BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Meningkatnya
tuntutan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan yang baik good governance, telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Tata kelola pemerintahan yang baik (Good Goverment Governance) merupakan isu aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Praktik kepemerintahan yang baik dapat meningkatkan iklim keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance pada sektor publik (Diana Sari,2013). Ada dua istilah yang biasanya disandingkan yaitu good governance dan clean government untuk menyebut tata pemerintahan yang baik. Sejauh ini padanan good governance dan clean government sudah sering kita dengar. Keduanya memiliki makna tata kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih merujuk pada suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang komit terhadap nilai dan prinsip kepastian hukum, partisipasi, transparansi, sensitivitas, profesionalitas, efisiensi, efektivitas, desentralisasi, dan daya saing. Keberhasilan mewujudkan keduanya hanya dapat dicapai melalui keterlibatan pemerintah, masyarakat dan dunia usahayang memiliki kompetensi, komitmen dan konsistensi serta memiliki peran yang seimbang (check and balances) dengan memelihara
1
2
nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara(Adi Susila,2012). Dalam usaha memenuhi prinsip good governance pemerintah memerlukan sebuah sistem pengendalian. Sistem pengendalian diperlukan oleh semua entitas dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya untuk tercapainya tujuan yang diinginkan, begitu juga dengan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern mengatur tentang bagaimana seharusnya pengendalian atas terlaksananya kegiatan yang dilakukan demi tercapainya tujuan pemerintah tanpa harus bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai pedoman dalam mengendalikan penyelenggaraan kegiatan setiap Instansi Pemerintah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara transparan, efisien, efektif, akuntabel dan profesional tanpa ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengendalian
internal
didesain
sebaik
mungkin
supaya
aktivitas
perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO) (2013) sebagai berikut: “Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance”
3
Pengendalian intern dalam suatu perusahaan, lembaga, organisasi maupun perkantoran
mutlak menjadi hal hal utama dan sangat dibutuhkan, karena
kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu mengakomodasikan dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya dan kesemuaannya itu dapat terlaksana dengan baik apabila suatu lembaga, organisasi maupun perusahaan memilliki suatu sistem pengendalian intern yang baik. Dalam perturan pemerintah No. 60 Tahun 2008, tujuan dari penerapan sistem pengendalian intern adalah 1) Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, 2) Keandalan pelaporan keuangan, 3) pengamanan aset negara, dan 4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Widya Pratiwi,2012). Fenomena yang terjadi menyangkut penelitian ini dapat dilihat di laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2014 (IHPS) BPK hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan pelaksanaan belanja pemerintah daerah 2012-2014 dilakukan terhadap 149 objek pemeriksaan, cakupan pemeriksaan Rp 32,63 triliun dari realisasi anggaran Rp 98,03 triliun. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.121 temuan yang didalamnya terdapat 1.627 permasalahan senilai Rp 477,06 miliar. Permasalahan tersebut terdiri atas 139 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.488 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 477,06 miliar. Permasalahan itu salah satunya. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan seluruhnya, aset dikuasai pihak lain, aset tidak diketahui keberadaannya dan lain-lain potensi
4
kerugian daerah senilai Rp 90,79 miliar. Seperti kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/ jasa senilai Rp 90,223 miliar (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014). Hal ini menjelaskan bahwa masih lemahnya sistem pengendalian intern pada pemerintahan dan tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan
sebagai tatacara atau pedoman dalam hal ini adalah
pengadaan barang dan jasa. Hal yang terjadi diatas membuat pemerintah harus mengevaluasi diri atas apa yang terjadi ditubuh pemerintah dan melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dibutuhkan infrasturktur, peralatan dan jasa untuk mengoptimalkan kerja instansi tersebut, maka setiap instansi melaksanakan pengadaan barang dan Jasa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa pihak baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta, dan karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut maka dari itu dibutuhkan pengawasan dan aturan yang mengatur proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dan presiden mengeluarkan Peraturan Presiden R.I Nomor 70 Tahun 2012 sebagai pedoman proses pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan kegiatannya. Hasil penelitian sebelumnya yang sejalan
dengan penelitian Tomi
Nugroho pada tahun 2012 tentang Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Studi Kasus: Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Administrasi Jakarta Utara, dijelaskan bagaimana syarat dan proses pengadaan barang dan jasa serta kendala terhadap
5
pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dalam peningkatan jalan sungai kampar III,V melalui proses pelelangan. Pengadaan Barang dan Jasa ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemajuan pembangunan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah subjek penelitiannya yaitu pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Provinsi Jawa Barat dan Kegiatan yang akan diteliti adalah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pada Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Jawa Barat adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengurusan
perpajakan
dan
pendapatan
daerah.
Dalam
melaksanakan
pelayanannya membutuhkan infrasturkur yang baik demi lancarnya proses kegiatan pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisa bagaimana proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pada 10 Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6
Berdasarkan uraian diatas serta pertimbangan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA” (Studi Kasus Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Provinsi Jawa Barat) 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
permasalahan yang akan diambil dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek Provinsi Jawa Barat telah mengikuti prosedur yang berlaku, dan mengandung sistem pengendalian intren yang memadai. 1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang kemudian akan dipelajari untuk menyimpulkan analisis sistem pengendalian intern pemerintah pada pelaksanaan
7
barang dan jasa Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Provinsi Jawa Barat. 1.3.2 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:. 1. Mengetahui apakah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Provinsi Jawa Barat telah mengikuti prosedur yang berlaku, dan mengandung sistem pengendalian intren yang memadai. 1.4
Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah
dikemukakan, batasan masalah pada penelitian ini adalah penilaian atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Dalam Pengadaan Barang dan Jasa pada
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, dan karena kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pada Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Provinsi Jawa Barat.
8
1.5
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan berguna bagi:
1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Memberikan sumbangan informasi yang konkrit untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pengadaan Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pemeliharaan Saranadan Prasarana dalam Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pada Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Provinsi Jawa Barat. 2. Pihak lain Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk penulisan karya ilmiah dengan topik yang sama dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian yang lebih mendalam. 1.6
Lokasi dan Waktu Penelitian Pada skripsi ini dilakukan pada Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Provinsi Jawa Barat Wilayah dimulai dari bulan Maret 2015 sampai dengan selesai.
