BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk mengurus, mengatur, mengembangkan, dan menyelesaikan urusan rumah tangganya sendiri. Ini dilakukan untuk mengoptimalisasi proses pemerataan sosial, ekonomi, penyelenggaraan dan pembangunan di setiap wilayah. Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk mengambil terhadap
keputusannya kemajuan
dan
sendiri
untuk
bertanggung
perkembangan
jawab
daerahnya,
ini
dikarenakan merekalah yang jauh lebih mengerti dan memahami akan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki daerahnya, dan mereka juga jauh lebih mengerti apa saja yang mereka butuhkan untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Berdasarkan Instruksi Mendagri No.105 yang tertanggal 03 Oktober
1994
ditetapkan
26
daerah
tingkat
II
untuk
melaksanakan proyek percontohan otonomi daerah. 1 Salah satu dari
26
daerah
Percontohan
yang
Otonomi
terpilih
untuk
melaksanakan
Daerah
adalah
Kabupaten
proyek Sleman.
Ditunjuknya Kabupaten Sleman untuk melaksanakan proyek percontohan otonomi daerah merupakan sebuah kepercayaan dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, bagi Kabupaten Sleman pelaksanaan otonomi daerah lebih merupakan kewajiban daripada hak, sehingga apapun tantangan dan kendala yang dihadapi, Pemerintah
Kabupaten
Sleman
bertekad
berkerja
keras
mewujudkan keberhasilan proyek percontohan otonomi daerah tersebut.2 Setelah dikeluarkan PP No. 8 th. 1995 mengenai penyerahan wewenang atau urusan pemerintahan kepada Dati II, dengan begitu
Kabupaten
Sleman
resmi
melaksanakan
proyek
percontohan otonomi daerah yang akan menjadi proses awal bagi
Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Proyek Percontohan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman 1995–2000. ( Yogyakarta : Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, 2000),hlm. 19. 1
2
Ibid., hlm. 22.
2
Kabupaten Sleman sendiri untuk mengurus dan membangun daerahnya sendiri demi kesejahteraan masyarakatnya.3 Dalam pelaksanaan proyek percontohan otonomi daerah ini, Kabupaten Sleman menerima 22 bidang urusan yang harus dikelola hingga akhir tahun dari proyek percontohan otonomi daerah, dan salah satunya yaitu bidang Pendidikan. Kesiapan Kabupaten Sleman makin diuji pada tahun 2000. Saat itu merupakan kesempatan terakhir bagi Kabupaten Sleman untuk mempersiapkan pelaksanaan Undang-Undang No 22 tahun 1999
tentang
Kabupaten
Otonomi
Sleman
Daerah berusaha
secara
penuh.
menggali
Pemerintah
potensi
dan
mengembangkan daerahnya demi terwujudnya tujuan Otonomi Daerah, maka terciptalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 20
tahun
2001
mengenai
Program
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2001-2004. Kabupaten Sleman memiliki visi mewujudkan masyarakat Kabupaten Sleman yang maju, sejahtera, lestari mandiri, berdaya saing, damai, demokratis, agamis dan berkeadilan.
Soehino, “Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab di Daerah-Daerah Tingkat II Se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Laporan Penelitian, Lembanga Penelitian Universitas Gadjah Mada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1998, hlm. 70. 3
3
Kabupaten Sleman memiliki beberapa misi yang salah satunya adalah peningkatan pendidikan bagi masyarakatnya dengan cara memperluas dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh
pendidikan
yang
layak.
Untuk
setiap
tahun
Kabupaten Sleman memiliki rancangan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman berusaha meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakatnya. Dengan adanya Otonomi Daerah, Pemerintah
Kabupaten
Sleman
dapat
mengembangkan
dan
menggali potensi yang ada di daerahnya. Ini menarik untuk diteliti, yaitu seperti apa perkembangan pendidikan di Kabupaten Sleman saat pelaksanaan otonomi daerah . B.
Ruang lingkup dan permasalahan Penelitian ini mengkaji perkembangan pendidikan formal di
Kabupaten Sleman 1995-2006. Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan, ada tiga pertanyaan penelitian yaitu: 1. Bagaimana kondisi sosial Kabupaten Sleman? 2. Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah saat mengembangkan pendidikan di Kabupaten Sleman? 3. Seperti apakah kaitannya perkembangan pendidikan formal dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sleman?
4
Cakupan spasial yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini adalah Kabupaten Sleman. Sebagaimana diuraikan dala latar belakang, Kabupaten Sleman menarik untuk diteliti dalam permasalahan penelitian ini karena dua faktor penting. Pertama, Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah yang melaksanakan Proyek Percontohan Otonomi Daerah tahun 19952000. Kedua, awal tahun 2001 Kabupaten Sleman secara resmi melaksanakan
Otonomi
Daerah
secara
penuh
berdasarkan
Undang-Undang No 22 tahun 1999. Karena alasan-alasan ini, Kabupaten Sleman dipilih sebagai lingkup spasial dalam penelitian ini. Untuk cakupan waktu, penulis mematok dari tahun 2000 hingga tahun 2006. Sebagai batasan awal, yaitu tahun 2000, alasan penulis mengambil batasan waktu tersebut adalah karena pada tahun 2000 Kabupaten Sleman sedang dalam tahap akhir mempersiapkan pelaksanaan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah secara penuh dan penulis ingin melihat bagaimana kondisi perkembangan pendidikan di Kabupaten Sleman setelah Kabupaten Sleman menjalankan proyek tersebut hingga akhir tahun. Kemudian pada awal tahun 2001 adalah awal
tahun
melaksanakan
di
mana
Otonomi
Kabupaten Daerah
5
Sleman
secara
penuh
resmi
akan
berdasarkan
Undang-Undang No 22 tahun 1999. Batasan akhir dari penulisan karya sejarah ini adalah tahun 2006. Ini dikarenakan penulis ingin melihat bagaimana perkembangan pendidikan di Kabupaten Sleman selama 7 tahun setelah pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu dari tahun 2000 sampai 2006. C.
Tujuan Penelitian Dalam melaksanakan suatu penelitian, tentunya selalu
didasari dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya suatu tujuan dalam penelitian, diharapkan hasil karya ilmiah yang dihasilkan
akan
lebih
bermakna.
Untuk
itu,
tujuan
dari
diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sleman. Tujuan lain dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan
peristiwa
beserta
fakta
sejarah
yang
berkaitan dengan Otonomi Daerah dan dampaknya terhadap perkembangan pendidikan formal di Kabupaten Sleman. Dengan di dokumentasikannya peristiwa dan fakta sejarah yang ada, diharapkan bahwa orang dimasa kini maupun dimasa depan akan mengerti dan memahami kejadian apa saja yang terjadi di masa lalu sehingga semakin mencintai bangsanya. Selain itu, orang juga
6
dapat mengambil kebijakan-kebijakan, khususnya dalam dunia pendidikan dengan berkaca pada kejadian di masa lalu. D.
Tinjauan Pustaka Pada umumnya, tinjauan pustaka yang diambil dalam
penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan tema yang sedang ditulis oleh penulis. Selain itu, di dalam buku tersebut juga terdapat beberapa tulisan yang memiliki tema yang hampir sama dengan yang sedang dikerjakan penulis. Dari beberapa buku tersebut dapat dipilih pula buku mana yang bisa dijadikan sumber acuan dalam membantu penulisan hasil penelitian, sehingga dapat dihasilkan suatu karya ilmiah yang lebih baik. Buku pertama adalah buku yang berjudul Kabupaten Sleman Dalam Perjalanan Sejarah, karangan Tashadi dkk yang tergabung dalam tim peneliti.
4
Buku ini bersikan mengenai
gambaran umum daerah Kabupaten Sleman, Sleman pada masa kuno, masa Mataram, masa Kasultanan, dan masa Republik. Buku ini cukup banyak membantu dalam memahami gambaran kehidupan sosial, politik, dan budaya dari Kabupaten Sleman. Buku
kedua
adalah
buku
yang
berjudul
Dampak
Pembangunan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Tashadi dkk, KABUPATEN SLEMAN Dalam Perjalanan Sejarah. ( Yogyakarta : Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, 2002). 4
7
Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, buku ini merupakan hasil dari Proyek Penelitian yang dilakukan oleh H.J. Widowo dkk. staf
Peneliti
Yogyakarta.
5
Balai
Kajian
Sejarah
dan
Nilai
Tradisional
Lokasi daerah penelitian tersebut adalah Desa
Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Dalam buku ini dipaparkan mengenai hasil penelitian tersebut yaitu tentang dampak
pembangunan
pendidikan
terhadap
kehidupan
kekerabatan, variasi lapangan pekerjaan, interaksi sosial dan juga dampaknya terhadap pranata-pranata sosial. Untuk mendapatkan informasi mengenai Otonomi Daerah, penulis
menggunakan
buku
yang
berjudul
Otonomi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karangan Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin. mengenai
bagaimana
berlangsung,
mulai
proses dari
6
Buku ini menjelaskan
desentralisasi
aspek
di
pemerintahan
Indonesia daerah,
kepegawaian, keuangan, pajak, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah buku yang di tulis oleh Baedhowi yang berjudul Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Konsep H.J. Widowo dkk, Dampak Pembangunan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. ( Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996). 5
Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002). 6
8
Dasar dan Implementasi.7 Buku ini menjelaskan mengenai otonomi daerah dalam bidang pendidikan, mulai dari konsep dasar dan juga implementasinya di Kabupaten atau Kota. Dalam buku ini juga
dijelaskan
mempengeruhi
mengenai implementasi
faktor-faktor otonomi
apa
daerah
sajakah dalam
yang bidang
pendidikan itu sendiri. E.
Metode dan Sumber Dalam melakukan sebuah penelitian, hendaknya melalui
tahap-tahap yang sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan. Penggunaan metode yang benar merupakan salah satu syarat yang sangat penting dalam melaksanakan suatu penelitian. Dengan menggunakan metode yang benar, dapat diketahui bahwa tulisan yang ada merupakan karya ilmiah ataupun bukan. Selain itu kualitas akan suatu karya ilmiah juga ditentukan oleh metode yang di gunakan. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman
dan peninggalan
masa
Baedhowi, Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Konsep Dasar dan Implementasi. ( Semarang : Pelita Insani, 2009). 7
9
lampau.
8
Adapun
langkah-langkah
yang
digunakan
dalam
penelitian ini adalah dengan studi arsip, studi pustaka, dan juga sejarah lisan yang berupa wawancara. Arsip merupakan salah satu sumber primer dalam penelitian sejarah, maka dari itu adanya arsip sebagai salah satu acuan data dalam penelitian ini sangatlah penting. Arsip bisa berupa dokumen ataupun foto-foto. Arsip bisa diperoleh dengan mengunjungi beberapa badan atau lembaga yang terkait dengan kearsipan maupun dengan data yang terkait dengan tema yang sedang diteliti, seperti Badan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Library Center Yogyakarta dengan koleksi surat-kabar dan majalah. Studi pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam pencarian sumber. Dengan melakukan studi pustaka, maka dapat diketahui buku apa saja yang dapat digunakan sebagai sumber sekunder dari tema yang akan penulis teliti. Selain itu. Dengan adanya studi pustaka, akan diketahui karya siapa saja yang memiliki hubungan tengan tema yang sedang penulis kaji. Studi pustaka dapat dilakukan dengan mendatangi perpustakaan perpustakaan yang ada di wilayah Yogyakarta. Perpustakaan itu misalnya adalah perpustakaan Fakultas Ilmu
Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Jakarta: UI- Press, 1985), hlm.32. 8
10
Budaya UGM, Perpustakaan Pusat Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan Ignatius, library center, dan lain sebagainya. Setelah data-data tersebut diperoleh, maka akan dilakukan kritik sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber yang telah diperoleh kemudian dikomparasikan dan diverifikasikan dengan sumber yang lainnya sehinnga diperoleh sumber yang kredibel untuk karya penulisan ini. Tahap ini bertujuan untuk menguji keaslian dan dapat dipercaya atau tidaknya sumber tersebut maupun relevansinya terhadap tema yang sedang yang sedang dibahas oleh penulis. Setelah itu, barulah
data-data
tersebut
bisa
digunakan
dalam
proses
penulisan. F.
Sistematika Penulisan Untuk mempermudah dalam mengkaji tulisan ini nantinya,
maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang sistematis. Pada
bagian
pertama,
penulis
akan
mengawali
dengan
Pendahuluan. Pada bagian kedua, penulis akan mulai membahas mengenai tema yang akan di bahas. Pada bagian ini penulis akan memulai
dengan
pembahasan
mengenai
awal
terpilihnya
Kabupaten Sleman melaksanakan Proyek Percontohan Otonomi
11
Daerah, dijabarkan juga mengenai perkembangan kondisi sosial masyarakat dan pendidikan di Kabupaten Sleman. Pada bagian ketiga penulis akan menjabarkan mengenai Perkembangan
pendidikan
sebelum
dan
setelah
resminya
Kabupaten Sleman melaksanakan Otonomi Daerah secara penuh dan juga mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pendidikan. Akan dipaparkan juga mengenai kualitas dan dampak perkembangan pendidikan formal terhadap masyarakat di Kabupaten Sleman, serta akan dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan misalnya rasio guru dan siswa, angka kelulusan dan lain sebagainya. Pada mengenai
bagian
selanjutnya
kesimpulan,
yaitu
kesimpulan
keempat
tersebut
akan
berisi
berisi
jawaban-
jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan pada bangian pendahuluan.
12
