BAB I PENDAHULUAN. Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), diperlukan perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain Perencanaan yang baik, setiap Pemerintah Daerah perlu melakukan Penetapan Kinerja sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan

Dokumen

Penetapan

Kinerja

sebagai

komitmen

dalam

menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung dalam upaya membangun Badung yang santhi dan jagadhita berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 1.2.

Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung Pemerintah

Kabupaten

Badung

bersama

dengan

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Penetapan Kinerja Kabupaten Badung Tahun 2014

1


Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan

di

Kabupaten Badung, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008, Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum. 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 3. Bagian Hukum dan HAM b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari : 1. Bagian Administrasi Pembangunan 2. Bagian Administrasi Perekonomian c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari : 1. Bagian Keuangan 2. Bagian Umum 3. Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah 4. Bagian Humas dan Protokol


2


5. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 2.

Inspektorat Kabupaten Badung

3. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

Penelitian,

dan

Pengembangan 4. Dinas Daerah terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6. Dinas Kebudayaan 7. Dinas Pariwisata 8. Dinas Bina Marga dan Pengairan 9. Dinas Cipta Karya 10. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 11. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 12. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 13. Dinas Pendapatan / Pasedahan Agung 14. Dinas Pemadam Kebakaran 15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan


3


5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : 1. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa 4. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 5. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan 6. Satuan Polisi Pamong Praja 7. Kantor Perpustakaan Daerah 8. Kantor Arsip Daerah 9. Kantor Pemberdayaan Perempuan 10. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 6. Lembaga Teknis Lain : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8. Kecamatan yang terdiri dari : 1. Kecamatan Kuta Selatan 2. Kecamatan Kuta 3. Kecamatan Kuta Utara 4. Kecamatan Mengwi 5. Kecamatan Abiansemal 6. Kecamatan Petang


4


1.3.

Tujuan Penetapan Kinerja Penetapan kinerja merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan

oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memiliki tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 adalah: a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi. b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public. c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Sedangkan tujuan khususnya adalah : a) Meningkatkan

Akuntabilitas,

transparansi

dan

kinerja

aparatur

pemerintah. b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.


5


BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2.1.1

Visi Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung secara sinergis, terarah dan terencana, maka Visi Kabupaten Badung yang disampaikan oleh Bupati terpilih Periode 2010 – 2015 adalah sebagai berikut: “Melangkah Bersama Membangun Badung yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan Tri Hita Karana” Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. 2.1.2

Misi Untuk mewujudkan visi di atas, disusunlah 9 (Sembilan) Misi

yang harus dilaksanakan sebagai implementasi dari falsafah Tri Hita Karana, yang dikelompokkan menjadi 3 fungsi yaitu: A.

Fungsi Parahyangan 1.

Meningkatnya Srada & Bhakti masyarakat terhadap ajaran Agama,

serta

eksistensi

adat

budaya

dalam

rangka

mengajegkan Bali di Era kekinian. Penetapan Kinerja Kabupaten Badung Tahun 2014

6


B.

Fungsi Pawongan 2.

Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Badung.

3.

Menata

sistem

kependudukan

dan

meningkatkan

kesejahteraan sosial masyarakat. 4.

Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berbasis kerakyatan dan ditunjang oleh iklim kemitraan.

5.

Mewujudkan

kepastian

hukum,

serta

menciptakan

ketentraman & ketertiban masyarakat. 6.

Mewujudkan

kepemerintahan

yang

baik,

bersih

dan

berwibawa (Good Governance & Clean Government). C.

Fungsi Pelemahan 7.

Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

8.

Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang sesuai fungsi wilayahnya.

9.

2.1.3

Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tujuan dan Sasaran Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi Kabupaten

Badung perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Disamping itu juga dalam rangka memberikan


7


kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan, adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatnya pelaksanaan Srada & Bhakti.

2.

Meningkatnya pelestarian Adat dan Budaya Bali.

3.

Meningkatnya rasa Srada & Bhakti yang damai (Shanti) antar umat beragama dalam uapaya mewujudkan Ajeg Bali yang dinamis di era kekinian.

4.

Terwujudnya tuntas wajib Belajar 12 Tahun.

5.

Terwujudnya kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

6.

Terwujudnya masyarakat yang sadar akan Perilaku Hidup yang Bersih dan Sehat, ditunjang dengan pelaksanaan kesehatan prima dengan biaya yang terjangkau dan akses yang memadai melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

7.

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana IPTEK yang tepat guna dan peningkatan daya saing SDM.

8.

Terwujudnya penataan sistem administrasi kependudukan yang tertib dan terpadu.

9.

Meningkatnya pelaksanaan pembangunan kependudukan dan


8


keluarga berencana menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera guna menekan laju pertumbuhan penduduk menuju penduduk tumbuh seimbang tahun 2015. 10. Terwujudnya peningkatan peranan perempuan perlindungan anak dan KB serta dan kesetaraan gender. 11. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diimbangi dengan pemerataan sehingga dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat terutama oleh masyarakat miskin, cacat dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. 12. Meningkatnya usaha kecil dan menengah yang mampu bersaing dan menunjang ekonomi kerakyatan. 13. Meningkatnya usaha lembaga ekonomi mikro. 14. Meningkatnya

pengelolaan

sumber

daya

daerah

yang

berkelanjutan. 15. Meningkatnya

pengembangan

ekonomi

kerakyatan

menuju

ekonomi kreatif. 16. Terwujudnya supremasi hukum di semua aspek kehidupan dan kepastian hukum melalui tertib peraturan perundang-undangan dengan indikator berkurangnya jumlah peraturan perundangan yang tumpang tindih dengan aturan lain maupun di atasnya. 17. Meningkatnya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

supremasi

hukum. 18. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan


9


dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggungjawab. 19. Terciptanya sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta profesional. 20. Terjaminnya terwujudnya good governance and clean government. 21. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 22. Meningkatnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. 23. Meningkatnya

pelaksanaan

akuntabilas

pelaksanaan

koordinasi

pengelola

keuangan

daerah. 24. Meningkatnya

yang

intensif

dalam

pelaksanaan otomomi daerah. 25. Terwujudnya

pembangunan

yang

selaras

dan

seimbang

antarwilayah. 26. Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan pola dan fungsi wilayah. 27. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai dengan prinsip pelestarian lingkunan yang berkelanjutan. 28. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 29. Meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup. 30. Meningkatnya

peran

serta


masyarakat

dalam

keterpaduan

10


pengeloaan lingkungan hidup. Sasaran Pemerintah Kabupaten Badung yang telah mengalami revisi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah dan berdasarkan hasil evaluasi akuntabilis kinerja instansi pemerintah tahun 2014 oleh Tim Kementrian PAN dan RB adalah sebagai berikut : 1.

Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan budaya bali.

2.

Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai (Shanti).

3.

Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah di sekolah Kabupaten Badung.

4.

Meningkatnya

ketercapaian

dan

keterjangkauan

memperoleh

layanan pendidikan di Kabupaten Badung. 5.

Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten Badung.

6.

Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat provinsi, nasional dan regional.

7.

Terwujudnya peningkatan produktivitas tenaga kerja.

8.

Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

9.

Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung.

10. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung. 11. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan


11


efisien. 12. Terwujudnya system data kependudukan diseluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu. 13. Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung. 14. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB. 15. Meningkatnya peranan perempuan. 16. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. 17. Menurunnya

kesenjangan

pencapaian

pembangunan

antara

perempuan dan laki-laki. 18. Meningkatnya ekomomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya. 19. Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan koperasi dalam system perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sector ekonomi Badung. 20. Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi. 21. Tercapainya target produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan. 22. Tercapainya target pemasaran. 23. Peningkatan

populasi

ternak

dan

produksi

daging

dalam

pemenuhan kebutuhan protein hewani. 24. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan.


12


25. Peningkatan

produksi

pengolahan

dan

pemasaran

komoditi

perikanan. 26. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. 27. Terwujudnya opini positif terhadap pemerintahan daerah. 28. Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan. 29. Mewujudkan

pengelolaan

keuangan

daerah

yang

efisien

berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 30. Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD. 31. Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu. 32. Meningkatkan sistem pengendalian intern. 33. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilias instansi Pemerintah Kabupaten Badung. 34. Meningkatkan pendapatan asli daerah. 35. Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan. 36. Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana pengairan yang berkondisi baik. 37. Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif dan efisien 38. Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

sarana

prasarana

perhubungan. 39. Meningkatnya pelayan umum dibidang perhubungan. 40. Meningkatkan kualitas dan kuantitas objek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman.


13


41. Meningkatkan kunjungan wisatawan. 42. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik. 43. Terwujudnya pelestarian dan kualitas lingkungan hidup. 44. Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung.

2.2.

INDIKATOR KINERJA UTAMA Untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kabupaten Badung

telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun keempat (2014). Indikator kinerja masingmasing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Badung yang telah mengalami revisi guna mewujudkan kinerja yang lebih baik. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2014 dapat dijelaskan seperti pada lampiran dokumen PK tahun 2014.

2.3.

PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Pencapaian target pada indikator kinerja utama tak lepas dari program, kegiatan serta alokasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di jajaran Pemerintahan Kabupaten Badung pada tahun 2014. Terdapat

93 program dan 602 kegiatan yang berkontribusi

terhadap pencapaian sasaran strategis Kabupaten Badung seperti tabel dibawah ini :


14


Tabel 1. Jumlah Program dan Kegiatan serta Alokasi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2014 No.

Sasaran Strategis

Jml Prog

Jml Keg

1

Peningkatan seni masyarakat berdasarkan adat dan budaya bali Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Badung yang damai (santhi) Tuntasnya wajib belajar 12 tahun bagi anak-anak usia sekolah Meningkatnya ketercapaian dan keterjangkauan memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Badung Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan kompetitif di Kabupaten Badung Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi pada tingkat Propinsi, Nasional & Regional Terwujudnya peningkatan produktifitas tenaga kerja

1

5

4,979,513,300 Dinas Kebudayaan

1

1

305,600,700 Dinas Kebudayaan

1

2

21,725,750,000 Disdikpora

2

4


2

12


2

5


1

9

1,091,555,350 Disosnaker

Terwujudnya peningkatan kesempatan kerja bagi pencari kerja Terciptanya sistem pelayanan yang prima di Rumah Sakit, Puskesmas dan layanan kesehatan lainnya yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Badung Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung

1

1

127,267,750 Disosnaker

3

6

3,473,114,905 Dinas Kesehatan

3

11

3,009,776,092 Dinas Kesehatan

2

3 4

5

6

7 8 9

10


Pagu Anggaran (Rp)

SKPD

15


11

Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif dan efesien Terwujudnya sistem data kependudukan di seluruh Kabupaten Badung yang tertib dan terpadu. Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Badung Mewujudkan masyarakat Kabupaten Badung sadar ber KB Meningkatnya peranan perempuan

1

6

1

17

2,607,561,975 Discapil

1

9

547,210,550 KBKS

3

14

1

1

46,610,100 Pemberdayaan Perempuan

16

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

1

2

191,166,875 Pemberdayaan Perempuan

17

Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan lakilaki Meningkatnya ekonomi masyarakat miskin, cacat dan penyandang sosial lainnya Meningkatnya pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi dalam sistem perekonomian masyarakat Badung dan sebagai penunjang sektor ekonomi Badung Pertumbuhan sektor UKM dan Koperasi Tercapainya target produksi dan produktifitas pertanian dan perkebunan Tercapainya target pemasaran Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan

1

0

- Pemberdayaan Perempuan

4

14

2

7

4

13

10

25

1

1

4

13

3

17

12

13

14 15

18

19

20 21 22 23

24


2,768,806,000 Dishubkominfo

1,098,080,910 KBKS

1,677,800,025 Disosnaker

1,332,423,275 Diskopperindag

493,181,458 Diskopperindag 2,160,693,230 Distanbunhut 69,230,850 Distanbunhut 13,497,289,813 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 3,322,275,740 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

16


25

26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36

37 38 39

Peningkatan produksi pengolahan perikanan dan pemasaran komoditi perikanan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

1

4

5

11

320,872,725 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 3,979,915,572 SatPol PP

Terwujudnya opini positif terhadap terhadap pemerintah daerah Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi pedesaan

6

14

5,225,696,125 Dishub

1

4

347,359,390 Bagian Ekonomi

Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien berorientasi pada kepentingan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD

2

3

159,902,297 Bagian Keuangan

1

1

180,861,800 Bagian Organisasi

Peningkatan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terpadu Meningkatkan sistem pengendalian intern Peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan akuntabilitas instansi pemerintah kabupaten badung Meningkatnya pendapatan asli daerah Meningkatnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana pengairan yang berkondisi baik Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif dan efisien Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan

1

16

1,708,778,350 Inspektorat

1

2

175,355,000 Inspektorat

1

2

51,702,075 Inspektorat

2

51

4

85

1

59

1

9

1

1

2

20


3,915,844,080 Dinas Pendapatan 351,952,445,634 Dinas Bina marga 36,874,212,150 Dinas Bina Marga 1,136,093,775 Dinas Cipta Karya 440,031,975 Dishubkominfo 9,876,788,740 Dishubkominfo

17


40

41 42 43 44

Meningkatnya kualitas dan kuantitas obyek dan daya tarik wisata serta sarana pariwisata yang nyaman dan aman Meningkatnya kunjungan wisatawan Terwujudnya prasarana dasar pemukiman yang berkondisi baik Terwujudnya pelestarian dan kwalitas lingkungan hidup Tertanganinya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung

Total

93


4

15

1

5

2

71

1

17

1

17

602

8,693,572,675 Dinas Pariwisata

1,696,555,825 Dinas Pariwisata 133,379,904,602 Dinas Cipta Karya 1,190,659,130 BLH 19,855,539,923 Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) 735,025,485,016

18


BAB III PENUTUP

Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pimpinan instansi sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian. Dengan demikian Dokumen Penetapan Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistimatis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Demikian penetapan kinerja Kabupaten Badung dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BADUNG

ANAK AGUNG GDE AGUNG


19

BAB I PENDAHULUAN. Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Recommend Documents