BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Fokus utama pemerintahan saat ini adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, atau biasa disebut good governance. Untuk mencapainya diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh mulai dari tingkat korupsi dengan level terendah. Sebelum mencapai good governance ada satu tahap yang harus dilalui yaitu clean government,
hal
itu
tidak
akan
bisa
terwujud
jika
penyelenggaraan
kepemerintahan masih kotor dan memberikan peluang terhadap terjadinya praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Untuk mencapai clean government diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh satu unit yang diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai (quality assurance) atas pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan sekaligus dapat memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi kesalahan, penyimpangan dan kecurangan. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya. Terdapat beberapa jenis APIP yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga, Inspektorat Provinsi adalah aparat
1
2
pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur, Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Aparat pengawas internal pemerintah atau biasa disebut auditor internal berfungsi untuk seluruh proses kegiatan audit, reviu, monitoring dan evaluasi, pemantauan, dan kajian bidang pengawasan, kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Peran dan fungsi auditor internal saat ini tidak lagi hanya sekedar mendeteksi kesalahan (detective control), melainkan juga untuk membantu mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (preventive control), serta mengarahkan (directive control) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah tonggak awal berlakunya otonomi daerah, setiap daerah dapat mengatur sendiri daerahnya dan tidak tergantung lagi kepada pemerintah pusat. Terdapat sisi positif dan negatif dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut, dari sisi positif tentu daerah akan mampu menampilkan dan mengembangkan segala sesuatu yang menjadi identitas daerahnya masing-masing karena pemerintah daerah dirasa paling mengerti dengan apa yang dibutuhkan oleh daerahnya. Dampak negatifnya yaitu adanya kesempatan bagi oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang
3
dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah yang lain, bahkan daerah dengan pemerintah pusat. Saat ini, masih ada kesan bahwa keberadaan fungsi pengawasan inspektorat belum dioptimalkan sepenuhnya. Banyak aparat pemerintah daerah belum mengetahui bahwa peran inspektorat saat ini lebih mengutamakan peran consulting dan assurance dalam mengawal berbagai kegiatan dan program. Dengan demikian, apabila terdapat kondisi yang berpotensi untuk menimbulkan risiko, auditor inspektorat dapat memberikan rekomendasi untuk meminimalkan peluang terjadinya risiko tersebut. Selain menjalankan fungsi consulting dan assurance, inspektorat daerah dapat juga menjalankan fungsi pemeriksaan sebagai auditor, kegiatan audit yang dilakukan oleh inspektorat daerah antara lain; pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja, pemeriksaan kinerja/reguler pada pemerintahan desa, pemeriksaan atas pengaduan masyarakat, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP. Berkaitan dengan paradigma, permasalahan serta perkembangan tuntutan peran inspektorat daerah, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang kualitas audit auditor inspektorat. Penelitian ini akan dilaksanakan di Inspektorat Daerah se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Kompetensi, Independensi, Motivasi dan
4
Komitmen terhadap kualitas audit auditor inspektorat daerah, sehingga dapat sebagai masukan bagi manajemen dalam pengambilan kebijakan supaya peran dan kualitas audit inspektorat daerah dapat meningkat. Masalah tersebut menjadi penting untuk diteliti karena apabila kualitas audit yang dilakukan auditor inspektorat rendah maka akan banyak terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan keuangan daerah, kesalahan tersebut ada yang murni kelalaian dan ada juga yang disengaja atau biasa disebut kecurangan. Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus maka akan berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang kotor dan sarat KKN, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang berdampak pada menurunnya pelayanan publik, buruknya fasilitas umum dan terganggunya kesejahteraan masyarakat. Dampak yang berbeda jika kualitas audit baik maka akan mampu mendeteksi adanya kesalahan dan kecurangan, sehingga penyelenggaraan keuangan daerah dapat berjalan sesuai target dan tujuan yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Alasan dilakukan penelitian pada auditor inspektorat daerah di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu karena berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi DIY diberikan kewenangan istimewa dalam hal pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dimana kepala daerah dan wakilnya bukan dipilih melainkan ditetapkan dari garis keturunan atau pewaris tahta kerajaan sehingga menjadi menarik untuk dilakukan penelitian terkait dengan independensi auditor.
5
Berdasarkan hasil audit BPK atas LKPD Provinsi DIY tahun 2014, terdapat enam catatan/temuan tentang SPI dan empat temuan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk Kota Yogyakarta terdapat tujuh catatan/temuan tentang SPI dan 11 temuan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kabupaten Sleman terdapat 11 catatan/temuan tentang SPI dan sembilan temuan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan untuk Kabupaten Kulon Progo terdapat lima catatan/temuan tentang SPI dan tujuh temuan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kabupaten Bantul terdapat lima temuan tentang SPI dan delapan temuan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk Kabupaten Gunungkidul terdapat sembilan temuan tentang SPI dan 17 temuan tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dikarenakan banyaknya temuan BPK maka kualitas audit auditor inspektorat menjadi sorotan, seperti dikutip dari http://yogyakarta.bpk.go.id antara lain “Banyak kecolongan dan temuan BPK, Kinerja Inspektorat dipertanyakan”, “Dugaan Korupsi Trans Jogja, BPK: Ada Indikasi Kerugian Negara”, “Bansos Rp.7Miliar jadi temuan BPK”, “Aset Pemkot Rp3,6Miliar Tak Jelas”. Terdapat enam pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu; Provinsi DI. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Hasil pemeriksaan LKPD tahun 2014 Provinsi DI. Yogyakarta dan Kota Yogyakarta memperoleh opini WTP, Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Bantul memperoleh opini WTP Dengan Paragraf Penjelas, sedangkan Kabupaten Gunungkidul masih
6
Wajar Dengan Pengecualian. Meskipun mayoritas pemerintah daerah sudah memperoleh opini WTP namun bukan berarti dalam pelaksanaanya bersih dari kesalahan dan kecurangan, terbukti masih terdapat banyak temuan BPK. Penelitian mengenai kualitas audit dengan menggunakan variabel independen kompetensi dan independensi telah banyak dilakukan, diantaranya D’Angelo (1981) melakukan penelitian pada the big eight firm audit di Amerika Serikat dengan memandang kualitas audit pada dua sisi yaitu karakteristik firm audit dan karakteristik individu, karakteristik individu mengacu pada kompetensi dan independensi, dan menemukan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Kurnia dkk. (2014) menemukan bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Bolang dkk. (2013) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan, independensi secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Efendy (2010) menemukan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.. Tjun (2012) menemukan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi berpengaruh positif namun tidak signifikan. Zeyn (2014) menemukan bahwa independensi dan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, salah satu hal yang membedakan adalah variabel motivasi, karena muncul persepsi di kalangan aparat inspektorat bahwa keberadaannya dirasa kurang berperan, sebagian beranggapan bahwa tanpa Inspektorat penyelenggaraan keuangan daerah tetap
7
dapat berjalan, selain itu laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh inspektorat sering terhenti di Kepala Daerah tanpa ada tindak lanjut. Berdasarkan struktur organisasi kepemerintahan posisi inspektorat berada di bawah Kepala Daerah dan setara dengan dinas/badan yang lain sehingga tidak jarang peringatan yang dikeluarkan oleh inspektorat diabaikan begitu saja, bahkan kerap dianggap sebagai musuh yang berakibat sanksi dibebastugaskan, dimutasi atau dihambat karirnya, dan pada akhirnya mau tidak mau inspektorat harus menuruti instruksi pimpinan. Disamping itu banyak aparat yang beranggapan bahwa inspektorat kurang bergengsi karena memiliki anggaran jauh lebih sedikit dibanding dinas/badan yang lain dibandingkan dengan dinas/badan lainnya, hal tersebut jelas berpengaruh buruk terhadap motivasi. Perbedaan berikutnya yaitu variabel komitmen, kinerja karyawan dipengaruhi oleh komitmen organisasional artinya karyawan yang mempunyai komitmen tinggi terhadap organisasinya secara otomatis akan menambah keterlibatannya dalam bekerja dan tidak mempunyai keinginan untuk keluar dari organisasi sehingga hal ini merupakan modal dasar untuk mendorong motivasi sehingga dapat mencapai produktivitas yang tinggi. B. Manfaat Penelitian a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bisa sebagai sarana untuk melatih penulis dalam berfikir secara ilmiah dengan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya lingkup akuntansi. b. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit, sehingga
8
tepat dalam pengambilan kebijakan, seperti rekruitmen pegawai, perencanaan program/kegiatan, penempatan dan pengembangan pegawai. c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menambah literatur di bidang akuntansi terutama akuntansi sektor publik serta diharapkan bisa mendorong untuk dilakukan penelitian berikutnya di bidang yang sama. C. Rumusan Masalah a. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Daerah di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta? b. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Daerah di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta? c. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Daerah di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta? d. Apakah komitmen berpengaruh terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Daerah di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta? D. Tujuan Penelitian a. Menganalisis apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta. b. Menganalisis apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta. c. Menganalisis apakah motivasi berpengaruh terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta. d. Menganalisis apakah komitmen berpengaruh terhadap kualitas audit auditor Inspektorat Daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta.
