BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah muncul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan dengan membuat laporan keuangan yang disusun dengan benar dan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan selama satu periode tertentu yang digunakan untuk membandingkan antara anggaran dan realisasinya, menilai kondisi keuangan entitas, menilai efektifitas dan efisiensi entitas, dan menilai tingkat entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan
1
2
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Arus Kas (CaLK).
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini digunakan sebagai dasar pertimbangan
untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sebagai pertanggungjawaban, penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus memenuhi karakteristik
laporan keuangan itu sendiri yaitu harus relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan Keuangan yang dipertanggungjawabkan dilaporkan kepada BPK sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh tiap daerah diberikan opini mengenai hasil dari laporan keuangan yang telah dibuat menurut Undangundang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Salah satu kriteria pemberian opini tersebut yaitu mengenai Sistem Pengendalian Intern. Sistem Pengendalian intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (PP 60 tahun 2008) Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang terdapat dalam IHPS I tahun 2011 (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2011, BPK), opini Wajar Tanpa Pengecualian dan Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan terhadap LKPD
3
dari tahun 2006 hingga 2010 terus mengalami peningkatan. Dengan begitu opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) mengalami penurunan dari tahun ke tahun,
hal ini memperlihatkan bahwa LKPD yang dilaporkan kepada BPK terus
meningkat secara kualitas dan juga memberikan tanda bahwa adanya
penyelenggaraan dari Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah mengalami perbaikan walaupun masih dirasakan belum optimal. Masih banyaknya opini Wajar Dengan Pengecualaian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan
Tidak Memberikan Pendapat (TMP) yang diberikan BPK menunjukkan efektifitas SPI pemerintah daerah yang bersangkutan belum dilaksanakan secara optimal. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan kegiatan pengendalian. Kelemahan dalam pengendalian intern tersebut terlihat dari banyaknya kasus pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat, penganggaran atau perencanaan tidak memadai, pelaksanaan kegiatan tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan belum adanya standard operating procedure (SOP) yang memadai. (IHPS I tahun 2011) Pemerintah daerah Kabupaten Bandung mendapatkan peringkat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan tahun 2010 sama seperti tahun sebelumnya. Pemerintah kabupaten bandung masih terhambat manajemen aset yang kurang baik sehingga banyak aset terlantar maupun dikuasai pribadi. Sistem Pengendalian Intern penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan SPI dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Kualitas
4
Laporan Keuangan yang buruk dengan penyajian yang belum dapat diharapkan secara wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian
Intern. Kasus kelemahan SPI berkutat pada lemahnya sistem pengendalian
akuntansi dan pelaporan, lemahnya sistem pengendalian pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja serta adanya kelemahan pada struktur pengendalian intern. Salah satu tujuan utama dari adanya SPI yaitu ditujukan pada pengamanan
aset daerah. Aset terutama aset tetap merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan. Pada umumnya nilai aset tetap paling besar dibandingkan dengan akun lain yang terdapat pada laporan keuangan. Selain itu, keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sistem Pengendalian Intern atas pengeloaan aset tetap harus memenuhi keandalan untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara, selain harus andal didalam pelaporan aset harus relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Di Indonesia, manajemen aset diungkapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Maraknya kasus korupsi terkait aset tetap menunjukan sistem pengendalian intern masih lemah. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus membangun sistem pengendalian
intern
yang
andal
hingga
mampu
mencegah
terjadinya
penyimpangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan entitas. Kasus lemahnya sistem pengendalian intern aset terdiri dari Pencatatan tidak atau belum dilakukan atau tidak akurat, Proses penyususnan laporan tidak sesuai ketentuan, Entitas
5
telambat menyampaikan laporan, Sistem informasi akuntansi dan peloporan tidak memadai dan sisterm informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung Sumber
Daya Manusia (SDM) yang memadai. (IHPS semester II tahun 2011 dan
www.bpk.go.id) Kepala Bagian Pengelolaan Aset Pemerintah Kabupaten bandung, Marlan, (11/10) mengatakan bahwa, Penurunan nilai aset sampai Rp 53 miliar lebih Senin diduga terjadi akibat kesalahan dalam administrasinya. Biaya pemeliharaan
gedung di bawah Rp 10 milyar bukan termasuk aset tetap, tetapi oleh penilai independen pada tahun 2004 dimasukkan ke aset tetap. Hal ini disinyalir diakibatkan kesalahan memasukan data dan akibat kesalahan menjumlah, termasuk barang-barang yang seharusnya dihapus. (www.bandungkab.go.id). Fenomena ini menunjukan jika masih kurang optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Aset terutama pada lemahnya kegiatan pengendalian intern aset tetap, dimana masih lemahnya pencatatan yang kurang akurat dan tepat atas transaksi dari kejadian yang ada. Dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung masih belum berjalan dengan baik dan Pemerintah Daerah dinilai masih belum maksimal didalam penyampaian laporan keuangan sehingga masih berpotensi terjadi penyalahgunaan dan ketidak sesuaian antara pencatatan dan kenyataan seperti yang telah dipaparkan di atas. Penelitian mengenai Sistem Pengendalian Intern dan aset tetap pernah dilakukan oleh Neneng Siti Halimah (2010) dalam Tugas Akhir nya yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
6
Aset Tetap Pemerintah” yang dilakukan di kota Cimahi. Penelitian serupa dilakukan oleh Sugitahamdani (2010) dalam Skripsi nya yang berjudul “Pengaruh
Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah” yang dilakukan di kota Bandung.
Dengan merujuk pada kedua topik diatas namun ada perbedaan dengan kedua tersebut, pada penelitian yang akan dilakukan peneliti variabel x yang topik digunakan yaitu Sistem Pengendalaian Intern Aset Tetap dan variabel y yang
diteliti yaitu kualitas laporan keuangan. Dari pemaparan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”.
1.2 Perumusan Masalah Penelitian Sugiyono (2010:379) menyatakan, “ Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah lingkungan pengendalian aset tetap memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Bandung. 2. Apakah penilaian risiko aset tetap memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Bandung.
7
3. Apakah kegiatan pengendalian aset tetap memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten
Bandung.
4. Apakah informasi dan komunikasi aset tetap memberikan pengaruh yang
signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Bandung. 5. Apakah kegiatan pemantauan aset tetap memberikan pengaruh yang signifikan
dan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Bandung. 6. Apakah sistem pengendalian intern secara menyeluruhnya yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
1.3 Batasan Masalah Penelitian Peneliti memberikan beberapa batasan masalah untuk memfokuskan kembali dalam penelitian ini. Batasan masalah ini dilakukan agar penelitain tidak menyimpang dari arah dan tujuan. Berdasarkan masalah diatas maka batasan masalah pada penelitian ini antara lain: 1. Penelitian difokuskan pada sistem pengendalian intern aset tetap berdasarkan PP No.60 Tahun 2008. 2. Kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung
8
3. Pengaruh sistem pengendalian intern aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bandung.
di fokuskan pada wilayah pengamatan Kabupaten Bandung, dan alat 4. Penelitian
bantu yang digunakan untuk membantu penelitian dalam mengolah dan
menganalisis data statistik sampai dengan data dapat disajikan menjadi suatu informasi menggunakan software SPSS for Windows.
1.4 Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bandung, 2. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung, 3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Bandung.
1.5 Manfaat Penelitian Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat riil bagi pihak – pihak yang berkepentingan diantaranya : 1. Bagi penulis Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem pengendalian intern aset tetap dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung, serta dapat membandingkan kesesuaian antara teori yang
9
didapat dengan yang terjadi di lapangan. Serta sebagai syarat ujian Tugas Akhir untuk meraih gelar Sarjana Sain Terapan Program Studi Akuntansi
Manajemen Pemerintahan Politeknik Negeri Bandung.
2. Bagi instansi Pemerintah Dapat
memberikan
masukan
serta
informasi
yang
berguna
dalam
mempertimbangkan kebijakan atau keputusan strategik oleh pihak pimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi.
3. Bagi pihak-pihak lain Penelitian ini diharapkan dapat pula dijadikan sumber informasi dan pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern aset tetap dan kualitas laporan keuangan.
