1
BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaannya.
Penyelenggaraan Otonomi
Daerah
yang luas, nyata, dan
bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pelimpahan wewenang pengelolaan Pajak Bumi Bangunan P2 dari Direktorat Jendral
Pajak
kepada
pemerintah
kabupaten/kota
sedikit
banyak
menuai
permasalahan, baik yang disebabkan oleh aspek regulasi, IT, Sumber Daya Manusia, sosial, maupun aspek lainnya.
Salah satu permasalahan yang mengemuka adalah akses dari perbedaan lingkup kewilayahan antara pusat dan daerah.Lingkup kewilayahan Direktorat Jendral Pajak sebagai bagian dari pemerintah pusat adalah nasional, sedangkan lingkup kewilayahan pemerintah kabupaten/kota adalah wilayah administratif di daerah tertentu.
2
Tidak seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah propinsi, dan tidak seluruh wilayah propinsi adalah wilayah kabupaten/kota.Ada wilayah ‘tak bertuan’ yang hanya menjadi bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi bukan wilayah propinsi manapun, serta ada bagian wilayah sebuah propinsi tetapi bukan wilayah kabupaten/kota manapun.Wilayah seperti itu adalah bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di laut.Wilayah yang demikian disebut saja “Wilayah Tak Bertuan” yang menggambarkan potensi hilangnya pajak PBB P2 sebagai dampak belum adanya institusi pengelola pajak yang berwenang mengenakan pajak PBB P2 di wilayah semacam itu.
Penyebab munculnya wilayah tak bertuan adalah regulasi yang mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota hanya memperoleh kewenangan mengelola sumber daya di wilayah laut sejauh 4 (empat) mil (sepertiga dari 12 mil) diukur dari garis pantai ke arah laut , sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya wilayah laut lebih dari 4 mil sampai dengan 12 mil adalah kewenangan pemerintah propinsi, sedangkan wilayah sisanya lebih dari 12 mil adalah kewenangan pemerintah pusat. (www.pajak.go.id, 2014)
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
3
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 ). Dan saat ini, bagi Negara pajak merupakan sumber penerimaan yang utama dan potensial dan salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.
Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Banyak keberagaman dan perbedaan tanah dan bangunan di Indonesia, dan Nilai Jual Objek Pajak itu sangat berperan penting dalam perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang ke depan akan menjadi kewajiban oleh wajib pajak untuk membayarnya. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sendiri didasarkan atas penilaian properti yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat dalam hal ini Kantor Kecamatan Grogol Petamburan dengan bantuan pemerintah daerah bahkan masyarakat secara langsung. Dasar yang digunakan untuk mengenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak merupakan harga rata-rata
4
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau Nilai Jual pengganti. Nilai Jual Objek Pajakditetapkan setiap tiga tahun sekali,kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetaokan setiap tahun sesuai perkembangan wilayah.Penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Nilai Jual Objek Pajak ditentukan berdasarkan harga rata-rata dari transaksi jual beli, maka dalam pelaksanaan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di lapangan dapat saja Nilai Jual Objek Pajak lebih tinggi atau lebih rendah dari transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan sudah menerapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan terbaru untuk tahun pajak 2014 atau mulai berlaku sejak Januari hingga Agustus tahun 2014. Mulai Januari tahun 2014 ada kenaikan Nilai Jual Objek Pajak tanah berkisar 20%-140% dan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak bangunan.Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2010 Nilai Jual Objek Pajak belum mengalami kenaikan dan untuk menyesuaikan kenaikan harga tanah dan bangunan di Jakarta yang selalu berubah setiap tahunnya. Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan memicu banyaknya pro kontra dari berbagai kalangan masyarakat.Ada yang setuju dengan alasan “kenaikan Nilai Jual Objek Pajak ini akan memicu kenaikan harga tanah sehingga akan mendorong nilai properti itu akan naik. Dengan adanya hal ini masyarakat
5
diuntungkan karena nilai investasi atas rumah mereka juga ikut naik.," Hendra Konsultan dari Leads Property. Sedangkan Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch (IPW), Ali Tranghanda “dengan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak ini maka konsumen dan pembeli propeti yang akan dirugikan, karena kenaikan Nilai Jual Objek Pajak itu sudah pasti akan menaikkan harga jual properti, karena dengan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak pasti akan menaikkan pajak”. (detik finance Senin, 10/03/2014 10:48 WIB) Pemerintah DKI Jakarta memiliki alasan dibalik kenaikan Nilai Jual Objek Pajak disebabkan karena sejak tahun 2010 Nilai Jual Objek Pajak belum mengalami kenaikan."Kenapa Nilai Jual Objek Pajak naiknya besar? karena sejak 2010 saat (Pajak Bumi dan Bangunan) dipegang dirjen pajak, NJOP belum pernah disesuaikan, sedangkan kondisi pasar tanah dan harga bangun terus berubah," jelas Kepala Dinas Pajak Pemprov DKI, Iwan Setiawandi. (detik finance Senin, 10/03/2014 09:26 WIB) Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2013 Tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa dengan naiknya
Nilai Jual
Objek Pajak tanah dan bangunan maka besarnya pajak yang terutang menjadi naik sehingga tingkat penerimaan pajak meningkat akan tetapi tingkat penerimaan yang direncanakan tidak sesuai dengan yang direalisasikan hal ini disebabkan karena
6
banyaknya Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang tidak disampaikan oleh wajib pajak. Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan di alas maka penulis hanva membatasi penulisan pada masalah “Pengaruh kenaikan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan” ( Studi kasus di Kecamatan Grogol Petamburan Tahun 2014) B. Rumusan Masalah Berdasarkan lalar belakang, diambil rumusan masalah sebagai berikut : 1. Apakah kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Tanah mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Banngunan( Studi kasus di Kecamatan Grogol Petamburan) ? 2. Apakah kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Banngunan( Studi kasus di Kecamatan Grogol Petamburan tahun) ?
7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan Nilai Jual Objek Pajak tanah terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Grogol Petamburan tahun 2014. b. Untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan Nilai Jual Objek Pajak bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunandi Kecamatan Grogol Petamburan tahun 2014. 2. Manfaat Penelitian Penelitian ini memberi dan memiliki manfaat sebagai berikut : a. Bagi Kecamatan Grogol Petamburan Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan akibat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan
8
b. Bagi Penulis Lainnya Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan dan sebagai sarana untuk bidang penelitian selanjutnya dibidang perpajakan c. Bagi Masyarakat Dari penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak dan dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak d. Akademis Sebagai bahan bacaan di Universitas Mercu Buana
