BAB II PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DAERAH. A. Pelimpahan Kewenangan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

BAB II PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Pelimpahan Kewenangan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Pada dasarnya, kewenangan merupakan pemberian kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada suatu pejabat tertentu. Tujuan dari pemberian kekuasaan ini adalah agar terciptanya masyarakat yang teratur, dan menghindari terjadinya perpecahan antara masyarakat. Thomas Hobes menyatakan bahawa manusia memiliki sifat rimba. Thomas hobbes merupakan ahli yang mengemukakan teori kontrak sosial. Bahwa manusia tersebut merupakan serigala bagi manusia lainnya, Thomas Hobbes menyatakan bahea secara kodrati manusia itu sama satu dengan lainnya masing-masing memiliki hasrat atau nasu yang menggerakan tindakan mereka. Nafsu manusia tersebut adalah keengganan untuk hidup sengsara , nafsu akan kekuasaan dan kekayaan, serta nafsu lainnya. Thomas Hobbes memberikan istilah homo omini lupus, yang artinya manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. Sehingga, untuk melindungi kepentingan manusia tersebut, kekuasaan untuk mengatur kehidupan manusia diberikan kepada suatu lembaga yang disebut negara. Unsur-unsur yang terdapat dalam negara menurut teori trias politika terdiri dari adanya suatu wilayat, adanya rakyat dan adanya pemerintah. Pemerintah ini merupakan perpanjangan tangan rakyat untukmelaksanakan suatu kegiatan demi menciptakan ketertiban masyarakat. pemerintah tersebut memegang kedaulatan penuh dan bertugas untuk menciptakan dan menjaga keselamatan rakyat.

13

Universitas Sumatera Utara

Carl J. Friedrich mengemukakan konstitusionalisme adalah gagasan dimana pemerontah merupakan suatu kumpulan aktivtas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk ke[ada beberapa pembatasan untuk memberikan jaminan kepada kekuasaan. Disamping itu, kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.7 Pemerintah

atau

sering

disebut

dengan

organisasi

pemerintahan

merupakan suatu organisasi yang menjalankan urusan administrasi negara atau urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan dapat difahami melalui dua pengertian, yaitu :8 1. Pemerintahan dilihat dalam arti fungsi pemerintahan diartikan sebagai kegiatan memerintah 2. Pemerintahan dalam arti organisasi pemerintahan diartikan sebagai kumpulan dari kesatuan-kesatuan pemerintahan. Pemerintah atau organisasi pemerintahan dalam arti fungsi yaitu sebagai kegiatan memerintah, dapat membentuk suatu kebijakan atau suatu keputusan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Keputusan tersebut dapat diartikan sebagai rencana-rencana peraturan, penetapan kebijaksanaan, serta kewenangan.9 Adapun pemerintahan sebagai kumpulan dari kesatuan pemerintahan terdiri dari :10

7

Carl J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy Theory and Practise in Europe and America, Blaidell Publishing Company : Weldha. 1967. Dalam Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia : Jakarta, 1982. hal 56-57. 8 Philipus M.Hadjon, Op.cithal6 9 Ibid. hal 7 10 Ibid hal10


1. Pribadi dan dewan-dewan yang ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang bersifat hukum publik. Artinya, suatu badan hanya memiliki wewenang jika ia diberikan wewenang secara eksplisit atau jealas dan disahkan menurut hukum public. 2. Badan-badan hukum menurut perdata yang sesuai dan berdasarkan hukum telah didirikan dan oleh karena itu harus dianggap sebagai termasuk dalam pihak pemerintah. Maka badan-badan hukum ini mempunyai wewenang untuk atas nama negara melaksanakan tindakan

hukum

menurut

hukum

sipil.

Selanjutnya

yang

dikategorikan dalam pihak pemerintahan para pegawai negeri yang telah diangkat oleh negara secara resmi dan para pekerja kontrak yang dengannya pihak pemerintah telah menandatangani kontrak kerja. Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa setiap organ ataupun badan pemerintahan, baru akan memiliki kewenangan untuk bertindak (handeling) ketika terdapat sebuah aturan hukum yang jelas yang memberikan kewenangan tersebut. dapat disimpulkan bahwa, sumber kewenangan utama dari tindakan organisasi pemerintahan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara. Ridwan HR yang mengutip pendapat dari F.P.C.L Tonner memberikan definisi mengenai kewenangan sebagai berikut :11

11

Ridwan HR, Op.cithal100


“Overheidsbevoegheid wordt in dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te srellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tusen overhead en te scheppen”. Artinya “kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara”

Selain itu, Ferrazi mendefinisikan “kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (supervise) atau suatu urusan tertentu”.12 Berdasarkan definisi mengenai kewenangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah melaksanakan hukum positif, yang artinya pemerintah bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, dalam hukum administrasi negara juga disebutkan bahwa pemerintah atau pejabat berwenang juga memiliki wewenang untuk bertindak diluar aturan yang berlaku yang dikenal dengan istilah diskresi, yang dilakukan demi kepentingan umum. Diskresi timbul karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap berkembang lebih lambat dibandingkan dengan kehidupan yang ada dimasyarakat. Dalam kewenangan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :13 1. Pengaruh, artinya bahwa penguasaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. 2. Dasar Hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya 12

Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghal ia Indonesia : Bogor , 2007. hal 93 13 Rusdianto, makalah, “TeoriKewenangan (Theorie van Bevoegheid), Makalah dibuat untuk memenuhi tugas kuliah di Magister Kenotariatan Universitas Narotama, 2012. hal 4


3. Konformitas Hukum, kewenangan dimaksud harus mengandung makna

adanya

standard wewenang yaitu standard umum

(semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu) Pemerintah, selalu melakukan urusan pemerintahan. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah suatu kegiatan yang bersifat eksekutif, yang tidak merupakan kegiatan pembuat peraturan perundang-undangan yang merupakan tugas dari lembaga legislatif, dan bukan merupakan kegiatan untuk mengadili yang merupakan urusan dari lembaga yudikatif.14 Bila di rinci lebih jauh, maka urusan pemerintahan adalah :15 1. Menciptakan atau melahirkan 2. Mengubah 3. Menghapuskan Apabila dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan warga atau masyarakat, maka hubungan tata usaha negara berisi :16 1. Kewajiban untuk berbuat 2. Membiarkan sesuatu 3. Hak untuk menuntut sesuatu 4. Izin untuk berbuat sesuatu yang pada umumnya dilarang 5. Hubungan hukum yang lahir dari suatu status yang diberikan suatu tindakan hukum tata usaha negara.

14

Diana Hal im Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Ghal ia Indonesia : Bogor, 2004. hal 28. 15 Ibid 16 Ibid


Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, setiap organ pemerintahan maupun setiap orang yang memangku jabatan tertentu, harus berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya. Dalam pemberian kewenangan, terdapat 3 (tiga) bentuk cara pemberian kewenangan, sebagai berikut :17 1. Atribusi Atribusi diartikan sebagai weweang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atribusi juga diartikan sebagai wewenang yang diberikan langsung oleh sumber utama kewenangan yaitu undang-undang, kepada seseorang yang memangku jabatan tertentu, untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan aturan hukum. Contohnya misalkan kewenangan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan dasar sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, dan kewenangan MPR untuk melantik dan memberhentikan Presiden. Hal ini merupakan salah satu bentuk kewenangan yang bersumber dari atribusi. 2. Delegasi Delegasi

merupakan bentuk kewenangan berdasarkan

pelimpahan

wewenang. Artinya, penerima wewenang berdasarkan delegasi ini tidak mendapatkan kewenangan secara langsung dari undang-undang, melainkan wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

17

Philipus M. Hadjon, Op.cithal130.


Pelimpahan wewenang melalui cara delegasi ini perlu digaris bawahi bahwa pelimpahan tersebut berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara tidak langsung, undang-undang juga memberikan kewenangan kepada suatu organ. Hanya saja pemberian kewenangan tersebut tidak diberikan secara langsung. Dalam penerimaan wewenang berdasarkan delegasi ini, tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab gugatan berada ditangan delegataris atau orang yang menerima delegasi tersebut. Apabila suatu organ pemerintahan tersebut telah mendelegasikan kewenangan kepada organ lain, maka secara langsung organ yang mendelegasikan tersebut tidak memiliki kewenangan lagi dalam hal yang telah didelegasikan, kecuali kewenangan yang didelegasikan tersebut telah dicabut dengan berpegang pada asas contraries actus.18 Salah satu bentuk cara memberikan kewenangan dengan delegasi ini adalah pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah. 3. Mandat Mandat, merupakan pelimpahan wewenang yang bersumber dari proses atau prosedu oelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Dalam sistem pemerintahan, terdapat susunan atau hirarki jabatan dari pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yaitu Presiden ke pemegang kekuasaan di bawahnya sampai kepada pejabat terendah yang berada di suatu daerah atau di perdesaan.

18

Rusdianto, Op.cithal6


Pelimpahan wewenang dengan cara pemberian mandat ini juga harus didasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Biasanya, pemberian mandate ini pada saat melaksanakan suatu prosedur pemerintahan. Misalkan dengan pelaksanaan pemberian izin usaha industri. Pemberian

kewenangan

melalui

mandate

ini

memiliki

prosedur

pelimpahan dalam hubungan rutin atasan dan bawahan. Terkecuali dengan adanya larangan yang tegas. Perbedaan dengan pelimpahan kewenangan dengan cara mandate dan delegasi adalah subjek pemberi kewenangan. Pemberi delegasi adalah suatu organ pemerintahan yang lebih tinggi, sedangkan mandate diberikan oleh pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih rendah. Selain itu, pelimpahan kewenangan melalui mandate, pemegang tanggungjawab atas suatu tindakan berada di tangan pemberi mandate, sedangkan delegasi pemegang tanggungjawab berada di tangan penerima delegasi atau delegatris. Perbedaan selanjutnya adalah pada penggunaan wewenang tersbut. Pemberian kewenangan melalui mandat, setiap saat dapat diambil alih kembali oleh pemberi mandate, sedangkan pemberi kewenangan melalui pelimpahan kewenangan dengan cara delegasi tidak dapat mengambil alih kewenangan tersebut kecuali kewenangan tersebut telah dicabut berdasarkan asas contraries actus.19 Dalam melaksanakan suatu urusan pemerintahan, organ pemerintahan memiliki kewenangan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tata cara memberikan kewenangan atau pelimpahan kewenangan. Pemerintah

19

Ibid.


Daerah yang merupakan salah satu organ pemerintahan yang berada di bawah pemerintah pusat, mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus suatu urusan pemerintahan yang berada di daerah tersebut, dan kewenangan tersebut merupakan bentuk pelimpahan dengan cara delegasi dari pemerintah pusat. Sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menjadi dasar fundamental (fundamental norm) bagi pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu, Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, terkait pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dilakukan dengan asas-asas sebagai berikut : 1. Dekonsentrasi Dekonsentrasi dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai berikut : "Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum”


Asas dekonsentrasi merupakan asas yang digunakan sebagai suatu dasar bagi pemerintah pusat untuk mendelegasikan urusan pemerintahan seperti pemberian izin usaha industri, kepada daerah otonom. Pendelegasian ini diberikan kepada Gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di suatu daerah otonom. Dengan adanya pendelegasian dari pemerintah pusat kepada Gubernur, maka Gubernur memiliki tanggungjawab dalam menjalankan tugas pemerintah pusat tersebut. Akan tetapi, Gubernur hanya bertanggungjawab atas urusan pemerintahan pemerintah pusat. Yang menjadi pelaksana dari urusan pemerintah pusat tersebut adalah instansi vertikal yang berada di daerah tertentu. 2. Desentralisasi Desentralisasi dijelaskan pada Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yaitu : “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi” 3. Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai berikut : “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.”


Perbedaan antara asas tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi adalah bahwa tugas pembantuan hanya asas yang memberikan sebagian kekuasaan kepada

pemerintah

daerah

untuk

melaksanakan

sebagian

dari

urusan

pemerintahan pusat, dimana urusan pemerintahan pusat tersebut telah menjadi kewenangan dari daerah atau provinsi berdasarkan asas desentralisasi. Terkait dengan pemberian izin usaha oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, merupakan kewenangan dari pemerintah daerah yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. B. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah Sejarah pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dimulaisejak berdirinya negara Indonesia pada tahun 1945.20 Asas desentralisasi tersebut menjadi dasar bahwa adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 menyebutkan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah republik. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota”. Indonesia terdiri dari berbagai pulau, dan terdiri dari 33 provinsi. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia merupakan penduduk terbanyak ke 4 di Dunia yang berjumlah lebih kurang 200.000.000 (dua ratus juta penduduk). 20

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika : Jakarta, 2009. hal 101


Dengan melihat kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki wilayah yang begitu luas dan memiliki penduduk yang begitu banyak, kemungkinan kecil bagi pemerintah pusat untuk mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Sehingga, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat akan lebih efektif dilimpahkan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan fundamental norm, padaPasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pasal ini juga menjadi sebuah dasar terbentuknya pemerintah daerah yang akan melaksanakan urusan pemerintahan di daerah. Perkembangan administrasi negara Indonesia telah membentuk berbagai organisasi pemerintahan dalam menjalankan urusan pemerintahan, demi menciptakan keadilan, kemanfaatan serta ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan untuk membentuk Undangundang mengenai pemerintahan daerah sehingga undang-undang nomor tahun. Asas desentralisasi merupakan asas yang mendasari kewenangan daerah dalam otonomi daerah. Desentralisasi sebagai bentuk penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, senantiasa dianut di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, senantiasa dianut di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelbagai konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945 yang pernah berlaku di Indonesia, cita desentralisasi di Indonesia


senantiasa menjadi roh dalam pelaksanaan peerintahan daerah.21 Beberapa keuntungan yang ada dalam sistem desentralisasi dan alasan-alasan penggunaan sistem desentralisasi yang merupakan dasar adanya otonomi daerah yang dikemukakan oleh The Liang Gie adalah :22 1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan desentralsasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani. 2. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam

mempergunakan hak-hak

demorasi 3. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat 4. Dari sudut kultural desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.

21

Ibid hal123 The Liang Gie, Jurnal, “Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1967. hal 35-56. 22


5. Dilihat dari sudut pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melegitimasi pemerintah daerah melakukan urusan pemerintahan di daerah sebagai otonomi daerah. Karena Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kondisi yang terjadi di daerah itu sendiri.Hal tersebut sesuai dengan dasar pemikiran oleh The Liang Gie yang dikemukakan di atas. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 1 angka 12 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah melakukan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah, yang mana asas tersbut berdasarkan Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.


Dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pemerintah daerah mendapatkan pelimpahan kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi, dengan pelimpahan kewenangan secara delegasi maupun mandat, terhadap seluruh urusan pemerintahan, kecuali urusan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Adapun urusan pemerintah pusat yang tidak bisa dijadikan urusan pemerintah daerah dalam otonomi daerah berdasrakan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 : 1. Politik luar negeri 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Yustisi 5. Moneter dan fiskal nasional 6. Agama. Keenam bentuk urusan pemerintahan di atas, menjadi urusan pemerrintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan secara umum, yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai berikut : 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa


3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan

lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal,

regional, dan nasional 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah

Daerah

provinsi

dan

Daerah

kabupaten/kota

untuk

menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip

demokrasi,

hak

asasi

manusia,

pemerataan,

keadilan,

keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Kriteria urusan pemerintahan yan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut :23 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota 2. Urusan pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah kabupaten/kota 3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota 4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi 23

http://Pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah Diakses pada tanggal 18 Mei 2016 Pukul 11 : 55 WIB


Kriteria urusan pemerintahan yan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut :24 1. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam kabupaten/kota 2. Urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam kabupaten/kota 3. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya dalam kabupaten/kota 4. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota C. Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pembangunan Daerah Eksistensi suatu negara menurut A.G.Pringgodigdo, harus memenuhi empat unsur, yaitu : 1. Pemerintahan yang berdaulat 2. Mempunyai wilayah tertentu 3. Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa 4. Dan pengakuan dari negara lain. Konstitusi yang merupakan aturan dasar dan bersifat fundamental mengatur bagaimana tata cara bernegara, dan menjamin keadilan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan disetiap kalangan masyarakat. Untuk menjamin

nilai-nilai

tersebut,

konstitusi

langsung

menunjuk

organisasi

pemerintahan yang berwenang untuk mewujudkan ketentraman tersebut. Berbagai upaya dilakukan para pejabat negara untuk memasukan substansi dalam konstitusi dalam rangka mewujudkan ketentraman bagi masyarakat nasional.

24

Ibid


Dalam konsep negara modern terdapat beberapa ciri khas sistem ketatanegaraam modern yang terruang dalam konstitusi. Menurut Sri Soemantri, materi pokok yang menjadi muatan konstitusi adalah sebagai berikut :25 1. Jaminan hak asasi manusia 2. Susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar 3. Pembagian dan pembatasan kekuasaan. Salah satu bentuk susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar menurut Sri Soemantri tersebut dapat dicontohkan dengan adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, interprestasi lain dapat dilakukan ketika melihat materi pokok muatan konstitusi yaitu pembagian dan pembatasan kekuasaan, antara suatu organisasi pemerintahan dengan organisasi pemerintahan lainnya. Dapat dicontohkan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah pusat seharusnya memiliki pembagian dan pembatasan kekuasaan terhadap kedua organisasi tersebut. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan undang-undang yang terbentuk karena amanat dari Undangundang Dasar 1945 mengenai pemerintahan daerah memberikan bentuk batasan dan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai bentuk urusan pemerintah daerah yang merupakan otonomi daerah pusat seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, bertujuan untuk mengatur daerah tersebut agar tercipta ketentraman bagi masyarakat daerah. 25

Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni : Bandung, 1979.

hal 136.


Urusan-urusan pemerintahan daerah yang menjadi otonomi daerah tersebut notabenenya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah dengan berasaskan otonomi daerah. Karena, pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui, lebih paham terkait apa yang dibutuhkan oleh daerah itu sendiri. Otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dengan assa desentralisasi. Implementasi kebijakan terhadap suatu produk perundang-undangan tertentu seakan-akan merupakan sesuatu yang dianggap sangat sederhana. Padahal, pada tingkat implementasi inilah suatu produk hukum dapat diaktualisasikan untuk tercapainya tujuan yang diinginkan oleh hukum.26 Implementasi kebijakan merupakan suatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perbuatan kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan hanya merupakan rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.27 Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah terkait kebijakan dalam urusan pemerintahan daerah, merupakan suatu produk terpenting dalam melakukan upaya pembangunan daerah. Dalam perencanaan penyelenggaraan daerah disusun perencanaann pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan disusun oleh pemerintah daerah

provinsu,

ataupun

pemerintah

kabupaten/kota

sesuai

dengan

kewenangannya, dan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang merupakan instansi vertikal. 26 27

Siswanto, Op.cithal82 Solichin dan Abul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Bina Aksara : Bandung, 1990,

hal 34.


BAPPEDA dalam upaya pembangunan daerah, membuat perencanaan yang disusun secara berjangka sebagai berikut :28 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dana rah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah untuk jangka waktu lima tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpediman kepada RPJP daerahh dengan memperhatikan RPJM 3. RPJM memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayaham disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif 4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan kerja ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi mayarakat dengan mengac kepada rencana kerja pemerintah. Suatu keefktifan dan efisiensi perencanaan pembangunan dapat dibuthkan sumber

daya

berupa

dara

dan

informasi

yang

akurat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Data dan informasi tersebut mencakup :29 28

Siswanto, Op.cithal86


1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah 3. Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah 4. Keuangan Daerah 5. Potensi sumber daya daerah 6. Produk hukum daerah 7. Kependudukan 8. Informasi dasar kewilayahan 9. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan penerntahan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan, data dan informasi tersebut dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional. Pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, diukur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.30 Dalam nomokratur bagian menimbang huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan : “Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara”. 29 30

Ibid hal86-87 Ibid


Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah, tidak terlepas dengan program pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan nasional, dalam suatu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal tersebut merupakan bentuk penjabaran dari asas desentralisasi. Artinya, walaupun pemerintah pusat tellah memberikan atau melimpahkan kewenangan kepada daerah otonom untuk melakukan urusan pemerintahan yang telah ditentukan sebagai upaya pembangunan daerah, pemerintah pusat tidak semerta-merta lepas tangan dalam upaya pembangunan daerah tersebut. Selain itu, bagian menimbang huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah menyebutkan : “Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” Dapat dilihat bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengambil salah satu dasar pemikiran oleh The Liang Gie mengenai sistem desentrliasi sebagai berikut : “Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” Daerah otonom yang dianggap lebih mengetahui kondisi kekinian dari masing-masing daerah, dianggap berperan penting dalam melakukan upaya pembangunan daerah. Sehingga, efektivitas ketika pembangunan daerah yang


ditangani sendiri oleh pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dibandingkan ketika pemerintah pusat yang memegang kewenangan dalam melakukan upaya pembangunan daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa asas desentralisasi memiliki pengaruh positif bagi pembangunan daerah di Indonesia. Pemeberian izin usaha industri oleh pemerintah daerah, merupakan salah satu faktor pendukung bagi pembangunan daerah. Karena, dengan pemberian izin usaha industri, retribusi terhadap daerah semakin meningkat. Dan biaya retribusi tersebut dapat menjadi dana bagi daerah dalam melakukan upaya daerah.


BAB II PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DAERAH. A. Pelimpahan Kewenangan Dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

Recommend Documents