I. PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Reformasi politik yang bergulir sejak Tahun 1998 merupakan upaya untuk
mengembangkan sistem pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu pemerintahan yang berkeadilan, demokratis, desentralistis, transparan, akuntabel, responsif dan partisipatif yang dibutuhkan untuk mempercepat proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, paradigma Clean Government yang juga merupakan tuntutan pelaksanaan pemerintahan saat ini harus dilaksanakan. Clean Government yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dicirikan antara lain oleh terbebasnya manajemen sektor publik dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Untuk dapat melaksanakan peran pemerintah tersebut, profesionalisme aparatur yang ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah mutlak diperlukan.
Dikatakan
demikian karena selama ini titik lemah dari upaya reformasi manajemen sektor publik salah satunya terletak pada kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah. Hal ini disebabkan tingkat kompetensi aparatur pemerintah masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Sebagai buktinya antara lain banyaknya keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan birokrasi, KKN yang masih merajalela, penyalahgunaan wewenang, belum tegaknya hukum dan keadilan. Selain itu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan
landasan
penyelenggaraan
otonomi
daerah
memberi
pengaruh
terhadap
pengembangan organisasi pemerintahan. Hal ini berdampak pada peningkatan kebutuhan aparatur baik kuantitas maupun kualitasnya.
Kebutuhan terhadap
kualitas sumber daya aparatur pemerintah juga dipicu oleh tingkat persaingan antar daerah. Daerah makin menyadari pentingnya sumber daya aparatur pemerintah sebagai faktor utama organisasi yang berdaya saing tinggi. Dengan memiliki sumber daya aparatur pemerintah yang makin profesional, diharapkan daerah mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dengan daerah lain. Penerapan sistem otonomi daerah juga memberi konsekuensi pada bertambah banyaknya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, yang tentu saja juga menuntut adanya peningkatan kinerja pemerintah dan kinerja sumber daya manusia aparatur yang lebih profesional, terampil, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Kebutuhan akan reformasi menuju terciptanya aparatur yang tangguh semakin dirasakan sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pembangunan dan akibat perubahan eksternal pada tingkat regional dan global. Sejalan dengan hal ini, maka
diperlukan
pengembangan
sumber
daya
manusia
aparatur
agar
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Pengembangan sumber daya manusia mutlak diperlukan, meskipun merupakan investasi yang mahal. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi, pengetahuan, wawasan, keterampilan kerja, kemampuan manajerial, sikap, perilaku maupun kepribadian
serta faktor-faktor lain yang terdapat dalam diri manusia. Dengan demikian dapat mempercepat pembinaan sumber daya manusia dengan kompetensi, kemampuan dan tingkat profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan otonomi daerah. Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu daerah otonom menempatkan pengembangan SDM aparatur sebagai salah satu dari misinya dan merupakan skala prioritas serta dijadikan faktor kunci keberhasilan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2001. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya yang harus dilakukan oleh Kabupaten Lombok Barat jika ingin tetap eksis dalam era otonomi daerah dan era globalisasi. Hal ini berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan Kabupaten Lombok Barat baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti yang tertuang dalam Rencana Strategik Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2002 - 2005. Pada dasarnya semua upaya pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk memperbaiki, menyempurnakan dan meningkatkan kualitas kegiatan suatu organisasi. Dengan demikian, perubahan yang berkaitan dengan proses (desain pekerjaan, struktur organisasi dan sistem manajemennya) dapat dirancang secara terintegrasi. Agar Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dalam perumusannya perlu memperhatikan beberapa faktor PSDM, sehingga dalam penerapannya diperlukan suatu prioritas mengenai faktor mana dalam PSDM yang harus didahulukan, untuk selanjutnya diformulasikan strategi yang tepat dan terarah dalam PSDM.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, Kabupaten Lombok Barat dalam menghadapi era
otonomi daerah, berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan SDM aparatur yang dimilikinya. Sehubungan dengan itu, pemda dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola SDM yang ada.
Dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor
Pengembangan SDM, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : a.
Faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan PSDM?
b.
Bagaimana menentukan prioritas strategi PSDM yang tepat dan terarah?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah :
a.
Menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan PSDM aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
b.
Menentukan prioritas strategi PSDM yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
c.
Merekomendasikan strategi PSDM yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
UNTUK SELENGKAPNYA TERSEDIA DI PERPUSTAKAAN MB IPB
