BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pemekaran daerah atau desentralisasi merupakan sebuah aspirasi
masyarakat untuk kemajuan daerahnya
sendiri dimana daerah otonom baru
mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus pemerintahan agar rentang kendali dapat mempercepat proses pembangunan di daerah yang dimekarkan. Pada dasarnya pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, berencana dan juga perlu didukung oleh semua unsur masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat terwujud apabila masyarakat dapat diberdayakan semaksimal mungkin (Sabarno, 2008). Upaya Pemekaran Wilayah merupakan
suatu terobosan dalam upaya
mempercepat pertumbuhan wilayah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Tapi juga perlu disadari bahwa upaya ini tidak cukup karena sebuah euphoria desentralisasi memerlukan suatu sistem yang terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Isu pemekaran daerah sendiri bukan merupakan isu yang baru di Indonesia, pada masa orde baru sudah mulai terlihat, meskipun dengan jumlah yang sedikit. Dan semakin banyak ketika era otonom digulirkan pada tahun 1999, sehingga dalam kurun waktu kurang dari 7 tahun telah terbentuk 173 derah otonom baru terdiri dari 7 provinsi, 135 kabupaten, serta 31 kota. Pada tahun 2004 pemerintah provinsi bertambah dari 26 menjadi 34 propinsi dan pemerintah kabupaten/kota meningkat dari 303 menjadi 517 kabupaten/kota . Dalam rentang
1 Universitas Sumatera Utara
waktu 13 tahun, proses pemekaran daerah terus berlangsung hampir setiap tahun dan menghasilkan 222 daerah otonom baru.
Secara prinsipil otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian wewenang kepada daerah yang lebih luas sangat cepat, karena daerah lebih mengerti dengan kondisinya sendiri. pembangunan yang dilakukan akan sesuai dengan prioritas daerah dan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik ditingkat daerah sera sistem demokratisasi yang dijalankan sesuai dengan tujuan otonomi itu sendiri. Otonomi daerah sendiri pada dasarnya memberikan kesempatan berkarya kepada daerah dalam batas kewenangan dan fungsi sebagai yang diserahkan dan kebebasan itu dapat dijalankan tidak melampaui batas fungsi lembaga pemerintahanyang lebih tinggi, atau peraturan suatu instansi daerah dan tidak melampaui kewenangan atau tidak bertentangan dengan peraturan lembaga wewenang yang lebih tinggi. Disinilah pentingnya aspek perencanaan dalam membina serta mengembangkan otonomi daerah. Kabupaten Dharmasraya sendiri merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang diresmikan tanggal 7 Januari 2004 oleh Presiden RI secara simbolik di Istana Negara dengan Ibu Kota Kabupaten yaitu Pulau Punjung . Dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat yang
2 Universitas Sumatera Utara
diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 7 Januari 2004. Menurut Perda No. 10 Tahun 2012 luas wilayah Kabupaten Dharmasraya mencapai 3 025,99 km2. Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten yang cukup berpotensi di Propinsi Sumatera Barat. Sebagian besar penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya adalah untuk sektor pertanian hingga mencapai 88,26% dimana lahan perkebunan adalah yang terbesar mencapai 50,30% sedangkan lahan untuk sawah sebesar 2,70 %. Berdasarkan peta dibawah ini, sebelah Utara Kabupaten Dharmasraya berbatasan langsung dengan kabupaten induknya yaitu kabupaten Sijunjung dan Provinsi Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Solok Selatan.
3 Universitas Sumatera Utara
Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya
Gambar 1.1 Wilayah dan Batas Wilayah Kabupaten Dharmasraya
Sebelum adanya pemekaran Kabupaten Dharmasraya, Daerah ini menjadi salah satu tujuan transmigran yang berasal dari luar daerah Sumatera Barat, dimana sepertiga penduduk kabupaten ini merupakan transmigran dari berbagai daerah di Pulau Jawa, yang semula dipindahkan untuk memanfaatkan ladang tidur yang terhampar luas di kabupaten ini sekaligus membuka lapangan kerja baru. Proses transmigrasi ini terjadi antara tahun 1976 hingga 2002, dan pusat transmigrasi berada di Kecamatan Sitiung. Meski hampir 32% penduduknya berasal dari etnis Jawa, namun hubungan dengan etnis Minangkabau tetap berjalan baik, dan nyaris tidak ada konflik antarkelompok.
4 Universitas Sumatera Utara
Pemekaran Kabupaten Dharmasraya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dari sebelum dilakukannya pemekaran daerah, dimana peningkatan perekonomian dapat diukur melalui PDRB harga yang berlaku (ADHB). Dilihat dari subsektor pembentuk nilai PDRB di sektor pertanian, subsektor perkebunan lebih berkembang pesat dibandingkan subsektor lainnya, yaitu tumbuh sekitar 8,45%. Namun disisi lain, subsektor tanaman pangan dan hortikultura belum menunjukkan perubahan yang baik, dan menunjukkan adanya pertumbuhan yang bernilai negatif sekitar 1,30%. Kurang bergairahnya subsektor ini disebabkan adanya alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan lain seperti perkebunan dan perumahan. Alih fungsi lahan yang cukup signifikan dalam penggunaan lahan yaitu berkurangnya lahan pertanian secara keseluruhan seluas 12.496 Ha atau proporsinya turun dari 89,92% di tahun 2010 menjadi 85,70% di tahun 2013, diantaranya karena berkurangnya sawah dari 3,13% di tahun 2010 menjadi 2,70% di tahun 2013, turunnya luas penggembalaan padang rumput dari 0,55% menjadi 0,31%, serta hilangnya empang. Namun luas lahan perkebunan naik dari 117.135 Ha menjadi 149.752 Ha atau naik sekitar 32.617 Ha. Selain sektor pertanian, 3 (tiga) sektor lain yang cukup berdampak besar dalam menentukan nilai PDRB (diatas 10%) adalah sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa - jasa dengan nilai kontribusi sebesar 11,67%, 11,59% dan 16,42%, ketiga sektor ini memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik yaitu di atas 6% Hal ini menggambarkan bahwa investasi daerah juga telah berkembang dengan baik.
5 Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.1 Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2013 PDRB
Nilai ( Milyar Rp )
Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan
Perubahan ( % )
2010 2667, 79
2011* 3067, 92
2012** 3448, 62
2013** 3942, 07
2012** 12,41
2013** 14,31
1158, 56
1234, 30
1316, 14
1402, 40
6,62
6,55
Sumber : BPS Dharmasraya, data diolah *Angka diperbaiki **Angka Sementara
Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti sejauh manakah pengaruh Pemekaran Daerah terhadap Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. Sehingga dari hal ini penulis menulis skripsi dengan judul “Analisis Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Sebelum dan Sesudah Pemekaran” 1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana
kinerja
Ekonomi,dan
Sosial
Daerah
Kabupaten
Daerah
Kabupaten
Dharmasraya sebelum Pemekaran ? 2.
Bagaimana
Kinerja
Ekonomi
dan
Sosial
Dharmasraya sesudah Pemekaran ? 1.3
Tujuan Penelitian 1.
Untuk menganalisis kinerja Ekonomi, dan Sosial Daerah Kabupaten Dharmasraya sebelum Pemekaran
6 Universitas Sumatera Utara
2.
Untuk menganalisis Kinerja Ekonomi dan sosial Daerah Kabupaten Dharmasraya sesudah Pemekaran
1.4
Manfaat Penelitian 1. Sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pihak yang berwenang. 2. Sebagai masukan bagi peneliti-peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis. 3. Sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, khususnya mahasiswa Departemen Ekonomi Pembangunan 4. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama tentang Kinerja Ekonomi Daerah pada Daerah Pemekaran daerah di Indonesia
7 Universitas Sumatera Utara
