BAB 1 PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Penelitian Dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, Pemerintah
terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya sektor non migas. Dari sektor ini, pemerintah terus meningkatkan penerimaan Negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. Menurut Soemitro (2003:1) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang belaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2011:1). Seperti yang diketahui, belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang, khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (tax avoidance), penggelapan pajak (tax evasion), dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya tax gap, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. Tax gap dibedakan menjadi tiga: non-filing gap yaitu tax gap yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
(Surat Pemberitahuan Tahunan), underreporting gap yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, underpayment gap yaitu potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang. Seperti yang dikemukakan oleh Adams bahwa orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang
sebagai
suatu
beban
yang
akan
mengurangi
kemampuan
ekonomisnya. Mereka harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya (Nickerson, et al, 2009:1). Masri (2012 : 5), menjelaskan pembahasan mengenai penggelapan pajak (tax evasion) adalah sebagai berikut: “Usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku”. Pengelakan pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu. Seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, dan lain-lain. Pada penelitian sebelumnya oleh Rahman (2013) mengatakan bahwa penggelapan pajak, cenderung dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dalam jumlah yang tidak besar dan umumnya adalah Wajib Pajak orang pribadi. Hal ini dilakukan karena :
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
a. Tidak punya kemampuan untuk mencari celah Undang-Undang Pajak. b. Apabila
dokter/profesional
pendapatannya, kecil
bebas
menyembunyikan
kemungkinan diketahui
sebahagian
oleh fiskus
kerena
pencatatan penghasilannya dilakukan oleh pihak Wajib Pajak itu sendiri. Sebuah sistem perpajakan akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Sistem perpajakan yang cenderung rumit, akan membuat Wajib Pajak enggan melakukan pembayaran pajak. Suryani (2013) telah melakukan sebuah penelitian untuk mengukur apakah sistem perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan etika penggelapan pajak. Hasilnya adalah sistem perpajakan memiliki hubungan yang negatif dengan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa sistem perpajakan memiliki korelasi negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka tindak penggelapan pajak dianggap suatu yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tindak penggelapan pajak. Hal ini dapat dianalogikan bahwa setiap Wajib Pajak merupakan pihak yang akan menyetorkan uang mereka maka dari itu pihak pemerintah selaku pemungut pajak, harus membuat sebuah sistem perpajakan yang cenderung praktis namun efektif dan efisien. Sistem perpajakan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak, dimana jika sistem perpajakan yang diterapkan baik maka Wajib Pajak akan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Jika sistem perpajakannya cenderung rumit, maka Wajib Pajak malas untuk membayarkan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
pajak dan penerimaan pajak akan menurun karena tingginya tingkat penggelapan pajak yang dilakukan. Menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam Fraud Examiners Manual 2006 (dalam Karyono, 2013) adalah : “fraud is an international untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan suatu kesalahan yang disengaja, dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu manfaat keuangan secara tidak jujur sehingga mengakibatkan suatu kerugian materil bagi korban. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa ketika kemungkinan terdeteksinya kecurangan di dalam bidang perpajakan semakin baik, maka penggelapan pajak akan semakin berkurang.
Penelitian ini dilakukan oleh
seorang Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2013 lalu. Dia melakukan sebuah penelitian di
beberapa KPP di Jakarta, dimana terdapat
perbandingan yang bersifat negatif di dalam hasil penelitiannya mengenai kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian, tersebut menjelaskan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan akan menyebabkan Wajib Pajak semakin patuh untuk membayar pajak. Dimana, kemungkinan terdeteksinya kecurangan
tersebut
sangat erat kaitannya dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pihak Ditjen pajak, kontrol yang tinggi, dan bahkan penerapan sanksi yang membuat
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
Wajib Pajak akan takut jika mereka melakukan penggelapan pajak. Dengan demikian, mereka akan lebih mematuhi dan lebih taat untuk membayar pajak, jika kemungkinan terdeteksinya kecurangan tersebut semakin tinggi. Maka dari itu, hasil penelitiannya menyatakan bahwa hubungan keduanya adalah berbanding negatif. Salah satu contoh kasus penggelapan pajak yaitu penggelapan pajak Asian Agri Group tak bisa dilepaskan dari peran Vincentius Amin Sutanto, seorang akuntan perusahaan itu. Vincent tidak berniat melaporkan kasus di perusahaannya, tapi ia melakukan kesalahan fatal yang tidak diampuni Asian Agri. Vincent, pada 13 November silam, menggelapkan uang US$ 31 juta (sekitar Rp 28 miliar) milik Asian Agri dengan memalsukan tanda tangan dua pejabat tinggi perusahaan di Singapura. Asian Agri, dibantu polisi, keburu mengendus aksinya akuntan berusia 43 tahun ini pun menyelamatkan diri ke Singapura Sebagai salah satu akuntan top di Asian Agri, ia memiliki banyak dokumen yang dijadikan senjata agar Asian Agri tidak terlalu menekan. Tapi, karena Asian Agri tetap memburu, Vincent menyerahkan diri ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Ia ditahan, Asian Agri pun mendapat masalah pajak. Direktur Jenderal Pajak menetapkan lima petinggi Asian Agri Group salah satu anak perusahaan taipan Sukanto Tanoto bos Raja Garuda Mas sebagai tersangka penggelapan pajak. Mereka dijadikan tersangka setelah memeriksa keuangan 15 anak perusahaan Asian Agri satu tidak aktif yang pajaknya disetor pada 20022005.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
Tiga jurus digunakan Asian Agri sehingga bisa menyembunyikan uang Rp 2,621 triliun dari petugas pajak dan tidak perlu membayar 30 persennya, alias Rp 786,3 miliar, untuk pajak. 1. Menggelembungkan Biaya Cek pembayaran dikeluarkan untuk keperluan fiktif. Jika biaya naik, untung mengecil, pajak juga kecil. Asian Agri menggelembungkan biaya sampai Rp 1,5 triliun, berarti memotong pajak Rp 450 miliar. 2. Transaksi Ekspor Dibuat Rugi Kerugian transaksi ekspor digelembungkan-misalnya dengan menggunakan transaksi lindung nilai (hedging)--sehingga keuntungan mengecil dan, lagi-lagi, pajak ikut mengecil. Kerugian ini mencapai Rp 232 miliar sehingga pajak bisa dipangkas Rp 69,6 miliar. 3. Hasil Penjualan Diperkecil Asian Agri menjual murah ke perusahaan milik sendiri di Hong Kong atau Makao. Baru perusahaan di luar negeri itu menjual minyak dengan harga normal ke pasar. Akibatnya, pemasukan Asian Agri di Indonesia berkurang Rp 889 miliar dan mengurangi pembayaran pajak Rp 266,7 miliar. Dari berbagai uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhirakhir ini yang banyak dilakukan oleh Wajib Pajak beserta fiskus. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauh mana keberhasilan suatu Negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”.
B.
Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah
sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion)? 2. Bagaimana pengaruh terdeteksinya kecurangan terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion)?
C.
Tujuan dan Kontribusi Penelitian
1.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk
menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut: a) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). b) Untuk menguji dan menganalisis terdeteksinya kecurangan terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion).
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
2.
Kontribusi Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian, adapun kontribusi penelitian yang diperoleh
adalah sebagai berikut: a) Kantor Pelayanan Pajak Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh sistem perpajakan dan terdeteksinya kecurangan terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). b) Bagi Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai pengaruh sistem perpajakan dan terdeteksinya kecurangan terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). c) Bagi Peneliti Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dalam menambah pengetahuan dan memberikan keyakinan mengenai pengaruh sistem perpajakan dan terdeteksinya kecurangan terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion). d) Pembaca Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh sistem perpajakan dan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
9
terdeteksinya kecurangan terhadap wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion).
http://digilib.mercubuana.ac.id/
