16
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir atas dasar prakarsa daerah, dilaksanakan oleh aparatur daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah bersangkutan. Dalam definisi umum otonomi daerah adalah dimilikinya kewenangan daerah otonom dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangudangan yang berlaku (Kaho, 1998 dalam Safi’i, 2007). Pelaksanaan otonomi daerah pada awal tahun 2001 merupakan momentum bagi dimulainya proses implementasi kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Berlakunya otonomi daerah menimbulkan implikasi bagi daerah (kabupaten/kota) untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya dalam memobilisasi serta mengelola produksi, alokasi dan distribusi berbagai sumberdaya yang dimilikinya menjadi produk unggulan yang memiliki keunggulan daya saing komparatif maupun kompetitif, baik untuk pasaran lokal, regional, nasional bahkan internasional (Wiranto, 2004). Setelah diberlakukannya otonomi daerah, sebagian besar kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah. Pelimpahan kewenangan yang besar ini disertai tanggung jawab yang besar berupa kewajiban daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Dengan demikian untuk menghadapi berbagai persoalan seperti kemiskinan, pemerintah daerah tidak bisa lagi menggantungkan penanggulangannya kepada pemerintah pusat. Di dalam kewenangan otonomi yang dipunyai daerah, melekat pula tanggung jawab untuk secara aktif dan secara langsung mengupayakan pengentasan kemiskinan di daerah bersangkutan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki inisiatif kebijakan operasional yang bersifat pro masyarakat miskin (Wiranto, 2004).
17
Salah satu kebijakan pembangunan yang dipandang tepat dan strategis dalam rangka pembangunan daerah, sekaligus mengantisipasi dimulainya era perdagangan bebas adalah kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Kebijakan pengembngan
ekonomi
lokal
pada
hakekatnya
merupakan
kebijakan
pembangunan di daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor yang menjadi prioritas unggulan yang diusahakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat lokal (Wiranto, 2004). Kebijakan pengembangan ekonomi lokal dalam kaitannya dengan era perdagangan bebas ini dinyatakan secara jelas dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999, yang menjelaskan bahwa salah satu arah kebijakan di bidang ekonomi adalah untuk mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif dan produk unggulan di setiap daerah (Wiranto, 2004). Pengembangan ekonomi lokal pada hakikatnya adalah merupakan pembangunan ekonomi di suatu wilayah kabupaten atau kota, yang merupakan kerjasama antara seluruh pelaku ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi lokal merupakan bagian integral dari pembangunan daerah. Pendekatan konsep pembangunan ekonomi lokal ini memberikan peluang kepada suatu komunitas untuk berperan dan berinisiatif menggerakkan sumberdaya-sumberdaya lokal yang ada untuk membangun komunitas tersebut. Dengan adanya pembangunan ekonomi lokal ini memungkinkan kelompok masyarakat miskin produktif seperti nelayan dapat masuk dalam mata rantai perekonomian yang lebih besar (Dendi et al, 2004). Konsep pengembangan ekonomi lokal yang dikembangkan oleh Edward J. Blakely pada tahun 1938, merupakan sebuah kritik terhadap konsep-konsep pembangunan ekonomi yang bersifat sektoral yang sempat digunakan sebagai strategi pembangunan di sebagian besar negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Blakely, konsep pembangunan ekonomi tersebut mengabaikan konteks kewilayahan dan partisipasi masyarakat lokal. Blakely mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja akan lebih berhasil dan efektif jika disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah atau komoditas. Solusi-solusi yang bersifat umum dan global terhadap semua
18
komunitas tidak akan berhasil karena mengabaikan konteks kewilayahan dan partisipasi masyarakat pada masing-masing komunitas atau wilayah (Boulle et al, 2002). Kabupaten Kepulauan Aru merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, yang disahkan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003. Luas Daerah Kabupaten Kepulauan
Aru 2
± 55.270,22 Km dengan luas daratan ± 6.426,77 Km² (11,63%) dan luas lautan ± 48.843,45 (88,37%), serta terdiri dari 187 pulau besar maupun kecil, dimana 89 pulau sudah dihuni dan 98 pulau belum dihuni (BPS Kabupaten Kepulauan Aru, 2008). Sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Kepulauan Aru, dimana tahun 2004 sektor pertanian memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 60,26 persen dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 61,33 persen kemudian pada tahun 2006 turun menjadi 61,28 persen dan turun kembali menjadi 60,78 persen pada tahun 2007, dan tahun 2008 meningkat menjadi 72,42%. Kontribusi terbesar pada sektor ini berasal dari Sub Sektor Perikanan yang mampu menyumbang sekitar 41,38 persen dari Sektor Pertanian pada tahun 2004, tahun 2005 menyumbang sebesar 42,77 persen, tahun 2006 menyumbang sebesar 43,43 persen dan pada tahun 2007 menyumbang sebesar 43,48 persen, dan tahun 2008 menyumbang sebesar 43,92% (BPS Kabupaten Kepulauan Aru, 2009). Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Sektor Pertanian Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2004 – 2008 (Jutaan Rupiah) Sub Sektor
2004
2005
2006
2007
2008
Tanaman Pangan
21.046,54
24.597,43
26.418,32
28.979,54
31.191,43
Perkebunan
14.503,44
16.461,08
17.562,41
18.470,04
19.625,90
Peternakan
581,92
581,43
646,24
725,50
802,31
Kehutanan
1.783,28
2.192,69
2.592.89
3.028.66
3.391,49
Perikanan
83.046,22
100.993,83 114.908,84 128.672,71 144.491,26
Sektor Pertanian
120.939,40
144.826,46 162.128,70 179.876,45 199.506,39
Total PDRB
200.702,22
236.131,66 264.569,29 295.960,89 328.987,02
19
Sumber : Data Sekunder (Diolah) Sebagai sub sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Aru, sub sektor perikanan juga merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, yaitu sebanyak 13.260 pada tahun 2004, kemudian naik menjadi 24.693 pada tahun 2005, naik lagi menjadi 28.342 tahun 2006 dan pada tahun 2007 turun menjadi 24.883. Sebagai sebuah wilayah kepulauan yang didominasi oleh perairan laut, Kabupaten Kepulauan Aru menyimpan sumber daya yang melimpah. Hal ini bisa dilihat dari hasil produksi perikanan pada tahun 2005 sebesar 20.146,7 ton, kemudian meningkat pada tahun 2006 menjadi 21.749,6 ton, pada tahun 2007 produksi perikanan mengalami peningkatan yang signifikan 49.054,2 ton dan tahun 2008 sebesar 50.772,8 ton (DKPKabupaten Kepulauan Aru, 2008). Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2001 – 2007 9 8
7,92
7 6 4,86
5
5,39
5,47
4,48 4,12
4 3 2
2,47
1 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Aru, 2008
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Aru mengalami fluktuasi dalam tujuh tahun terakhir, yaitu pada tahun 2001 tumbuh sebesar 2,47% kemudian pada tahun 2002 naik menjadi 4,86 persen, tahun 2003 dan 2004 menurun menjadi 4,48% dan 4,12%. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Aru mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,92%. Peningkatan
20
pertumbuhan ekonomi ini disebabkan karena pemerintahan definitif sudah berjalan sehingga pengeluaran pemerintah (government expenditure) sangat tinggi untuk membangun infrastruktur penunjang jalannya roda pemerintahan di daerah. Tahun 2006 pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,39% dan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2007 yaitu sebesar 5,47%. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Aru mengalami peningkatan yang lebih tinggi setelah daerah tersebut dimekarkan menjadi kabupaten baru pada akhir tahun 2003 kemudian diresmikan pada tahun 2004 dan memiliki pemerintahan definitif, dibandingkan dengan saat daerah tersebut masih berstatus kecamatan dan berada dibawah kabupaten induk Maluku Tenggara. Persentase kontribusi menurut lapangan usaha atau sektor terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 atas dasar harga berlaku adalah : 1) sektor pertanian 60,64%; 2) sektor perdagangan, hotel dan restoran 27,67%; 3) sektor jasa-jasa 6,40%; 4) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1,72% sedangkan kontribusi terkecil dari sektor industri pengolahan 0,28% (BPS Kabupaten Kepulauan Aru, 2009). Dengan melihat potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, dengan potensi perikanan pada tahun 2008 sebesar 50.722,8 ton dan belum dimanfaatkan secara optimal, maka pendekatan pengembangan ekonomi lokal dengan berbasis perikanan diharapkan bisa menjadi konsep yang dapat dikembangkan dalam pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk itu perlu dilakukan sebuah kajian “Bagaimana strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru?”
1.2. Perumusan Masalah Dalam era otonomi, setiap daerah perlu melihat sektor atau komoditas yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan. Sektor atau komoditas yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dengan kebutuhan modal yang sama, dan juga dapat berproduksi dalam waktu relatif singkat serta volume sumbangan untuk perekonomian yang besar.Perkembangan sektor atau komoditas tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian daerah secara keseluruhan akan berkembang.
21
Dengan potensi sumber daya perikanan yang melimpah, daerah ini memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan perekonomian, khususnya dengan bertumpu pada pengelolaan sumber daya perikanan secara tepat dan optimal. Hal itu didasarkan pada berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa permintaan akan hasil perikanan cenderung terus meningkat, baik untuk permintaan dari dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain, sektor perikanan laut dan hasil laut lainya dapat dijadikan sektor basis dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Aru.Data statistik menunjukkan bahwa sub sektor perikanan memberikan kontribusi terbesar dalam struktur ekonomi di Kabupaten Kepulauan Aru dan mengalami peningkatan yang konstan dari tahun 2004 – 2008, dimana pada tahun 2004 kontribusi yang diberikan sebesar 83.046,22 juta (41,38%) dari total PDRB, kemudian pada tahun 2005 meningkat menjadi 100.993,83 juta (42,77%), tahun 2006 sebesar 114.908,84 juta (43,43%), tahun 2007 meningkat menjadi 128.672,71 juta (43,48%) dan tahun 2008 meningkat lagi menjadi 114.491,26 juta (43,92%). Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pertanyaan kajian ini yang pertama adalah “Apakah sektor perikanan merupakan basis perekonomian di Kabupaten Kepulauan Aru?” Sebagai sumberdaya yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi baik nasional dan daerah, proses pembangunan perikanan harus lebih mampu berperan dan berdaya guna. Pembangunan perikanan yang dimaksud tidak hanya bagi peningkatan hasil secara kuantitas, tetapi secara kualitas yang berarti meningkatkan serta menghasilkan nilai tambah komoditas dari perikanan dan kelautan. Dalam penyusunan kebijakan pengembangan ekonomi lokal perlu didasarkan pada pengembangan sektor-sektor yang menjadi prioritas unggulan serta diusahakan dalam aktivitas ekonomi masyarakat lokal dan mempunyai keunggulan komparatif yang merupakan ukuran daya saing. Sebuah daerah dikatakan memiliki keunggulan komparatif jika daerah tersebut memiliki keunggulan secara relatif jika dibandingkan daerah lain. Pengertian unggul disini adalah
dalam
bentuk
perbandingan
dan
lebih
menguntungkan
untuk
dikembangkan lebih lanjut. Keunggulan komparatif bisa berupa produk, komoditas, sub sektor maupun sektor dibandingkan dengan daerah lain.
22
Dengan mengetahui keunggulan komparatif suatu sektor, bisa menjadi pertanda awal untuk didayagunakan menjadi keunggulan kompetitif, dan suatu daerah dikatan memiliki keunggulan kompetitif, jika daerah tersebut memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh daerah lain sebagai pesaing, pemerintah daerah mampu mengelolanya dengan lebih baik dibanding daerah lain, ataupun mampu melakukan sesuatu yang lebih baik dibandingkan daerah lain dengan berbagai kebijakan yang mendukung. Untuk itu perlu diketahui kemampuan kompetisi komoditas atau sektor tertentu secara dinamis dalam hubungannya dengan pertumbuhan wilayah. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan kajian yang kedua adalah “Bagaimana kontribusi sub sektor perikanan pada struktur ekonomi wilayah sehingga dapat diketahui keunggulan kompetitifnya?” Dalam era otonomi daerah, daerah memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengelola kekayaan sumber daya alam yang terdapat di daerah, terutama sektor yang merupakan basis untuk dapat meningkatkan keunggulan kompetitif bagi daerah tersebut. Dalam upaya meningkatkan keunggulan kompetitif, daerah harus dapat meningkatkan nilai tambah dari sektor basis sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan potensi perikanan sebesar 50.772,8 ton pada tahun 2008, belum dimanfaatkan secara optimal, karena masih dijual dalam bentuk bahan mentah yang belum diolah sehingga Kabupaten Kepulauan Aru tidak memperoleh nilai tambah dari kegiatan ekonomi tersebut. Pengembangan perikanan
hanya
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan dengan kondisi geografis dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut mengakibatkan upaya pembangunan ekonomi masih sangat tergantung dengan perubahan musim. Disamping itu keterbatasan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan masih menjadi kendala tersendiri dalam pembangunan ekonomi di daerah ini. Keterbatasan ini pada akhirnya berpengaruh besar terhadap penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan terutama dalam sub sektor perikanan, yang hingga saat ini belum mampu memperbaiki perekonomian masyarakat yang sebagian besar memiliki aktivitas di bidang perikanan karena tidak menyentuh akan permasalahan yang ada. Berdasarkan permasalahan tersebut maka pertanyaan kajian yang keempat adalah “Bagaimana rumusan strategi dan perancangan
23
program pengembangan ekonomi lokal berbasis perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru?”
1.3. Tujuan Kajian Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan utama dari kajian ini adalah merumuskan strategi pengembangan ekonomi lokal berbasis perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk menjawab tujuan utama tersebut maka tujuan spesifik dari kajian ini adalah : 1. Mengidentifikasi sub sektor perikanan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Aru sehingga dapat dijadikansebagai basis ekonomi, dah menjadi penggerak utama (prime mover) bagi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Aru yang mampu menjadi penggerak perekonomian di daerah. 2. Mengevaluasi kontribusi sub sektor perikanan pada struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengetahui keunggulan kompetitifnya. 3. Merumuskan strategi dan perancangan program pengembangan ekonomi lokal berbasis perikanan di Kabupaten Kepulauan Aru.
1.4. Manfaat a. Untuk Pemerintah Daerah Bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Aru terkait dengan pengambilan kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasis perikanan. b. Untuk Swasta Hasil kajian ini diharapkan menarik minat bagi pihak swasta untuk berinvestasi di sub sektor perikanan c. Dunia Akademik Melalui hasil Kajian ini diharapkan menarik minat untuk dilakukan kajian lebih lanjut
