti alat EKG. Skrining awal dalam menentukan pasien yang menderita penyakit jantung dengan mangukur tekanan darah, koleterol total serta hal lain yang dikeluhkan oleh pasien berupa sesak, nyeri pada bagian dada dan lain sebagainya. Selama ini dana tersebut masih digunakan untuk operasional puskesmas karena dalam pengadaan tahun berjalan belum dilakukan perencanaan untuk alat tersebut, serta belum terdapatnya sumber daya manusia (SDM) seperti dokter spesialis dan tenaga yang berkompetensi untuk mengoperasikan alat dan menginterpretasikan hasil. Hal serupa terjadi pada Puskesmas Belawan belum tersedianya alat EKG dikarenakan belum adanya tenaga kesehatan yang tersertifikasi dan berkompetensi untuk mengoperasikan alat serta membaca hasil pemeriksaan. Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 75 tahun 2014 tentang puskesmas berkaitan
Universitas Sumatera Utara
dengan persyaratan peralatan puskesmas di ruang tindakan dan ruang gawat darurat, poin set tindakan medis /gawat darurat harus memiliki EKG. Menurut penuturan salah seorang informan, bahwa hal tersebut terjadi karena dalam proses pengadaan barang dan jasa, puskesmas harus mengajukan perencanaan belanja kepada Dinas Kesehatan karena proses pembelian dilakukan secara e-catalogue dan yang memiliki sertifikasi pembelian barang hanya tersedia 1 orang yaitu di Dinas Kesehatan. Dana yang dapat dibelanjakan langsung oleh puskesmas hanya barang yang nilainya di bawah 10 juta. Fenomena lainnya bahwa puskesmas tersebut mengupayakan menangani salah satu dari 9 penyakit kronis yaitu diabetes melitus meskipun mengalami keterbatasan juga dalam melakukan pengobatan yang dalam perhitungannya dulu dalam 1 bulan hanya 2 kali pasien diperiksa, namun dalam kenyataannya pasien datang per-tiga kali setelah obat habis dan ingin diperiksa kembali. Selain itu, terkait penggunaan dana untuk kegiatan operasional yang diperolah dari 40% dana kapitasi yang diperuntukkan bagi kegiatan promotif dan preventif perorangan, namun pada kenyataannnya kegiatan tersebut tidak bersumber dari dana kapitasi melainkan dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) tentang Analisis Pelaksanaan Pelayanan Promotif dan Preventif dalam Era JKN di Puskesmas Belawan Tahun 2014 dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa sebelum JKN, dana kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Setelah JKN berlaku, dana kegiatan UKM tetap bersumber dari BOK sementara biaya kegiatan UKP berasal dari dana kapitasi JKN.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisnanto (2014) bahwa berdasarkan analisis skenario dalam monitoring awal pelaksanaan JKN, diperkirakan akan terjadi ketimpangan dan ketidakadilan yang semakin besar antara daerah maju dengan daerah sulit, hal tersebut dikarenakan bahwa masyarakat di daerah maju dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang tidak memadai akan mendapatkan manfaat JKN yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang maju/kota besar. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan diketahui bahwa angka rujukan puskesmas se-Kota Medan Januari s/d Oktober 2015 rata-rata 541pasien rujukan atau sekitar 51,07% pasien, tahun 2014 sebesar 12.534 Jiwa (37,01%) yang dirujuk sedangkan menurut pernyataan dari Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, Fadjriadinur menyatakan bahwa pasien yang dirujuk dari FKTP ke RS tidak boleh lebih dari 10%. Tingginya angka rujukan diasumsikan karena kurangnya ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan di puskesmas. Bahkan ada satu puskesmas di Kota Medan yang melakukan rujukan 100% terhadap pasien BPJS Kesehatan yang berkunjung yaitu Puskesmas Pulo Brayan pada bulan januari 2015. 1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang tersebut, maka diambil satu permasalahan yaitu bagaimana Utilisasi Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas se-Kota Medan, dengan mengambil perwakilan dari Puskesmas Polonia dan Puskesmas Belawan untuk mewakili daerah Kota dan daerah Pesisir. 1.3 Tujuan Penelitian
Universitas Sumatera Utara
Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis Utilisasi Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Polonia dan Puskesmas Belawan untuk mewakili daerah Kota dan daerah Pesisir. 1.4 Manfaat Penelitian 1. Bagi Badan Penyenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagai bahan masukan dan rujukan dalam mengevaluasi Puskesmas; 2. Bagi Dinas Kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan pelayanan di Puskesmas; 3. Bagi Puskesmas diharapkan hasil penelitian ini dapat memotivasi penyelenggara pelayanan kesehatan untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal; 4. Bagi ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
Universitas Sumatera Utara
