BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Penelitian Laporan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu organisasi tentu
sangat dibutuhkan apalagi sebuah instansi pemerintah.Demi mencapai good governance, maka dibutuhkan laporan hasil dari kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diketahui apakah tercapai atau tidak sasaran yang telah ditentukan pada awal perjalanan suatu organisasi. Kinerja itu sendiri merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran akan kinerja yang telah dicapai tentunya akan memudahkan pengambil keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga diharapkan kegiatan di tahun berikutnya dapat berjalan efisien dan efektif dalam pencapaian target selanjutnya. Oleh sebab itu instansi pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Hal ini pun telah diatur dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara berisi tentang instruksi kepada setiap pemimpin Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
1
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah.Sehingga
instansi-instansi
memiliki
kewajiban
untuk
membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
ini merupakan pedoman dari salah satu
kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia dalam penyusunan LAKIP tersebut. Begitu pula dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi berkewajiban untuk menyusun LAKIP. Secara garis besar penyusunan LAKIP melalui tahap-tahap seperti Mempersiapkan dan menyusun perencanaan strategis, Merumuskan visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja instansi pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, kegiatan yang menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi Instansi pemerintah. Kemudian memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan seksama. Pada saat pengukuran kinerja yang dilakukan adalah : 1)
Perbandingan antara kinerja aktual dengan rencana atau target;
2)
Perbandingan
antara
kinerja
aktual
dengan
kinerja
tahun-tahun
sebelumnya; 3)
Perbandingan antara kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional;
4)
Membandingkan
pencapaian
tahun
berjalan
dengan
tahun-tahun
sebelumnya; 2
5)
Membandingkan kumulatif pencapaian kinerja dengan target selesainya rencana strategis.
Melakukan evaluasi kinerja dengan : 1)
Menganalisis hasil pengukuran kinerja;
2)
Menginterpretasikan data yang diperoleh;
3)
Membandingkan pencapaian program dengan visi dan misi intansi pemerintah LAKIP yang telah disampaikan oleh Bappeda Kota Bekasi selama ini
berisi rasio target dengan realisasi yang terlaksana tanpa ada pengelompokan yang tegas dari setiap indikator yang telah ditetapkan.Hal iniditunjukkan dengan tidak adanya pengukuran terhadap indikator-indikator kinerja yang lebih bersifat intangible tetapi mempengaruhi kinerja suatu organisasi pemerintah secara keseluruhan.Tidak adanya pengelompokan antara indikator-indikator keuangan dan non keuangan misalnya rasa puas masyarakat yang dilayani atau tingkat kenyamanan dan kepuasan para pegawai di dalamnya. Peraturan-peraturan tersebut melakukan
mekanisme
organisasi
di atas
memaksa
pemerintah
untuk
pemerintahannya
berfokus
pada
jalurnya/mekanisme organisasi yang telah dibuat.Tetapi, ketika melakukan pelaporan masing-masing organisasi diberikan kewenangan untuk mengukur kinerja yang juga dilakukan sendiri oleh instansi yang bersangkutan.Hal ini sesuai dengan prinsip yang diterapkan dalam Sistem AKIP, yaitu adanya kebebasan dan
3
kemandirian menentukan toolsdalam merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengukur, menganalisis dan melaporkan Kinerjanya. Dengan sistem self assesment tersebut tiap organisasi memiliki kebebasan dalam menentukan cara pengukuran yang paling mudah dan tentunya berupaya dan cenderung untuk menampilkan kinerja yang sebaik mungkin, sehingga mereka akan mendapat penilaian berhasil dan akuntabel. Ketidakstabilan kondisi pada masa sekarang ini, pergantian pejabat yang sering sekali terjadi di Pemerintah daerah Kota Bekasi tentunya membuat kondisi di Bappeda tidak stabil. Perbedaan latar belakang pengalaman dan pendidikan dari pejabat yang bertanggung jawab akan pelaporan dan perencanaan di Bappeda sendiri juga merupakan tantangan. Dengan semua permasalahan tersebut organisasi tetap dituntut untuk bertindak profesional, maka diperlukan adanya sistem manajemen strategis yang menuntun organisasi tetap pada jalur sehingga mencapai tujuan. Dalam sistem manajemen strategis ini tentunya juga harus mencakup pada sasaran-sasaran yang terperinci dalam berbagai perspektif secara lengkap, dengan ukuran-ukuran yang jelas.Selain itu dibutuhkan sebuah sistem pengukuran kinerja yang mampu mengukur nilai dari intangible assetstersebut , sehingga informasi yang diharapkan dari laporan tersebut dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap masyarakat
dan
memberi
masukan
bagi
pihak-pihak
yang
berkepentingan.Kebebasan yang diberikan dalam merumuskan, merencanakan, melaksanakan, mengukur, menganalisis dan melaporkan kinerja diterapkan oleh
4
Bappeda Kota Bekasi dalam melakukan pelaporan.Sehingga organisasi mencari cara termudah dalam melakukan pelaporan dan melupakan bahwa dibutuhkannya pengukuran yang berimbang antara sisi keuangan dan non keuangan. Balanced scorecard menawarkan sebuah mekanisme untuk membuat organisasi, termasuk organisasi pemerintah, berfokus pada strategi, karena penerapan balanced scorecard memungkinkan semua unit dalam organisasi memberikan kontribusi secara terukur pada pelaksanaan strategi organisasi baik adri sisi keuangan maupun non keuangan. Balanced scorecard seyogyanya dikembangkan oleh setiap organisasi pemerintah untuk mempertajam perannya dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga membedakannya dengan organisasi pemerintah lain. Melihat dibutuhkannya penilaian kinerja dari berbagai perspektif maka dilakukan analisis pencapaian kinerja dengan menggunakan Balanced Scorecard. 1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka perumusan masalah yang
akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah komponen strategi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi tahun 2013 pada perspektif finansialBalanced Scorecard? 2. Bagaimanakah komponen strategi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi tahun 2013 pada perspektif pelangganBalanced Scorecard ?
5
3. Bagaimanakah komponen strategi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi tahun 2013 pada perspektif proses internal Balanced Scorecard? 4. Bagaimanakah komponen strategi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi tahun 2013 pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran Balanced Scorecard ? 1.3
Batasan Masalah Penelitian dilakukan di Bappeda kota Bekasi pada kurun kinerja tahun
2013. 1.4
Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari
penelitian ini adalah : 1. Menjabarkan komponen strategi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi padaperspektif finansial Balanced Scorecard. 2. Menjabarkan komponen strategi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi pada perspektif pelanggan Balanced Scorecard. 3. Menjabarkan komponen strategi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi pada perspektif proses internal Balanced Scorecard. 4. Menjabarkan komponen strategi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran Balanced Scorecard.
6
1.5
Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut : 1.
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi dalam mengevaluasi kinerja.
2.
Memberi masukan atau tambahan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan oleh organisasi.
3.
Menyediakan informasi bagi penelitian selanjutnya
1.6
Metode Penelitian
1.6.1 Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi instansi terkait. Data primer yang dimaksud adalah data-data yang merupakan pola pikir ataupun persepsi-persepsi dari pejabat maupun orang yang berkecimpung dalam penyusunan pelaporan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. Sedangkan data sekunder merupakan data-data berupa dokumentasi yang dimiliki oleh instansi seperti visi, misi, data keuangan, Renstra, RPJMD, RPJP, maupun RKPD dari instansi terkait.
7
1.6.2 Metoda Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara pada orang yang berkaitan dengan materi penelitian pada instansi. Selain itu juga dilakukanpengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain dan juga dibutuhkan data-data pendukung lainnya yang berasal dari media cetak dan internet atas studi yang dipaparkan dalam penelitian ini. 1.6.3 Metoda Analisis Data Metoda pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang didapatkan melalui wawancara dan juga dokumen tertulis yang terkaitan kemudian dideskripsikan melalui bantuan alat analisanya yaitu Balanced Scorecard. 1.7
Susuna Penulisan Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab berdasarkan topik pembahasan.
Bab I
Pendahuluan
Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan susunan penelitian. Bab II
Landasan Teori
Berisi tentang landasan teori dan konsep yang digunakan sebagai pendukung penelitian ini.
8
Bab III Metode Penelitian Bab ini dibahas mengenai gambaran umum serta profil badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi selaku objek penelitian. Pada bab ini juga dibahas mengenai metode penelitian yang berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data serta metode analisis data, profil objek penelitian serta tools yang digunakan dalam analisis. Bab IV hasil dan Pembahasan Berisi tentang analisis yang dilakukan terhadap Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi. Bab V Kesimpulan dan Saran Merupakan bab terakhir dari tesis ini yang akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dihubungkan dengan tujuan penelitian, serta saran yang diberikan baik untuk Badan perencanaan pembangunan Daerah Kota Bekasi maupun penelitian selanjutnya.
9
