BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Sumber Daya Manusia (SDM) sering merupakan salah satu sorotan yang paling tajam
dalam
pelaksanaan
pemerintahan,
menyangkut
kesiapan,
jumlah pegawai,
pendidikan, dan profesionalisme. Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan dukungan kesiapan aparatur yang handal.
Isu yang muncul
terkait
dengan
otonomi
daerah adalah bagaimana
kemampuan Pemerintah Daerah dilihat dari sumber daya manusia aparatnya
mampu
mewadahi aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Banyak daerah yang mengakui
bahwa kemampuan
sumber
daya manusia aparaturnya masih perlu
ditingkatkan (Dwiyanto, 2003:36). Pemerintah akhir-akhir ini memberikan perhatian yang besar pada upaya-upaya peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugastugasnya, yakni memberikan perannya
pelayanan
yang sebaik-baiknya
kepada
rakyat
sesuai
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.Pelayanan publik dikembangkan
berdasarkan client yaitu mendudukan diri bahwa warga negaralah yang membutuhkan pelayanan, membutuhkan bantuan birokrasi. Sehingga pelayanan yang dikembangkan adalah pelayanan yang independen dan menciptakan dependensi bagi warga negara dalam urusannya
sebagai
warga
negara.Warga
negara
atau masyarakat
dianggap
sebagaifollower dalam setiap kebijakan, program atau pelayanan publik. Masyarakat dianggap sebagai makhluk yang selalu menerima setiap aktivitas birokrasi, padahal
terkadang pemerintah melakukan aktivitas
yang
tidakselalu menguntungkan bagi
masyarakat (Dwiyanto, 2003:59). Gibson dalam Prabundu (2006:78 ) menyatakan kinerja adalah catatan terhadap hasil produksi dan pekerjaan atau aktivitas tertentu dalam periode waktu tertentu. Menurutnya ada beberapa faktor yang berperan dalam kinerja antara lain adanya efektivitas keseimbangan antara pekerja dan lingkungan yang berada di dekatnya yang meliputi individu, sumberdaya, kejelasan kerja, dan umpan balik. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat struktural ataupun yang bersifat fungsional. Pendidikan dan pelatihan saja tidaklah cukup, diperlukan adanya pembinaan dan motivasi kerja aparatur untuk menumbuhkan meningkatkan kinerja aparatur yang kuat dalam rangka meningkatkan prestasinya. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan aparatur negara dalam melaksanakan tugasnya terutama dari segi kepegawaian. Oleh karena itu aparatur pemerintah memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai motor dan penggerak dalam semua aktivitas fungsi pemerintahan selaras tuntutan reformasi yang menuntut pemerintahan yang bersih dari perbuatan amoral. Peningkatan kinerja pegawai menjadi penting mengingat perubahan arah kebijakan pemerintah sebagaimana dikehendaki oleh semangat reformasi untuk lebih luas memberi ruang gerak dan peran serta yang lebih besar bagi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dimana pemerintah beserta aparaturnya lebih berperan sebagai fasilitator. Perubahan arah kebijakan ini membawa implikasi terhadap kemampuan profesionalisme pegawai dalam menjawab tantangan era globalisasi dalam menghadapi persaingan ketat dengan Negara-negara lain didunia. Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka peningkatan
kinerja aparatur merupakan hal yang mendesak untuk dilaksanakan dewasa ini. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan pada masyarakat. Pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Bagi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manggarai permasalahan kinerja menjadi faktor penting sehingga kinerja dari Instansi akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan daerah terutama dalam otonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa dengan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah telah memperoleh kewenangan pengelolaan daerah bagi kepentingan daerah dan masyarakatnya sehingga konsekuensinya pemerintah daerah harus mampu memenuhi kepentingan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan yang lebih baik. Menurut Steers (2005:148) prestasi kerja individu sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam ciri pribadi yang unik dari masing-masing individu. Bila seorang pekerja memang tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan bagi pekerjaan tertentu, atau bila pekerja itu tidak berminat pada pekerjaan tersebut, sulit dipercaya bahwa tingkat prestasinya akan tinggi, di pihak lain jika manajemen dalam merekrut dan melatih pekerja yang kemampuan dan minatnya selaras dengan tuntutan pekerjaan, kita dapat mengharapkan bahwa kemungkinan prestasi kerja yang baik dapat ditingkatkan. Keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh peran dan kinerja para pegawainya. Peran penting pegawai atau individu dalam mencapai tujuan organisasi secara implisit dikemukakan oleh
Thomson bahwa, organisasi adalah integrasi impersonal dan sangat rasional atas sejumlah spesialis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kemudian dipertegas oleh pendapat Bakke bahwa, organisasi adalah suatu sistem yang berkelanjutan atas kegiatan manusia yang bermacam-macam dan terkoordinasi berupa pemanfaatan, perubahan, dan penyatuan segenap sumber-sumber manusia, materi modal, gagasan, dan sumber alam. Bernard dan Simon dengan Model Teori keseimbangannya menyatakan bahwa organisasi sebagai sebuah koordinasi kegiatan atau sistem yang menggerakkan dua, tiga orang atau lebih. Untuk meningkatkan aktivitas organisasi maka seluruh anggota organisasi (pegawai) perlu dimotivasi untuk berpartisipasi (Liliweri,1997:23). Jadi organisasi harus dapat memanfaatkan partisipasi anggota untuk menciptakan ketahanan dan kelangsungan hidup organisasi. Untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi, baik atasan maupun bawahan harus berbagi
informasi secara terbuka mengenai aktivitas-aktivitas
yang
berlangsung di dalam instansi dan para pegawai haruslah ada informasi yang dibutuhkan untuk menunaikan berbagai pekerjaan
dan diberikan umpan balik atas kinerja yang
dicapai. Sistem penilaian kinerja yang efektif adalah kriteria yang berkaitan dengan pekerjaan,
pengharapan
kinerja,
fokus
pada perilaku yang terobservasi, sensitivitas,
standardisasi, secara umum kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Elemen pentingyang berhubungan erat dengan pencapaian kinerja pegawai adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional karyawan yang terjadi maupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dan perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yangbersangkutan (Robbins, 2004:120). Adanya ketidakpuasan pegawai Kantor
Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai ditandai dengan adanya perlakuan yang kurang sepadan dengan prestasi yang telah diraihnya, pendistribusian pekerjaan yang tidak merata diantara para pegawai, beban kerja yang dilaksanakan oleh seorang pegawai yang dipandang mampu oleh pimpinan jauh lebih berat daripada pegawai lainnya karena dituntut pekerjaan harus segera selesai, sehingga tidak jarang pegawai yang dipandang mampu oleh pimpinan bekerja overtime. Jelas pembagian kerja seperti itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsipthe right man on the right places. Adanya distribusi pekerjaan yang tidak merata, di satu sisi ada beberapa pegawai yang selalu melaksanakan pekerjaan sampai overtime(lembur) tapi di sisi lain terdapat pegawai yang tidak mempunyai pekerjaan (sangat santai). Elemen lain yang tak kalah pentingnya dari kepuasan kerja dalam tercapainya kinerja pegawai yang baik adalah kedisiplinan kerja. Kedisiplinan
adalah
merupakan
fungsi
operatif dari Manajemen Sumber Daya Manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Disiplin pegawai merupakan sikap yang menggambarkan kepatuhan pegawai pada suatu aturan dan ketentuan yang berlaku. Disiplin kerja ditentukan agar aktivitas dapat berjalan dengan lancar apabila pegawai mempunyai tingkat kedisiplinan yang baik maka diharapkan tujuan akan lebih mudah tercapai serta dapat menjalankan pekerjaan secara efektif dan efisien. Permasalahan kinerja pegawai dapat dilihat dari masih adanya pegawai yang keluar kantor diwaktu jam kerja dengan kepentingan pribadinya. Rendahnya disiplin pegawai dari hasil pengamatan awal dilapangan menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai terlihat dari pegawai yang masuk kerja siang dan pulangnya awal dari ketentuan masuk kerja dan pulang. Disamping hal tersebut juga menurunnya disiplin pegawai yang ditandai dengan
absensi kehadiran apel pagi. Pelaksanaan tugas rutin seperti apel pagi yang mengikuti hanya sedikit dan orang tertentu, pulang kerja belum waktunya.
Tabel 1.1 Rata – rata Kegiatan Apel Pagi dan Siang Pegawai Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai No
Jumlah
Bulan
Hari
Peserta
kerja
apel
Hadir
Tidak Hadir
Pagi
%
Siang
%
pagi
%
siang
%
1
Januari
70
22
1210
765
63.22
885
61.89
445
36.78
455
37.60
2
Februari
70
22
1210
791
65.37
784
64.79
419
34.63
426
35.21
3
Maret
70
24
1320
815
61.74
804
60.91
540
37.76
545
38.11
4
April
70
26
1430
886
61.96
882
61.68
544
38.04
548
38.32
5
Mei
70
25
1375
887
64.51
828
60.22
488
35.49
547
39.78
6
Juni
70
22
1210
758
62.64
748
61.82
452
37.36
462
38.18
7
Juli
70
22
1210
777
64.21
770
63.64
433
35.79
440
36.36
8
Agustus
70
26
1378
895
64.95
886
64.30
483
35.05
492
35.70
9
September
70
23
1219
870
71.37
855
70.14
349
28.63
364
29.86
10
Oktober
70
26
1430
890
62.24
755
62.40
505
38.26
516
39.09
RATA-RATA
64.22
Sumber: Dishubkominfo Kab. Manggarai
63.18
35.78
36.82
Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat kehadiran pegawai pada pelaksanaan apel pagi dan apel siang yang merupakan salah satu indikator yang dijadikan rujukan dalam pengukuran disiplin hanya mencapai 64,22% untuk apel pagi dan 63,18 % untuk apel siang. Artinya angka tersebut menunjukkan bukti tidak disiplinnya pegawai dalam mematuhi salah satu aturan yang semestinya ditaati sesuai dengan
ketentuan
yang berlaku.
Kedisiplinan
adalah
merupakan fungsi operatif dari Manajemen Sumber Daya Manusia yang terpenting karena
semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Disiplin pegawai merupakan sikap yang menggambarkan kepatuhan pegawai pada suatu aturan
dan ketentuan yang berlaku. Disiplin kerja ditentukan agar aktivitas dapat berjalan dengan lancar apabila pegawai mempunyai tingkat kedisiplinan yang baik maka diharapkan tujuan akan lebih mudah tercapai serta dapat menjalankan pekerjaan secara efektif dan efisien. Dari ulasan diatas peneliti merasa tertarik untuk untuk melakukan penelitian tentang kepuasan kerja, disiplin kerja dan kinerja pegawai dengan judul: “HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN MANGGARAI”.
B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimanakah gambaran kondisi kepuasan kerja, disiplin kerja dan kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manggarai?
2.
Apakah kepuasan kerja dan disiplin kerja berhubungan secara signifikan dengan variabel terikat kinerja pegawai?
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui gambaran kondisi kepuasan kerja, disiplin kerja dan kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manggarai. b. Untuk mengetahui kepuasan kerja dan disiplin kerja berhubungan secara signifikan dengan kinerja pegawai. 2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Secara teoritis untuk kepentingan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang diperoleh selama proses belajar pada khususnya ilmu Administrasi Publik khususnya
menambah kemampuan
dalam
memahami
aspek sumber
daya
manusia. b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manggarai dalam usaha meningkatkan Kinerja Pegawai. .
