Konsep Good Governance (Tata- kelola Pemerintahan yang baik)

Konsep Good Governance (Tata-‐ kelola Pemerintahan yang baik) Miko Kamal Direktur Ekseku@f i-‐reformbumn Principal Miko Kamal & Associates

Miko Kamal (Good Governance)

1

Memperkenalkan Konsepsi Social Shareholders Vs. Stakeholders •  Prof. Mardiasmo (2003):

–  masyarakat sebagai pemangku kepen@ngan (stakeholders), –  Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pemegang saham (shareholder).

•  Analogi ini kurang pas.

–  Masyarakat sebagai Shareholders –  Sedangkan Pemerintah (pemerintah daerah) dan DPRD adalah agent dalam bidangnya masing-‐masing; •  Pemerintah Daerah sebagai direksi •  DPRD sebagai dewan komisaris. Miko Kamal (Good Governance)

2

Memperkenalkan…lanjutan •  Social shareholders Masyarakat

(shareholders /RUPS)

Pemerintah (ekseku@f/ direksi)

DPR/DPRD (pengawas/ komisaris)


3

Good Governance di Indonesia •  Good Governance mulai populer di Indonesia setelah gelombang reformasi (1998), pasca jatuhnya orang kuat Soeharto; •  Dibidang private, penerapan governance diawali dengan 5 le3ers of intent Pemerintah Indonesia kepada Interna@onal Monetary Fund sebagai syarat mendapatkan bantuan (Kamal, 2011). Miko Kamal (Good Governance)

4

Dua bidang penerapan Governance •  Private atau sektor perusahaan: –  Good Corporate Governance (GCG) •  Good Hospital Governance •  Good University Governance •  dll

•  Public atau sektor pemerintahan: –  Good Governance atau Good Public Governance.


5

Memahami Konsep Good Governance •  Definisi Umum Governance dan Government (Oxford Dic8onary) –  Governance: ‘the ac8vity of governing a country or controlling a company or an organiza8on; the way in which a country is governed or a company or ins8tu8on is controlled’ –  Government: ‘the group of people who are responsible for controlling a country or a state’.


6

Memahami… lanjutan •  Beberapa definisi •  United Na0ons Economic and Social Commission for Asia and Pacific (Unescap); "the process of decision-‐making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)”. Lihat; h_p://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectAc@vi@es/ Ongoing/gg/governance.asp) –  Proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan-‐keputusan diimplementasikan (atau @dak diimplementasikan).


7

Memahami…lanjutan •  Beberapa…lanjutan •  World Bank: ‘the way state power is used in managing economic and social resources for development of society’. – Bagaimana kekuasaan dipergunakan untuk mengelola sumber-‐sumber ekonomi dan sosial dalam rangka memajukan masyarakat.

•  United Na0ons Development Program (UNDP): ‘the exercise of poli8cal, economic, and administra8ve authority to manage a na8on’s affair at all level’. Miko Kamal (Good Governance)

8

Memahami…lanjutan •  2 Pemahaman good governance (Sedarmayan8, 2004, hal 3) –  ‘Nilai yang menjunjung @nggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-‐nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial’. –  ‘Aspek fungsional dari pemerintah yang efek@f dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut’. Miko Kamal (Good Governance)

9

Memahami…lanjutan •  Rumusan Pemerintah tentang Good Governance (Peraturan Pemerintah No. 101/2000 –  ‘Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-‐prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efek@vitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat’ (Sedarmayan8, 2004, hal 4). Miko Kamal (Good Governance)

10

Memahami…lanjutan •  Bad Governance (Imawan, 2005, hal 46-‐47) –  Bercampur baur antara harta kekayaan pribadi dan harta milik masyarakat; –  Hukum @dak memberikan kepas@an kepada masyarakat dan sikap @dak mendorong pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat; –  Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah menyebabkan ekonomi biaya @nggi; –  Pembangunan dilakukan sesuai dengan kehendak pemerintah, bukan atas dasar kebutuhan masyarakat; –  Rakyat @dak dapat mengakses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah @dak transparan.


11

Memahami…lanjutan •  Dua ciri besar Good Governance (tataran struktural dan nilai) –  Struktural: struktur pemerintahan haruslah slim dan lean, yakni struktur organisasi yang menghindari kompleksitas jaringan kerja. CG harus ditandai dengan adanya pembagian tugas dan pelimpahan wewenang dan koordinasi yang merangsang krea@fitas bawahan. –  Nilai: efisien dan efek@f (Imawan, 2005, hal 46-‐47) Miko Kamal (Good Governance)

12

Memahami…lanjutan •  Tiga domain good governance Pemerintah

Swasta

Masyarakat


13

Memahami…lanjutan •  Relasi ke@ga domain (negara – dunia usaha – masyarakat) –  Negara/Pemerintah: Negara atau pemerintah sebagai produsen dan pengendali kebijakan haruslah memproduksi regulasi yang dikehendaki oleh masyarakat dan kendali kebijakan hanyalah semata-‐ mata sebagai upaya persembahan kesejahteraan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. –  Dunia usaha/swasta: dunia usaha menjadi pen@ng dalam penyelenggaraan negara karena hidup atau layunya perekonomian masyarakat ditentukan oleh sektor swasta. –  Masyarakat: kondisi sosial kemasrakatan menentukan apakah negara telah menjalankan tugasnya dengan baik (good governance). Masyarakat yang par@sipa@f adalah salah satu tanda telah berjalan atau belumnya good governance. Miko Kamal (Good Governance)

14

Referensi •  Imawan, Desentralisasi dan Pembentukan Good Governance, 2005. •  Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, 2002. •  Miko Kamal, Aparatur Pemerintah yang Bersih: toward good governance, 2005. •  Miko Kamal, Tata kelola Pemerintahan yang Baik, Penyusunan Perda & Mekanisme Konsultasi Publik, 2013. •  Sedarmayan@, Good Governance (Kepemerintahan yang baik) Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produk@vitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik), Mandar Maju Bandung, 2004. Miko Kamal (Good Governance)

15

Konsep Good Governance (Tata- kelola Pemerintahan yang baik)

Recommend Documents