BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satunya dengan pembangunan. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan nasional masalah pembiayaan menjadi sangat vital. Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam
APBN
pemerintah
memenuhi
kebutuhan
dana
dengan
mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak diharapkan mampu mengurangi
1
ketergantungan pada utang luar negeri serta mampu membangkitkan kembali kepercayaan diri bangsa Indonesia. Ini selaras dengan misi yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak yang berkompeten di negeri ini, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak guna menunjang kemandirian pembiayaan APBN (Iswahyudi dalam Harinurdin 2005). Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan besarnya proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak terhadap seluruh pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2012 pada tabel sebagai berikut: Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak Tahun 2008-2012 (dalam miliar rupiah) Tahun
Penerimaan Perpajakan
2008 2009 2010 2011 2012
658.700,8 619.922,2 743.325,9 839.540,3 1.019.332,4
Penerimaan Total Negara Bukan Pajak 320.604,6 979.305,4 227.147,4 847.069,6 247.176,4 990.502,3 243.089,7 1.082.630 272.720,2 1.292.052,6 Sumber: www.pajak.go.id
Proporsi penerimaan pajak 67% 73% 75% 78% 79%
Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan dari official assessment system menjadi self assessment system pada tahun 1983. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam self assessment system Wajib Pajak
2
diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Jika memahami penjelasan dalam self assessment system maka penerapan self assessment system akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti dalam Mustikasari, 2004). Namun kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari rasio penyampaian SPT tahunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada tabel sebagai berikut: Tabel 1.2 Rasio Penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 2008-2012 Tahun
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
Jumlah Penerimaan SPT 2.097.849 5.413.114 8.202.309 9.332.626 >11.600.000 Sumber: Ditjen Pajak
2008 2009 2010 2011 2012
6.341.828 9.996.620 14.101.933 17.694.317 >22.000.000
Rasio Kepatuhan 33.08% 54.15% 58.16% 52.74% >52.74%
Berdasarkan tabel di atas, terlihat upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dengan cara melaksanakan program ekstensifikasi pajak atau menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar yaitu dengan cara melakukan Sensus Pajak Nasional (SPN) pada tahun 2011 dan tahun 2012 guna menjaring orang pribadi yang berpotensial menjadi wajib pajak. Akan tetapi peningkatan
3
jumlah wajib pajak baru tidak diimbangi dengan intensifikasi atau peningkatan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya sehingga tingkat rasio kepatuhan di tahun 2011 mengalami penurunan. Kurang gencarnya sosialisasi perpajakan mengakibatkan wajib pajak enggan dan keberatan untuk membayar dan melaporkan pajak, serta paradigma pajak sebagai beban yang telah menjadi fenomena di masyarakat. Hal ini berdampak buruk pada kinerja perpajakan yang tercermin pada tax ratio (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara. Angka ini merupakan indikator untuk mengukur kinerja perpajakan dalam suatu negara). Tabel 1.3 Tax Ratio Indonesia Tahun 2008-2012 Tahun
2008
2009
2010
2011
2012
Tax Ratio
13.31%
11.06%
11.86%
11.31%
12.37%
Sumber: www.pajak.go.id Untuk mencapai target penerimaan pajak secara efektif melalui self assestment system, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak pribadi.
4
Ada beberapa teori perilaku yang bisa digunakan untuk meramalkan perilaku individu. Sihombing dalam Ernawati, Widi Dwi & Purnomosidhi, Bambang (2004) menyatakan bahwa Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) yang dikembangkan Ajzen (1991) merupakan salah satu teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam beragam perilaku. Arniati dalam Ernawati, Widi Dwi & Purnomosidhi, Bambang (2009) juga menyatakan bahwa Teori Perilaku Terencana merupakan salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku. Teori Perilaku Terencana merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku. Atas dasar inilah digunakan Teori Perilaku Terencana (Theory
of
Planned
Behavior)
untuk
menjelaskan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Penelitian terhadap kepatuhan pajak dapat menggunakan indikator perilaku wajib pajak berdasarkan kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) atau perilaku yang direncanakan. Beberapa peneliti menggunakan kerangka model teori tersebut digunakan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Blanthorne (2000), dan Bobek (2003) dalam Mustikasari (2007) yang berdasarkan kerangka model TPB memperlihatkan bahwa perilaku tidak patuh (noncompiliance) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan.
5
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mustikasari (2007) yang menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak badan, khususnya wajib pajak badan industri pengolahan di Surabaya menggunakan teori perilaku individu kerangka model Theory of Planned Behavior (TPB) dan teori organisasi. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian Mustikasari (2007) dirangkum dalam tabel berikut: Tabel 1.4 Perbedaan Penelitian Penelitian Mustikasari Periode
Waktu penelitian tahun 2001 – Waktu penelitian tahun 2008 – 2006
Obyek
Penelitian Saat Ini
2012
Wajib pajak badan industri Wajib pengolahan di Surabaya
pajak
pribadi
yang
bertempat tinggal di kecamatan Serpong
Variabel
Teori
perilaku
kewajiban
terencana, Teori
moral,
perilaku
terencana
dan
teori kewajiban moral
organisasi
6
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penelitian yang bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dengan menggunakan model Theory of Planned Behavior ini berjudul: “PENGARUH TEORI PERILAKU TERENCANA DAN KEWAJIBAN MORAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PRIBADI DENGAN NIAT
UNTUK
BERPERILAKU
SEBAGAI
VARIABEL
MEDIASI
(PENELITIAN EMPIRIS WAJIB PAJAK PRIBADI DI KECAMATAN SERPONG)”
1.2
Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dan objek penelitian. Variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi dibatasi pada sikap terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, dan kewajiban moral. Objek yang diteliti yaitu masyarakat atau individu yang memiliki NPWP yang merupakan penerima kerja yang bertempat tinggal di kecamatan Serpong.
7
1.3
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Apakah sikap terhadap perilaku berpengaruh terhadap niat wajib pajak pribadi untuk berperilaku patuh terhadap kepatuhan pajak? 2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap niat wajib pajak pribadi untuk berperilaku patuh terhadap kepatuhan pajak? 3. Apakah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat wajib pajak pribadi untuk berperilaku patuh terhadap kepatuhan pajak? 4. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap niat wajib pajak pribadi untuk melaksanakan kepatuhan pajak? 5. Apakah sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, dan kewajiban moral berpengaruh secara simultan terhadap niat wajib pajak untuk berperilaku patuh? 6. Apakah sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan, dan kewajiban moral berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak?
8
1.4
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap perilaku terhadap niat wajib pajak pribadi untuk melaksanakan kepatuhan pajak. 2. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap niat wajib pajak pribadi untuk melaksanakan kepatuhan pajak. 3. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap niat wajib pajak pribadi untuk melaksanakan kepatuhan pajak 4. Untuk mengetahui pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak pribadi untuk melaksanakan kepatuhan pajak. 5. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kewajiban moral secara simultan terhadap niat untuk berperilaku patuh. 6. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kewajiban moral secara simultan terhadap kepatuhan pajak.
9
1.5
Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Pratama Serpong sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. 2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
bagi praktisi untuk
meningkatkan kepatuhan pajak di lingkungannya. 3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lain untuk dapat meneliti lebih lanjut dan memperluas cakupan penelitian.
1.6
Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
10
BAB II
TELAAH LITERATUR Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang berisi teori-teori dan menjadi landasan serta penunjang penelitian ini.
BAB III
METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, penjabaran mengenai variabel penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.
BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini dibahas mengenai hasil dari penelitian yang diteliti, dengan menganalisa dari data yang diperoleh dan yang telah diuji. Alat uji yang digunakan adalah uji kualitas data, yang termasuk di dalamnya uji validitas dan reliabilitas, dan uji hipotesis yang dilakukan adalah Independent Sample T-Test dan uji pengaruh mediasi.
BAB V
SIMPULAN DAN SARAN Bab ini membahas mengenai uraian simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.
11
