BAB I PENDAHULUAN. manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan

BAB I PENDAHULUAN I.1

LATAR BELAKANG

Pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia dilakukan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupu spiritual. Dimana upaya pembangunan ketenagakerjaan ini merupakan sebagian dari integral dari Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ketenagakerjaan ini perlu diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/ buruh termasuk dalam hal kesehatan kerja dari tenaga kerja/ buruh. Dengan demikian, untuk mengatur hakhak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/ buruh, pemerintah pun mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut UU No 13 Tahun 2003 tersebut, pada pasal 99 ayat 1 dikatakan bahwa setiap tenaga kerja/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja atau sering disebut dengan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Dimana JAMSOSTEK tersebut dilaksanakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program JAMSOSTEK ini merupakan program perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya. Oleh sebab itu besarnya jaminan yang diberikan harus selalu diupayakan peningkatannya.

Universitas Sumatera Utara

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa JAMSOSTEK ini merupakan asurasi kesehatan/jiwa bagi tenaga kerja dan pekerja/ buruh. JAMSOSTEK ini diberikan oleh pihak perusahaan dengan jumlah yang berbeda kepada tiap tenaga kerja sesuai dengan kedudukan/ jabatan tenaga kerja di perusahaan. Untuk menyelenggarakan program JAMSOSTEK seperti tertera dalam UU tersebut maka dikeluarkanlah PP No 28 Tahun 2002 jo PP No. 14 Tahun

1993 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam peraturan pemerintah ini diatur tentang adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dan juga jaminan kematian kepada keluarga sebagai upaya meringankan beban keluarga. Komitmen dari pemerintah untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja/ buruh yang bekerja bukan pada instansi pemerintah saja, menandakan bahwa kesehatan dan keselamatan jiwa tenaga kerja yang bekerja pada instansi swasta dan keluarganya dapat dilihat dari penyerahan JAMSOSTEK tersebut. JAMSOSTEK menjamin pemeliharaan kesehatan jiwa tenaga kerja dan juga keluarga melalui penyisihan gaji/ upah tenaga kerja/ buruh tiap bulannya. Jika tenaga kerja/ buruh tersebut adalah tenaga kerja/ buruh kontrak maka sesudah masa kontrak kerja habis, tenaga kerja/ buruh diberi kebebasan untuk mengambil JAMSOSTEK dalam bentuk dana. Dengan demikian JAMSOSTEK ini benar-benar disediakan oleh instansi tempat tenaga kerja/ buruh bekerja sebagai salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan kesehatan bagi tenaga kerja/ buruh dan keluarganya. Sedangkan penyelenggaran pelayanan kesehatan menurut Soekidjo Notoatmodjojo, dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta yang merupakan pihak yang sekaligus


menyediakan fasilitas kesehatan mencakup Rumah Sakit, puskesmas, poliklinik, rumah bersalin dan lain sebagainya. (Notoatmodjojo.2003:25). Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pihak pemerintah maupun swasta ditentukan berdasarkan penunjukan pihak PT. JAMSOSTEK (Persero) kepada pihak penyedia fasilitas kesehatan. Segala bentuk pelayanan kesehatan yang akan diberikan oleh pihak penyelenggara pelayanan kesehatan kepada tenaga kerja/ buruh penerima JAMSOSTEK telah ditentukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak diawal penunjukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pihak PT JAMSOSTEK. PT JAMSOSTEK (Persero) sebagai penyedia jaminan pemeliharaan kesehatan di Kantor Direksi PTPN II Tanjung Morawa, menunjuk Rumah Sakit Umum dr. G.L. Tobing PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa sebagai salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan bagi penerima JAMSOSTEK. Segala pelayanan kesehatan bagi penerima JAMSOSTEK diatur dalam perjanjian kerjasama yang biasanya ditentukan batas waktunya. Dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur tentang pembiayaan dan juga bentuk pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh PT JAMSOSTEK Adapun bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum dr. G.L Tobing PT. Perkebunan Nusantara II bagi penerima JAMSOSTEK yaitu; pemeriksaan rawat jalan spesialis, rawat inap, tindakan medis, dokter spesialis, pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit bersangkutan dengan berpedoman pada jenis pemeriksaan dan tindakan medis yang telah disetujui, operasi sesuai dengan indikasi medis, perawatan ruang ICU/ ICCU/ PICU, persalinan dengan resiko tinggi, pelayanan emergensi rawat jalan/ rawat inap, pemberian obat-obatan sesuai dengan Daftar Standar Obat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).


Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja/ buruh penerima JAMSOSTEK oleh penyelenggara pelayanan kesehatan, merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dasar. Hal ini menjadikan penilaian terhadap kinerja layanan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat/ penerima JAMSOSTEK sebagai pengguna jasa. Dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi pemegang kartu JAMSOSTEK, kedua belah pihak telah menentukan prosedur yang harus dilalui sebagai salah satu persyaratan administratif. Namun yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penerima JAMSOSTEK, pihak penyelenggara kesehatan sering sekali membatasi jumlah pasien dari layanan kesehatan mupun kartu kesehatan, selain itu mereka juga cenderung membuat pelayanan tersebut menjadi tidak ramah dalam memberikan pelayanan. Pihak penyelenggara menimbang bahwa akan terasa sangat sulit bagi instansi mereka untuk memberi pelayanan kepada para pasien karena tarif pembayaran dengan jasa yang diberikan oleh tenaga medis rumah sakit tidak sesuai mengingat kesehatan adalah merupakan hal yang bersifat urgen. Namun yang menjadi alasan bagi pihak penyelenggara pelayanan kesehatan yaitu bahwa penyelenggara (PT JAMSOSTEK) tidak menyediakan dana yang cukup dalam membayar biaya perawatan pasien dengan kartu jaminan kesehatan tersebut. Rumah Sakit Umum dr. G.L Tobing PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa sebagai salah satu penyedia pelayanan kesehatan telah dihunjuk oleh PT JAMSOSTEK untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi penerima JAMSOSTEK. Dan dalam perjanjian di awal penghunjukan telah disebutkan secara jelas jenis dan bentuk pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh PT JAMSOSTEK. Dengan demikian sangat perlu bagi penulis untuk melihat bagaimana implementasi pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum dr. G.L Tobing PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa tersebut terhadap penerima JAMSOSTEK.


Tertarik dengan fenomena tersebut maka penulis pun mengangkat judul penelitian “Implementasi Pelayanan Kesehatan kepada Penerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).” I.2 Perumusan Masalah Perumusan masalah sangat penting dilakukan agar diketahui arah jalannya suatu penelitian. Seperti yang dilakukan oleh Arikunto bahwa agar suatu penelitian dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka penulis merumuskan masalah sehingga jelas dari mana harus memulai, kemana harus pergi, dan dengan apa. (Arikunto, 1993:17). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka penulis di dalam melakukan penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: “ Bagaimana Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Rumah Sakit Umum dr. G.L Tobing PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa.”

I.3 Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan kesehatan kepada penerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Rumah Sakit Umum dr. G.L Tobing PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa


2. Untuk mengetahui respon dari penerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

tentang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum dr. G.L Tobing PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa

I.4 Manfaat Penelitian Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini daharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa departemen Ilmu Administrasi Negara pada khususnya. 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya. 3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). I.5 Kerangka Teori Sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut disoroti. Selanjutunya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, dan konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. (Singarimbun, 1987:37) Dengan demikian yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah:


I.5.1 Implementasi I.5.1.1. Pengertian Implementasi Implementasi kebijakan merupakan tahap yang kursial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan yang diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, sehingga dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2006: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Masih berkaitan dengan konsep implementasi, Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatankegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadiankejadian tertentu. (Fadillah Putra, 2003:84) Begitupula Lineberry (Fadillah Putra, 2003:81) juga menyatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki empat elemen-elemen sebagai berikut:

1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana. 2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana ( standard operating procedures/ SOP). 3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas/ badan pelaksana.


4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Dari pendapat beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

I.5.1.2. Model-Model Implementasi

1. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya Keberhasilan

proses

implementasi

kebijakan

sangat

tergantung

dari

kemampuan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang


diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah: sumber daya financial dan sumber daya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebagian ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

c. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

d. Sikap/ Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor


pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesesaikan.

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitupula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

a. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi: 1. Kesukaran-kesukaran Teknis Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur


prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.

2. Keberagaman Perilaku yang Diatur Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin baragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

3. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

4.

Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikendaki oleh kebijakan, maka semakin

sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil.

b. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

1. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/ urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor


lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output

kebijakan dari badan-badan

pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

2. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

3. Ketetapan alokasi sumber dana Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

4. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansiinstansi pelaksana Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana.

5. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

6. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, top down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level lokal.


7. Akses formal pihak-pihak luar Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

c. Variabel-variabel diluar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi 1. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilan suatu upaya pengejawantahan suatu kebijakan publik.

2. Dukungan publik Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila ditingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam lokal genius (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau


ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

4.

Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang

untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu didalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi hal indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

I.5.2. Pelayanan Kesehatan I.5.2.1. Pengertian Pelayanan Kesehatan Untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang perlu dilakukan. Salah satu diantaranya yang dipandang mempunyai peranan yang cukup penting ialah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Adapun yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan ialah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. (Azwar, 1993: 1) Pelayanan kesehatan yang bermutu/ berkualitas, yaitu:

a. Pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta yang penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.


b. Kepuasan didefinisikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya. Oleh karena itu, maka tingkat kepuasan adalah perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan pelanggan, maka pelanggan dapat merasakan hal-hal sebagai berikut : 1) Kalau kinerjanya dibawah harapan, pelanggan akan merasa kecewa. 2) Kalau kinerjanya sesuai haapan, pelanggan akan merasa puas. 3) Kalau kinerjanya melebihi harapan, pelanggan akan sangat puas. Menurut Azwar (1993) kualitas pelayanan kesehatan adalah yang menunjukkan tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien. Makin sempurna kepuasan pasien, makin baik pula kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu definisi kualitas pelayanan kesehatan biasanya mengacu pada kemampuan rumah sakit memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi kesehatan dan dapat diterima pasiennya. Aspek-aspek

mutu

atau

kualitas

pelayanan

menurut

Parasuraman

(dalam

Tjiptono,1997)adalah: a.Keandalan (reliability) b.Ketanggapan (responsivenes) c.Jaminan (assureance) d.Empati atau kepedulan (emphaty) e.Bukti langsung atau berujud (tangibles) Agar pelayanan kesehatan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, banyak syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang dimaksud paling tidak mencakup delapan hal pokok yakni: tersedia (available),


wajar (appropriate), berkesinambungan (continue), dapat diterima (acceptable), dapat dicapai (accesible), dapat dijangkau (affordable), efisien (efficient), serta bermutu (quality).

Pelayanan kesehatan, memiliki tiga fungsi yang saling berkaitan, saling berpengaruh dan saling bergantungan, yaitu fungsi sosial (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan ), fungsi teknis kesehatan (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat pemberi pelayanan kesehatan) dan fungsi ekonomi (fungsi untuk memenuhi harapan dan kebutuhan institusi pelayanan kesehatan). Ketiga fungsi tersebut ditanggung jawab oleh tiga pilar utama pelayanan kesehatan yaitu, masyarakat (yang dalam prakteknya dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat), tenaga teknis kesehatan (yang dilaksanakan oleh tenaga profesional kesehatan) dan tenaga adminstrasi/manajemen kesehatan (manajemen/ adminstrator kesehatan).

Tujuan pelayanan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat masyarakat (consumer satisfaction), melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang memuaskan harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan (provider satisfaction), pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien (institutional satisfaction). Interaksi ketiga pilar utama pelayanan kesehatan yang serasi, selaras dan seimbang, merupakan paduan dari kepuasan tiga pihak, dan ini merupakan pelayanan kesehatan yang memuaskan (satisfactory healty care).

I.5.2.2. Standar Pelayanan Kesehatan Standar pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan itu sendiri dan memainkan peranan yang penting dalam mengatasi masalah mutu pelayanan kesehatan. Jika suatu organisasi pelayanan kesehatan ingin menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu secara taat


azas atau konsisten, keinginan tersebut harus dijabarkan menjadi suatu standar pelayanan kesehatan atau standar prosedur operasional. Secara luas, pengertian standar pelayanan kesehatan ialah suatu pernyataan tentang mutu yang diharapkan, yaitu akan menyangkut masukan, proses, dan keluaran (outcome) sistem pelayanan kesehatan. Standar pelayanan kesehatan merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu pelayanan kesehatan ke dalam terminology operasional sehingga semua orang yang terlibat dalam pelayanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem, baik pasien, penyedia pelayanan kesehatan, penunjang pelayanan kesehatan, ataupun manajemen organisasi pelayanan kesehatan, dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing. Standar, indikator, dan angka nilai ambang batas menjadi unsur-unsur yang akan membuat jaminan mutu pelayanan kesehatan itu dapat diukur, objektif, dan bersifat kualitatif. Dikalangan profesi pelayanan kesehatan sendiri, terdapat berbagai definisi tentang standar pelayanan kesehatan. Kadang-kadang standar pelayanan kesehatan itu diartikan sebagai protokol, standar prosedur operasional (SPO), dan petunjuk pelaksanaan.

Secara khusus selain pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat wilayah setempat maka rumah sakit juga harus meningkatkan manajemen di dalam rumah sakit yaitu meliputi:

a. Manajemen Sumberdaya Manusia.

b. Manajemen Keuangan.

c. Manajemen Sistem Informasi Rumah Sakit, kedalam dan keluar rumah sakit.

d. Sarana prasarana.

e. Mutu Pelayanan.


I.5.3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) I.5.3.1. Pengertian JAMSOSTEK Menurut UU No.3 Tahun 1992 Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Dari pengertian diatas jelas bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang (jaminan kecelakaan kerja, kematian, dan tabungan hari tua), dan pelayanan kesehatan yakni jaminan pemeliharaan kesehatan. I.5.3.2. Hakikat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada hakikatnya program jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang. Di samping itu, program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain:

a. memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja bagi tenaga kerja beserta keluarganya; b. merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggungjawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, menyumbangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.


Dengan demikian jaminan sosial tenaga kerja mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus menerima belas kasih orang lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan lainnya. I.5.3.3. Landasan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap pekerja berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 merupakan hak setiap tenaga kerja yang sekaligus merupakan kewajiban dari majikan. Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945. Disamping itu, ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, baik materiil maupun spiritual. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesehjahteraan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/ buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh, dibentuk koperasi pekerja/ buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh berupaya menumbuh-


kembangkan koperasi pekerja/ buruh, dan mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pembentukan koperasi sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan yang berbentuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dicanangkan oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pengusaha, apabila di dalam pelaksanaannya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu mempunyai pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih dan juga mengeluarkan untuk menggaji pekerjaannya sebesar 1 (satu) juta rupiah untuk setiap bulannya. Berdasarkan hal diatas, program jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK) mempunyai landasan yang berisikan dasar pertimbangan sebagai berikut: bahwa pada tanggal 17 Februari 1992, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 14 dan penjelasannya diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468. Adapun pertimbangan dari keluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tersebut antara lain dengan adanya pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dengan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materil maupun spiritual guna memberikan bagi pekerja yang melaksanakan pekerjaannya, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja. I.5.3.4. Ruang Lingkup Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, ruang lingkup program JAMSOSTEK meliputi:


a. Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan kecelakaan kerja diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndang No.3 Tahun 1992. Tenaga kerja yang tertimpa kerja berhak menerima jaminan Kecelakaan Kerja. Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja adalah 1.

Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang menerima upah maupun

yang tidak; 2. Mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan; 3. Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan. Pengertian kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun1992, yaitu kecelakaan yang terjadi karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Iuran jaminan kecelakaan kerja ini sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha yang besarnya antara 0,24-1,74 dari upah kerja sebulan. Besarnya iuran sangat tergantung dari tingkat resiko kecelakaan yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha tertentu, semakin besar tingkat resiko tersebut, semakin besar iuran kecelakaan kerja yang harus dibayar dan sebaliknya, semakin kecil tingkat resiko semakin kecil pula iuran yang harus dibayar. Dari ketentuan itu dapat dijabarkan bahwa ruang lingkup JKK meliputi kecelakaan kerja dan sakit akibat kerja. Kecelakaan kerja apabila mengalami kecelakaan pada saat perjalanan menuju tempat kerja, di tempat kerja, atau perjalanan dari tempat kerja. Sakit akibat kerja apabila timbulnya penyakit setelah pekerja menjalankan pekerja relatif dalam jangka waktu yang lama.


b. Jaminan Kematian Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Jaminan kematian diberikan kepada tenaga kerja yang meninggal dunia. Santunan kematian diberikan langsung kepada keluarga yang ditinggalkan tenaga kerja, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992:

(1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan keluarganya berhak atas jaminan kematian. (2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. Biaya pemakaman b. Santunan berupa uang. Santunan kematian yang diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan akan digunakan untuk keperluan biaya pemakaman dan lain-lain. Keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah istri atau suami, keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah dan ke atas, dihitung sampai derajat kedua, termasuk anak yang disahkan. Apabila keturunan dalam garis lurus ke bawah atau ke atas tidak ada, maka diambil garis ke samping dan mertua. Apabila tenaga kerja tidak mempunyai ahli waris, hak atas jaminan kematian dibayarkan kepada pihak yang mendapatkan surat wasiat dari tenaga kerja bersangkutan atau perusahaan pemakaman.

c. Jaminan Hari Tua Program Jaminan Sosial adalah program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi, dan


merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas pada saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua, dan meninggal dunia. Hal ini mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja/ atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial. Jaminan hari tua diberikan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun. Jaminan hari tua dapat diberikan kepada tenaga kerja yang putus hubungan kerja dengan minimal masa kepesertaan 5 (lima) tahun terhitung dari masa pendaftaran. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992, yaitu:

(1) Jaminan hari tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkuasa atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja: a. Telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun. b. Cacat total telah setelah ditetapkan oleh dokter.

(2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dibayarkan kepada janda atau duda anak yatim piatu Usia pensiun, yaitu 55 tahun atau cacat total tetap dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak mampu lagi bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja dan mempengaruhi pekerja sewaktu mereka masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerima penghasilan yang dibayar sekaligus atau berkala pada saat pekerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.


d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang penyembuhan (kuratif). Upaya penyembuhan diperlukan setiap orang, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Manfaat JPK bagi perusahaan, yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif. Disamping itu, pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan pekerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif). Dengan demikian, diharapkan tercapainya derajat kesehatan pekerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja adalah untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dapat melaksanakan sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan di bidang pengembangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 menyebutkan:

(1) Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Jaminan pemeliharaan kesehatan meliputi: a. Rawat jalan tingkat pertama; b. Rawat jalan tingkat lanjutan; c. Rawat inap; d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;


e. Penunjang diagnostik; f. Pelayanan khusus; g. Pelayanan gawat darurat

Untuk melaksanakan pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan badan penyelenggara wajib memberikan kepada setiap anggota, yaitu: 1. Kartu pemeliharaan kesehatan 2. Keterangan yang diketahui peserta menangani paket pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan. Tenaga kerja yang berkeluarga sebagai peserta JAMSOSTEK dalam pemeliharaan kesehatan sebagai pelayanan kesehatan, berdasarkan ketentuan Pasal 38 PP Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998.

(1) Tenaga kerja atau suami atau istri atau anak dapat memiliki pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjukkan oleh Badan penyelenggara. (2) Dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh menteri, tenaga kerja atau suami atau istri atau anak dapat memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan di luar pelaksana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tenaga kerja atau suami atau istri atau anak harus menunjukkan kartu pemeliharaan kesehatan. Pelaksanaan program jaminan pemeliharaan kesehatan tidak lain adalah untuk menjaga kesehatan kerja.” Bahwa terhadap dilaksanakannya aturan-aturan mengenai kesehatan kerja, yang bertanggung


jawab adalah majikan.

( Soepomo,1986: 131). Jenis pelayanan kesehatan yang dapat

diperoleh melalui program JPK:

1. Pelayanan dari dokter umum dan dokter gigi Dokter umum dan dokter gigi bisa dipilih sendiri sesuai dengan fasilitas yang ditunjuk sebagai dokter keluarga.

2. Obat-obatan dan penunjang diagnostik Obat-obatan diberikan sesuai kebutuhan medis, dengan standar obat JPK JAMSOSTEK dan penunjang diagnostik sesuai ketentuan.

3. Pelayanan kesehatan ibu dan anak Berupaya pelayanan imunisasi dasar (BCG, DPT, Polio), pelayanan KB (IUD, vasektomi, tubektomi, suntik).

4. Pelayanan dokter spesialis Untuk ke dokter spesialis, yang harus dibawa surat rujukan dari dokter PPK tingkat I yang ditunjuk.

5. Rawat inap Bila diperlukan rawat inap, JPK menyediakan fasilitas rumah sakit yang telah ditunjuk. Dilayani pada kelas II RS Pemerintah atau kelas III RS Swasta. Rawat inap diberikan selama 60 hari dalam satu tahun, termasuk 20 hari pelayanan pada ICU/ ICCU.

6. Pelayanan persalinan


Berlaku untuk pelayanan persalinan pertama sampai persalinan ketiga saja, bagi tenaga kerja berkeluarga, JPK memberikan bantuan biaya persalinan sebesar maksimum Rp.400.000,00 per anak.

7. Pelayanan gawat darurat Untuk mendapatkan pelayanan ini melalui fasilitas yang ditunjuk JPK JAMSOSTEK langsung, tanpa surat rujukan.

8. Pelayanan khusus hanya diberikan kepada Tenaga Kerja dan diperoleh melalui rujukan: 1. Penggantian kacamata 2. Penggantian gigi palsu 3. Penggunaan mata palsu dan alat bantu dengar Iuran JPK dibayar oleh perusahaan dengan perhitungan 3% dari upah tenaga kerja (maks Rp1Juta) untuk tenaga kerja lajang. 6 % dari upah tenaga kerja (maks Rp1 Juta) untuk tenaga kerja berkeluarga. Penyakit yang tidak ditanggung dalam pelayanan kesehatan JPK Paket Dasar antara lain:

a. Penyakit AIDS; b. Penyakit kelamin; c. Penyakit kanker; d. Cuci darah (haemodialisa); e. Akibat alkohol/ narkotika; f.

Pemeriksaan super spesialistik;

g. Kelainan genetik.( Soepomo. 1986: 131) Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta JPK perlu diketahui hak dan kewajiban peserta. Hak-hak peserta meliputi:


a. Tenaga kerja beserta keluarga (suami/istri dan maks 3 anak) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat I s.d. lanjutan serta pelayanan khusus (hanya diberikan kepada tenaga kerja). b. Memilih fasilitas kesehatan diutamakan sesuai dengan tempat tinggal (domisili). c. Dalam keadaan emergensi (darurat), peserta dapat langsung meminta pertolongan pada PPK (Pelaksana Pelayanan Kesehatan) yang ditunjuk ataupun tidak. Kewajiban-kewajiban peserta meliputi:

a. Memiliki KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan. b. Apabila KPK belum selesai diterbitkan dapat mempergunakan formulir Daftar Susunan Keluarga sebagai bukti KPK sementara. c. Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. d. Melaporkan kepada PT JAMSOSTEK (Persero) apabila KPK hilang untuk mendapatkan penggantian kartu yang baru. Adapun prosedur pelayanan bagi peserta JPK harus memperhatikan alur pelayanan, pelaksana pelayanan dan prosedur pelayanan. Alur pelayanan meliputi:

a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum; b. Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter gigi; c. Tindakan medis (pembersihan luka, jahit, odontektomi, alveolektomi); d. Pemberian obat-abatan/ resep obat sesuai dengan standar obat JPK (Doen, generik); e. Pelayanan KB (IUB, kondom, pil, dan suntik);


f. Pelayanan KIA ternasuk pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan bayi, anak balita, dan pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT, campak, dan polio); Pelaksana pelayanan meliputi Puskesmas, klinik, dan dokter swasta yang ditunjuk (dokter keluarga). Prosedur pelayanan:

a. Peserta yang datang berobat harus membawa KPK dan mendaftarkan diri dengan memperlihatkan KPK. b. Peserta akan mendapatkan pelayanan dan akan diberikan resep obat yang dapat diambil di ruang obat pada PPK tersebut. c. Atas indikasi medis, peserta dapat dirujuk ke dokter spesialis atau Rumah Sakit yang ditunjuk dengan memakai Surat Rujukan.

I.5.4. Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Implementasi merupakan suatu tahap dalam proses kebijakan publik dimana proses tersebut melalui beberapa tahapan implementasi sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pencapaian tujuan pelayanan kesehatan perlu adanya pelaksanaan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit, sehingga tujuan pelayanan kesehatan tercapai yaitu tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang memuaskan harapan dan kebutuhan derajat masyarakat, melalui pelayanan yang efektif oleh pemberi pelayanan yang memuaskan harapan dan kebutuhan pemberi palayanan, pada institusi pelayanan diselenggarakan secara efisien. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdapat program jaminan Sosial Tenaga Kerja salah satunya mengenai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,


sehingga pekerja/ buruh membutuhkan jaminan terhadap kesehatan mereka selaku penerima JAMSOSTEK. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penerima JAMSOSTEK dikatakan berhasil apabila implementasi pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan juga sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan. I.6

Definisi Konsep Konsep adalah istilah yang digunakan dalam menggambarkan secara abstrak mengenai kebijakan,

keadaan, kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989) Untuk menetapkan batasan-batasan yang lebih jelas mengenai variabel-variabel yang akan diteliti maka definisi konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. 2. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. 3. Implementasi Pelayanan Kesehatan kepada Penerima Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) merupakan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada penerima Jamsostek, dimana pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit tempat penerima Jamsostek memperoleh jaminan terhadap kesehatannya sehingga tercapai tujuan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.


1.7

Konsep Berpikir

Implementasi Pelayanan Kesehatan -

Standar dan prosedur dilihat dari: -

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum dr. G.L Tobing

-

Sasaran

Kesesuaian pelayanan kesehatan yang diberikanRumah Sakit Umum dr. G.L Tobing

-

Sumber daya, berupa kemampuan, sikap dan sumber dana yang dimiliki

-

Komunikasi melalui koordinasi antara Rumah Sakit Umum dr. G.L Tobing dengan PT. JAMSOSTEK, maupun penerima JAMSOSTEK itu sendiri.

I.8

Tujuan Menjaga kesehatan kerja pegawai yang berdampak ke produktivitas tenaga kerja

Definisi Operasional Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian ang memberitahukan bagaimana cara

mengukur suatu variable sehingga dalam pengukuran ini dapat diketahui idikator-indikator apa saja


pendukung yang dianalisa dari variable tersebut ( Singarimbun, 1989 : 46). Suatu definisi operasional merupakan spesialisasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel. Adapun yang menjadi indikator dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kesesuaian pelayanan kesehatan yng diberikan rumah sakit terhadap penerima JAMSOSTEK sehingga mampu mencapai sasaran yaitu meningkatkan produktivitas melalui upaya pemeliharaan kesehatan. 2. Sumber Daya, dilihat melalui: a. Kemampuan para tenaga medis untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan prosedur pelayanan kesehatan. b. Sikap para tenaga medis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pemberian pelayanan kesehatan. c. Sumber pendanaan, dimana dalam implemenasi pelayanan kesehatan diperlukan dana dalam melaksanakan pelayanan tersebut.

3. Komunikasi antara rumah sakit dengan perusahaan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja lewat adanya JAMSOSTEK berupa koordinasi dengan kerjasama. 4. Lingkungan eksternal rumah sakit berupa: - dukungan Pemerintah terhadap pelayanan kesehatan

Adapun yang menjadi indikator dalam pelayanan kesehatan yaitu: Pelayanan kesehatan dapat dilihat dari kepuasan pasien penerima JAMSOSTEK yang dapat dilihat dari:


1. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, berupa: - pelayanan dokter umum dan dokter gigi - pelayanan kesehatan ibu dan anak - pelayanan khusus (misalnya: penggantian kacamata, penggantian gigi

palsu, dan

penggunaan mata palsu dan alat bantu dengar) 2. Pencegahan dan penyembuhan penyakit, berupa: - pelayanan dokter spesialis - rawat inap - pelayanan gawat darurat - pelayanan radiologi,dan laboratorium 3. Pemulihan kesehatan, berupa: - pemberian obat-obatan dan penunjang diagnostik - berobat jalan


BAB I PENDAHULUAN. manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan

Recommend Documents