BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (good governance), pemerintah daerah harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Yuliani, dkk (2010) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang peraturan, kelembagaan, sistem informasi keuangan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Menurut UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
1 http://digilib.mercubuana.ac.id/
2
Dalam
menghasilkan laporan keuangan
daerah
yang
berkualitas
dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memahami dan kompeten dalam pelaksanaan akuntansi pemerintahan. Menurut Nasaruddin (dalam Ihsanti, 2014) sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan pengetahuan dan keterampilan. Sejalan dengan penelitian tersebut Wati, dkk. (2014) mengatakan bahwa keberhasilan suatu entitas dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten maka laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat waktu (Mardiasmo,2002:146). Sumber daya manusia perlu menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Ihsanti (2014) menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan daerah yang berpedoman pada SAKD ini sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud mampu meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu, Sistem akuntansi sebagai sistem informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja (Riasetiawan). Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Herawati (2014) peran sistem pengendalian intern adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Secara umum, pemenuhan kompetensi sumber daya manusia yang baik, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern akuntansi yang benar akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang dihasilkan, setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
Dalam penelitian ini penulis tertarik dengan fenomena yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta mengenai hasil audit BPK tentang kualitas laporan keuangan daerah pada Provinsi DKI Jakarta. Pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pernah diberikan oleh BPK pada laporan keuangan Pemprov DKI pada tahun 2011 dan 2012. Pada masa pemerintahan Fauzi Bowo, Pemprov DKI meraih opini BPK dengan predikat WTP-Dengan Paragraf Penjelas. Opini ini merupakan opini tertinggi yang diraih oleh Pemprov DKI. Menurut Kepala BPK Provinsi DKI Jakarta Blucer Rajaguguk, Pemprov DKI sudah selesai melakukan sensus aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diserahkan pihak ketiga, serta manajemen keuangan pemerintah daerah sudah baik sehingga opini yang diberikan BPK pun WTP (Kompas.com, 2012). Meskipun pencapaian opini tertinggi telah didapatkan Pemprov DKI, namun di tahun 2013 terjadi penurunan opini atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penurunan pencapaian opini BPK tersebut menurut anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna, terlihat dari melemahnya sistem pengendalian internal, meningkatnya pelanggaran kepatuhan yang bersifat material apalagi berdampak pada nilai aset yang disajikan, serta kurangnya komitmen Pemprov DKI atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui APBD DKI 2013 (Kompas.com, 2014). Kemudian pada tahun 2014, Pemprov DKI kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan bahwa terdapat 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun, yang terdiri atas temuan yang
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442,37 milyar, potensi kerugian daerah senilai Rp 1,71 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 milyar, administrasi senilai Rp 469,51 juta dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar (Kompas.com, 2015). Banyaknya aset yang hilang sebagai akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga yang memberatkan Pemprov DKI Jakarta, serta pencatatan
realisasi
belanja
operasional
yang
tidak
didukung
bukti
pertanggungjawaban yang lengkap menjadi penyebab Pemprov DKI Jakarta memperoleh opini WDP. Opini wajar dengan pengecualian yang diperoleh pemprov DKI Jakarta pada tahun 2013 dan 2014, menunjukkan bahwa masih lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta belum memenuhi standar akuntansi pemerintah. Beberapa penelitian yang terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah
diantaranya
dilakukan
oleh
Nurillah
(2014)
yang
mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern baik secara simultan maupun parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa jika kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
pengendalian intern semakin baik maka akan menyebabkan semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah. Lebih lanjut, Devi Roviyantie (2011) dan Andini (2015) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian Wati (2014) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini mengkombinasikan variabel-variabel bebas penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roviyantie (2011), Yensi (2014) dan Wati (2014). Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Roviyantie dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keungan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya)”. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penambahan variabel pengendalian intern akuntansi dan letak lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian ini juga merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)”.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penambahan variabel pengendalian intern akuntansi dan letak lokasi penelitian yang berbeda. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan variabel yang mempengaruhinya tersebut dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas , maka permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah : 1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ? 2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ? 3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?
http://digilib.mercubuana.ac.id/
8
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah : a. Untuk mengkaji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah. b. Untuk mengkaji secara empiris pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. c. Untuk mengkaji secara empiris pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 2. Kontribusi Penelitian a. Kontribusi Praktik Memberikan pengetahuan mengenai kompetensi sumber daya manusia,
penerapan
sistem
akuntansi
keuangan
daerah,
sistem
pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. b. Kontribusi Akademik Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangkaa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidian khususnya di bidang akuntansi sektor publik.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
