BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata
kelola kepemerintahan yang baik (good governance government), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka mewujudkan good governance government baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah, telah dikeluarkan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara beserta peraturan-peraturan pendukungnya. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP, Lampiran I: par. 35-40) menjelaskan bahwa agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuannya diperlukan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu: relevan (relevance), andal (reliability), dapat dibandingkan (comparability), dan 1
2
dapat dipahami (understandbility). Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari badan pengawas keuangan (BPK). Terdapat 4 opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatakan bahwa sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD pemerintah atas Keuangan Negara, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggung jawaban APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK). DetikNews – Pada tahun 2014 dalam artikelnya menyebutkan Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui Bandung masih memiliki masalah keuangan, khususnya terkait pengelolaan asset. Berikut ini adalah opini hasil audit BPK atas LKPD Kota Bandung periode tahun 2009 – 2013.
3
Tabel 1.1 Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung Tahun 2009 – 2013
No
Tahun
Opini BPK
1
2009
Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)
2
2010
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3
2011
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4
2012
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5
2013
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Sumber: BPK IHPS semester I Tahun 2013
Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa data hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kota Bandung belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diberikan oleh BPK RI pada tahun 2009 memberikan opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) karena ada beberapa jenis pengungkapan dan penyajian dinilai tidak cukup. Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandung pada tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami perbaikan yang cukup baik dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Selain itu hasil pemeriksaan audit BPK pada laporan Semester 1 Tahun 2012 ditemukan 4.369 kasus tentang kelemahan sistem pengendalian internal pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi atas sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh BPK RI terungkap kasus-kasus kelemahan pengendalian intern yang dikelompokkan sebagai (a) kelemahan
4
sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, (b) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan (c) kelemahan struktur pengendalian internal. Berdasarkan temuan-temuan kasus yang ada serta opini yang diraih oleh kota Bandung terlihat bahwa laporan keuangan pemerintah daerah kota Bandung secara umum menunjukkan kualitas yang masih jauh dari harapan. Dilihat sampai dengan tahun 2014 Kota Bandung masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Untuk itu, diperlukan adanya Sistem pengendalian internal (SPI) yang memadai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Sistem pengendalian internal yang efektif mengacu pada langkah-langkah pengendalian yang efektif yang dibentuk oleh suatu organisasi dengan tujuan menjamin keandalan catatan baik keuangan dan non keuangan serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang akan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Badara, 2013:18). Selain itu penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas, dan dapat mencegah kerugian negara (Udiyanti, dkk. 2014). Sistem pengendalian internal pemerintah dimulai dengan adanya Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan
5
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2008 keluarlah Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang merupakan adaptasi dari COSO. Unsur-unsur SPIP adalah Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan Pengendalian Intern. PP No. 60 Tahun 2008 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 55 ayat (4) dan Pasal (58) ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 yang merupakan pelaksanaan dari amanat yang ada dalam Pasal 58 Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sementara teknis pelaksanaan dari SPIP ini harus dikerjakan dan menjadi tanggungjawab dari setiap Instansi Pemerintah (IP), baik yang ada di Pemerintah (Pusat) maupun di Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana tersurat dan tersirat dalam pasal 2 PP No. 60 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menteri / pimpinan lembaga, gubernur dan bupati / walilkota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Jika
6
penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik. Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi (hardware dan software) untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu (Andriani, 2010:71). Manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi adalah kecepatan pemprosesan data atau transaksi dan penyiapan laporan, dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, meminimalisasi terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan lebih rendah. Akan tetapi, jika teknologi informasi tidak dapat dimanfaatkan secara optimal maka implementasi teknologi informasi akan menjadi mahal (Indriasari dan Nahartyo, 2008). Hal ini terkait dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang ada tidak mempunyai cukup pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi informasi tersebut, dan kendala lainnya adalah keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi (Karmila, 2012:28). Kewajiban
7
pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan daerah. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah,
otomatis
juga
menuntut
aparatur
harus
mengubah
dalam
menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menuju komputerisasi (Hamzah, 2009). Berdasarkan uraian latar belakang penelitian penulis
bermaksud
“PENGARUH
SISTEM
melakukan
penelitian
dengan
judul
:
PENGENDALIAN INTERNAL DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Survei pada SKPD Kota Bandung).”
1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis
mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimanakah Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada SKPD Kota Bandung saat ini.
2.
Bagaimanakah Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Bandung.
8
3.
Apakah Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Tenologi Informasi
berpengaruh
signifikan
terhadap
Kualitas
Laporan
Keuangan SKPD Kota Bandung.
1.3
Maksud dan Tujuan Maksud dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai
informasi yang terkait dengan Sistem pengendalian internal dan Pemanfataan Teknologi terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Bandung yang kemudian akan diolah dan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem pengendalian internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pada SKPD Kota Bandung. 2. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Bandung. 3. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem pengendalian internal dan Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
terhadap
Kualitas
Laporan
Keuangan SKPD Kota Bandung.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 1. Bagi penulis Meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya mengenai konsep-
9
konsep pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik dalam intsansi pemerintah. 2. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan memperkaya hasil penelitian dan sebagai bahan referensi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama. 3. Bagi Pemerintah Daerah Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukkan untuk pertimbangan dan pemikiran yang bermanfaat bagi SKPD Kota Bandung guna meningkatkan kinerja dalam penyunuan laporan keuangan pemerintah daerah.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas
dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada SKPD Kota Bandung. Waktu penelitian dialaksanakan pada bulan Juni 2015 sampai dengan selesai.
