BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pembangunan Nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan
masyarakat seluruhnya. Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Daerah merupakan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kenyataan kebangsaan saat ini, perwujudan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Kondisi ini terlihat dengan masih terdapatnya masalah kesenjangan sosial yang belum terselesaikan dengan baik. Salah satu masalah sosial yang perlu mendapat perhatian besar dan penanganan serius oleh Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat adalah permasalahan kemiskinan. Keberadaan kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemahaman kelurahan di atas menempatkan kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan
Universitas Sumatera Utara
posisi tersebut kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional dan secara luas. Kelurahan menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman kelurahanan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan kelurahan menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi adalah tersedianya dana yang cukup. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang kelurahan terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Sumber pendapatan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan, pasal 9 ayat (1) bahwa keuangan kelurahan bersumber dari:
Universitas Sumatera Utara
a. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya; b. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan bantuan pihak ketiga; c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sesuai dengan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan menyatakan bahwa alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a di atas, memperhatikan faktor-faktor sekurang-kurangnya yaitu jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah, kondisi geografis/karakteristik wilayah, jenis dan volume pelayanan serta besaran pelimpahan tugas yang diberikan. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Pasal 3 ayat (1) menyatakan Kelurahan merupakan Perangkat Daerah. Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang, pada umumnya memerlukan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten guna menunjang dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan termasuk biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKMK/LKMD) dan TP-PKK Kelurahan yang juga memerlukan anggaran tersendiri guna mendukung Operasional kegiatannya. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada kelurahan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Sejak tahun 2004 Kabupaten Deli Serdang telah menjalankan Alokasi dana kelurahan yang
Universitas Sumatera Utara
mana dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana kelurahan di Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 757 tahun 2010 perihal Petunjuk Pelaksanan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan Kabupaten Deli Serdang. Dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 757 tahun 2010 alokasi dana kelurahan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Kelurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemenuhan hak atas kelurahan dalam menyelenggarakan otonominya agar berkembang dan tumbuh mengikuti pertumbuhan dari kelurahan itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menghela percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis merupakan wujud dari pemberian alokasi dana kelurahan. Sehingga hal ini dapat mengembangkan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Maksud pemberian langsung alokasi dana kelurahan adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Kelurahan yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Kemampuan dan keterampilan aparatur kelurahan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintah khususnya dibidang keuangan dalam mengelola alokasi dana kelurahan.
Universitas Sumatera Utara
Pelaksanaan alokasi dana kelurahan dilakukan melalui fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan kelurahan meliputi tingkat perhubungan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan serta peningkatan produksi. Perkembangan kelurahan merupakan wujud dari pembangunan fisik, akan tetapi pada saat ini sarana dan prasarana kelurahan masih kurang memadai dalam pencapaian pembangunan yang bekerlanjutan. Pelaksanaan pemerintah kelurahan akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber keuangan yang besarnya diselaraskan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan tuntutan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu dana merupakan faktor penunjang dalam pengembangan kelurahan. Pelaksanaan alokasi dana kelurahan membutuhkan persepsi dari pimpinan dan masyarakat kelurahan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan dari alokasi dana kelurahan tersebut mengingat maksud dari alokasi dan kelurahan tersebut oleh pemerintah kabupaten ialah untuk membiayai program Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Kelurahan terhadap Perkembangan Kelurahan di Kecamatan Lubuk Pakam (Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat Kelurahan Paluh Kemiri)”.
1.2
Rumusan Masalah
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah yang ada di atas, Penulis mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini ke dalam suatu perumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana persepsi pimpinan kelurahan dan masyarakat Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam terhadap manfaat Alokasi Dana Kelurahan? 2. Bagaimana peranan Alokasi Dana Kelurahan dalam pembiayaan pengeluaran kelurahan di Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam? 3. Bagaimana kondisi kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam setelah dilaksanakan Alokasi Dana Kelurahan?
1.3
Tujuan Penelitian Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:
1. Untuk menganalisis persepsi pimpinan kelurahan dan masyarakat Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam terhadap manfaat Alokasi Dana Kelurahan. 2. Untuk mengetahui peran Alokasi Dana Kelurahan dalam pembiayaan pengeluaran di Kecamatan Lubuk Pakam. 3. Untuk menganalisis bagaimana kondisi kelurahan dan masyarakat di Kelurahan Paluh Kemiri Kecamatan Lubuk Pakam setelah dilaksanakan Alokasi Dana Kelurahan.
1.4
Manfaat Penelitian Sejalan dengan uraian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat:
Universitas Sumatera Utara
1.
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pihak-pihak
yang
berkepentingan
untuk
mengambil
keputusan
dalam
permasalahan Alokasi Dana Kelurahan serupa, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Alokasi Dana Kelurahan. 2.
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun bagi pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan Alokasi Dana Kelurahan.
Universitas Sumatera Utara
