BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik materiil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan itu semua kebijakan yang berhubungan dengan warga negara, secara tegas pemerintah telah membuat sesuatu peraturan tentang ketenagakerjaan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.1 Menurut undang-undang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 Pasal 4 menyatakan bahwa, pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :2 a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
1 2
RI., Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen (Semarang : CV, Aneka Ilmu, 2004), P.20 RI., Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Bandung : CITRA UMBARA 2003). P.8
1
2
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Undang-undang ketenagakerjaan merupakan peraturan tertinggi dalam hukum yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang harus dipatuhi bagi semua tenaga kerja dan instansi yang bersangkutan. Masalah ketenagakerjaan hingga saat ini masih merupakan salah satu masalah nasional yang cukup berat dan komplek dengan diwarnai berbagai issue dengan permasalahan antara lain : Bertambahnya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, gejolak ketenagakerjaan berupa unjuk rasa, mogok kerja, rendahnya tingkat kesejahteraan/buruh serta lemahnya perlindungan tenaga kerja. Banyak pencari kerja yang tidak dapat menemukan lowongan dan tidak mengetahui mengenai potensi dirinya. Sebaliknya pemberi kerja juga sulit mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan yang dibutuhkan. Adanya kesenjangan tersebut diperlukan lembaga untuk mempertemukan keduanya baik yang dilaksanakan pemerintah (Disnakertrans) maupun swasta. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 333 berbunyi : Penempatan tenaga kerja terdiri dari : a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri, dan b. Penempatan tenaga kerja di luar negeri
3
Ibid., P.20
3
Penempatan tenaga kerja di Luar Negeri Disebut penempatan TKI adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan TKI dengan permintaan pasar kerja di Luar Negeri dengan menggunakan mekanisme antar kerja antar negara (AKAN). Negara tujuan penempatan TKI sebagian besar ke Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, Kuait dan negara lain. Hal ini diatur dalam Kepmenakertrans RI Nomor KEP. 104 A/MEN/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri.4
Penempatan tenaga kerja di Dalam Negeri Adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja di dalam negeri dengan menggunakan mekanisme AKAD dan AKAL. AKAD disebut antar kerja antar daerah ialah antar kerja antar Kantor Disnakertrans Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia. Misal : Tenaga Kerja Asal Klaten ditempatkan ke Batam. AKAL disebut antar kerja antar lokal adalah antar kerja antar Kantor Disnakertrans Kabupaten dalam satu wilayah Propinsi. Misal : Tenaga kerja asal Kabupaten Klaten di tempatkan di Kabupaten Sukoharjo.
4
No. Kep 104A/MEN/2002 (Semarang : Disnakertrans, 2003), P.2
4
Hal ini diatur dalam Kepmenakertrans RI nomor KEP 203/MEN/1999 tentang penempatan tenaga kerja di dalam negeri.5 Mekanisme penempatan tenaga kerja dalam negeri ada 2 sistim yaitu : 1. Penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD), dan 2. Penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal (AKAL) Penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal (AKAL) dipandang lebih efisien dalam segala hal, baik waktu, tenaga, pembiayaan maupun birokrasinya lebih mudah karena ruang lingkupnya antar Kabupaten. Sehubungan dengan pembangunan dibidang ketenagakerjaan pada hakekatnya diarahkan pada pembentukan dan pemberdayaan tenaga kerja yang berkompeten, mandiri, beretos kerja tinggi, berkesejahteraan dan bersemangat kemiteraan serta terlindungi akan hak-haknya, yang secara menyeluruh merupakan upaya untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Sasaran utama dalam bidang ketenagakerjaan adalah tersedianya kesempatan kerja yang mampu menyerap seluruh angkatan kerja. Bertujuan agar mereka mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya secara layak tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Untuk itu penulis berkeinginan membuat skripsi dengan judul : “PENEMPATAN TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR LOKAL (AKAL) STUDI KASUS DI KABUPATEN KLATEN DAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005/2006.
5
No KEP 203/MEN/1999 (Jakarta : Menakertrans, 2002) P.1
5
B. PEMBATASAN MASALAH Permasalahan yang kaitannya dengan judul di atas adalah sangat luas, sehingga tidak mungkin dari lapangan permasalahan yang ada tersebut dapat terjangkau dan terselesaikan semua. Oleh karena itu untuk menghindari dari kesalahpahaman, sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akan mengakibatkan penyimpangan terhadap judul di atas, perlu adanya pembatasan masalah mengenai ruang lingkup masalah yang diteliti. Dengan adanya pembatasan masalah ini berarti persoalan yang akan ditelitipun menjadi jelas, sehingga kesalahan dapat dihindari. Peneliti membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut : 1. Penulis mengadakan penelitian terbatas pada masalah penempatan tenaga kerja antar lokal di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo tahun 2005/2006. 2. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah Disnaker dan Transmigrasi Kabupaten Klaten dan Sukoharjo.
C. PERUMUSAN MASALAH Perumusan masalah sering disebut dengan istilah problematika merupakan bagian yang penting yang harus ada dalam penulisan suatu karya ilmiah. Oleh karena itu seorang peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui permasalahannya yang jelas sehingga proses pemecahannya akan
6
terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. Menurut Suharsimi Ari Kunto “Problematika adalah bagian pokok suatu kegiatan penelitian”.6 Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal (AKAL) di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo ?
D. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalahmasalah yang akan diteliti. Adapun tujuan penelitian : 1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal (AKAL) di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. 2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam penempatan tenaga kerja AKAL (Antar Kerja Antar Lokal). 3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal (AKAL) di Kabupaten Klaten dan di Kabupaten Sukoharjo.
6
Suharsimi Ari Kunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta : Rineka Cipta, 1992). P. 47
7
E. MANFAAT PENELITIAN 1. Manfaat Teoritis a. Sebagai suatu karya ilmiah, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penempatan tenaga kerja serta masukan ilmu pengetahuan khususnya hukum perburuhan. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kegiatan penelitian yang sejenis dikemudian hari. 2. Manfaat Praktis a. Melalui Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal di Kabupaten Klaten dan di Kabupaten Sukoharjo. b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang tata cara atau prosedur penempatan tenaga kerja antar lokal di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam penempatan tenaga kerja antar lokal (AKAL) di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.
F. METODE PENELITIAN Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metoe merupakan cara kerja atau tata kerja dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman, cara seseorang ilmuwan
8
mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.7 Suatu metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.8 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk hukum empiris atau non doktrinal atau biasa disebut juga dengan penelitian sosial (tentang hukum), menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskreptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasikan hukum dan melihat efektifitas hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.9 Didalam metode deskriptif, ada beberapa sifat-sifat tertentu yang dipandang sebagai ciri yaitu bahwa metode ini : a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual. b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (karena itu metode ini disebut dengan metode analitik).10 2. Lokasi Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengamil lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.
7
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : UI Pers 1986/P.52) Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Rake Surasin, 1998) P.3 9 Soerjono Soekanto, Op.Cit.,P. 51 10 Wiranto Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah (Bandung, Tarsito, 1995). P.3 8
9
3. Sumber Data a. Data Primer Data yang diperoleh dari penelitian lapangan, data ini dimaksudkan untuk melengkapi data kepustakaan yang telah dilakukan, artinya sebagai usaha untuk memperoleh data yang sesuai dengan ruang lingkup yang ada dan perkembangan terjadi dalam praktek dengan mengadakan penelitian secara langsung sehingga akan dapat membantu memecahkan permasalahan secara benar. b. Data Skunder Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data ini dimaksud sebagai usaha memperoleh data yang ada hubungannya dengan pokok masalah untuk mendapatkan suatu pengertian tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini dengan mempelajari dan menelaah buku-buku literatur, perundang-undangan maupun karya tulis di mas media lain yang masih ada berkaitan dengan skripsi ini. 4. Metode Pengumpulan Data a. Metode Wawancara Adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara atau tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu petugas atau perangkat Disnakertrans yang menangani dan mengetahui masalah pelaksanaan penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal (AKAL) di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.
10
b. Metode Observasi Suatu cara mengumpulkan data yang dilaksanakan oleh peneliti dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam hal penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal (AKAL) di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005/2006. 5. Metode Analisis Data Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif analisis, ialah apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga penelitian yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.11 Kegiatan ini dimulai setelah pengumpulan data selesai, kemudian peneliti memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atas informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima oleh peneliti semua pekerjaan tersebut lazimnya dinamakan pekerjaan editing.12 Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan wawancara serta dokumendokumen, dimana setelah itu data tersebut disusun, dianalisa, dan diedit kembali untuk kemudian ditarik kesimpulan dengan didasarkan pada undangundang, pendapat pakar hukum maupun pendapat peneliti sendiri.
11 12
Soejono Soekanto, Op.Cit.,P.250 Ibid., P.264
11
G. SISTEMATIKA SKRIPSI BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Pembatasan Masalah C. Perumusan Masalah D. Tujuan Penelitian E. Manfaat Penelitian F. Metode Penelitian G. Sistematika Skripsi
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA A. Pembangunan Ketenagakerjaan 1. Pengertian Tenaga Kerja 2. Pengertian Antar Kerja 3. Pemerataan Penempatan Tenaga Kerja melalui : a. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) b. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) c. Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) B. Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Antar Lokal (AKAL)
12
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Profil Wilayah Penelitian di Disnakertrans Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo B. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja antar kerja antar lokal (AKAL) di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.
BAB IV
PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
