BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Dalam rangka mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik
terutama di bidang keuangan, maka diperlukanlah suatu reformasi keuangan
negara. Reformasi keuangan Negara tersebut ditandai dengan adanya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara. Reformasi bidang keuangan Negara ini mencakup reformasi di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan
Negara.
Pengelolaan
barang
milik/kekayaan
Negara
ini
merupakan salah satu unsur penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau pun berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dikarenakan perolehannya berasal dari APBN atau perolehan lain yang sah, maka diperlukan pengelolaan yang baik sehingga menghasilkan suatu laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak hanya pemerintah pusat yang harus mengelola barang milik negara, namun pemerintah daerah pun memiliki kewajiban yang sama dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Adanya pelimpahan wewenang dari pusat pada daerah merupakan salah satu alasan mengapa daerah harus mengelola barang milik daerahnya. Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004
1
2
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengakibatkan daerah memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur
urusan pemerintahannya dan mengelola sumberdaya daerah demi terciptanya
suatu kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pengelolaan barang milik daerah ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. Di dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatakan bahwa barang milik daerah dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah sendiri adalah potensi ekonomi yang dimiliki setiap daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. (syukriy.wordpress.com) Pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, sebab pengelolaan barang milik daerah ini akan berpengaruh terhadap nilai pada laporan keuangan pemerintah daerah terutama pada neraca pemerintah daerah. Pengelolaan barang milik daerah sendiri dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan,
penggunaan,
penatausahaan,
penilaian,
penghapusan,
pemanfaatan,
pengamanan
pemindahtanganan,
dan
pembinaan
3
pengawasan dan pengendalian, pembiayaan serta tuntutan ganti rugi, hal tersebut disebutkan didalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kompleksnya pengelolaan barang milik daerah ini, masih membuat
beberapa daerah di Indonesia belum melaksanakan pengelolaannya secara baik terutama dalam hal penatausahaan barang milik daerah. Penatausahaan barang
milik daerah sendiri terdiri atas pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Barang milik daerah yang dikelola di pengguna anggaran maupun kuasa pengguna anggaran haruslah dilaporkan dengan baik karena akan berpengaruh pada neraca pemerintah daerah dan terhadap pengamanan aset daerah itu sendiri. Hal tersebut jika tidak dilakukan dengan baik, maka akan mengakibatkan laporan pemerintah daerah maupun keamanan aset daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan karena data yang masuk dalam laporan tidak relevan, imbasnya adalah munculnya opini BPK seperti wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat dikarenakan terdapatnya temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Berikut merupakan temuan BPK terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia yang diambil dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2010, terkait dengan pelaporan barang milik daerah.
4
1.
Di Provinsi Riau, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu penatausahaan aset tetap belum tertib karena SKPD
secara akuntansi belum menyelenggarakan buku besar dan atau buku
pembantu aset tetap. Hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa
berdasarkan data pengurus barang SKPD menunjukan, nilai aset
tetap senilai Rp 14.300.000.000.000,00 memiliki perbedaan nilai
dengan data KIB/Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang senilai Rp
5.090.000.000.000,00 , hal ini mengurangi keandalan nilai aset tetap yang dilaporkan neraca. 2.
Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, proses penyususnan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu penatausahaan aset tetap milik Pemerintah
Daerah
Pelalawan
tidak
tertib
senilai
Rp
1.960.000.000.000,00. Penyajian aset tersebut tidak didukung dengan laporan barang milik daerah, dan dokumen pendukung aset yang memadai seperti kartu inventaris barang (KIB) dan buku inventaris. 3.
Di kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, yaitu saldo aset tetap dalam neraca senilai Rp 34.000.000.000.000,00 tidak dapat dijelaskan. Kartu inventaris barang (KIB) dan daftar inventaris barang (DIR) pada aset belum dibuat oleh seluruh SKPD. Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset (DPKA) belum menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan tahunan (LBPS dan LBPT)
5
serta
barang
milik
daerah
(BMD).
Hal
tersebut
mengakibatkan aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya.
laporan
(www.bpk.go.id)
Selain daerah yang disebutkan di atas, Provinsi Jawa Barat Sendiri yang
membawahi 48 SKPD atau OPD pun masih memiliki permasalahan dalam pelaporan barang milik daerah. Permasalahan barang milik daerah selalu menjadi penghalang besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan opini
Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh BPK menunjukan bahwa permasalahan barang milik daerah terutama dalam hal penatausahaan yaitu dibagian pelaporan barang milik daerah menjadi permasalahan yang krusial, sehingga menjadi salah satu penyebab keluarnya opini Wajar Dengan Pengecualian, salah satunya terjadi pada tahun 2010. Berikut temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2010 Nomor 24A/LHP/XVIII.BDG/08/2010 yang dikemukakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2010, bukti terlampir. 1.
Penyajian aset
tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp
13.290.000.000.000,00 mengandung permasalahan yaitu belum mencakup tanah dan bangunan yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan saat ini dikuasai oleh Balai Besar Pengawasan
6
Obat dan Makanan serta Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional.
2.
dengan nilai Rp 1,00 atau Rp 0,00.
3.
Sebanyak 31 bidang tanah dan 34 unit bangunan masih dicatat
Sebanyak 37 unit bangunan Dinas Pendidikan senilai Rp
8.110.000.000,00, peralatan mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp
7.710.000.000,00
dan
Sekretariat
Daerah
senilai
Rp
23.200.000.000,00 tidak jelas keberadaan fisiknya. Dilihat dari permasalahan tersebut, jelas bahwa pengendalian intern di dalam pengelolaan barang milik daerah terutama dalam hal pelaporan barang milik daerah masih sangat lemah. Masih banyak pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri yang kurang melakukan pengendalian secara maksimal terhadap pelaporan barang milik daerah. Lemahnya pengendalian intern akan mengakibatkan tujuan dari suatu organisasi atau pemerintah tidak akan tercapai. Pengendalian intern menjamin organisasi mencapai tujuannya, hal tersebut dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Pengendalian Internal Pemerintah dimana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Tujuan dari pengendalian intern pemerintah sendiri adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara,
7
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu pemerintah daerah harus membangun
sistem pengendalian intern yang andal hingga mampu mencegah terjadinya
penyimpangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan entitas. Seluruh komponen
pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta monitoring harus dibangun secara memadai.
Jika pengendalian intern dilakukan secara maksimal, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan terjamin. Kualitas laporan keuangan dilihat dari tercapainya karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Adanya temuan BPK terhadap laporan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengakibatkan keluarnya opini Wajar Dengan Pengecualian, akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti belum relevannya laporan keuangan yang dapat dilihat dari penyajian aset tetap per 31 Desember 2010 belum lengkap karena belum mencakup tanah dan bangunan yang sudah diserahkan oleh Pemerintah Pusat dan saat ini dikuasai oleh Balai Besar PPOM dan BKKBN. Dengan adanya pengendalian intern terhadap permasalahan yang terjadi, maka akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.
8
Penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan
oleh:
1.
Pengendalian Intern terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah
penelitian tersebut diperoleh bahwa pengaruh sistem pengandalian
internal terhadap keandalan laporan keuangan berpengaruh sebesar
72%. 2.
Neneng Siti Halimah Sistem
Pengendalian
!
Internal
terhadap
"
Transparansi
dan
diperoleh bahwa pengaruh SPI sebesar 73,6%. 3.
# alian Intern dalam Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) (studi kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi
! !
pengaruh sistem pengandalian intern terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh sebesar 71,1%.
9
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian di
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berjudul:
BARANG
MILIK
DAERAH
TERHADAP
ORAN
KUALITAS
LAPORAN
1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diteliti
oleh penulis dirumuskan sebagai berikut: 1.
Apakah terdapat pengaruh lingkungan pengendalian dalam pelaporan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
2.
Apakah terdapat pengaruh penilaian risiko dalam pelaporan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
3.
Apakah terdapat pengaruh kegiatan pengendalian dalam pelaporan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
4.
Apakah terdapat pengaruh informasi dan komunikasi dalam pelaporan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
5.
Apakah terdapat pengaruh pemantauan dalam pelaporan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
10
6.
barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan?
1.3
Apakah terdapat pengaruh pengendalian intern dalam pelaporan
Batasan Masalah
Mengingat keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan agar
penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah
yang telah diidentifikasi akan diteliti. Untuk itu terdapat batasan masalah, yaitu:
1.
Penelitian difokuskan pada pengendalian intern yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang merupakan adopsi dari COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission).
2.
Penelitian berkaitan dengan pengendalian Intern dalam pelaporan barang milik daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3.
Penelitian difokuskan pada persepsi dan tanggapan responden terkait pengendalian intern dalam pelaporan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4.
Tempat penelitian yaitu pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibatasi pada organisasi perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Barat, Dinas Provinsi Jawa Barat, dan Badan Provinsi Jawa Barat serta auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
11
5.
statistik menggunakan software SPSS 20.0.
1.4
Alat bantu yang digunakan untuk mengolah data dan analisis data
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan
umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian
intern dalam pelaporan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini
adalah : 1.
Untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian dalam pelaporan barang milik daerah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
2.
Untuk mengetahui pengaruh penilaian risiko dalam pelaporan barang milik daerah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3.
Untuk mengetahui pengaruh kegiatan pengendalian dalam pelaporan barang milik daerah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4.
Untuk mengetahui pengaruh informasi dan komunikasi dalam pelaporan barang milik daerah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5.
Untuk mengetahui pengaruh pemantauan dalam pelaporan barang milik daerah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
12
1.5
Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan
kontribusi untuk pihak-pihak terkait, antara lain:
1.
Bagi Penulis Penelitian ini
diharapkan dapat
menjadi
sarana
menambah
pengetahuan mengenai pengendalian intern, pelaporan barang milik
daerah serta mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian
intern dalam pelaporan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan, selain itu sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dalam bidang kajian yang sama. 2.
Bagi Ilmu Pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai sistem pengendalian intern dalam pelaporan barang milik daerah terhadap kualitasnya laporan keuangan.
3.
Bagi Instansi Pemerintah Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan peningkatan dalam sistem pengendalian intern terutama dalam pelaporan barang milik daerah sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dibandingkan serta dipahami sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
