BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.1 Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta perlindungan tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun.2 Semua ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi tenaga kerja dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat
1
Frieska Widiastuti, Diskriminasi Pekerja Wanita Atas Promosi Jabatan,http://ejournal.uajy.ac.id/3716/2/1HK08805.pdf, diakses pada tanggal 19 Desember 2014, jam 19.00 WIB. 2 Melihat pada bagian menimbang huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
1
2
kemanusiaan.3 Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.4 Oleh karena itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk : 1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, 2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, 3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, 4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerataan kesempatan kerja merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan. Pada perkembangan saat ini, laki-laki dan
3
B. Sastrohadiwiryo, 2005, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional), Jakarta, PT. Bumi Aksara, hlm. 1 4 Ibid, hlm. 3
3
perempuan memiliki kesempatan kerja yang sama. Semakin banyak sektor industri yang tumbuh di Indonesia saat ini ternyata juga turut mendorong munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender dalam bekerja. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Perempuan mempunyai potensi yang besar terhadap pembangunan, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya terletak pada peran laki-laki saja tetapi peran serta perempuan juga turut diperhitungkan. Kaum perempuan sekarang ini telah mencoba mensejajarkan dirinya dengan kaum laki-laki untuk bekerja di luar rumah sebagai pekerja. adanya emansipasi terhadap kaum perempuan memperlihatkan keberadaan perempuan yang mampu berkontribusi sebagai pekerja di berbagai sektor tanpa harus meninggalkan kodratnya sebagai perempuan. Dengan semakin besarnya kesempatan bagi perempuan untuk bekerja, maka perlindungan terhadap hak-hak pekerja perempuan harus lebih diperhatikan oleh pihak pengusaha dan pemerintah. Pekerja perempuan memiliki perbedaan yang bersifat kodrati alamiah dengan pekerja laki-laki yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Berdasarkan kodrat itulah
4
kemudian timbul hak-hak khusus bagi pekerja perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu hak atas cuti haid, hak atas cuti melahirkan dan gugur kandungan, hak menyusui pada waktu kerja, serta larangan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja perempuan dengan alasan menikah, hamil dan melahirkan. Perlindungan hak-hak khusus pekerja perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi telah menjadi salah satu isu yang cukup penting dalam gerakan serikat pekerja di Indonesia.5 Perlindungan hak-hak fungsi reproduksi pekerja perempuan terkait erat dengan pemenuhan hak atas cuti haid dan melahirkan serta penyediaan fasilitas penunjang seperti pojok laktasi dan tempat penitipan anak.6 Meskipun undang-undang telah memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus yang berkaitan dengan fungsi reproduksi pekerja perempuan, namun pada prakteknya pelanggaran terhadap aturan cuti haid dan melahirkan masih kerap terjadi tanpa ada penyelesaian yang maksimal, serta masih banyak pengusaha yang tidak menyediakan fasilitas berupa pojok laktasi dan tempat penitipan anak di tempat kerja. Pekerja perempuan yang bekerja sebagai pekerja kontrak dan outsourcing adalah mereka yang paling merasakan lemahnya pelaksanaan 5
Komite Perempuan Industriall Indonesia Council, Laporan Hasil Survey Perlindungan Maternitas dan Hak-Hak Reproduksi Buruh Perempuan Pada 10 Afiliasi Industriall di Indonesia, https://industriallindah.files.wordpress.com/2014/11/ringkasan-hasil-survey_2014.pdf, diakses pada tanggal 19 Desember 2014, jam 19.30 WIB. 6 Ibid.
5
perlindungan hak-hak khusus ini, mereka seringkali harus diputus kontrak kerja
karena
hamil
atau
melahirkan,
sebagian
lagi
bahkan
harus
menandatangani kontrak kerja dengan ketentuan tidak akan menikah dan hamil selama menjalani kontrak kerja.7 Permasalahan yang sama juga terjadi di PT. Dagsap Endura Eatore cabang Yogyakarta yang berlokasi di Kabupaten Bantul. PT. Dagsap Endura Eatore adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan beku berbahan baku daging ayam dan sapi yang berdiri tanggal 24 agustus tahun 2000 dengan mendirikan pabrik yang berlokasi di Sentul Bogor Jawa Barat. Pada 22 Juni 2012, PT. Dagsap Endura Eatore membuka cabang di Yogyakarta yang berlokasi di Sedayu Kabupaten Bantul. Jumlah pekerja yang bekerja di PT. Dagsap Endura Eatore Kabupaten Bantul sampai saat ini mencapai 300 orang pekerja dan 50 orang diantaranya adalah pekerja perempuan. Pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi belum dilaksanakan dengan baik oleh PT. Dagsap Endura Eatore Kabupaten Bantul. Para pekerja perempuan di PT. Dagsap Endura Eatore Kabupaten Bantul belum mendapatkan hak-hak khususnya yang berkaitan dengan fungsi reproduksi yaitu hak cuti haid dan hak diberikan kesempatan menyusui pada waktu kerja, hal tersebut tentunya 7
Ibid.
6
tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan hak-hak khusus bagi pekerja perempuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak khusus terutama hak yang berkaitan dengan fungsi reproduksi bagi pekerja perempuan yang bekerja di PT. Dagsap Endura Eatore Kabupaten Bantul sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Pada PT. Dagsap Endura Eatore Kabupaten Bantul”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak khusus yang berkaitan dengan fungsi reproduksi pekerja perempuan di PT. Dagsap Endura Eatore Kabupaten Bantul? 2. Mengapa PT. Dagsap Endura Eatore tidak memberikan hak cuti haid dan hak menyusui anak pada waktu kerja bagi pekerja perempuan?
7
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian hukum ini mencakup 2 (dua) hal, yaitu: 1. Tujuan Subyektif Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan akademis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 2. Tujuan Obyektif a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hakhak khusus yang berkaitan dengan fungsi reproduksi pekerja perempuan di PT. Dagsap Endura Eatore Kabupaten Bantul. b. Untuk mengetahui alasan tidak diberikannya hak cuti haid dan hak menyusui anak selama waktu kerja bagi pekerja perempuan di PT. Dasap Endura Eatore Kabupaten Bantul.
D. Manfaat Penelitian Merujuk pada tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:
8
1. Manfaat Akademis a. Untuk dapat mengetahui sinkronisasi antara ilmu yang didapat dalam perkuliahan dengan kenyataan kehidupan sehari-hari di masyarakat. b. Untuk dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan bagi penelitian yang berkaitan dengan judul penulisan hukum ini yang diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ketenagakerjaan. 2. Manfaat Praktis a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran atau masukan pada pemerintah, pengusaha, dan pekerja perempuan mengenai perlindungan hak-hak khusus bagi pekerja perempuan. b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus bagi pekerja perempuan.
E. Keaslian Penelitian Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang membahas mengenai perlindungan
hukum
terhadap
hak-hak
Berdasarkan penelusuran kepustakaan
khusus
pekerja
perempuan.
yang dilakukan oleh penulis,
ditemukan beberapa penelitian yang juga membahas mengenai perlindungan
9
hukum terhadap hak-hak khusus yang berkaitan dengan fungsi reproduksi pekerja perempuan, diantaranya adalah: 1. Penulisan hukum dengan judul “Pemberian Hak Cuti Haid Bagi Pekerja Wanita di Universitas Atma Jaya Yogyakarta” oleh Isthining Wahyu Satiti Utami, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan hak khusus pekerja perempuan yang berupa cuti haid bagi pekerja perempuan yang bekerja di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isthining Wahyu Satiti, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya terdapat pada: a. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini berada pada PT. Dagsap Endura Eatore Kabupaten Bantul yang terletak di Jl. Wates Km. 14, Kalijoho, Argosari, Sedayu, Bantul, sedangkan
lokasi
penelitian
sebelumnya
berada
pada
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. b. Isi Penelitian Isi penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang penulis lakukan tidak hanya membahas mengenai pelaksanaan hak
10
khusus pekerja perempuan yang berupa hak cuti haid saja, namun juga membahas mengenai hak reproduksi yang lainnya seperti hak cuti melahirkan dan keguguran, hak untuk diberikan kesempatan menyusui selama waktu kerja, serta hak untuk tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja perempuan yang menikah dan hamil selama menjalani kontrak kerja. 2. Penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita di Sektor Industri Makanan Phia Deva Minomartani Kabupaten Sleman” oleh Iffa Choirunisa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja di Phia Deva Minomartani Kabupaten Sleman. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya terdapat pada: a. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dalam penelitan ini berada pada PT. Dagsap Endura Eatore Kabupaten Bantul yang berlokasi di Jl. Wates Km. 14, Kalijoho, Argosari, Sedayu, Bantul, sedangkan lokasi penelitian sebelumnya berada di Phia Deva Minomartani Kabupaten Sleman.
11
b. Isi Penelitian Isi penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Iffa Choirunissa. Penelitian yang penulis lakukan lebih khusus membahas mengenai pelaksanaan hak khusus pekerja perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, seperti hak cuti haid, hak cuti melahirkan dan keguguran, hak untuk diberikan kesempatan menyusui selama waktu kerja, serta hak untuk tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja perempuan yang menikah dan hamil selama menjalani kontrak kerja, sedangkan isi penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Iffa Choirunissa
membahas
mengenai
perlindungan
hukum
terhadap pekerja perempuan secara luas yang mencakup perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di malam hari dan perlindungan pengupahan bagi pekerja perempuan. 3. Penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Pada PT. Eagle Glove Indonesia Kabupaten Sleman” oleh Anwar Rony Fauzi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian tersebut membahas peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan yang bekerja di PT. Eagle Glove Indonesia Kabupaten Sleman. Adapun
12
perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar Rony Fauzi terdapat pada: a. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dalam penelitan ini berada pada PT. Dagsap Endura Eatore Kabupaten Bantul yang berlokasi di Jl. Wates Km. 14, Kalijoho, Argosari, Sedayu, Bantul, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Anwar Rony Fauzi berada di PT. Eagle Glove Indonesia Kabupaten Sleman. b. Isi Penelitian Isi penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai pelaksanaan hak-hak khusus pekerja perempuan oleh pengusaha yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, seperti hak cuti haid, hak cuti melahirkan dan keguguran, hak untuk diberikan kesempatan menyusui selama waktu kerja, serta hak untuk tidak dilakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerja perempuan yang menikah dan hamil selama menjalani kontrak kerja dan membahas mengenai penyebab tidak diberikannya hak khusus pekerja perempuan oleh pengusaha, sedangkan isi penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar Rony Fauzi lebih membahas mengenai
13
peran dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Khusus Pekerja Perempuan Pada PT. Dagsap Endura Eatore Kabupaten Bantul” dianggap asli dan layak untuk diteliti dan bukan semata-mata suatu pengulangan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila ternyata terdapat penelitian yang serupa, maka diharapkan penelitian ini dapat menambah atau melengkapi penelitian yang telah ada tersebut.
