BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki oleh daerahnya. Dalam hal ini pemerintah daerah juga diwajibkan untuk memiliki kemampuan mencari pemasukan sendiri agar pembangunan di daerah masing-masing dapat berjalan sesuai dengan rencana, disamping sumbangan pemerintah pusat kepada daerah yang masih besar.
Untuk mengurangi dominasi sumbangan dari Pemerintah Pusat guna memaksimalkan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dhika, 2009). Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Pendapatan Asli Daerah lainnya. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan indikator keberhasilan 1
dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti Pemerintah Daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya. Demikian pula sebaliknya, apabila Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pada daerah tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan otonomi daerahnya juga belum maksimal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hirawan, bahwa selama ini Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan masih merupakan bagian yang relatif kecil. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah
daerah
hendaknya
mempunyai
pengetahuan
dan
dapat
mengidentifikasikan tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai pemungut pajak dan retribusi karena tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal. Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang berupa Pajak Daerah digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh masyarakat daerah. Sektor pajak daerah memiliki peran yang semakin besar karena akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. 2
Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terdapat perbedaan cakupan pajak antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah Provinsi memiliki 5 jenis pajak daerah, yaitu : (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten/kota ada 7 jenis pajak, antara lain yaitu : (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dinas Pedapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo adalah bagian dari Pemerintah Daerah yang merupakan kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengelola sumber pendapatan 3
daerah yang bertugas memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pendapatan tersebut merupakan salah satu jenis pajak negara yang hasil pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo harus lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Pajak Daerah dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan Wajib Pajak selaku Objek Pajak di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo berharap pendapatan Pajak Daerah di tiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo adalah pajak hotel. Pajak hotel diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup berpotensi dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dalam pengelolaan pajak daerah terutama pajak hotel sering kali terjadi kesalahan dan atau kendala dalam sistem dan prosedur pemungutan pajak di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 4
Sukoharjo. Sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel di DPPKAD Kabupaten Sukoharjo tersebut akan dibandingkan dengan Peraturan Daerah untuk mengetahui apakah prosedur yang digunakan DPPKAD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis mengambil judul “SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten
Sukoharjo? 2. Kendala apa yang terjadi menyangkut pelaksanaan pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo? 1.3 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sukoharjo. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi menyangkut sistem dan prosedur pemungutan pajak hotel di Kabuaten Sukoharjo. 5
1.4 Manfaat Penulisan 1. Bagi pemerintah daerah (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan koreksi dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel. 2. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui prosedur pelaksanaan pemungutan pajak hotel yang benar dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo dan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang pajak hotel khususnya menyangkut prosedur pelaksanaan pemungutan pajak hotel. 3. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal perpajakan di waktu yang akan datang. 1.5 Kerangka Penelitian Kerangka penelitian adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian.
6
Kerangka penelitian yang dapat penulis gambarkan adalah sebagai berikut : Gambar 1.5.1 Kerangka Penelitian
DPPKAD Bidang Pendapatan
Prosedur Pemungutan pajak hotel berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 tahun 2011
Prosedur pemungutan pajak hotel oleh DPPKAD bidang Pendapatan Kabupaten Sukoharjo
EVALUASI
Penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo Bidang Pendapatan. Adapun data yang digunakan penulis dalam menyusun kerangka tersebut diambil dari prosedur pemungutan pajak hotel di DPPKAD bidang Pendapatan Kabupaten Sukoharjo. Penulis membandingkan prosedur yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan dalam pemungutan pajak hotel dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel. Dari kerangka pemikiran 7
tersebut di jelaskan tentang prosedur serta urutan yang dilakukan Bidang Pendapatan dalam pemungutan pajak hotel. 1.6 Sistematika Penulisan Bab I. Pendahuluan Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II. Gambaran Umum Penulisan Dalam bab ini memuat kondisi umum, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Bab III. Analisis dan Pembahasan Analisis dan pembahasan dapat berisi tentang analisis deskripsi dan inferensi, interpretasi dan pembahasan. Bab IV. Kesimpulan dan saran Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya.
8
