BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penelitian Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama
semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan mandat penugasan masing-masing APIP. (SAIPI, 2014) Pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementrian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/ Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit orgnisasi yang ada dalam kendalinya.
Pelaksanaan
fungsi
inspektorat
Jenderal
dan
Inspektorat
Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan
1
Universitas Sumatera Utara
2
terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenpan, 2008). APIP terutama auditor belum mampu memberikan layanan yang dapat meningkatkan kinerja / 3 E (ekonomis, efisiensi, dan efektifitas) melalui performance audit/value for money audit, memberikan advisory services untuk perbaikan governance process, risk management serta control organisasi Kementrian/Lembaga/Daerah dimana APIP berada. Terlihat dari sorotan dan kritikan masyarakat terkait rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, masih rendahnya kualitas pelayanan publik, serta banyaknya kasus illegal act, fraud yang dilakukan oleh pejabat publik. Sementara itu peran APIP masih sering diabaikan, begitu juga seringnya mutasi SDM APIP tanpa memperhatikan regenerasi mengindikasikan bahwa APIP belum diberdayakan dengan efektif dalam memberikan layanan assurance dan consulting untuk mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Padahal Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025, menghendaki terwujudnya pemerintahan kelas dunia, dimana perubahan pada area pengawasan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN menuju clean government.(Kurnia, 2015).
Universitas Sumatera Utara
3
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah adalah auditor intern dalam lembaga eksekutif dan dibentuk untuk membantu pimpinan di lingkungan lembaga eksekutif, baik di tingkat Presiden, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND) sampai ketingkat Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu didukung dengan pedoman dan peraturan perundangundangan tentang pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuanketentuan pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien, maka standar audit APIP diperlukan kehadirannya mengingat sampai saat ini belum seluruh APIP mempunyai standar yang seragam, untuk itu perlu standar audit yang berlaku bagi seluruh APIP (Standar Audit APIP,2008) dan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPK tidak selalu dapat dialihkan untuk dilakukan oleh APIP, seperti audit keuangan (Pusdiklatwas BPKP,2008). Tahun 2019 diperlukan auditor secara nasional 32.859 auditor, sementara ketersediaan auditor per 1 Januari 2015 baru 12.755 auditor (38,8%) dari kebutuhan nasional (Kurnia, 2015). Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Aceh Timur baru memiliki 32 auditor yang bersertifikat, dari jumlah tersebut 24 auditor diantaranya adalah Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan 8 auditor dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD). Dengan 55 Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK) yang ada saat ini secara rata-rata setiap SKPK hanya mempunyai 1 sampai 2 auditor bersertifikat. Tidak mengherankan jika pelaksanaan audit di lapangan menghasilkan kinerja yang belum memadai. Masih banyaknya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal
Universitas Sumatera Utara
4
yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dapat berdampak terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten Aceh Timur dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun mulai dari tahun 2007 sampai dengan 2014 seperti terlihat dalam tabel 1.1. berikut ini: Tabel 1.1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aceh Timur TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP Sumber : Perwakilan BPK RI Provinsi Aceh setelah diolah, 2016
Kabupaten
2014 WTP DPP
Keterangan: TMP : Tanpa Memberikan Pendapat WDP : Wajar Dengan Pengecualian WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Pengecualian Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun anggaran 2007 opini yang diberikan yaitu (TMP) yang merupakan cerminan dari kualitas laporan keuangan yang kurang baik. Pada tahun berikutnya mengalami kenaikan status yaitu (WDP), namun status ini tidak mengalami perubahan sampai dengan tahun anggaran 2013 yang berarti kualitas laporan keuangan kurang maksimal. Dari status opini BPK ini juga terlihat kinerja auditor internal pemerintah yang belum mengalami peningkatan dalam kegiatan audit dan pengawasan serta peran sertanya dalam peningkatan status opini BPK atas LKPD Kabupaten Aceh Timur. Opini baru meningkat di tahun anggaran 2014 Kabupaten Aceh Timur mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Pengecualian (WTP DPP), hal ini menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Universitas Sumatera Utara
5
Waktu pelaksanaan audit juga tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan terlihat dari lambatnya penyelesaian laporan hasil audit. Untuk tindak lanjut temuan juga tidak ditangani dengan benar, ini terlihat dari temuan berulang yang terjadi setiap tahun. Inspektorat seringkali menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah tuntutan untuk selalu mengedepankan sikap profesionalisme bagi auditornya yang dalam hal ini banyak dipengaruhi oleh stres kerja dan motivasi kerja yang dimiliki dalam menjalankan tugas-tugasnya (BPKP, 2008). Motivasi auditor lebih cendrung kepada target jumlah obyek audit yang menjadi prioritas utama dibandingkan upaya untuk memberikan kinerja audit yang lebih baik. Kinerja antara lain berbentuk keluaran (output) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (outcome) dari program yang telah ditetapkan. Selanjutnya outcome tersebut akan menghasilkan impact berupa kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Apabila telah ditetapkan kinerja yang hendak dicapai, baru kemudian dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang ditargetkan sesuai rencana kinerja (Trisulo, 2015). Pentingnya standar bagi pelaksanaan audit juga dikemukakan oleh Pramono (2003) dikatakan bahwa produk audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses audit yang sudah ditetapkan standarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Messier et al (2005) standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas kinerja aditor. Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses audit dapat dikatakan telah memenuhi syarat quality assurance apabila proses yang dijalani tersebut
telah
sesuai
dengan
standar,
antara
lain:
standar
for
the
Universitas Sumatera Utara
6
professionalpractice,
internal
audit
charter,
kode
etik
internal
audit,
kebijakan,tujuan, dan prosedur audit, serta rencana kerja audit.(Efendi, 2010) Dengan menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit yang berlaku diharapkan auditor mampu
memberikan layanan compliance auditing dengan outcome untuk
memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan, mampu mencegah, mendeteksi, dan menangkal tindak pelanggaran terhadap ketentuan. (Indreswari,2015) Motivasi merupakan dukungan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Menurut Manahan (2004) dalam Ensiklopedia Administrasi, motivasi adalah dorongan mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota kelompok dalam menanggapi suatu peristiwa dalam masyarakat. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor untuk lebih tangguh,ulet, konsisten dan dapat meningkatkan aspirasi atau ide dalam melaksanakan tugas pengauditan. Dengan adanya motivasi secara langsung dapat meningkatkan kinerja personal dan menimbulkan daya saing antar personal untuk kemajuan diri dan instansi itu sendiri. Pada umumnya motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, namun disisi lain terdapat ketidak konsistenan terhadap variabel motivasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) yang berjudul “Pengaruh Independensi Auditor, Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Dan Motivasi Terhadap
Kinerja
Auditor”.
Hasil
penelitiannya
menunjukkan
bahwa
Universitas Sumatera Utara
7
independensi auditor, komitmen organisasi, dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor secara positif, sedangkan motivasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor. Untuk itu peneliti merasa perlu untuk melihat kembali pengaruh motivasi terhadap kinerja auditor. Stres kerja dapat memberikan pengaruh bagi kinerja auditor dimana auditor mampu menunjukkan kinerjanya dalam situasi yang mendesak, beban kerja audit yang sangat sibuk, ketidakjelasan peran dan gaya kepemimpinan. Kondisi stres ini selalu memiliki pengaruh negatif, terutama pada kinerja individu yang menjalaninya. Pada sisi lain, stres yang berkelanjutan atau stres yang tidak ditangani secara serius cenderung melahirkan suatu bentuk traumatik yang relatif sukar untuk dikembalikan (Cordes dan Daugherty, 1993). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dengan stres kerja sebagai variabel moderating pada Inspektorat Kabupaten Aceh Timur”.
1.2.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah sebagai berikut :
1.
Apakah pelaksanaan standar audit APIP (standar umum, standar pelaksanaan, standar pelaporan, standar tindak lanjut) dan motivasi (tingkat aspirasi audit yang berkualitas, ketangguhan, keuletan dan konsistensi) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja auditor?
Universitas Sumatera Utara
8
2.
Apakah stres kerja mampu memoderasi hubungan antara pelaksanaan standar audit dan motivasi terhadap kinerja auditor?
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut: 1.
Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelaksanaan standar audit APIP (standar umum, standar pelaksanaan, standar pelaporan, standar tindak lanjut) dan motivasi (tingkat aspirasi audit yang berkualitas, ketangguhan, keuletan dan konsistensi) secara simultan dan parsial terhadap kinerja auditor?
2.
Untuk mengetahui dan menganalisis bahwa stres kerja mampu memoderasi hubungan antara pelaksanaan standar audit dan motivasi terhadap kinerja auditor.
1.4.
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah :
1.
Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pengaruh pelaksanaan standar audit APIP (standar umum, standar pelaksanaan, standar pelaporan, standar tindak lanjut) dan motivasi (tingkat aspirasi audit yang berkualitas, ketangguhan, keuletan dan konsistensi) terhadap kinerja auditor yang dimoderasi oleh stres kerja.
Universitas Sumatera Utara
9
2.
Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian lain yang meneliti hal yang sama.
3.
Bagi Inspektorat, dapat digunakan sebagai masukan bagi Inspektur Kabupaten Aceh Timur dan auditor dalam rangka meningkatkan dan menjaga kinerja auditornya.
1.5.
Originalitas Penelitian Penelitian ini mengadopsi penelitian Sutoyo (2009) yang meneliti
pengaruh pelaksanaan standar audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah terhadap kinerja auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sutoyo (2009) ada pada tabel 1.2. berikut ini: Tabel 1.2. Originalitas Penelitian No. 1. 2.
Keterangan
Penelitian terdahulu 2009 Pengaruh pelaksanaan standar audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah terhadap kinerja auditor Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional
Tahun Judul
Penelitian sekarang 2016 Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dengan stres kerja sebagai variabel moderating pada Inspektorat Kab. Aceh Timur
3.
Variabel Dependen (Y)
Kinerja auditor
Kinerja auditor
4.
Variabel Independen (X)
Pelaksanaan Standar audit
- Pelaksanaan Standar Audit - Motivasi
5. 6.
Variabel Moderating (Z) Hasil
Stres kerja Pelaksanaan standar audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah berpengaruh terhadap kinerja auditor
Universitas Sumatera Utara
