1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Hakekat dari pembangunan nasional ini adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan rakyat Indonesia seluruhnya, yaitu menekankan pada keseimbangan pembangunan lahiriah dan batiniah manusia Indonesia dan pemerataan pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pembangunan yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan penduduk adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum ini meliputi pembangunan berbagai infrastruktur dan fasilitas umum. Berbagai macam pembangunan untuk kepentingan umum tersebut dalam pelaksanaannya pasti membutuhkan lahan atau tanah. Hal ini dikarenakan tanah adalah modal dasar pembangunan. Hampir tidak ada pembangunan yang tidak memerlukan ketersediaan lahan atau tanah. Oleh karena itu, tanah memegang peranan yang sangat penting bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan. Dengan demikian, kegiatan pembangunan yang memerlukan tanah sebagai media yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui pengadaan tanah serta
2
pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Indonesia membuat tingginya kegiatan pendaftaran sisa bidang hak atas tanah. Pada saat sekarang ini, pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara sudah semakin sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan persediaan tanah negara pada saat ini sudah sangat terbatas. Bidang-bidang tanah yang ada kebanyakan sudah dilekati dengan hak (tanah hak). Dengan demikian, pembangunan untuk kepentingan umum ditempuh dengan cara pengambilalihan hak atas tanah yang diistilahkan dengan “pengadaan tanah”. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberi landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan menentukan secara tegas bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dalam undang-undang.1 Setiap tanah yang diambil untuk kepentingan umum harus dilepaskan haknya. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan seluruh bidang tanah yang dipunyai masyarakat, melainkan bisa jadi hanya sebagian tanahnya saja. Hal tersebut berkaitan erat dengan data tanah, baik data fisik maupun data yuridis yang dicatat pada proses pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 1
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
3
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.2 Landasan yuridis pengaturan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”3 Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 selanjutnya menyebutkan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka dengan bertujuan untuk: (1) memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
(2)
menyediakan
informasi
kepada
pihak-pihak
yang
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; (3) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
2 3
Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 19 ayat (1)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, Op.cit,.
4
Sesuai ketentuan yang mengatur tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran
tanah Pasal 36 ayat (1) disebutkan, bahwa “Pemeliharaan Data
Pendaftaran Tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar”, dan selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan juga, bahwa “Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan”. Pendaftaran tanah yang dimaksud adalah pemeliharaan data pendaftaran tanah yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian,4 maka konsekuensi dari pasal diatas adalah bila ada perubahan data fisik ataupun data yuridis terkait pengadaan tanah wajib sudah terekam dalam segala buku atau daftar yang terdaftar di Kantor Pertanahan. Salah satu permasalahan terkait pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan Flyover Jombor terletak di Kecamatan Mlati, Sleman, DIY yang berlangsung sejak tahun 2010 hingga saat ini. Pembangunan Flyover Jombor ini tentu saja membutuhkan tanah sehingga dilakukan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 4
Pasal 1 angka (12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Op.cit.
5
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan
Peta
Izin
Penetapan
Lokasi
Pembangunan
Untuk
Kepentingan Umum5, terlihat bahwa proyek pembangunan Flyover Jombor membutuhkan beberapa bagian bidang tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat sekitar. Dengan demikian untuk melancarkan proyek tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membebaskan bidang tanah warga. Selanjutnya, demi kepastian hukum harus dilakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah terkait perubahan luas bidang tanah tersebut. Pembebasan lahan yang direncanakan memakan waktu 2 (dua) tahun tersebut yang dimulai sejak tahun 2010 seharusnya selesai sepenuhnya di tahun 2011. Namun pada kenyataannya, meskipun pelaksanaan proyek pembangunan Flyover Jombor terus berlangsung, proses pengadaan tanah dan proses pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah yang tersangkut dengan pelaksanaan proyek ini belum seluruhnya selesai. Dari hasil pra-penelitian yang dilakukan oleh Peneliti di lapangan diperoleh data bahwa total kebutuhan lahan yang digunakan untuk pembangunan Flyover Jombor adalah seluas 45.255 m2, yang terdiri dari Jalan Existing seluas 36.100 m2 dan desain pembebasan (total kebutuhan lahan yang harus dibebaskan) adalah 107 (seratus tujuh) bidang tanah yang tepatnya seluas 9.155 m2. Hingga saat ini masih ada 19 (sembilan belas) bidang tanah tepatnya seluas 2.079 m2 (22,71%) yang belum berhasil dibebaskan oleh Pemda DIY. Bidang tanah yang 5
Data terlampir pada bagian lampiran.
6
belum dibebaskan itu terdiri dari 855 m2 lahan di Jalan Magelang Sisi Timur milik 13 (tiga belas) warga, 190 m2 lahan di Jalan Magelang Sisi Barat milik 6 (enam) warga dan tanah Kasultanan Yogyakarta (Eks PT.KAI/NIS) seluas 1.034 m2.6 Dari seluruh area yang terkena proyek pengadaan tanah lokasi sisa bidang tanah untuk
pembangunan
Flyover
Jombor
tersebut
terdiri
atas
3
(tiga)
Dusun/Padukuhan yang berada di 2 (dua) Desa, yaitu Padukuhan Jombor Lor dan Padukuhan Jombor Kidul Desa Sinduadi dan Padukuhan Mraen Desa Sendangadi. Di lokasi pengadaan tanah tersebut juga ditemukan beberapa bidang tanah yang sudah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat.7 Proses pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah tersebut dimulai dengan membebaskan tanah hak milik warga dengan memberikan ganti kerugian pengadaan tanah dari pemerintah kepada warga pemegang hak milik atas tanah yang kemudian dilanjutkan proses pemberkasan yang merupakan syarat-syarat dari pendaftaran tanah. Proses pelaksanaan pendaftaran tanah dan sertipikasi merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian proses pengadaan tanah dan dilaksanakan setelah proses pelepasan hak atau penyerahan hak atas tanah selesai dilakukan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses pelaksanaan pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah yang terkena proyek pengadaan tanah Flyover Jombor pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahannya ke Kantor Pertanahan. Hal ini dikarenakan terjadi 6
Wawancara dengan Bapak Sugiarta, selaku Staf Satker Program Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah DIY pada tanggal 15 April 2014. 7 Wawancara dengan Bapak Sumarno,S.T, selaku Sekretaris Desa Sinduadi pada tanggal 17 April 2014.
7
perubahan data fisik atau data yuridis atas tanah tersebut yaitu dengan pencatatan pengurangan luas/pemisahan terkait pemeliharaan data pendaftaran tanah bagi bidang tanah yang sudah bersertipikat. Bagi bidang tanah yang belum bersertipikat/Letter C setelah dilakukan pengadaan tanah, karena terjadi perubahan data fisik atau data yuridis seharusnya dilakukan dengan penerbitan sertipikat baru terkait pendaftaran tanah pertama kali. Namun pada kenyataannya, meskipun pelaksanaan proyek pembangunan Flyover Jombor terus berlangsung, proses pengadaan tanah dan pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah yang tersangkut dengan pelaksanaan proyek ini belum seluruhnya selesai. Hal ini disebabkan karena proses pengadaan tanah dan sertipikasi terkait pencatatan pengurangan luas/pemisahan dalam pengadaan tanah belum selesai diproses dan bagi bidang tanah yang belum bersertipikat/Letter C masih belum ada yang mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk dilakukan pendaftaran tanah pertama kali. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai proses pelaksanaan pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Jombor. Dengan demikian, penulisan hukum ini ditulis dengan judul “PENDAFTARAN SISA BIDANG HAK MILIK ATAS TANAH PADA PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN
YOGYAKARTA”.
B. Rumusan Masalah
FLYOVER
JOMBOR
SLEMAN
8
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Jombor Sleman Yogyakarta? 2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Jombor Sleman Yogyakarta? 3. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Jombor Sleman Yogyakarta?
C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Obyektif a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Jombor Sleman Yogyakarta; b. Mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Jombor Sleman Yogyakarta; dan c. Mengetahui upaya yang seharusnya dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan
9
perdaftaran sisa bidang tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Jombor Sleman Yogyakarta. 2. Tujuan Subyektif a. Untuk memperluas wawasan Penulis dalam bidang Hukum Agraria, serta berusaha mengembangkan teori yang diterima selama perkuliahan dan belajar menulis suatu karya ilmiah. b. Untuk memperoleh data yang diperlukan guna menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan sumber referensi yang diteliti oleh penulis, baik secara kepustakaan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada maupun internet diketahui belum pernah dilakukan penelitian tentang Pelaksanaan Pendaftaran Sisa Bidang Hak Milik Atas Tanah Pada Pengadaan Tanah Flyover Jombor Sleman Yogyakarta. Kendati demikian, sebelumnya telah ada penulisan hukum yang penulis temukan di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran tanah dan pengadaan tanah, sebagai berikut: 1. Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Flyover Jombor Sleman Yogyakarta dan Permasalahan-Permasalannya Nama
: Diana Kartikasari
NIM
: 08/267543/HK/17849
Jenis Penulisan Hukum
: Skripsi
10
Bagian
: Hukum Agraria
Institusi
: Fakultas Hukum UGM
Tahun Penyusunan
: 2013
Rumusan masalah: a. Bagaimana permasalahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Jombor, Sleman, Yogyakarta? b. Apa usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dalam pengadaan
tanah
untuk
pembangunan
Flyover
Jombor,
Sleman,
Yogyakarta? Perbedaan dengan Penulisan Hukum Penulis: Dalam skripsi dengan judul “Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Flyover Jombor Sleman Yogyakarta dan permasalahanpermasalahannya”, penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara warga masyarakat pemilik tanah dengan SATKER Pelaksana Proyek Pembangunan adalah berkaitan dengan perbedaan persepsi untuk menentukan besaran ganti kerugian tanah yang dibebaskan, dan juga perbedaan persepsi mengenai batasbatas tanah milik PT KAI di kawasan tersebut. Upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan
konflik
adalah
mediasi
yang
dilakukan
oleh
pihak
Ombudsmen. Walaupun dengan obyek yang sama perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu pada inti permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Diana Kartikasari menitikberatkan pada pembahasan tentang konflik dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Jombor dan usaha-usaha yang dilakukan untuk
11
menyelesaikan konflik tersebut, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis menitikberatkan pada pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah kaitannya dengan pengadaan tanah Flyover Jombor. 2. Analisis Kekuatan Pembuktian Girik dan Sertipikat Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pada Kasus Pengadaan Tanah Jalan Tol JORR Nama
: Wilda Prima Putri
NIM
: 08/264991/HK/17689
Jenis Penulisan Hukum
: Skripsi
Bagian
: Hukum Agraria
Institusi
: Fakultas Hukum UGM
Tahun Penyusunan
: 2013
Rumusan masalah: a. Bagaimana kekuatan girik sebagai alat bukti pemilikan hak atas tanah dalam kasus ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol JORR? b. Bagaimana kekuatan sertipikat sebagai alat bukti pemilikan hak atas tanah dalam kasus ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol JORR? Perbedaan dengan Penulisan Hukum Penulis: Dalam skripsi dengan judul “Analisis Kekuatan Pembuktian Girik dan Sertipikat Dalam Pemberian Ganti Kerugian Pada Kasus Pengadaan Tanah Jalan Tol JORR, terdapat perbedaan dengan penelitian yang ditulis penulis yaitu pada obyek kajiannya sebab pada penelitian ini obyeknya lebih
12
menekankan kekuatan sertipikat sebagai alat bukti pemilikan yang kuat kasus ganti kerugian untuk pembangunan jalan tol JORR karena terjadi permasalahan gugatan dipengadilan, sedangkan obyek penelitian yang diteliti oleh penulis pada pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah kaitannya dengan pengadaan tanah Flyover Jombor. Dengan demikian penulisan hukum tentang Pendaftaran Sisa Bidang Hak Milik Atas Tanah Pada Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Flyover Jombor Sleman Yogyakarta berbeda dengan penulisan hukum terdahulu walaupun terdapat obyek yang sama, tetapi penulis akan membahas penulisan hukum ini dengan sasaran kajian yang berbeda. Namun, ternyata apabila ada yang telah mengadakan penelitian tentang judul tersebut, maka penulisan hukum ini diharapkan dapat melengkapi penulisan hukum sebelumnya.
E. Manfaat Penelitian Penelitian ini pada dasarnya merupakan upaya untuk pembelajaran yang diharapkan dapat menambah khasanah ilmu khususnya ilmu hukum terutama hukum agraria yang menyangkut pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah pada pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat: 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, pengembangan ilmu hukum agraria pada khususnya, terutama dalam hal:
13
a. Proses pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah pada pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum; b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti lain yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai bidang yang sama, atau yang akan mengadakan penelitian sejenis. 2. Manfaat Praktis Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum, terutama yang menyangkut proses pengadaan tanah dan pendaftaran sisa bidang hak milik atas tanah tersebut.
