BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (good goverence government), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas public. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yag dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo,2006 dalam artikel Dyah puri dan bestari,2014). Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sector public merupakan suatu konsep yang didasari teori keagenan. Pemerintah sebagai agen diwajibkan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai principal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusa ekonomi, social, maupun politik. Upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik
pemerintah
pusat
maupun
daerah
adalah
dengan
menyampaikan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip dengan tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akutansi Pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010. Sistem informasi 1
2
memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sistem informasi akan mampu dijalankan optimal apabila terdapat sumberdaya yang mumpuni sebagai penggerak dari system informasi yang ada. Untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi tersebut, maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu menjalankan system tersebut dengan baik. Sumber daya manusia merupakan salah satu factor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga organisasi. Selain sumber daya manusia, hal yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan System Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Menurut (PP) RI Nomor 65 tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengolahan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan SIKD dalam proses penyusunan laporan keuangan dakan mampu meningkatkan kualitas informasi pada laopran keuangan. Hal lain yang berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Standar Akutansi Pemerintah (SAP). Pengendalian Intern pada pemerintah pusat dan daerah dirancang dengan berpedoman pada peraturan pemerintah no 30 tanhun 2008 tentang SPIP. Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang mamadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akutansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan system
3
pengendalian intern mampu meningkatkan reabilitas, objektifitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. Mengacu pada amanat Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam SAP mengatur
prinsip-prinsip
akutansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah usat/daerah. Maka dari itu, SAP merupakan persyaratan sekaligus menjadi pedoman yang mempunyai kekuatan hokum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. (PSAP, KK;2010, dalam artikel I Putu Upabayu dan I Wayan Putra,2015) Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peratran perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah,
potensi
kekuranngandaerah,
kekurangan
penerimaan,
kelemahan
administrasi, ketidak hematan, ketidak efisienan, dan ketidak efektifan. Sebagaimana
telah
diketahui
bersama
dalam
bidang
administrasi
pemerintahan, telah dihasilkan pula peraturan perundang undangan, berupa intruksi presiden no 7 tahun 1999 tanggal 15 juni 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk melaksanakan pemerintah yang lebih berdaya guna,berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.
4
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2014. Status opini yang diberikan BPK ini merupakan penurunan dari kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun sebelumnya yang mendapatkan status wajar tanpa pengecualian. BPK meminta akuntabilitas dan transparansi harus terus ditingkatkan. Beberapa permasalahan ditemui BPK yang menjadi pengecualian atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan kembali berulang di tahun 2014. "Permasalahan tersebut merupakan gabungan antara ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, keelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan," ujar Ketua BPK Harry Azhar Aziz di Rapat Paripurna DPR RI, Senayan, Kamis (4/6). Sebenarnya, selama tahun 2014 pemerintah telah memperbaiki permasalahan yang mempengaruhi laporan keuangan tahun 2013 dengan beberapa cara. Diantaranya, pertama mengungkapkan secara memadai piutang over lifting yang tidak menggambarkan hak negara dalam LKPP tahun 2014. Kedua melakukan upaya penagihan, verifikasi, dan koreksi untuk menghapus pencatatan piutang yang masih mengandung ketidakpastian. Ketiga, melakukan pemetaan dan penelusuran keberadaan Aset kredit eks BPPN. Keempat, melakukan verifikasi kepada pensiunan atas saldo uang pensiun yang masih menjadi hak pensiunan sebagai dasar piutang. Kelima melakukan beberapa langkah mitigasi untuk memperkecil selisih pengakuan belanja antara Bendahara Umum Negara (BUN) dengan KL.
5
"Terakhir, menyusun mekanisme yang dapat menjamin validitas dan menjelaskan perbedaan catatan dan fisik SAL (Saldo Anggaran Lebih-red)," kata Harry. Namun, tindak lanjut tersebut belum sepenuhnya efektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait suspen serta selisih catatan dan fisik SAL. Karenanya permasalahan tersebut masih berulang bahkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2014 menurun. "LKPP 2014 ini sama seperti tahun 2013. Secara keseluruhan, dari pemeriksaan atas 87 entitas pelaporan, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan harus ditingkatkan," katanya. Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2014 pun menurun dari tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari jumlah KL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menurun dari 65 KL menjadi 62 KL. Lalu yang memperoleh opini WDP dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) masingmasing sebanyak 18 dan 7 KL. "Pemerintah harus lebih serius menindaklanjuti dan memperbaiki rekomendasi BPK agar kesalahan yang sama tak terjadi berulang di LKPP mendatang," ujarnya. Sebelumnya, Pimpanan Sidang Setya Novanto menyatakan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah 2014 ini sesuai dengan Pasal 72 e UU 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD yang diubah menjadi UU 42 tahun 2014.
6
"Dimana DPR mempunyai tugas membahas dan menindaklanjuti pengelolaan keuangan negara yang disampaikan BPK," katanya di tempat yang sama. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat didimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Hal ini dapat diperburuk Karena anggaran yang dikelola merupaka anggaran public dan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Peneliti mencoba meneliti apa yang menjadi sebab menurunya kualitas laporan pemerintah pusat. Yang hasilnya mendukung pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan lebih baik lagi. Hasil penelitian terdahulu menunjukan bahwa Sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra (2014) menunjukan bahwa Sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil Penelitian yang dilakukan Lilis Setyowati, Wikan Isthika (2014) menunjukan bahwa Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Ervinda Sri Ningsih (2014) menunjukan bahwa Sumber Daya Manusia dan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Tantriani Sukmaningrum Puji Harto, SE., M.Si, Akt (2012) menunjukan bahwa Sumber Daya Manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
7
TABEL 1.2 Research Gap
Sumber Daya Manusia Pengendalian intern Pemanfaatan Sistem informasi Sistem Akutansi Pemerintahan Peran internal Audit Faktor Eksternal yang memoderasi SDM Faktor Eksternal yang memoderasi Pengendalian internal
Dyah puri surastiani dan Bestari Dwi Handayani (2015)
I Putu Upabayu Rama dan Mahaputra, I Wayan Putra (2014)
Lilis Setyowati dan Wikan Isthika (2014)
Berpengaruh
Berpengaruh
Berpengaruh
Ervinda Sri Ningsih (2014)
Tantriani Sukmaningrum dan Puji Harto, SE., M.Si, Akt (2012)
Berpengaruh
Berpengaruh
Tidak Berpengaruh
Berpengaruh
Tdk Meneliti
Berpengaruh
Berpengaruh
Tidak berpengaruh
Berpengaruh
Tidak berpengaruh
Berpengaruh
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Berpengaruh
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Berpengaruh
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Tidak Berpengaruh
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Tdk Meneliti
Tidak Berpengaruh
Sumber: Disarikan dari berbagai artukel Berdasarkan tabel tersebukt hasil yang dilihat konsisten antara peneliti satu dengan lainnya,oleh sebab itu peneliti berniat melakukan penelitian terfokus (uji satu sesi). Penelitian ini merupakan replikasi dengan pengembangan variabel yaitu
8
variabel SAP, Peran internal Audit, factor eksternal yang memoderasi SDM dan factor eksternal yang memoderasi Pengendalian Intern. Dengan didukung fakta-fakta yang ada penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. (Studi Kasus pada SKPD Kota Semarang).
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan landasan teori dan penjelasan yang telah diuraian dimuka ,permasalahan yang akan diteliti adalah : 1. Apakah sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah? 2. Apakah pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah? 3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah? 4. Apakah standard akutansi pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?. 5. Apakah peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?. 6. Apakah faktor eksternal yang memoderasi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
9
7. Apakah faktor eksternal yang memoderasi pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka penelian ini mempunya tujuan sebagai berikut: 1. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah 2. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis Pengendalian Intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah daerah. 3. Untuk membuktikan bukti empiris dan menganalisis Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Untuk membuktikan bukti empiris dan menganalisis Sistem Akutansi Pemerintah (SAP) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah 5. Untuk membuktikan bukti empiris dan menganalisis Peran auditor internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemeritah daerah. 6. Untuk membuktikan bukti empiris dan menganalisis factor eksternal yang memoderasi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
10
7. Untuk membuktikan bukti empiris dan menganalisis factor eksternal yang memoderasi pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.
1.4 Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis 1. Aspek Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan data empiris dalam ilmu akutansi sektor publik. 2. Aspek praktis Dengan adanya enelitian ini,diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi SKPD kota Semarang untuk dijadikan masukan pertimbangan bagi SKPD kota Semarang meningkatkan kinerja dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 3.1.1 Variabel Penelitian Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Teori mengekspresikan fenomena-fenomena secara sistematis melalui pernyataan hubungan antar variabel. Construct adalah abstraksi dari fenomenafenomena kehidupan nyata yang diamati. Variabel , dengan demikian, merupakan proksi (proxy) atau representasi dari construct yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai. Variabel merupakan mediator antara construct yang abstrak dengan fenomena yang nyata. Variabel memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena yang digeneralisasi dalam construct. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel: a. Variabel Endogen Menurut (Mankiw, 2006) variabel endogen adalah variabel – variabel yang akan dijelaskan sebuah model. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel endogen adalah Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
39
40
b. Variabel Eksogen Menurut (Mankiw,2006) variabel eksogen adalah variabel – variabel yang nilainnya ditentukan diluar model. Dalam penelitian ini, yang merupakan variabel eksogen adalah Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Sistem Informasi, Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan Peran Internal Audit c. Variabel Moderating Variabel moderating adalah tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antar variabel independen dengan variabel dependen. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negatif dalam hal ini tergantung pada variabel moderating. Dalam penelitian ini, yang merupakan variabel moderating adalah Faktor Eksternal
3.1.4 Definisi Operasional Definisi
operasional
adalah
penentuan
conctruct
sehingga
menjadi
variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengopertasi-onalisasikan conctruct, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran conctruct yang 34 lebih baik (Indriantoro dan Supomo,2002) dalam Uswatun (2016).
41
Tabel 3.1 Definisi Oprasional Variabel
NO 1
2
3
NAMA VARIABEL Dependen : Kualitas informasi Laporan Keuangan
DEFINISI VARIABEL Meupakan kualitas informasi yang diperoleh tentang suatu laporan keuangan yang relevan, andal, dapatdibandingkan, dapat dipahami
Independen : kemampuan sumber Sumber daya manusia untuk Daya melaksanakan tugas Manusia dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai Pengendalian SAS mendefinisikan Intern lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan pada pernyataan COSO (Sawyer et al, 2005) yaitu: 1. Lingkungan pengendalian,
INDIKATOR
SUMBER
PP No 71 tahun 2007 tentang Standar Akutansi Pemerintahan yakni : 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingka n 4. Dapat dipahami Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik
Dyah puri surastiani dan Bestari dwi Handayani (2015)
PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
Tantriani Sukmaniingrum dan puji harto (2012)
Tantriani Sukmaniingrum dan puji harto (2012)
42
2. Penilaian risiko, 3. Aktivitas pengendalian, 4. Informasi dan komunikasi 5. Pengawasan
4
Pemanfaatan Teknologi informasi
5
Standar Akutansi Pemerintah
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui keggiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pemgamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. sustu sistem yang Undang-undang Lilis setyowati mendokumentasikan, Nomor 17 dan wikan mengadministrasikan, Tahun 2003 tentang isthika (2014) serta Keuangan Negara mengolah data dan Undangundang pengelolaan Nomor 1 Tahun keuangan daerah dan 2004 tentang data Perbendaharaan terkait lainnya Negara mewajibkan menjadi informasi pemerintah daerah yang disajikan dan Satuan kepada masyarakat Kerja Perangkat dan sebagai bahan Daerah selaku pengambilan pengguna anggaran keputusan dalam untuk menyusun rangka perencanaan, laporan keuangan pelaksanaan, sebagai dan pelaporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban pengelolaan pemerintah keuangan. daerah. SAP merupakan Undang-undang I putu upabayu persyaratan sekaligus Nomor 17 Tahun mahaputa dan I menjadi pedoman 2003 tentang Wayan putra yang mempunyai keuangan negara, (2014) kekuatan hukum pemerintah dalam menerbitkan
43
upaya meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia
6
Peran Internal Audit
7
Faktor Eksternal
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam SAP memangatur prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah. Internal auditing menerapkan merupakan suatu pendekatan aktivitas yang sistematis dan independen, berdisiplin untuk keyakinan objektif mengevaluasi dan konsultasi yang dan meningkatkan dirancang untuk efektivitas proses memberi nilai tambah pengelolaan dan risiko kecukupan meningkatkan operasi kontrol dan organisai. Dengan pengelolaan demikian organisasi. internal auditing membantu organisasi Faktor eksternal atau Faktor eksternal lingkungan eksternal tersebut pada adalah kondisi dasarnya dapat lingkungan yang dikategorikan berada sebagai sebab atau diluar kendali alasan kualitas organisasi yang laporan keuangan berpengaruh meningkat atau signifikan pada menurun. Xu et al. rencana strategic dan (2003) rencana membuktikan bahwa operasional, sehingga faktor eksternal
Lilis Setyowati dan wikan isthika (2014)
Tantriani Sukmaniingrum dan puji harto (2012)
44
langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan. Sumber : disarikan dari berbagai Artikel
merupakan faktor kritis yang mempengaruhi kualitas informasi akuntansi.
3.2 Objek Penelitian dan Penelitian Sample Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kota semarang. Penelitian ini dilakukan di kota semarang. Responden penelitian ini adalah pegawai keuangan dan tata usaha.
3.3 Populasi dan Penentuan Sample Populasi (population) yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi (populasi element) masalah populasi timbul terutama pada penelitian opini yang menggunakan survei teknik pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang. Peneliti dapat meneliti seluruh elemen populasi (disebut dengan sensus) atau meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi (disebut dengan penelitian sample). Kendala yang dihadapi peneliti umumnya masalah keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang tersedia. Peneliti, oleh Karena itu, Karena alasan praktis dapat meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi sebagai sampel (sample). Sample dalam penelitian ini adalah Pegawai Negri Sipil yang bertugas dibagian keuangan dan tata
45
usaha di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Cara mengambil sampel pada penelitian ini dilakuka dengan Conveniece Sampling.
3.4 Jenis dan Sumber Data 3.4.1 Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung (melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atua kegiatan, dan hasil pengujian. Peneliti dengan data primer dapat mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi (Indrianto & Supomo, 1999).
3.4.2 Sumber Data Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan metode survey melalui penyebaran kuesioner kepada responden dengan sampel yang telah ditentukan. Kuesioner disebarkan dengan mendatangi satu persatu calon responden, menanyakan apakah calon memenuhi persyaratan sebagai calon responden untuk mengisi kuesioner (Julino, 2013).
46
3.5 Metode Pengumpulan Data Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer. Survei kuesioner merupakan survei menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan kepada setiap responden. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan caramemberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada respondenuntuk dijawabnya (Sugiyono 2014:142). Kuesioner penelitian ini diserahkanlangsung kepada anggota-anggota dikantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di kota Semarang
3.6 Metode Analisis Analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik dengan menggunakan model PLS. Penelitian ini menggunakan model evaluasi PLS dengan menilai outer model dan inner model. Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outer model dengan indikator refleksi dievaluasi melalui validitas convergent dan discriminant dari indikator pembentuk konstruk laten dan composite reliability serta cronbach alpha untuk blok indikatornya. Sedangkan outer model dengan indikator formatif dievaluasi melalui substantive content-nya yaitu dengan membandingkan besarnya relative weight dan melihat signifikansi dari indikator konstruk tersebut (Chin, 1998 dalam Latan & Ghozali, 2012).
47
Evaluasi model struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. Inner model dievaluasi dengan melihat besarannya presentasi variance yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai R-Square untuk konstruk laten endogen, Stone Geisser (Geisser 1975; Stone 1974 dalam Latan & Ghozali, 2012) test untuk menguji predictive relevance, dan average variance extracted (Fornell dan Larcker 1981 dalam Latan & Ghozali, 2012) untuk predictivennes dengan menggunakan prosedur resampling seperti jackingnifing dan bootstapping untuk memperoleh stabilitas dari estimasi.
3.7 Model Pengukuran (Outer Model) Cara yang sering digunakan oleh peneliti di bidang SEM untuk melakukan pengukuran model melalui analisis faktor konfimatori adalah dengan mengunakan pendekatan MTMM (MultiTrait-MultiMethod) dengan menguji Validitas convergent dan discriminant (Campbell dan Fiske, 1959 dalam Latan & Ghozali, 2012).
3.7.1 Validitas Convergent Validitas convergent behubungan dengan prinsip bahwa pengukuranpengukuran (manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas convergent indikator refleksi dengan progam SmartPLS dapat dilihat dari nilai loading factor untuk tiap indikator konstruk. Rule of thumb yang biasanya digunakan untuk menilai validitas convergent yaitu nilai loading factor harus lebih dari 0.7. Untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan niali loading faktor antara
48
0.6 – 0.7 untuk penelitian yang bersifat exploratory masih dapat diterima serta nilai average variance extracted (AVG) harus lebih dari 0.5. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, nilai loading faktor 0.5 – 0.6 masih dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Latan & Ghozali, 2012).
3.7.2 Validitas Discriminant Validitas
discriminant
berhubungan
dengan
prinsip
bahwa
pengukuran-pengukuran (manifest variabel) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Cara menguji validitas discriminant dengan indikator refleksif yaitu dengan melihat nilai cross loading untuk setiap variabel harus >0.70. Cara lain yang dapat digunakan untuk menguji validitas discriminant adalah dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Validitas discriminant yang baik ditunjukan dari akar kuadrat dari AVE untuk tiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model (Fornell & Larcker, 1981 dalam Latan & Ghozali, 2012).
3.7.3 Reliabilitas Uji reliabilitas dilakukan untuk membutikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan software statistik SmartPLS , untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan
49
Cronbach’s Alpha dan Composite reliability sering disebut Dillon-Goldstein’s. Namun demikian penggunaan Cronbach’s Alpha untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah (under estimate) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan Composite Realiability dalam menguji reliabilitas suatu konstruk. Rule of Thumb yang biasanya digunkana untuk menilai reliabilitas konstruk yaitu nilai Composite Reliability harus lebih dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai 0.6 – 0.7 masih dapat diterima untuk penelitian yang bersifat exploratory. (Latan & Ghozali, 2012).
3.8 Model Struktural Dalam menilai model struktural dengan model PLS, kita mulai melihat dari nilai R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada OLS regresi. Perubahan nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai R-Squaresn 0.75, 0.50. dan 0.25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah. Hasil dari PLS R-Squares merepresentasikan jumlah variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model.
50
3.9 Model Pengukuran Dan Model Struktural Analisis PLS-SEM biasanya terdiri dari dua sub model yaitum model pengukuran pengukuran (measurement model) atau sering disebut outer model dan model struktural (struktural model) atau sering disebut inner mode. Model pengukuran menunjukan bagaimana variabel manifest atau observed variabel merepresentasikan variabel laten untuk diukur. Sedangkan model struktural menunjukkan kekuatan estimasi atar variabel laten atau konstruk.
3.9.1 Outer Model Model pengukuran atau outer Model menunjukan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Persamaan untuk outer model reflective dapat ditulis sebagai berikut X = Λ X X Y = Λ y
y
Keterangan x dan y adalah indikator atau manifest variabel laten eksogen (ζ) dan endogen (η), sedangkan Λx dan Λy merupakan matrik loading yang menggambarkan koefesien regresi sederhana yang menghubungkan variabel laten dengan indikatornya. Residual yang diukur dengan εx dan εy dapat diiterprestasikan sebagai kesalahan pengukuran (measurement error).
51
3.9.2 Inner Model Inner model menunjukan hubungan atau kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstrak berdasarkan pada substantive theory. Persamaan Inner model dapat ditulis sebagai berikut: 0
Keterangan η adalah vektor konstruk endogen ξ adalah vektor konstruk eksogen ζ adalah vektor variabel residual karena pada dasarnya PLS didesain untuk model recursive (model yang mempunyai satu arah kausalitas), maka hubungan antara variabel laten eksogen terhadap setiap variabel laten endogen sering disebut dengan causal chain system.
3.9.3 Weight Relation Bagaimanapun outer dan inner model memberikan spesifikasi yang diikuti dalam estimasi alogritma PLS. Kita membutuhkan definisi weight relation untuk melengkapinya. Nilai kasus untuk setiap variabel laten diestimasi dalam PLS sebagai berikut: ζb =
kb
ηi =
ki
W kb X kb
WkiYki
52
Keterangan wkb dan wki adalah k weight yang digunakan untuk memberikan estimasi variabel laten ζ b dan ηi. Estimasi variabel laten adalah linier agregat dari indikator yang nilai weightnya diperoleh dengan prosedur estimasi PLS seperti dispesifikasi oleh inner dan outer model η adalah vektor variabel laten endogen (dependen) dan ξ adalah vektor variabel eksogen (independent), ζ adalah vektor variabel residual dan β serta adalah matrik koefesien jalur (path coefecin)
