1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun spiritual.
Untuk
merealisasikan
tujuan
tersebut,
pemerintah
harus
memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede, 2001; Olaofe, 2008). Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan Negara dari sector pajak merupakan yang paling besar. Semakin besar pengeluaran pemerintah digunakan untuk pembangunan nasional sehingga penerimaan Negara dituntut untuk terus ditingkatkan (Putut, 2012). Berikut ini adalah persentase penerimaan pajak terhadap APBN dalam tiga tahun terakhir: Mengingat besarnya jumlah pajak yang diterima dari Wajib Pajak, hal ini berimbas juga terhadap pendapatan Negara setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Masyarakat atau
http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
wajib pajak yang sadar dengan melakukan pembayaran pajak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa mereka ingin ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan Negara (Tatiana dan Hari, 2009). Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak semakin turun dengan melakukan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sehingga menyebabkan penerimaan Negara atas pajak semakin menurun (Tatiana dan Hari, 2009). Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajiban untuk membayar pajak, tentunya penerimaan Negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah tiap tahun. Kepatuhan membayar pajak wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa factor, yaitu kesadaran membayar pajak, ketegasan sanksi, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dan persepsi kondisi keuangan pribadi serta ada kemungkinan faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus yang menyebabkan mereka lebih cenderung untuk lebih patuh untuk membayar pajak atau sebaliknya. Berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Hal serupa juga terjadi dengan Wajib Pajak Badan. Dari 1,2 juta perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, hanya sekitar 45,8 persen atau 550 ribu
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
perusahaan yang menyampaikan SPT. Menurut Menkeu, salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah karena kekurangpahaman Wajib Pajak akan ketentuan perpajakan. “Kurang pahamnya masyarakat atas ketentuan perpajakan yang membuat mereka enggan mendaftarkan diri, melaporkan SPT, dan melakukan kekhilafan dalam pengisian SPT.” (kemenkeu.go.id) Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Persepsi wajib pajak bahwa uang pajak digunakan oleh Pemerintah secara transparan dan akuntabilitas mendorong kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukkan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta pembangunan. Penerapan perlakuan perpajakan yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha. Sebaliknya perlakukan perpajakan yang diskriminasi justru mengakibatkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak. (pajak.go.id) Usaha Kecil Menengah (UKM) di Negara berkembang, seperti di Indonesia, sering di kaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan social dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut. Usaha Kecil dan Menengah (UKM), memiliki beberapa karakteristik, seperti ketidakpastian pasar, ketidakpastian apakah dalam beberapa tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak. Selain itu, yang menjadi kelemahan dari UMKM adalah, adanya pembukuan yang tidak jelas (Zein, 2004 dalam Ekawati dan Endro, 2008). Kelemahankelemahan UMKM tersebut bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban
setiap
pengusaha
UMKM
dalam
memenuhi
kewajiban
perpajakannya. Selain itu, latar belakang pendidikan pemilik dari UMKM tersebut
juga
berpengaruh
terhadap
pemahaman
dan
kewajiban
perpajakannya. Perekonomian Indonesia di dominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Jumlah unit UMKM sampai dengan tahun 2012 sebesar 56.534.592 unit yang terbagi atas usaha mikro sebesar 55.856.176 unit, usaha kecil sebesar 629.418 unit, dan usaha menengah sebesar 48.997 unit. Sedangkan usaha besar sebesar 4.968 unit. Presentase jumlah unit UMKM di Indonesia berdasarkan data sebelumnya sebesar 99,99% sedangkan untuk usaha besar hanya sebesar 0,01% (www.depkop.go.id). Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Bagi pelaku UMKM, pajak masih dianggap sebagai beban yang sebisa mungkin harus dihindari.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
Pemerintah perlu memperhatikan sektor UMKM secara serius karena peranan UMKM sangat berdampak dalam perekonomian dan pada peningkatan perilaku kepatuhan pajak. Pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga menjadi peranan penting terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. “Petugas pajak dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak serta dapat memupuk kesadaran tentang tanggung jawab membayar pajak” (Gardian & Haryanto, 2006). Pelayanan yang baik yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Rajif (2011) menemukan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dan yang pengaruhnya paling dominan adalah ketegasan sanksi perpajakan. Tantra Ikhlas Nalendro (2014) melakukan penelitian mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha dengan lingkungan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak dan kondisi keuangan pribadi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, variabel pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak. Lingkungan memoderasi positif pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan dan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
pemahaman akan peraturan perpajakan dan persepsi kondisi keuangan pribadi terhadap kepatuhan membayar pajak Hasil penelitian Eunike Jacklyn Susilo (2014) mengenai pemahaman Wajib Pajak terhadap PP No.46 tentang pajak UKM. Menunjukkan bahwa pemahaman Wajib Pajak mengenai PP No.46 tahun 2013 masih minim. Beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif PP No.46 tahun 2013, sebagian besar Wajib Pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur di dalamnya. Upaya pemerintah untuk menerapkan peraturan ini kepada Wajib Pajak masih belum maksimal. Wajib Pajak orang pribadi belum mendapatkan penyuluhan atau penjelasan atau penjelasan mendalam mengenai peraturan ini. Penyuluhan hanya dilakukan pada wajib pajak badan saja, sehingga belum semua Wajib Pajak mengerti dan memahami PP No.46 tahun 2013. Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana telah diuraikan, beberapa diantaranya menguji kepatuhan wajib pajak UMKM di daerah-daerah luar Jakarta (Eunike: 2014 dan Mohamad Rajif: 2011) dan ada juga penelitian yang dilakukan di KPP Pratama (Tantra: 2014). Belum terdapat penelitian yang mengkaji kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. PP No. 46 tahun 2013 diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan kepada wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi masih banyak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya adalah peraturan yang sulit dimengerti. Oleh sebab itu penelitian ini akan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
menguji seberapa pengaruhnya pengetahuan wajib pajak UMKM atas PP No. 46 tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya di Thamrin City Jakarta. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta khususnya wajib pajak UMKM di Tanah Abang Blok B dengan menggunakan beberapa variabel seperti penerapan sanksi pajak, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak atas PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak, serta kualitas pelayanan fiskus. Pemilihan variabel yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis menggunakan kualitas pelayanan fiskus sebagai variabel moderating. Beberapa penelitian seperti yang telah diuraikan sebelumnya menggambarkan bahwa banyak pelaku UMKM belum memahami kewajiban perpajakannya, atau belum mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang antara lain disebabkan karena pengetahuan sebagian besar Wajib Pajak yang rendah tentang pajak, dan pelayanan petugas pajak yang masih rendah. Saat ini sudah saatnya UMKM mengetahui dan memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait usahanya. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Pengaruh Penerapan Sanksi Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak atas PP No. 46 tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kualitas Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderating”. Penelitian ini dilakukan di Tanah Abang
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
Blok B karena banyak terdapat Wajib Pajak UMKM disana. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM atas aspek-aspek perpajakan yang terkait dengan usahanya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut. B. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat diambil permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan yang timbul adalah sebagaui berikut: 1.
Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Tanah Abang Blok B?
2.
Apakah pengetahuan Wajib Pajak mengenai PP No.46 tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Tanah Abang Blok B?
3.
Apakah pelayanan fiskus dapat memoderasi hubungan antara penerapan sanksi, pengetahuan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak di Tanah Abang Blok B?
http://digilib.mercubuana.ac.id/
9
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1.
Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk: 1.
Menguji pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Tanah Abang Blok B.
2.
Menguji pengaruh pengetahuan Wajib Pajak atas PP No.46 tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Tanah Abang Blok B.
3.
Menentukan apakah hubungan penerapan sanksi, pengetahuan Wajib Pajak atas PP No.46 tahun 2013 dan kepatuhan Wajib Pajak dapat dimoderasi oleh kualitas pelayanan fiskus.
2.
Kontribusi Penelitian 1. Bagi Wajib Pajak Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak khususnya peraturan pajak atas UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. Bagi Pihak Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan memberikan kontribusi dalam pengembangan teori perpajakan dan dapat
dijadikan
literatur
bagi
penelitian
http://digilib.mercubuana.ac.id/
selanjutnya
dengan
10
mempertimbangkan
kelebihan
dan
kelemahan
yang
mungkin
ditemukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM atas kewajiban perpajakannya.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
