BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Reformasi akuntansi pemerintahan daerah Indonesia saat ini telah membawa harapan akan terciptanya good governance yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, hal itu dapat terbentuk dengan penciptaan sistem pemerintahan yang lebih berimbang di antara eksekutif, judikatif, dan legislatif. Partisipasi itu diharapkan menjadi pedoman akan akuntabilitas publik dan otonomi daerah. Kita dapat melihat beberapa perubahan yang terkait penerapan akuntansi yang berlaku saat ini, seperti halnya perubahan akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan akuntansi berbasis akrual, hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan, regulasi yang mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 ini menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual diberlakukan selambatlambatnya tahun 2014, melihat hal tersebut sudah seharusnya di pertengahan tahun 2015 ini pengelola keuangan daerah seharusnya telah melakukan realisasi hal tersebut, berkaitan dengan perubahan demi perubahan yang dilakukan tentu tujuan dari semua itu adalah perbaikan menuju arah pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa keuangan daerah harus di kelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan 1
efisien,
ekonomis,
transparan
dan
bertanggung
jawab
dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaa keuangan yang bertanggung jawab mengandung makna mewujudkan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di dalam pasal 7 bagian ketiga terkait dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), di sebutkan kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas : (a) menyusun dan melaksanakan kebijakan penpengelolaan keuangan daerah; (b) menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; (c) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yan telah ditetapkan dengan peraturan Daerah; (d)melaksanakan fungsi BUD; (e) menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban palaksanaan APBD. Pada point (d) yang menyebutkan tugas Kepala SKPKD untuk melaksanakan fungsi BUD yang dalam hal ini memiliki salah satu wewenang terkait dengan memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas, sehubungan dengan wewenang yang ada sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi memberikan sistem yang baik untuk terciptanya tujuan reformasi akuntansi pemerintah daerah saat ini.
2
DPKAD
(Dinas
Pengelolaan
Keuangan
dan
Aset
Daerah)
merupakan instansi yang berwenang dalam hal pengelolan keuangan daerah diharapkan dapat mengimplementasikan peraturan pemerintah demi tercapai tujuan bersama khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Dengan harapan yang besar terhadap pengelolaan keuangan daerah tentu perlu adanya sistem dan prosedur yang tentunya tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif,
efisien,
ekonomis,
transparan,
dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Salah satu sistem dan prosedur yang penting dan perlu adanya perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah adalah terkait sistem dan prosedur kas, karena sifatnya yang kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid (cepat dijadikan uang dan dapat digunakan untuk membayar kewajiban
perusahaan/instansi
tanpa
pembatasan).
Kas
memiliki
karakteristik yang tidak dimiliki aktiva lancar lainnya yaitu kas mudah untuk ditransfer dalam kurun waktu yang relatif cepat. Jika dilihat dari karakteristiknya kas merupakan aktiva yang paling mudah disalah gunakan. Oleh karenanya bagian pengelola kas di dalam suatu perusahaan harus dapat berfungsi
dengan
sebaik-baiknya
untuk
mencegah
terjadinya
penyelewengan terhadap kas. Melalui uraian yang ada sebelumnya penulis tertarik untuk mengangkat judul “Evaluasi Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sleman” Untuk
3
memberikan gambaran serta kelebihan dan kekurangan sistem dan Prosedur yang berlangsung di DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Sleman, dalam hal ini pemilihan tempat penelitian oleh penulis selain di karenakan DPKAD adalah tempat penulis melakukan magang akan tetapi juga disebabkan DPKAD merupakan salah satu kiblat pengelolaan keuangan di Indonesia. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut: 1. Apakah prosedur Pengeluaran kas di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sleman sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006? 2. Bagaimana kelebihan dan kekurangan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Kauangan Daerah di Sleman? 1.3 Batasan Masalah Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis membahas evaluasi prosedur pengeluaran kas dan memfokuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Prosedur pengeluaran kas di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sleman, yang berperan sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan bukan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
4
2. Evaluasi ini hanya membahas kelebihan dan kekurangan prosedur pengeluaran kas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sleman. 1.4 Tujuan Penulisan Ilmiah Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui prosedur tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai pedoman pelaksanan yang ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. 2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan prosedur pengeluaran kas yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sleman khususnya DPKAD sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). 1.5 Manfaat Penulisan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak antara lain: 1. Bagi Objek Penelitian ( DPKAD Sleman) Digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi DPKAD khususnya bidang belanja seksi perbendaharaan ketika melakukan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Perbendaharaan mengingat fungsinya sebagai Penyelenggaraan penatausahaan keuangan daerah.
5
2. Bagi Peneliti Untuk Menyelesaikan Tugas Akhir dan sebagai syarat kelulusan D3 Akuntansi Keuangan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 3. Bagi Pembaca Memberikan
pemahaman kepada pembaca
mengenai pelaksanaan
Prosedur Pengeluran kas yang berlangsung di DPKAD ( Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan tugas akhir bagi peneliti lain.
6
1.6 Kerangka Penulisan
Prosedur Pengeluaran Kas DPKAD Sleman
Observasi
Wawancara
Dokumentasi
Penerapan Prosedur DPKAD Sleman. Sie. Sub Perbendaharan bidang belanja, Bendahara Pengeluaran Dokumen (Flowchart, SPJ, SPP, SPM, SP2D)
1.kesesuain Prosedur Analisis 2. Permasalahan
1. Dokumen = Pemahaman pada setiap alur Dokumen (Flowchart)
2. Implementasi Prosedur = Pengamatan SOP dengan Implementasi 3. Evaluasi = Rekomendasi Perbaikan Prosedur berdasarkan kekurangan
Kesimpulan
7
1.7 Sistematika Penulisan
Pada Tugas Akhir ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan urutan bab yang terdiri dari 4 bab dengan sistematika sebagai Berikut : BAB 1 Pendahuluan Pada bab ini berisi Latar Belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Diharapkan pembaca akan lebih mudah untuk memahami isi dari penelitian yang dilakukan hanya dengan membaca bab pendahuluan pada Tugas Akhir ini. BAB 2 Gambaran Umun Pada bab ini berisi uraian mengenai kondisi umum dari topik penulisan seperti gambaran instansi yang diperoleh dari profil Dinas yang diperoleh langsung dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sleman, Tinjauan pustaka dan Kajian sebelumnya yang berisi landasan teori untuk mendukung penelitian dan penjabaran penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai penunjang penelitian, metodelogi penelitian berisi metode pengumpulan data dan metode analisis data, serta jenis dan sumber data penelitian. BAB 3 Analisis dan Pembahasan Pada bab yang ketiga ini berisi pembahasan hasil analisis terkait pelaksanaan prosedur pengeluaran kas pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Sleman
8
BAB 4 Kesimpulan dan Saran Bab terakhir ini merupakan bagian penutup dari Tugas Akhir yang akan menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang rangkuman dari keseluruhan pembahasan tulisan dan saran yang berisi tentang hal-hal yang perlu disampaikan penulis berkaitan dengan hasil penulisan yang telah dilakukan.
9
