BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menyelenggarakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah menetapkan dua strategi pendekatan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, yaitu: pertama, mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin; kedua, meningkatkan taraf hidup penduduk miskin melalui pengembangan usaha ekonomi produktif. Untuk mengimplementasikan kedua strategi tersebut, kebijakan yang sedang dan akan terus dilaksanakan senantiasa diarahkan pada upaya perluasan kerja,pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Tujuan penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang adalah mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dan progresif agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan menurunkan jumlah penduduk miskin.hal ini sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang 1945 dan komitmen
dalam
mendukung pencapaian
TujuanPembangunan
Milenium(Millenium
Development Goal atau MDGs). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di indonesia pada tahun 2014 berkurang 0,32 juta jiwa dari 28,60 juta jiwa di banding dengan pada tahun 2013 sekitar 28,28 juta jiwa. Banyak program dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Program Pengembangan Kawasan terpadu 1
(PPKT), kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor Keluarga Berencana (UPPKA KB), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4NK), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang semuanya diarahkan untuk memberdayakan masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai suatu kebijakan yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat miskin sebagai kelanjutan inpres Desa Tertinggal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahtraan masyakat perkotaan, meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.secara khusus Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di rancang untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan usaha produktif melalui pemberian modal usaha maupun pembangunan sarana dan prasarana. Program ini terus dilakukan oleh pemerintah pada 1 september 2006 Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dirubah menjadi Program Nasonal Pemberdayaan Masyarakat dan terakhir pada tanggal 30 April 2007 disempurnakan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perkotaan untuk masyarakat daerah Kabupaten, PNPM Mandiri Perkotaan untuk masyarakat daerah Kota, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus, PNPM Mandiri Infrastruktur Perkotaan dan PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah. Pengurus PNPM Mandiri Perkotaan belum mampu memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keterampilan-keterampilan lainnya, sedangkan dalam indikator keberhasilannya dalam program pembangunan jalan, dan pembangunan saluran air yang dimanfaatkan masyarakat, maka dari itu, pihak-pihak yang terkait dalam PNPM Mandiri Perkotaan perlu diperhatikan lebih serius dan perlu dilakukan sosialisasi dan evaluasi secara efektif dan efesien sehingga program dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan.
2
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri diharapkan dapat menjadi suatu sistem pembangunan yang memungkinan segala bentuk sumber daya pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dankomponen bangsaini. Tujuan dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui pemberian bantuan modal untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi perkotaan dengan tekanan pada partisipasi masyarakat, kegiatan usaha, sarana dan prasarana pengembangan kegiatan sosial ekonomi, serta kemampuan lembaga dan aparat ditingkat desa atau kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat sedangkan secara khusus tujuan dari PNPM MP yaitu membantu masyarakat miskin perkotaan di kelurahan atau desa peserta program mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan dan tata kepemerintahan yang baik. PNPM Mandiri perkotaan telah menjadi bagian dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan telah melaksanaka berbagai kegiatan pembangunan fisik dan non fisik dan telah melibatkan hampir seluruh masyarakat. PNPM Mandiri perkotaan menekankan pada strategi pembangunan bottom up yakni masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, dengan strategi ini masyarakat menjadimotor utama pembangunan, PNPM Mandiri perkotaan memiliki proses yang cukup baik dilihat dari pelaksanaan kegiata yang sesuai dengan agenda yang direncanakan baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan lingkungan fisik. Dalam hal ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perkotaan di Dolok Hataran Kecamatan Siantar kabupaten simalungun ini memiliki tiga (3) kegiatan yaitu kegiatan ekonomi, kegiatan lingkungan dan kegiatan sosial namun dalam pelaksanaannya di masyarakat yang berjalan dengan baik dan tetap bertahan yaitu kegiatan lingkungan dan
3
kegiatan sosial sedangkan kegiatan ekonomi tidak berjalan lagi dikarenakan masyarakat yang telah meminjam uang tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipinjam tersebut. Adapun kegiatan lingkungan seperti membangun jembatan, membangun parit, memperbaiki jalan yang rusak dan kegiatan sosial seperti memberikan bantuann atau sumbangan berupa dana, bahan pokok kepada masyarakat miskin yang membutuhkannya, pengetahuan warga seperti pengajian ibu-ibu dan posyandu yang sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun
1.2Rumusan Masalah Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ Bagaimana proses implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun”.
1.3 Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk menggambarkan Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Nagoro Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.. b. Untuk mengetahui bagaimana kendala atau hambatan yang terjadi di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dalam Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
4
1.4 Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini antara lain: a. Manfaat secara ilmiah Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis dan pengembangan kemampuan menulis berdasarkan kajian teoriyang diperoleh dari Ilmu Administarsi Negara. b. Manfaat secara praktis Hasil dari penelitian ini diharapakn akan memberikan masukan pada pihak-pihak berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaaan di Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. 1.5 Kerangka Teori Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat-pendapat, teori, thesis mengenai situasi kasus ataupun permasalahan dan merupakan masukan eksternal bagi peneliti. 1.5.1 Kebijakan Publik 1.5.1.1 Pengertian Kebijakan Publik Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara, pada umumnya atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Menurut Easton (1969), Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Maka secara etimilogi, kebijakan publik terdiri dari dua kata yaitu kebijakan danpublik. Kebijakan. Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-
5
isu dan persoalan -persoalan tersebut disusun dan didefenisikan dan bagaimana semua itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik Menurut james E. Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu, sebaliknya David Easton walau tidak dianggap sebagai karya utama kebijakan publik telah memberikan kontribusi penting bagi pembentukan pendekatan kebijakan. Dengan ini, bentuk
perhatian terhadap kebijakan publik benar-benar
mengandung manfaat yang paling besar terhadap masyarakat. Artinya dengan mengenali rakyatnya berarti pemerintah sangat sadar benar atas apa yang di butuhkan oleh rakyatnya. 1.5.1.2 Tahapan Kebijakan Publik Kebijakan publik memiliki tahapan yang cukup kompleks karena memiliki banyak proses dan variabel. Menurut William Dunn (1998), tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting) Kelompok masyarakat seperti partai politi, organisasi masyarakat, atau pun kelompok lainnya yang menyuarakan isu mereka kepada pemerintah. Isu yang di sampaikan kepada mereka bersaing untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Mereka yang membuat kebijakan akan
memilih isu yang akan
mereka angkat dan isu yang lain ada yang tidak tersentuh sekalipun dan sebagian lagi akan didiamkan dalam waktu yang cukup lama. b. Formulasi Kebijakan (Folicy Formulation) Menurut woll (1966) berpendapat bahwa formulasi kebijakan berarti pengembangan sebuah sebuah mekanisme untuk menyelesaikan maslah publik.
6
Pada analisis ini kebijakan publik menerapkan beberapa teknik untuk menyimpulkan bahwa sebuah pilihan yang terbaik dari kebijakan merupakan pilihan yang terbaik untuk kebijakan yang lain. c. Adopsi Kebijakan (Policy Adoption) Tahap adopsi merupakan tahapa untuk menentukan pilihankebijakanmelalui dukungan atau pelaku yang terlibat, dukungan yang seperti dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. d. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) Pada tahapan ini, kebikjakan yang sudah di adopsi kemudian dirangkum melalui program-program yang harus diimplementasikan yang dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansialdan manusia dan juga berbagai kepentingan akan bersaing. e. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi dan mengetahui apakah proses implementasinya sesuai dengan apa yang telah tentukan dan direncanakan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah mampu memecahkan masalah dan kritik terhapan nilai-nilai yang mendasari kebijakan. 1.5.2Implementasi Kebijakan Publik 1.5.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang yang krusial dalam proses kebijakan publik. Jika suatu kebijakan telah ditetapkan , kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan terwujud jika tidak diimplementasikan.Suatu program yang kongkrit dengan aturan-aturan yang dapat
dirumuskan berdasrkan tujuan dan
7
sasaran kebijakan-kebijakan dan apabila hal ini tidak di sertai dengan pengawasan maka akan menimbulkan kesalahan dan kekeliruan. Edward III (1980:2), berpendapat bahwa implementasi kebijakan dapat mencakup kesimpulan dan tindakan
yang luas, yaitu menetapkan dan
mengimplementasikan intruksi-intruksi, menentukan dana pinjaman, menyerahkan bantuan, menyetujui perjanjian, mengumpulkan data, menyerahkan informasi, menganalisa masalah-masalah, mengangkat dan mengkaji, membentuk unit-unit organisasi, merencanakan masa yang akan datang dengan bermusyawarah dengan rakyat, dengan kelompok-kelompok kepentingan, dengan komisi legislatif bahkan dengan negara lain. Van Meter dan Van Horn (1975), mendefenisikan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dari beberapa defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: 1. Adanya tujuan dan sarana kebijakan 2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan 3. Adanya hasilnya kegiatan Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, maka yang perlu diperlukan dalam implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut tindakan atau perilaku institusi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program yang telah di rencanakan sebelumnya.
8
1.5.2.2 Model-Model Implementasi Kebijakan A. Model Van Meter dan Van Horn (1975) Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskanVan Meter dan Van Horn, model ini menjelaskan bahwa dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: 1. Standart dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya 3. Karakteristik organisasi pelaksana 4. Sikap para pelaksana 5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik B. Model MerileeGrindle (1980) MerileeGrindle (1980), memberikan pemahaman bahwa studi implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Grindle juga menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Keunikan model Grindle terletak pada pemahaman yang konteks kebijakan kebijakan yang menyangkut implementor, penerima implementasi dan arena konflik yang mungkin terjadi serta umberaya yang akan diperukan selama proses implementasi. Secara konsep dijelaskan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegitan program yang telah dirancang dan pembiayaan yang cukup, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi: 1. Kepentingan yang di pengaruhi 2. Jenis manfaat
9
3. Derajat perubahan yang diinginkan 4. Status pembuat kepurusan 5. Pelaksanaan program 6. Serta sumber yang tersedia C. Model Mazmanian dan Sabatier (1983) Menyatakan bahwa studi implementasi kebijakan publik adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model ini disebut sebagai kerangka analisis implementasi.Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu: 1.
Karakteristik dari masalah, indikatornya adalah: a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik kebijakan, indikatornya adalah a) Kejelasan isi kebijakan b) Besar alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut c) Tingkat komitmen aparat terhadap kebijakan d) Konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksanaan 3. Variabel lingkungan, indikatornya yaitu a) Sikap dari kelompok pemilih b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan c) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor d) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi D. Model George Edwards III
10
Menurut George Edward III, menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to implementation. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu: a) Komunikasi, berkenaan dengan ini, bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau pubik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. b) Sumberdaya, dengan ini, ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksanaan yang secara efektif. c) Disposisi, berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. d) Struktur Birokrasi, organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Di indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama diantara lembaga-lembaga negara atau pemerintah. 1.5.3Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 1.5.3.1 Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Merupakan Program yang telah diluncurkan Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah merupakanrepresestasi dari kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
11
(Klaster 2) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pendekatan
pemberdayaan
masyarakat
dimaksudkan
untuk
memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaikitata pemerintahan daerah dan mencip menciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan: a) menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat; b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat; dan c) kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat. Pemberdayaan
masyarakat
adalah
upaya
untuk
menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dankesejahteraannya.Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta
berbagai
pihak
untuk
memberikan
kesempatan
dan
menjamin
keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.
12
Gambar Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri
Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari:
13
a.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersumber dari Rupiahv Murni maupun dari pinjaman/hibah;
b.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, terutama untukvmendukung penyediaan dana pendamping bagi kabupaten dengan kapasitas fiscal rendah;
c.
APBD Kabupaten/Kota sebagai dana pendamping, dengan ketentuan minimal 20 (dua puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah dan minimal 50 (lima puluh) persen bagi kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal menengah ke atas dari total BLM di kabupaten/kota;
d.
Kontribusi swasta sebagai perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility);
e.
Swadaya masyarakat (asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan individu/kelompok peduli lainnya).
PNPM Mandiri dapat dikategorikan atas :
1.PNPM-Inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayaan masyrakat berbasis kewilayahan
seperti
PNPM
Perkotaan,
PNPM
Perkotaan,
PNPM
Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), PNPM Infrastruktur Perkotaan (PPIP) dan PNPM daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang telah selesai tahun 2012.
14
2. PNPM Penguatan : terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan, serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait dengan capaian tertentu. Termasuk dalam PNPM penguatan adalah PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP), PNPM Kelautan dan Perikanan (KP), PNPM Pariwisata, PNPM Generasi, PNPM Green Kecamatan Development Program (G-KDP), PNPM Neigbourhood Development (ND), PNPM Perumahan dan Permukiman.
3. Berdasarkan Jumlah Program yang Tergabung Dalam PNPM Mandiri : PNPM Mandiri terdiri dari 12 (duabelas) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana Tabel dibawah
ini:
Tabel 1.1Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat/PNPM Mandiri dan Penerima Manfaatnya No
Program
Sasaran
1
PNPM Mandiri Perkotaan
Kelompok Masyarakat Perkotaan
2
PNPM Mandiri Perkotaan
Kelompok MasyarakatPerkotaan
3
PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus (Berakhir Tahun 2012)
Kelompok Masyarakat Pedalaman, Tertinggal dan Khusus (Bencana, Konflik dll)
4
Rural Infrastructur Support(RIS PNPM)
Kelompok Masyarakat Perkotaan
5
PNPM Pembangunan Infrastruktur Ekonomi
Kelompok Masyarakat 15
Wilayah (PISEW)
Perkotaan
6
PNPM Peningkatan Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP)
Kelompok Masyarakat Pertanian Perkotaan
7
PNPM Kelautan dan Perikanan (KP)
Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pelaut
8
PNPM Pariwisata
Kelompok Masyarakat Perkotaan Potensial
9
PNPM Generasi
Kelompok Masyarakat Perkotaan
10
PNPM Green Kecamatan Development Program (GKDP)
Kelompok Masyarakat Perkotaan
11
PNPM Neigbourhood Development (ND)
elompok Masyarakat Perkotaan
12
PNPM Perumahan dan Permukiman
Masyarakat Perkotaan da Perkotaan
1.5.3.2 Prinsip-prinsip Dasar PNPM Mandiri PNPM Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: 1. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 2. Desentralisasi. Kewenanga pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
16
3. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 4. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royomg menjalankan pembangunan. 5. Demokrasi. Setiap pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin. 6. Transparan dan akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka 1.5.3.3 Dasar Hukum PNPM Mandiri Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:
1. Sistem Pemerintahan,Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
17
d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
2. Sistem Perencanaan, Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. c. Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009. d. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. e. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
3. Sistem Keuangan Negara, Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
18
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah; g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri; h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
1.5.3.4 Tujuan PNPM Mandiri 1. Tujuan Umum Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. 2. Tujuan Khusus
19
a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin,kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusandan pengelolaan pembangunan. b) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak atas masyarakat miskin. c) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. d) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal e) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulngi kemiskinan diwilayahnya. f) meningkatnya sinergi msyatakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan
tinggi,
lembaga
swadaya
masyarakat,
organisasi
masyarakat,dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upayaupaya penanggulangan kemiskinan. 1.5.3.5 Ruang Lingkup Kegiatan PNPM Mandiri Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat meliputi:
1. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
20
2. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam memanfaatkan dana bergulir ini; 3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs; 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.
1.5.3.6 Program Dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkeseimbangan, dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan yang rumusannya dilakukan melalui perencanaan program. Program dapat di rumuskan sebagai perangkat kegiatan yang saling bergantung dan diarahkan pada satu atau beberapa tujuan khusus,penyusunan program dalam proses perencanaan sosial mencakup keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam proses perumusan program Suharto (2005:71) ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan yaitu: 1. Identifikasi program alternatif adalah penyusunan program yang merupakan tahap yang membutuhkan kreatifitas, karenanya sebelum satu program dipilih ada baiknya jika didentifikasikan beberapa program alternatifnya. 2. Menentukan hasil program merupakan bagian dari identifikasi program alternatif yang penentuan hasinya yang akan diproleh oleh setiap program alternatif. Hasil tersebut dapat dinyatakan dalam tiga tingkatan, yaitu: pelaksanaan tugas, unit pelayanan dan jumlah konsumen.
21
3. Penentu biaya adalah informasi tentang biaya mencakup keseluruhan biaya program maupun biaya perhasil. 4. Kriteria pemilihan program adalah setelah program-program alternatif diidentifikasikan, maka harus dilakukan pemilihan diantara mereka. Pemilihan dapat dilakukan atas dasar rasional, bersandar pada kriteria tertentu. Kriteria yang tergolong rasional adalah menyangkut pentingnya efisiensi, efektivitas, keadilan dan hal-hal tertentu. Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:
1. Pengembangan Masyarakat: Komponen pengembangan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan, dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan, dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. 2. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya. 3. Bantuan Langsung Masyarakat: Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, terutama masyarakat miskin.Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal. Komponen peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan
22
kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini antara lain seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif, dan sebagainya. 4. Bantuan
Pengelolaan
dan
Pengembangan
Program
Komponen bantuan pengelolaan dan pengembangan program meliputi kegiatankegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam
pengelolaan
kegiatan
seperti
penyediaan
konsultan
manajemen,
pengendalian mutu, evaluasi, dan pengembangan program.
Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan yang dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah proses perencanaan selesai dan telah ada keputusan tentang pengalokasian dana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan meliputi pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan, pencairan atau pengajuan dana, pengerahan tenaga kerja, pengadaan barang/jasa, serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Personil tim pengelola kegiatan yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat, bertanggung jawab dalam realisasi fisik, keuangan, serta administrasi kegiatan/pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana. Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan barang/jasa berupa bahan, alat, dan tenaga ahli (konsultan) perseorangan yang tidak dapat disediakan atau tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan harus diperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, adil, dan bertanggung jawab.
23
1. Efisiensi diwujudkan dalam bentuk mencari dan membandingkan harga barang/jasa untuk kualitas yang sama/setara, serta memilih harga yang terendah sesuai kebutuhan.Untuk mendapatkan harga yang terendah, masyarakat dapat melakukan pengadaan langsung kepada sumber penghasil barang/jasa, seperti pabrikan atau distributor/agen resmi atau pangkalan pasir/batu (dalam hal kegiatan fisik), dan sedapat mungkin menghindari pengadaan barang/jasa melalui perantara yang tidak memberikan nilai tambah. 2. Efektivitas diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang/jasa oleh masyarakat harus dilakukan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. 3. Keterbukaan diwujudkan dalam bentuk publikasi sekurang-kurangnya pada papan pengumuman di lokasi pelaksanaan kegiatan yang mudah dilihat dan di secretariat pelaksana kegiatan dengan mencantumkan jenis kegiatan, besaran dana, penyedia barang/jasa di atas Rp 50 juta, waktu pelaksanaan, dan penanggungjawab kegiatan sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, memonitor, dan mengontrol pelaksanaan kegiatan. 4. Keadilan diwujudkan dalam bentuk partisipasi setiap komponen masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari hasil kegiatan tersebut. 5. Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk setiap pengeluaran dana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, seperti pencatatan penerimaan dan pengeluaran, kuitansi pembelian dan bukti pembayaran honor, maupun secara teknis seperti kuantitas dan kualitas barang/jasa sesuai dengan rencana.
24
Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul. Untuk mendukung pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri, sistem pemantauan dan pengawasan yang dilakukan meliputi:
a. Pemantauan dan pemeriksaan partisipatif oleh masyarakat – Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pemeriksaan dari mulai perencanaan partisipatif tingkat desa hingga kabupaten/kota dan pelaksanaan PNPM Mandiri. b. Pemantauan dan pemeriksaan oleh Pemerintah – Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PNPM Mandiri dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku dan dana dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program. c. Pemantauan dan pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator – Pemantauan dan pengawasan oleh konsultan akan dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan memanfaatkan sistem informasi pengelolaan program dan kunjungan rutin ke lokasi program. Pengawasan melekat juga dilakukan oleh fasilitator dalam setiap tahapan pengelolaan program dengan maksud agar perbaikan dan penyesuaian pelaksanaan program dapat dilakukan dengan segera. d. Pemantauan independen oleh berbagai pihak lainnya – PNPM Mandiri membuka kesempatan bagi berbagai pihak, antara lain, LSM, universitas, wartawan yang ingin melakukan pemantauan secara independen terhadap PNPM Mandiri dan melaporkan temuannya kepada proyek atau instansi terkait yang berwenang. e. Kajian Keuangan dan Audit – Untuk mengantisipasi dan memastikan ada atau tidaknya penyimpangan penggunaan dana, maka Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) sebagai lembaga 25
audit milik pemerintah akan melakukan pemeriksaan secara rutin di beberapa lokasi yang dipilih secara acak. Mekanisme pemantauan lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri. Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak, dan keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka PNPM Mandiri terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi dilakukan secara rutin dan berkala, baik oleh pengelola program maupun pihak independen seperti antara lain LSM, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan sebagainya. Kegiatan evaluasi ini perlu disusun secara sistematis, obyektif, dan transparan.Kegiatan evaluasi dilakukan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak. Mekanisme evaluasi lebih lanjut akan diatur dalam pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri.
1.5.3.7 Latar Belakang PNPM Mandiri Perkotaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat perkotaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PNPM Mandiri perkotaan merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu yang pada umumnya bersifat sentralistik. PNPM Mandiri Perkotaan diharapkan dapat menjadi suatu sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku. Secara umum, visi PNPM Mandiri Perkotaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perkotaan. Mandiri berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumberdaya diluar lingkungan dan mampu mengelola sumberdaya tersebut untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, khususnya masalah kemiskinan.
26
Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, misi PNPM Mandiri Perkotaan adalah memberdayakan masyarakat perkotaan dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui: 1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya 2. Kelembagaan sistem pembangunan partisipasif 3. Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah local 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar masyarakat. 5. Pengembangan kemitraan dalam pembangunan.
1.5.3.8 Cara Kerja PNPM Mandiri Perkotaan PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah perkotaan melalui tahapan-tahapan kegiatan berikut:
1. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui fórum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan 2. Proses Partisipatif Pemetaan Rumahtangga Miskin (RTM) dan Pemetaan Sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumahtangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk mengagas masa depan desa, penggalian gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya
27
3. Perencanaan Partisipatif di Tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih Fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) --satu laki–laki, satu perempuan-- untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan, untuk melakukan penggalian gagasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan manusia di desa masing-masing, untuk Menggagas Masa Depan Desa. Masyarakat kemudian bersama-sama membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa dan bermusyawarah untuk menentukan pilihan jenis kegiatan pembangunan yang prioritas untuk didanai. PNPM Mandiri Perkotaan sendiri menyediakan tenaga konsultan pemberdayaan dan teknis di tingkat kecamatan dan kabupaten guna memfasilitasi/ membantu upaya sosialisasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Usulan/ gagasan dari masayarakat akan menjadi bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 4. Seleksi/ Prioritas Kegiatan di Tingkat Desa dan Kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Musyawarah ini terbuka bagi segenap anggota masyarakat untuk menghadiri dan memutuskan jenis kegiatan yang paling prioritas/ mendesak. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai, diambil dalam forum musyawarah antar-desa (MAD) di tingkat kecamatan, yang dihadiri oleh wakil–wakil dari setiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Pilihan kegiatan adalah open menu untuk semua investasi produktif, kecuali yang tercantum dalam daftar larangan (negative list). Dalam hal terdapat usulan masyarakat yang belum terdanai, maka usulan tersebut
28
akan menjadi bahan kajian dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 5. Masyarakat Melaksanakan Kegiatan Mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Perkotaan akan mendampingi TPK dalam mendisain sarana/ prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur perkotaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervisi. Para pekerja yang terlibat dalam pembangunan sarana/ prasarana tersebut berasal dari warga desa penerima manfaat 6. Akuntabilitas dan Laporan Perkembangan. Selama pelaksanaan kegiatan, TPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana TPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3).
1.6 Defenisi Konsep Konsep merupakan istilah dan defenisi yang di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial Singarimbun (2006:33). Agar mendapatkan pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang akan diteliti, maka penulis mencoba mengemukakan defenisi dari berbagai konsep yang digunakan, yaitu: 1. Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan serangkaian kegiatan setelah kebijakan dirumuskan. 29
2. PNPM Mandiri adalah program nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
30
