BAB I PENDAHULUAN. A. Latar belakang. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan

9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dengan memudahkan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, yakni; memudahkan proses perolehan dan penyediaan tempat pemukiman untuk masyarakat di Indonesia. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah, khususnya untuk golongan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah adalah dengan ketersediaan pendanaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), masyarakat dapat memiliki rumah dengan cara kredit, atau setidaknya sudah dapat menempati rumah tanpa harus melunasi harga rumah terlebih dahulu. Bank sebagai lembaga keuangan perekonomian berperan sebagai penghimpunan dana juga sebagai penyalur dana dari dan ke masyarakat dapat dilihat pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Universitas Sumatera Utara

10

Peranan bank sebagai penghimpun dana, maka bank melayani masyarakat yang ingin menabungkan uangnya di bank, sedangkan peranan bank sebagai penyalur dana dilakukan bank dengan melayani masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang (kredit) dari bank. Dapat dikatakan, bahwa bank dapat melayani kebutuhan pembayaran-pembayaran pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran terhadap segala aspek lalu lintas perekonomian diantaranya melalui kegiatan perkreditan. Terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR), PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah salah satu bank yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program kredit perumahan dengan fasilitas kredit dibidang perumahan rakyat. Program ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk dapat memiliki rumah yang memadai dan layak sehingga hidupnya menjadi tentram dan sejahtera.1 Masyarakat yang ingin memiliki rumah namun tidak mempunyai biaya dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan mengadakan perjanjian kredit (Kredit Pemilikan Rumah) dan tentunya juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.2 Dikenal ada 2 (dua) jenis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Indonesia, yaitu: 1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi

1 2

“Bank Tabungan Negara, www.btn.go.id, diakses pada tanggal 29 September 2015 Ibid.


11

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disediakan dan persayaratannya diatur oleh pemerintah bersama pihak bank. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi umunya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. 2. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Non Subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non subsidi adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disediakan dan ketentuannya diatur oleh pihak bank yang diperuntukkan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut. Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ada 3 (tiga) pihak-pihak yang terkait, yaitu:3 1. Pihak debitur (nasabah), yaitu pihak pembeli rumah yang dibangun oleh pengembang (developer) dengan uang yang dipinjam dari bank. 2. Pihak kreditur, yaitu pihak bank sebagai penyandang dana yang memberikan bantuan fasilitas kredit dalam bentuk uang yang dipergunakan oleh debitur untuk membayar rumah yang dibeli dari pengembang (developer). 3. Pihak pengembang (developer), yaitu pengembang dan pembangun proyek-proyek perumahan yaitu rumah-rumah yang dijual kepada pembeli baik secara tunai maupun kredit. Pihak pengembang (developer) merupakan pihak yang akan mendapatkan atau menerima 3

“Studi SKMHT Dalam Perjanjian KPR BTN,” https://legalbanking.wordpress.com/ 2009/04/ 05/ studi-skmht-dalam-perjanjian-kpr-btn/, diakses pada tanggal 10 Otber 2015


12

pembayaran dari pihak kreditur. Selanjutnya, sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat, maka pihak nasabah harus membayar kredit. Suatu perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa dikatakan sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian bila perjanjian itu sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Unsur yang pertama dan yang kedua yang disebut diatas adalah sebagai unsur subjektif, sedangkan unsur ketiga dan keempat adalah unsur objektif, keempat unsur diatas saling mendukung satu sama lain, karena apabila unsur objektif tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dikatakan batal demi hukum, sedangkan dalam hal unsur subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum akan tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan yang diminta oleh pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberi kesepakatan secara tidak bebas.4 Pada praktiknya pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan, dalam proses untuk memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan, calon nasabah/debitur harus melakukan pengajuan permohonan dan disertai dengan melengkapi berbagai persyaratan untuk kelengkapan data-data permohonan kredit. Berdasarkan 4

Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit, Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi, (Laksbang Grafika: Yogyakarta, 2014), hal. 78


13

permohonan kredit dan kelengkapan data-data persyaratan yang diajukan adalah merupakan bahan pertimbangan bagi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan, apakah permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut dapat berikan/dicairkan atau tidak kepada nasabah/debitur yang melakukan permohonan kredit tersebut. Dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan tujuannya adalah menghindari terjadinya kredit macet atau wanprestasi pada nasabah/debitur. Kegiatan pemberian kredit oleh bank kepada nasabah pada umumnya merupakan kegiatan yang mempunyai resiko yang cukup besar bagi seluruh bank itu sendiri, karena itu pihak bank selaku kreditur harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang terdapat pada ketentuan-ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan selaku kreditur harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam memberikan persetujuan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah, hal ini sebagaimana diatur oleh UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang ketentuannya tertuang pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”


14

Penerapan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan dengan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah upaya untuk mengamankan kredit yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang tujuannya adalah untuk memperkecil kemungkinan timbulnya resiko, bahkan menghilangkan/menghindarkan resiko yang mungkin timbul atau yang terjadi. Terjadinya kredit macet pada suatu bank dapat memberikan dampak yang buruk bagi kelangsungan perbankan di Indonesia. Maka perbankan selaku kreditur dalam upaya memberikan kredit kapada nasabah/debitur diharuskan selalu berhati-hati. Oleh karena itu, dalam proses pemberian kredit bank harus melakukan langkah-langkah antisipasi dengan menggunakan prinsip-prinsip analisa kredit.5 Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan pihak bank kepada nasabah dengan melakukan analisa kredit atau penilaian kelayakan kredit. Maksudnya, bank harus melakukan analisa untuk menilai kemampuan calon nasabahnya apakah layak atau tidak kredit bank diberikan/dicairkan, maka bank terlebih dahulu harus memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesangggupan untuk melunasi hutang kredit sesuai dengan perjanjikan. Hal ini dilakukan, untuk menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji oleh nasabah. Terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah pada perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan biasanya dikarenakan nasabah terlambat membayar angsuran atau 5

Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang, Perbankan, dan ekonomi Moneter, kanjian Konstetual Indonesia, (Penerbitan Fak. Ekonomi UI: Jakarta, 2004), hal 193


15

nasabah tidak sama sekali membayar hutang kreditnya. Oleh karena itu, sebelum memberikan/mencairkan kredit bank harus melakukan analisa kredit atau penilaian kelayakan kredit kepada calon nasabahnya secara cermat dan teliti terhadap

character

(karakter

pribadi/watak),

capital

(modal),

capacity

(kemampuan), condition of economy (kondisi ekonomi), colleteral (jaminan). Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), banyak masalahmasalah yang kerap sering kali timbul sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi pada perjanjian yang disepakati, dan berbagai upaya cara dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah diupayakan dari masing-masing para pihak terkait. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi pertimbangan untuk membahas tentang “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dan Penyelesaiannya Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan.” B. Perumusan masalah Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan? 2. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan?


16

3. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi atas perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan? C. Tujuan penulisan Tujuan penelitian yang akan hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan. 2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan. 3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi atas perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan. D. Manfaat penulisan Manfaat penelitian adalah manfaat yang didapatkan dari suatu penelitian, kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Kegunaan secara teoritis Dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata dagang. 2. Kegunaan secara praktis


17

Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu : a. Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). b. Memberikan sumbangan pemikiran terkait upaya penyelesaian wanprestasi atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. E. Metode penelitian 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Di dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif,6 yaitu penelitian terhadap permasalahan ang dirumuskan dengan mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, membandingkan dengan penerapan hukum dan peraturan didalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan penelitian deskriptif analitis. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuanketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.7

6

Ronny Hamitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990), hal. 13 7 Ibid., hal. 14


18

2. Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mempunyai kekuatan mengikat yang bersumber dari:8 a. Bahan hukum primer 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.. b. Bahan hukum sekunder Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa keterangan, kajian, analisis tentang hukum positif, yakni: pendapat-pendapat pakar hukum, makalah, ataupun hasil seminarseminar yang berkaitan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tersier Yaitu bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus, ensiklopedia tentang hukum. 3. Metode Pengumpulan Data Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dengan: 8

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2003), hal. 13


19

a. Melalui studi kepustakaan (library research) Yaitu melalui penelitian dengan berbagai sumber bacaaan dari bahan pustaka yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. b. Melalui penelitian lapangan (field research) Yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan 4. Analisis Data Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.9 Analisis data terhadap data dilakukan dengan terlebih dahulu pengumpulan untuk kemudian ditelaah. Selanjutnya diadakan pengolahan terhadap data untuk dianalisis secara logis dan sistematis dengan cara metode deduktif, yaitu suatu logika yang berangkat dari kaidah-kaidah umum ke kaidah yang bersifat khusus, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan

9

Miles and Hubberman, Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru, (Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1992), hal. 15


20

dan hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.10 F. Keaslian penulisan Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara bahwa judul tentang “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Penyelesaiannya Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan” belum pernah ada di perpustakaan Universitas Sumatera Utara, maka diketahui bahwa belum ada penelitian yang serupa dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup peneltian ini. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini jelas dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi. Adapun beberapa judul yang terkait dengan judul penelitian yang dilakukan, yaitu: 1. Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pemilikan Rumah Antara Conocophilips dan Karyawannya. Permasalahannya: bagaimanakah prosedur dan persyaratan pinjaman pemilikan rumah/program bantuan pemilikan rumah, bagaimana bentuk dan isi dari perjanjian pemilikan rumah tersebut, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemilikan rumah, bagaimana terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pemilikan rumah dan akibat hukumnya. 10

“Metode Penelitian,” http://www.academia.edu/7698342 / METODE PENELITIAN UNTUK_PUBLIC_RELATIONS, diakses pada tanggal 10 Oktober 2015


21

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank BTN. Permasalahannya: bagaimana prosedur pemilikan rumah secara kredit, apakah perjanjian kredit pemilikan rumah perjanjian baku, bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. 3. Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Oleh Bank Permata Cabang Palang Merah Medan. Permasalahannya: siapa yang menjadi para pihak dalam kredit pemilikan rumah dan apa saja yang menjadi hakdan kewajibannya, bagaimana syarat-syarat dalam perjanjian kredit pemilikan rumah, bagaimana tata cara memperleh kredit pemilikan rumah, bagaimana akibat hukum jika debitur wanprestasi. G. Sistematika penulisan Penulisan skripsi ini dilakukan dengan membagi menjadi 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut: Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisikan tentang: Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penulisan, Manfaat penulisan, Metode penelitian, Keaslian penulisan, Sistematika penulisan. Bab II adalah bab Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit, yang terdiri atas: Pengertian perjanjian kredit, Bentuk perjanjian kredit, Syarat sah perjanjian kredit, Wanprestasi dalam perjanjian kredit. Bab III adalah bab tentang Aspek-Aspek Yuridis Kredit Pemilikan Rumah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan, yang terdiri atas: Gambaran umum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan,


22

Pengertian kredit pemilikan rumah, Jenis-jenis kredit pemilikan rumah, Syaratsyarat kredit pemilikan rumah, Prosedur pemberian kredit pemilikan rumah. Bab IV adalah bab pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Pennyelesaiannya Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan, pembahasan-pembahasan dalam bab ini adalah: Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan, Penyebab terjadinya wanprestasi pada perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan, Upaya penyelesaian wanprestasi atas perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Medan. Bab V adalah bab penutup, yang terdiri: kesimpulan dan saran.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar belakang. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan

Recommend Documents