MISI 6 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari KKN.
NO.
(1) 1
GRAND STRATEGY
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
(3)
(2) Menciptakan tata kelola 1 pemerintahan yang baik (Good Governance ) dan bebas dari KKN.
(4)
TARGET KINERJA
DATA TAHUN 2009
PROGRAM 2010
2011
2012
2013
2014
2015
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
persen
89
94
95
95
98
98
100
Program Pendidikan Kedinasan
Persentase aparatur yang memperoleh penghargaan dan sanksi yang jelas.
persen
67
67
100
100
100
100
100
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3
Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir yang tepat waktu.
persen
89
94
95
95
98
98
100
4
Persentase SKPD yang memiliki aparatur kompeten sesuai kebutuhan.
persen
80
80
82,5
85
85
90
95
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur
5
Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan siklus tahunan desa secara tertib.
persen
70
75
78
80
83
88
90
6
Persentase kepala desa dan perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
persen
70
73
78
82
85
88
90
7
Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan, ABK dan Standar Kompetensi.
1 Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta 2 menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN.
8 2
SATUAN
Seluruh perencanaan, 1 pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat 1
3
(13)
DANA INDIKATIF (APBDKab; APBDProv; APBN; Sumber Dana Lain) (Rp. 000)
SKPD PELAKSANA
(14)
(15)
109.920
BKD
1.754.475
BKD
1.137.366
BKD
22.161.868
BKD
Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa
208.182
SETDA
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
738.450
SETDA
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
414.030
SETDA
350.760
SETDA
‐ Anjab ‐ ABK ‐ Standar Kompetensi Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya
persen persen persen persen
0 0 0 100
0 0 0 0
0 0 100 100
100 0 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang up‐to‐date dan akurat.
persen
100
100
100
100
100
100
100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
5.000.000
BAPPEDA
Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara on‐line.
persen
0
0
40
100
100
100
100
Program Pengembangan Data/ Informasi
5.000.000
BAPPEDA
500.000
BAPPEDA
Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran pembangunan secara periodik. Faktor keberhasilan Faktor Kegagalan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
persen persen
50 50
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
100 100
159
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.691.052
INSPEKTORAT DAERAH
4
Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan.
persen
2,5
5
5,5
6
6,5
7
7,5
5
Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas internal dan eksternal.
persen
78,25
80
85
90
95
97,5
100
338.026
INSPEKTORAT DAERAH
6
Persentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat.
persen
100
100
100
100
100
100
100
406.824
INSPEKTORAT DAERAH
7
Persentase SKPD penghasil PAD yang melaporkan pendapatan secara akuntabel dan tepat waktu.
persen
92,86
100
100
100
100
100
100
164.850
DPPKAD
8
Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai standar.
persen
85
100
100
100
100
100
100
736.305
DPPKAD
9
Persentase Asset daerah yang diinventarisir, dinilai dan dikelola secara tepat.
persen
80
90
100
100
100
100
100
1.731.235
DPPKAD
10
Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan Umum secara e‐ procurement dan taat aturan.
persen
10
25
50
75
100
100
100
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
375.795
DPPKAD
11
Persentase desa yang menyusun profil desa secara lengkap dan akurat
persen
‐
75
100
100
100
100
100
Program peningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
718.725
BPMPKB
12
Jumlah desa swasembada.
desa
6
7
13
19
25
31
37
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
429.090
BPMPKB
13
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yang up‐to‐date dan akurat.
persen
30
90
100
100
100
100
100
Program Penataan Administrasi Kependudukan
700.000
DUKCAPIL
14
Persentase kecamatan yang memiliki data kependudukan yang up‐to‐date dan akurat.
persen
30
90
100
100
100
100
100
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.500.000
DUKCAPIL
15
Persentase desa yang memiliki data kependudukan yang up‐to‐date dan akurat.
persen
30
90
100
100
100
100
100
Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.500.000
DUKCAPIL
16
Persentase kecamatan yang melaksanakan SIAK secara on‐line.
persen
70
100
100
100
100
100
100
Program Penataan Administrasi Kependudukan
250.000
DUKCAPIL
17
Persentase SKPD yang terintegrasi dalam jaringan komunikasi online
persen
20
20
40
60
70
80
100
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1.500.000
DISHUBKOMINFO
18
Persentase pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan tepat manfaat.
persen
91,19
93,06
100
100
100
100
100
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1.331.620
SETDA
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
160
(1)
(3)
(2)
3
(4)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
19
Persentase SKPD yang menyampaikan RKT, LAKIP dan laporan penetapan kinerja secara benar dan tepat waktu.
persen
100
100
100
100
100
100
100
Program Peningkatan Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah
437.580
SETDA
20
Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar dan tepat waktu.
persen
85
90
100
100
100
100
100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
719.580
SETDA
21
Persentase kelancaran operasional Bupati dan Wakil Bupati.
persen
100
100
100
100
100
100
100
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
1.442.550
SETDA
22 Persentase kelengkapan data secara up‐to‐date dan akurat.
persen
80
80
85
85
85
90
90
Program Pengembangan Data/ Informasi
3.375.000
SEMUA SKPD
23 Persentase pelaporan secara benar dan tepat waktu.
persen
100
100
100
100
100
100
100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
3.375.000
SEMUA SKPD
Persentase SKPD yang menerapkan SOP.
persen
50
50
60
75
80
90
90
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
229.170
SEMUA SKPD
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
indeks
73,21
74
74,5
75
75,5
76
76,5
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
103.185
SETDA
Persentase penurunan pelanggaran
persen
100
100
100
100
100
100
100
Program Penegakan Perda
580.000
SATPOL PP
Persentase pelaksanaan penertiban disiplin PNS di tempat‐tempat Umum pada jam kerja
persen
100
45
50
60
73
86
90
3
Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial.
buah
53
53
53
53
53
53
53
4
Persentase kelancaran pelaksanaan pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Daerah
persen
100
100
100
100
100
100
100
5
Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan, pengemis, perjudian, premanisme, prostitusi)
persen
100
100
100
100
100
100
100
6
Persentase penurunan angka kriminalitas
persen
4
3,8
3,6
3,2
2,7
2,1
7
Jumlah konflik antar masyarakat.
kasus
8
8
7
6
5
4
Pelayanan publik 1 dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta 2
4
(5)
Masyarakat memperoleh 1 perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan 2 kegiatannya secara tertib dan damai.
perda. 300.000
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
1.000.000
SATPOL PP
729.405
SATPOL PP
Peningkatan Pemberantasan PEKAT
218.000
SATPOL PP
2
Program Pemeliharan dan Pencegahan Tindak Kriminal
160.000
SATPOL PP
3
Program Pengembangan wawasan Kebangsaan
180.000
BAKESBANGPOLINMAS DAN PB
161
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13) Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Bencana Alam
(14)
(15)
1.350.000
BAKESBANGPOLINMAS DAN PB
8
Persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana secara efektif.
persen
50
50
60
70
80
90
100
9
Persentase daerah rawan bencana yang memiliki kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
persen
80
80
80
80
80
80
80
10
Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik dan bela negara.
persen
30
30
40
50
60
70
80
Program Pendidikan Politik Masayrakat
420.000
BAKESBANGPOLINMAS DAN PB
11
Perentase organisasi kemasyarakatan dan LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah
persen
100
100
100
100
100
100
100
Program Pendidikan Politik Masayrakat
540.000
BAKESBANGPOLINMAS DAN PB
14
Persentase jumlah laporan/ pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti
persen
84,62
85
90
95
100
100
100
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
101.395
KAPEDAL
17
Jumlah Unit usaha / kegiatan yang memiliki dokumen pengelolaan lingkungan
unit
139
179
219
259
299
354
394
75.000
KAPEDAL
18
Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking.
persen
75
75
75
80
85
90
95
Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak
50.000
BPMPKB
19
Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang mematuhi UU ketenagakerjaan.
persen
100
100
100
100
100
100
100
Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
411.233
DINSOSNAKERTRANS
20
Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
persen
100
100
100
100
100
100
100
21
Persentase PMKS yang memperoleh pembinaan
persen
18,2
77,97
77,97
77,97
77,97
77,97
77,97
Program Pemberdayaan fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya
268.806
DINSOSNAKERTRANS
22
Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata.
persen
16
25
34
45
54
64
74
Program Pengembangan Kemitraan
125.000
DISBUD PAR
23
Persentase penurunan pelanggaran angkutan jalan.
persen
5
10
15
20
25
30
40
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang
500.000
DISHUBKOMINFO
24
Persentase ketaatan pembayaran pajak dan retribusi.
persen
75
78
81
85
88
91
93
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
191.375
25
Persentase penurunan penambangan liar.
persen
0
0
25
42,5
60
77,5
95
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan
1.000.000
DISPERINDAGKOPTAM
26
Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa
4
6
6
8
12
12
12
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1.500.000
DISPERINDAGKOPTAM
BAKESBANGPOLINMAS DAN PB
DINSOSNAKERTRANS
DPPKAD
162
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
persen
100
100
100
100
100
100
100
− Kambing Bligon Persentase produk hewan dan hasil olahannya yang tidak layak konsumsi.
persen persen
0 0
0 0
0 0
0 0
0,1 0
0,12 0
0,13 0
Persentase nelayan yang
persen
50
50
60
70
80
90
100
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
persen
100
100
100
100
100
100
100
27
Persentase peternak yang mematuhi ketentuan peternakan.
28
Persentase bibit yang bersertifikasi.
29
30
menggunakan alat tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan.
31
Persentase penyelesaian kasus
pelanggaran aparatur secara tepat waktu.
32
Jumlah rancangan produk hukum
daerah yang diajukan secara tepat waktu.
33
34
PERDA PERBUP SK BUPATI Persentase PNS dan perangkat desa yang mendapatkan bantuan konsultasi hukum.
buah buah buah persen
6 22 304 100
26 22 300 100
15 22 300 100
15 22 300 100
15 22 300 100
15 22 300 100
15 22 300 100
Persentase akurasi informasi
persen
100
100
100
100
100
100
100
pemerintah yang beredar di masyarakat. 35
Jumlah tempat peribadatan dan
organisasi keagamaan yang mendapatkan pembinaan. a. Tempat Ibadah b. Organisasi Keagamaan
buah buah
109 16 JUMLAH MISI 6
109 16
159 16
159 16
159 16
159 16
(13) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
(14)
(15)
100.000
Dinas Peternakan
1.500.000 132.474
1.500.000
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
406.824
Inspektorat Daerah
Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan
452.280
SETDA
Program Penataan Peraturan Perundang‐undangan
663.810
SETDA
Program Kerjasama Informasi dengan massmedia
446.190
SETDA
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
167.970
SETDA
159 16 75.500.400
163
