BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat dan memberi andil
besar dalam penerimaan Negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan
masalah
pembiayaan
pembangunan.
Pembangunan
dapat
dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Untuk membuat sukses usaha tersebut diperlukan banyak dukungan diantaranya wajib pajak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh. Negara yang berdasarkan organisasi kemasyarakatan mempunyai hak untuk memungut pajak, selain pungutan pajak ada beberapa pungutan lainnya seperti sumbangan, retribusi, bea dan cukai yang pungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara contohnya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Materai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karakter PPN sebagai pajak tidak langsung ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban 1
pajak dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak-pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini berada pada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pelaporan/penyetoran pajak ke kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak selaku penjual BKP atau JKP selaku pengusaha yang menyerahkan JKP. Selain sebagai pajak tidak langsung, PPN juga memiliki legal karakter sebagai pajak objektif yang bermakna bahwa timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh tatbestand yaitu peristiwa atau perbuatan hukum yang dapatdikenakan pajak yang juga disebut objek pajak. PPN tidak membedakan antara konsumen orang pribadi dengan konsumen berbentuk badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama. PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif konsumen/subjek pajak. Multi stage tax adalah karakteristik PPN yang mempunyai makna PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek PPN mulai dari tingkat pabrikan (manufacturer) kemudian ditingkat pedagang besar (wholesaler) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan PPN. Meskipun memiliki karakter multi stage levy, PPN tidak menimbulkan dampak kumulasi yaitu tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Pada umumnya suatu jenis pajak yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur distribusi akan menimbulkan pajak berganda namun dalam pengenaan PPN ini tidak terjadi. Dampak kumulasi ini dapat dihindari karena dalam perhitungan pajak terutang yang wajib disetor ke kas negara, PPN menerapkan metode pengurangan tidak langsung. Ketika PKP membeli BKP dari PKP lain selaku penjual, PKP pembeli membayar PPN kepada PKP penjual. PPN
2
yang dibayar oleh PKP ini disebut Pajak Masukan. Apabila kemudian oleh PKP yang semula sebagai pembeli, BKP tersebut dijual, maka PKP ini wajib memungut PPN dari pembeli yang dinamakan Pajak Keluaran. UU PPN 1951 mewajibkan Penjual atau Pengusaha Jasa untuk menyetorkan ke Kas Negara seluruh PPN yang di pungut dari Pembeli atau Penerima Jasa. UU PPN 1984 menganut mekanisme yang berbeda ketika menentukan jumlah PPN yang wajib disetor ke kas Negara. PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa tidak selalu harus disetor ke kas Negara. Indirect Subtraction Method adalah metode perhitungan PPN yang akan disetor ke kas Negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa. Berdasarkan Indirect Subtraction Method, PPN yang disetor ke kas Negara merupakan hasil pengurangan Pajak Keluaran yang dipungut dengan Pajak Masukan yang dibayar. Metode ini juga disebut invoice method atau credit method. Untuk menditeksi atau menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang atas perolehan dan jumlah pajak yang terutang atas penyerahan tersebut diperlukan suatu dokumen pendukung. Dokumen ini dinamakan juga Invoice Method. Oleh karena itu Faktur Pajak merupakan persyaratan mutlak dalam indirect subtraction method. Pasal 7 ayat (1) UU PPN 1984 mengatur bahwa atas penyerahan BKP dikenakan PPN dengan tarif 10%. Kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa dengan Peraturan Pemerintah, tarif tersebut pada ayat (1) dapat dinaikkan setinggitingginya 15% atau diturunkan serendah-rendahnya 5%. Sedangkan tarif ekspor BKP yang ditentukan pada ayat (2) sebesar 0% bukan tarif riil melainkan tarif teknis yang dibuat dengan maksud memenuhi aspek ekonomi yaitu PPN tetap menjaga daya saing komodatif ekspor di luar negeri (negara tujuan). Dalam hal perhitungan pajak
3
terutang menggunakan credit method, maka seluruh Pajak Masukan yang dibayar atas pembelian Barang Modal dan bahan boleh dikreditkan. Dari latar belakang masalah diatas yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai CV. Ari Distributor Center sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?”
1.2
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan dan
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Ari Distributor Center Di Denpasar.
1.3
Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Bagi Perusahaan Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar atau tolak ukur di dalam melaksanakan tugas untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai. 2) Bagi Mahasiswa Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih luas dalam penerapan teori yang didapat di bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Serta sebagai penarik untuk berkreatifitas dan keterampilan mahasiswa disamping salah satu syarat kelulusan dan menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
4
1.4
Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang laporan ini, maka disusun
laporan Tugas Akhir Studi ini menjadi 5 (lima) bab secara sistematis yang masingmasing mengandung pembahasan dengan rincian sebagai berikut : Bab I:
Pendahuluan Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.
Bab II:
Kajian Pustaka Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang akan dibahas dalam Tugas Akhir Studi (TAS).
Bab III: Metode Penelitian Dalam bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknis analisis data.
Bab IV: Pembahasan Hasil Penelitian Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan dengan topik atau judul di bahas dalam penyusunan Tugas Akhir Studi serta menguraikan tentang Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Ari Distributor Center.
5
Bab V:
Kesimpulan dan Saran Dalam bab ini menguraikan tentang simpulan dari hasil pembahasan serta saran-saran yang dianggap perlu untuk diajukan berdasarkan simpulan yang telah ditemukan.
6
