BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penelitian Semangat reformasi membuat masyarakat menuntut pemerintah agar
memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance) bebas dari KKN sehingga hasil pelayanan dari penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia.
Semangat reformasi tersebut telah melahirkan reformasi keuangan
negara dengan lahirnya 3 (tiga) paket Undang-undang tentang Keuangan Negara yaitu Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undangundang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam Undang-undang Keuangan Negara tersebut mengatur tentang akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara yang antara lain salah satunya mengamanatkan beberapa asas umum pengelolaan keuangan Negara, yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas
didefinisikan
sebagai
Menurut LAN dan BPKP (2000) suatu
perwujudan
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
1 Universitas Sumatera Utara
2
Media pelaporan akuntabilitas tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan hasil dari suatu proses sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah untuk menjawab kewajiban tersebut yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, dan pelaporan kinerja. LAKIP yang berkualiatas sangat penting peranannya karena
dapat
memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah kepada para stakeholders/pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut LAN dan
BPKP (2000) LAKIP yang berkualitas harus memenuhi prinsip-prinsip laporan yang baik yaitu sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g.
Relevance (relevan) Accuracy/reliability (akurat dan handal) Consistency/comparability (Konsisten/dapat diperbandingkan) Verifiability/ traceability (Verifikasi/ditelusuri) Timeliness (Tepat Waktu) Understandability (Dapat dimengerti) Mengikuti standar laporan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku h. Prinsip lingkup pertanggungjawaban i. Prinsip prioritas j. Prinsip manfaat
LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pengelolaan keuangan daerah seperti sistem perencanaan pembangunan, penganggaran menggunakan anggaran berbasis kinerja (ABK), penatausahaan keuangan daerah termasuk didalamnya mengatur
Universitas Sumatera Utara
3
tentang
mekanisme
pertanggungjawaban
belanja,
pelaporan
dan
pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah melalui audit intern. Jika variable-variabel tersebut berjalan secara efektif maka LAKIP yang berkualitas akan tercapai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimulai dengan merancang dan menetapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai dari suatu proses perencanaan yang strategik (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun.
Perencanaan
stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional,dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana stratejik setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).
Setelah itu instansi pemerintah harus dapat
menetapkan dokumen perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan turunan dari perencanaan stratejik (renstra) instansi pemerintah yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun. Setelah proses penyusunan dan penetapan perencanaan stratejik dan perencanaan kinerja yang efektif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dilanjutkan untuk dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), sehingga penyusunan anggaran SKPD dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus memasukkan kegiatan dan program yang telah ditetapkan kedalam dokumen perencanaan kinerja beserta capaian indikator kinerja kegiatan berupa input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil),
Universitas Sumatera Utara
4
jika tidak kualitas LAKIP yang akan dilaporkan akan rendah karena LAKIP yang akan disusun nanti tidak dapat diukur capaian kinerjanya, tidak memenuhi prinsipprinsip relevan dan mengikuti standar laporan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam SK LAN No. 239/IX/6/8/2003 tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Melalui sistem penganggaran berbasis kinerja ini penetapan besarnya alokasi anggaran daerah lebih mempertimbangkan nilai uang (value for money) dan nilai uang yang mengikuti fungsi (money follow function) sesuai dengan kebutuhan riil setiap unit kerja. Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya. Penyusunan APBD berbasis prestasi kerja atau kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah dituntut lebih responsif,
transparan,
dan
akuntabel
terhadap
kepentingan
masyarakat
(Mardiasmo, 2006). Prinsip akurat, handal dan dapat ditelusuri merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai kriteria LAKIP yang berkualitas. Jika laporan yang disampaikan tidak memenuhi kriteria diatas, maka laporan yang dibuat dan disampaikan tersebut bersifat mengada-ngada. Pertanggungjawaban belanja yang dilakukan harus memenuhi prinsip dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Derah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Pasal 132 ayat (1), (2) dan (3).
Universitas Sumatera Utara
5
Pertanggungjawaban pelaksanaan
belanja
merupakan
hasil
dari
mekanisme
penatausahaan keuangan yang dilaksanakan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) meliputi penerbitan diantaranya pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik, Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) maupun Langsung (LS) serta penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Dinas, Badan atau Kantor dapat melaksanakan kegiatan dan programnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Dalam melaksanakan kegiatan/program SKPD tersebut,
pertanggungjawaban belanja mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penatausahaan yang dimulai dari penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sampai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. melakukan
sesuatu
wajib
Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk
dipertanggungjawabkan
secara
tepat
waktu.
Pertanggungjawaban belanja harus memenuhi prinsip-prinsip bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sehingga bisa dipertanggungjawabkan atau diuji secara formil dan materil, sehingga pada saat penyusunan LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) data bersifat akurat, handal dan dapat ditelusuri. Prinsip dapat diverifikasi dan akurasi serta handal merupakan prinsip yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai kriteria LAKIP yang berkualitas.
Data
capaian kinerja baik indikator input, output dan outcome yang disajikan dalam LAKIP SKPD saat dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerjanya, capaian kinerja
Universitas Sumatera Utara
6
tersebut dapat diverifikasi/trasir kebenarannya melalui audit intern berupa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, audit tersebut mempunyai peranan yang sangat penting sebagai assurance/jaminan atas efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Terkait dengan peraturan tersebut dalam rangka berakuntabilitas dengan menyusun LAKIP SKPD yang berkualitas, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak bisa melepaskan kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang ada yaitu membuat dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD. Penyusunan Rancangan APBD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dimulai dengan disusunnya RKA-SKPD terlebih dahulu oleh setiap SKPD yang ada setelah memperoleh batasan pagu anggaran untuk setiap SKPD atas program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun bersangkutan. Batasan pagu anggaran yang harus ditaati oleh setiap SKPD adalah sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Bappeda sebagai satuan kerja perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan bagi setiap SKPD, hal ini dikarenakan harus diselaraskannya antara usulan program dan kegiatan setiap SKPD dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen perencanaan daerah baik yang ada di dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan kompilasi dari dokumen perencanaan kinerja (Renja) SKPD maupun yang ada di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Universitas Sumatera Utara
7
(RPJMD) yang juga merupakan kompilasi dari dokumen perencanaan strategik (Renstra) SKPD. Pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menunjukkan bahwa penetapan APBD Tahun Anggaran 2009 s/d 2012 menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas terlambat ditetapkan yaitu pada tahun bersangkutan dimana anggaran dilaksanakan, dan pengiriman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selalu terlambat diatas bulan Maret tahun berikutnya.
Kondisi ini disebabkan karena
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga Pemerintah Kabupaten Padang Lawas memiliki keterbatasan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM.
Sumber Daya Manusia (SDM) masih sedikit yang
telah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan umumnya yang mengisi formasi jabatan struktural berasal dari guru dibanding yang mempunyai kemampuan bidang teknis SKPD masing-masing, dengan
adanya
keterbatasan
SDM
tersebut,
penyampaian
laporan
pertanggungjawaban belanja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disampaikan tidak tepat waktu kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DP2KAD).
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, bahwa penetapan APBD menjadi Perda APBD selambat-lambatnya pada bulan Desember sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, dan penyampaian LAKIP Pemerintah Daerah selambat-lambatnya tiga bulan setelah Tahun Anggaran yang berkenaan selesai.
Hal ini disebabkan karena
Universitas Sumatera Utara
8
terlambatnya penyampaian Laporan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas setiap tahun. Keterlambatan penetapan APBD belum sesuai dengan tujuan penerapan anggaran berbasis kinerja yang menghendaki penyusunan dan penetapan APBD dapat tepat waktu, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD terlambatnya penyelesaian belum sesuai dengan tujuan dibangunnya sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang menghendaki adanya pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelaksanaan pemerintah daerah yang tepat waktu. Keterlambatan penetapan Perda APBD Tahun Anggaran 2009 s/d 2012 berdampak kepada keterlambatan penyampaian LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tersebut memotivasi peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk membuktikan Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pertanggungjawaban Belanja dan Audit Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
1.2. Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pertanggungjawaban Belanja dan Audit Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas?”.
Universitas Sumatera Utara
9
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh
Penerapan
Anggaran
Berbasis
Kinerja
Pertanggungjawaban Belanja dan Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. 1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam akuntansi sektor publik khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah. b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan khususnya dalam peningkatan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sehingga dapat melakukan perbaikan dan pembenahan dalam penyusunan anggaran, pertanggungjawaban belanja serta mampu mengefektifkan audit intern. c. Bagi akademisi dan peneliti lanjutan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
1.5. Originalitas Penelitian Kualitas LAKIP mempunyai posisi yang strategis dalam rangka menjawab semangat reformasi yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Universitas Sumatera Utara
10
Negara agar berakuntabilitas sebagai bagian dari terwujudnya pelaksanaan good governance
(pemerintahan
yang
baik).
Berakuntabilitas
berarti
mempertanggungjawabkan seluruh hasil penyelenggaraan pemerintahan dan hasil pembangunan. pada
Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik
prinsipnya
merupakan
kewajiban
organisasi
pemerintah
baik
kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut perlu diatur prinsip-prinsip dalam penyusunan LAKIP agar LAKIP yang disusun tersebut berkualitas, sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada para stakeholders/pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian tentang pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pertanggungjawaban Belanja dan Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD belum ada dilakukan. Penelitian
ini
merupakan
pertama
sekali,
peneliti
telah
melakukan
searching/pencarian internet, tidak ditemukan tesis, jurnal dan artikel terkait dengan judul yang diangkat peneliti, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.
Universitas Sumatera Utara
