TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK GOOD GOVERNANCE (GG) DI KABUPATEN MURUNG RAYA
TERWUJUDNYA KABUPATEN OTONOM YANG MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA DENGAN DUKUNGAN KUALITAS SDM DAN POTENSI SDA YANG TERSEDIA DALAM LINGKUNGAN YANG HARMONIS, BERDASARKAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT YANG DINAMIS
MELETAKAN KERANGKA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN DALAM SEGALA BIDANG UNTUK MEWUJUDKAN KEMERDEKAAN YANG SESUNGGUHNYA, YAITU MERDEKA DARI KEMISKINAN, KEBODOHAN DAN KETERTINGGALAN.
KERANGKA PEMIKIRAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SKEMA KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA MANAJEMEN Peningkatan kualitas hidup: • Pendidikan
EFISIENSI DANA
• Kesehatan • Daya Beli
KESEJAHTERAAN
EFISIENSI SDM & SDA
SUMBERDAYA
Peningkatan Layanan Publik:
E-Gov
EFISIENSI SARANA & PRASARANA
PENCAPAIAN VISI
• Infrastruktur • Administratif • Informasi &
Komunikasi • Layanan Sosial,
Ekonomi dan Budaya
DAN KEADILAN MASYARAKAT
WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN MURUNG RAYA LUAS WILAYAH (KM2)
KEC. SUMBER BARITO (20 desa) KEC. TANAH SIANG (31 desa)
JUMLAH DESA/KELURAHAN
No.
KECAMATAN
1. 2. 3. 4. 5.
Murung Tanah Siang Laung Tuhup Permata Intan Sumber Barito
730 1.549 3.111 1.227 17.083
12 desa/2 Kel. 31 35 18 20
JUMLAH
23.700
116 desa/2 Kel.
Sesuai UU No. 5 Tahun 2002 KALTENG dimekarkan menjadi 13 Kabupaten dan 1 Kota
KEC. PERMATA INTAN (18 desa)
KEC. LAUNG TUHUP (35 desa)
KEC. MURUNG (12 desa+2 kelurahan)
PEMEKARAN WILAYAH (PERDA No.3 Tahun 2007) Dimekarkan menjadi 3 Kecamatan dengan Ibukota masing-masing: Tbg. Kunyi, Muara Joloi dan Tbg. Olong
Dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan Ibukota masing-masing: Saripoi dan Dirung Lingkin KEC. SUMBER BARITO (20 desa) KEC. TANAH SIANG (31 desa) KEC. LAUNG TUHUP (35 desa)
KEC. PERMATA INTAN (18 desa)
Dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan ibukota masing-masing: Tbg. Lahung dan Bantian
KEC. MURUNG (12 desa+2 kelurahan)
Dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan Ibukota masing-masing: Muara Laung dan Makunjung
RINCIAN PEMEKARAN WILAYAH No.
KECAMATAN INDUK
PEMEKARAN KECAMATAN
PENINGKATAN DUSUN MENJADI DESA
PENINGKATAN DESA MENJADI KELURAHAN
1.
Laung Tuhup
1. Laung Tuhup 2. Barito Tuhup Raya
1. Batu Karang 2. Cinta Budiman
1. Muara Laung I 2. Batu Bua I 3. Muara Tuhup
2.
Tanah Siang
1. Tanah Siang 2. Siang Selatan
1. Karali 2. Osom Topok 3. Puruk Kambang
1. Saripoi
3.
Sumber Barito
1. Sumber Barito 2. Seribu Riam 3. U’ut Murung
1. Tumbang Olong II
1. Tumbang Kunyi
4.
Murung
5.
Permata Intan
1. Penyang 1. Permata Intan 2. Sei Babuat
1. Tumbang Lahung 2. Muara Bakanon
PENDUDUK KABUPATEN MURUNG RAYA
No.
1 2 3 4 5
KECAMATAN
Murung Tanah Siang Laung Tuhup Permata Intan Sumber Barito
TOTAL
JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
JUMLAH
JUMLAH KK
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
13.635 9.718 12.932 7.017 8.369
12.459 6.555 10.790 7.343 7.217
26.094 16.273 23.722 14.360 15.586
6.576 3.911 5.916 3.928 3.565
51.671
44.364
96.035
23.896
*) SUMBER DATA: DINAS KESEHATAN DAN KB KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2006
JUMLAH TENAGA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN (ORANG) TENAGA PEGAWAI GOLONGAN
NON GURU/KESEHATAN
GURU
KESEHATAN
PNS DAERAH
JUMLAH
I
5
23
1
0
29
II
180
315
138
80
713
III
219
514
69
44
846
IV
71
108
4
0
183
Jumlah
475
960
212
124
1771
Pejabat Negara
-
-
-
-
2
TENAGA PNS YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR TUGAS BELAJAR KUALIFIKASI PNS
IJIN BELAJAR JUMLAH
D.3
S.1
S.2
D.3
S.1
S.2
Tenaga Kesehatan
3
2
1
2
6
-
14
Tenaga Guru
-
-
1
-
97
-
98
Tenaga Teknis/Adm
-
-
2
-
23
-
25
3
2
4
2
126
-
137
Jumlah
JUMLAH TENAGA BIDANG KESEHATAN (ORANG) KUALIFIKASI TENAGA KESEHATAN Dokter Spesialis
JUMLAH (ORANG) 1
Dokter Umum Dokter Gigi Apoteker Sarjana Kesehatan Masyarakat
17 2 3 3
Perawat Akademi Kebidanan/Bidan
67 62
Tenaga Kesehatan Lainnya
54
JUMLAH
209
KONDISI KESEHATAN • DERAJAT KESEHATAN Umur harapan hidup waktu lahir: 67.0 th Angka kematian ibu: 250/100.000 kelahiran hidup (kh)
• PRASARANA KESEHATAN
Rumah sakit (Tipe D) : 1 Unit Puskesmas : 8 unit Pustu : 46 unit Polindes : 12 unit Posyandu : 135 unit Gudang Farmasi : 1 unit Puskesmas Keliling : 5 unit (roda 4)
KONDISI KESEHATAN Hasil Pendataan tahun 2006 jumlah keluarga pra sejahtera sebanyak 933 KK (3,9%) dari 23.896 kepala keluarga yg didata; Jumlah penduduk yang menerima Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) sebanyak 18.316 jiwa (dari tahun 2005). Jumlah penduduk yang dilayani melalui program peduli sehat keluarga miskin Kabupaten Murung Raya (GAKIN PLUS) sebanyak 25.000 jiwa (mulai tahun 2006) Total peserta ASKESKIN dan GAKIN PLUS adalah 43.316 jiwa
KONDISI KESEHATAN Insentif Tenaga Medis/Paramedis No.
TENAGA MEDIS/PARAMEDIS
1.
Dokter Spesialis
2.
Dokter/Apoteker
3
Dokter sangat terpencil
4.
Bidan
5.
Bidan sangat terpencil
6.
Perawat
TAHUN 2002
2003
-
-
4.000.000,00
5.000.000,00
7.000.000,00
10.500.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.750.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.750.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
350.000,00
350.000,00
600.000,00
750.000,00
750.000,00
350.000,00
350.000,00
600.000,00
750.000,00
1.500.000,00
500.000,00
500.000,00
600.000,00
750.000,00
750.000,00
500.000,00
500.000,00
600.000,00
750.000,00
1.500.000,00
APBD MURA
APBD MURA
APBD MURA
APBD MURA
APBD MURA
250.000,00 50.000,00 -
2004
2005
2006
2007
7.
Perawat sangat terpencil SUMBER DANA
APBD BARUT
KONDISI PENDIDIKAN Jumlah Gedung Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan JUMLAH GEDUNG (UNIT) / JENJANG PENDIDIKAN No.
KECAMATAN TK
SD/MI
SMP/MTs
SMA/MA/SMK
Jumlah
1.
Murung
19
33
7
3
62
2.
Laung Tuhup
6
44
7
1
58
3.
Tanah Siang
2
40
2
1
45
4.
Permata Intan
4
26
2
1
33
5.
Sumber Barito
4
24
2
1
31
Jumlah
35
167
20
7
229
Sumber: Dinas Dikbudpemora Kabupaten Murung Raya, 2006.
KONDISI PENDIDIKAN Tenaga Guru Sekolah Negeri & Swasta • • • • • •
GURU TK GURU SD GURU MI GURU SMP GURU MTs SMA/MA/SMK
: 55 org (Kebutuhan 70 org) : 1.095 org (Kebutuhan 1.650 org) : 35 org (Kebutuhan 65 org) : 195 org (Kebutuhan 588 org) : 27 org (Kebutuhan 72 org) : 142 org (Kebutuhan 246 org)
CATATAN: Guru PNS (1.004 org); Guru CPNS (137 org); Guru Bantu (247 org); Guru Kontrak (174 org)
KONDISI PENDIDIKAN Biaya Operasional Sekolah (BOS) • SD/MI TAHUN 2005 TAHUN 2006 • SMP/MTs TAHUN 2005 TAHUN 2006
: Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp.
235.000/siswa/tahun 1,679.075.000,1.830.767.500,324.500/siswa/tahun 484.803.000,523.094.000,-
PROGRAM TEROBOSAN BIDANG PENDIDIKAN Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BBOS) • • • •
SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK
: Rp. : Rp. : Rp. : Rp.
240.000/siswa/tahun 348.000/siswa/tahun 780.000/siswa/tahun 1.500.000/siswa/tahun
Beasiswa untuk Sekolah Swasta • SD/MI • SMP/MTs • SMA/MA
: Rp. 270.000/siswa/tahun : Rp. 370.000/siswa/tahun : Rp. 780.000/siswa/tahun
INFRASTRUKTUR: TRANSPORTASI DARAT KONDISI JALAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA
No.
Klasifikasi Jalan/ Satatus Jalan
Panjang Jalan (KM)
Lebar Rata-rata (M)
JENIS/ TIPE PERMUKAAN JALAN HRS (KM)
ATB (KM)
Latasir (KM)
Lapen (KM)
Telpord/ Kerikil (KM)
Beton (KM)
Tanah (KM)
1.
Jalan Nasional/Provinsi
50,00
4,50
-
50,00
-
-
-
-
-
2.
Jalan HPH Tidak Aktif
399,90
6,00
-
-
-
-
-
-
399,90
3.
Jalan HPH Aktif
481,35
6,00
-
-
-
-
-
-
481,25
4.
Jalan Kabupaten
455,52
4,00
-
7,00
82,90
20,00
30,00
-
322,62
5.
Jalan Desa/Jalan Lingkungan
20,00
2,00
-
-
-
-
-
20,00
-
1.406,77
-
-
57,00
82,90
20,00
30,00
20,00
1.203,87
JUMLAH
SKETSA KEMAJUAN PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI BARITO HULU (KONDISI HINGGA SAAT INI)
STRUKTUR PEMBIAYAAN JEMBATAN BARITO HULU
PEMBIAYAAN TAHUN
APBD MURA (10^3)
APBD PROVINSI (10^3)
JUMLAH
APBN (10^3)
2003
9.200.000,00
-
-
9.200.000,00
2004
9.800.000,00
2.500.000,00
-
12.300.000,00
2005
15.000.000,00
2.500.000,00
2.970.000,00
20.470.000,00
2006
10.000.000,00
5.000.000,00
10.750.000,00
25.750.000,00
2007
16.200.000,00
5.300.000,00
21.980.000,00
43.480.000,00
JUMLAH
60.200.000,00
15.300.000,00
35.700.000,00
111.200.000,00
54 %
14 %
32 %
100 %
Persentase Sharing
KETERANGAN : Penggunaan Dana Rp. 16.200.000.000,- terdiri dari : 1. Erickson bentang 150 m 2. Hanger 3. Pender 4. Aspal ATB + HRS
SARANA INFORMASI, TELEKOMUNIKASI DAN LEMBAGA PERBANKAN • • • • • • • • • • •
Fasilitas telekomunikasi umum: telepon/wartel. Tersedia jaringan TELKOMSEL Tersedia Jaringan INDOSAT Tersedia TELKOM FLEXI Radio PEMDA Swara Murung Raya Stasiun relay TV PEMDA MURA (MoU tgl 26 Januari 2007) Website : www://kabmurungraya.go.id Pusat informasi dan pengaduan SMS Centre 0528 3300001 Bank Rakyat Indonesia Bank Pembangunan Kalimantan Tengah BNI 46
LISTRIK DAN AIR BERSIH Pada Tahun 2004, Daya terpasang listrik (PLTD) sebesar 2.709.300 VA, dan Daya Terpakai 3.711.794 Kwh dengan pelanggan sebanyak 3.307 rumah tangga atau hanya 16,1% dari seluruh rumah tangga yang membutuhkan. Sekarang daya terpasang mencapai 1.5 MW dan akan ditingkatkan menjadi 2 MW di tahun 2007. Pada Tahun 2004 air bersih yang disalurkan PDAM Kabupaten Murung Raya 82.215 M3 dengan jumlah pelanggan 1.386 pelanggan. Angka ini masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tahun mendatang akan ditingkatkan lagi dengan layanan sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.
KONDISI KEUANGAN DAERAH DAU & DAK KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN
SUMBER DANA
JUMLAH (Rp.)
2002
DAU DAK
---
2003
DAU DAK
88,200,000,000.00 29,174,989,000.00
2004
DAU DAK
126,731,380,000.00 21,964,989,000.00
2005
DAU DAK
149,861,000,000.00 14,166,584,775.11
DAU DAK DAU DAK
321,168,000,000.00 30,831,738,563.00 352,655,000000.00 29,904,000,000.00
2006 2007
KONDISI KEUANGAN DAERAH APBD KABUPATEN MURUNG RAYA
Tahun Anggaran
Total APBD (Rp.)
2002
5,500,000,000,00
2003
137,467,345,578.00
2004
177,989,376,299.00
2005
206,166,571,012.82
2006 2007* *) Dalam Proses Penetapan
415,354,531,005.00 444,247,788,000.00
KEMAMPUAN EKONOMI (DAYA SAING DAERAH) TAHUN INDIKATOR PDRB (dalam jutaan rupiah) oAtas dasar harga konstan oAtas dasar harga berlaku
2002 722,285.94 931,062.70
2003
2004
2005
653,728.01 945,514.34
669,620.26 1,040,745.42
685,208.78 1,154,672.14
A. LATAR BELAKANG 1. TUNTUTAN GLOBAL Keberhasilan Dunia Internasional (negara-negara maju) dalam menekan praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) Adanya desakan dari negara-negara maju kepada negara berkembang untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik Indonesia termasuk negara terkorup di dunia Hubungan Internasional dipengaruhi oleh subur tidaknya praktek KKN, khususnya untuk bantuan dan investasi luar negeri.
2. TUNTUTAN MASYARAKAT
Tuntutan akan penyelenggaraan Pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Tuntutan akan penyelenggaraan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Tuntutan akan penyelenggara Negara (birokrasi pemerintahan) yang berwibawa, bersih, profesional, responsif.
3. MENYADARI DAMPAK KORUPSI Rendahnya kualitas pelayanan publik; Timbulnya ekonomi biaya tingggi; Berkurangnya penerimaan negara; Runtuhnya lembaga dan nilai-nilai demokrasi; Membahayakan kelangsungan pembangunan dan supremasi hukum; Meningkatnya kemiskinan dan kesengsaraan rakyat; Bertambahnya masalah sosial dan kriminal Adanya mata rantai antara korupsi dengan bentuk-bentuk lain dari kejahatan, khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi.
B. MAKSUD DAN TUJUAN MAKSUD Mempercepat pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya. TUJUAN - Mewujudkan Aparatur Negara yang bersih, berwibawa serta bebas dari unsur KKN ( Clean Government ); - Mewujudkan kesepakatan dan kejujuran bersama bagi Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk menghindari terjadinya praktek-praktek KKN; - Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang Prima; - Menuju birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional, tanggap dan bertanggung jawab.
C. SASARAN Sasaran penerapan mengacu kepada 3 domain Good Governance yaitu: - Pemerintah Æ Aparatur dan Pejabat Daerah - Dunia Usaha Æ Pebisnis - Masyarakat Æ LSM, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya
PEMERINTAH (GOOD PUBLIC GOVERNANCE)
MASYARAKAT (CIVIL SOCIETY)
DUNIA DUNIA USAHA USAHA SWASTA SWASTA (GOOD (GOOD CORPORATE CORPORATE GOVERNANCE) GOVERNANCE)
TIGA PILAR (AKTOR) TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
D.
KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA MENGIMPLEMENTASIKAN PRINSIPPRINSIP GOOD GOVERNANCE INSTRUKSI KHUSUS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan KKN
Tanggal 14 Maret 2006 telah dicanangkan Good Governance diawali dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Tata Kepemerintahan yang Baik antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Bupati/Walikota dan dengan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah
Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 238 Tahun 2006 tanggal 22 April 2006 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang Baik di Kabupaten Murung Raya.
Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 700/173/IV.c/BP-MR tanggal 22 April 2006 Tentang Pembentukan Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)
STRATEGI PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH PELAKSANAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN (PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN) SECARA PROFESIONAL, KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN. KEMITRAAN PEMDA DAN DPRD PENERAPAN BEST PRACTICES (PRAKTIK BAIK) PENGAWASAN INTERNAL KORMONEV (KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI)
BUPATI
STRUKTUR ORGANISASI PEMDA (PERDA No.03 TAHUN 2003)
WAKIL BUPATI
SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN
ASISTEN PEMBANGUNAN
ASISTEN ADMINISTRASI
KABAG
KABAG
KABAG
PEMDES
KESSOS
KEU
KABAG
KABAG
PEM.
2
STAF AHLI
KUMDANG
KABAG
EKONOMI
DALAKKBANG
KABAG
KABAG
ORTAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
4
BADAN BADAN BADAN
KABAG
KABAG
KABAG UMUM
HUMAS
PERLENGKAPAN
12
DINAS DINAS DINAS
SEKWAN
3
KANTOR KANTOR RSU
PERAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE : 1. PARTISIPASI 2. PENEGAKAN HUKUM 3. TRANSPARAN 4. KESETARAAN 5. CEPAT TANGGAP 6. WAWASAN KE DEPAN 7. AKUNTABILITAS 8. PENGAWASAN 9. EFISIENSI & EFEKTIVITAS 10.PROFESIONALISME
PEMERINTAH
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH: MASYRAKAT
SWASTA
• TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK • TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK • TATA KELOLA MASYARAKAT YANG BAIK (LSM, ORGANISASI PROFESI, dsb.)
INTERAKSI SINERGIS KONSTRUKTIF
PARTNERSHIP/ KEMITRAAN
¾INPUT ¾PROCESS ¾OUTPUT ¾BENEFIT/IMPACT ¾OUTCOME/RESULT
T U J U A N N A S I O N A L
PENYELESAIAN MASALAH/ PERSOALAN MASYARAKAT
PRINSIP -PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG PRINSIP-PRINSIP TATA KE KEPEMERINTAHAN YANG BAIK BAIK DAN DAN IMPLEMENTASI NYA DI IMPLEMENTASINYA DI KABUPATEN KABUPATEN MURUNG MURUNG RAYA RAYA
No.
PRINSIP
IMPLEMENTASI
01
PARTISIPASI
Mendorong Warga untuk Mempergunakan Haknya Menyampaikan Pendapat Dalam Proses Pengambilan Keputusan yang menyangkut Kepentingan Publik, Secara Langsung Maupun Tidak Langsung.
02
PENEGAKAN HUKUM
Mewujudkan Penegakan Hukum yang Adil bagi Semua Pihak tanpa Pengecualian, Menjunjung Tinggi HAM dan Memperhatikan Nilai–Nilai yang Berlaku dalam Masyarakat.
03
TRANSPARAN
Menciptakan Kepercayaan Timbal Balik Antara Pemerintah dan Masyarakat Melalui Penyediaan Informasi serta Menjamin Kemudahan di dalam Memperoleh Informasi yang Akurat dan Memadai.
04
KESETARAAN
Memberi Peluang yang Sama Bagi Semua Anggota Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraannya.
05
CEPAT TANGGAP
Meningkatkan Kepekaan dan Pemahaman Para Penyelenggara Pemerintah Terhadap Aspirasi Masyarakat, Tanpa Kecuali.
No.
PRINSIP
IMPLEMENTASI
06
WAWASAN KEDEPAN
Membangun Daerah Berdasarkan Visi dan Strategi yang Jelas, dan Mengikut-sertakan Warga dalam Seluruh Proses Pembangunan, Sehingga Warga Merasa Memiliki dan Ikut Bertanggung Jawab Atas Kemajuan Daerahnya.
07
AKUNTABILITAS
Meningkatkan Akuntabilitas Para Pengambil Keputusan dalam Segala Bidang yang Menyangkut Kepentingan Masyarakat Luas.
08
PENGAWASAN
Meningkatkan Upaya Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Mengusahakan Keterlibatan Swasta dan Masyarakat Luas.
09
EFESIENSI DAN EFEKTIVITAS
Menjamin Terselenggaranya Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan Menggunakan Sumberdaya yang Tersedia Secara Optimal dan Bertanggung Jawab.
10
PROFESIONALISME
Meningkatkan Kemampuan dan Moral Penyelenggara Pemerintahan, sehingga dapat Memberi Pelayanan yang Mudah, Cepat, Tepat dengan Biaya Terjangkau.
PROGRAM AKSI TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK I.
PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH : - Pemberian Tunjangan Daerah bagi PNS yang diberlakukan pada Tahun Anggaran 2007 - Telah ditandatangani Kesepakatan Kinerja oleh Kepala SKPD dengan Bupati Murung Raya No.03/KINERJA-SKPD/2006 Tanggal 2 Mei 2006. - Sosialisasi Keppres No.80 tahun 2003 ttg Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & RAN–PK Tahun 2004 – 2009 tgl 1 s/d 2 -11-2006. - Sosialisasi Penerangan Hukum ttg Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN) tgl 23 Agustus 2006 “ Meningkatkan Wawasan & Pengetahuan PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya - Bulan Disiplin dilaksanakan tgl. 1 s/d 30 November 2006 (satu Bulan)/ Keputusan Bupati Mura No. 265 tahun 2006 tgl. 9 Oktober 2006 ttg Pembentukan Tim Gabungan Pelaksanaan Bulan Disiplin PNS di Kabupaten Murung Raya - Peningkatan Disiplin/penertiban Pegawai melalui Mesin Absensi - MoU antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas Palangka Raya Nomor : 274 Tahun 2005 / Nomor : 2326/J24/LL/2005
II.
PENERAPAN PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA : - MoU antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan BPKP Kalimantan Selatan tanggal 14 Juli 2004 No. 04 Tahun 2004/ No.MoU.2113/PW.16/3/2004 - MoU antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan Universitas Pajajaran Bandung dalam rangka Pelatihan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.
III.
PENINGKATAN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK (Kep. MenPAN No.63/M.PAN/7/2003 tgl 10 Juli 2003 - Penyederhanaan Birokrasi dan Pengaturan Pelayanan Publik (Perijinan yang cepat/ transparan/ non diskriminatif dengan biaya murah); - Pelayanan satu pintu di RSUD Puruk Cahu - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
IV.
PELAKSANAAN PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
V.
PENGEMBANGAN & PELAKSANAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNIS APARATUR
VI.
PENINGKATAN KESADARAN ANTI KORUPSI DI JAJARAN PEMDA DAN MASYARAKAT
VII.
PENGEMBANGAN MEKANISME & PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT, DAN PENINGKATAN KAPASITAS MAUPUN KUALITAS KINERJA AUDITOR
SEBELAS PRIORITAS UTAMA PELAYANAN PUBLIK 1. Layanan Administrasi
Kependudukan
KTP; Akte Kelahiran; Catatan Sipil; Akte Kematian; Akte Nikah/Cerai; Kartu Keluarga
2. Layanan Kepolisian
STNK dan BPKB; Surat Ijin Mengemudi (SIM); Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat
3. Layanan Perindustrian,
SIUP, SITU Tanda Daftar Perusa-haan; Metrologi/Tera;Pengujian Hasil Industri; Kredit Usaha
Perdagangan & Koperasi 4. Layanan Cukai dan Pajak
Bea Masuk; Cukai; NPWP; Pelayanan Pembayaran Pajak
5. Layanan Kesehatan
Rumah Sakit; Puskesmas; Posyandu
6. Layanan Imigrasi
Pengurusan Paspor; Pengurusan Keimigrasian lainnya
7. Layanan Perhubungan
Ijin Usaha Angkutan Darat/Laut/ Udara; Pelayanan Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal Bis; Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor
8. Layanan Ketenagakerjaan
Kartu Kuning (Pencari Kerja); Informasi Kesempatan Kerja; Penempatan Tenaga Kerja; Pelayanan TKI di Bandara dan Pelabuhan Laut
9. Layanan Pertanahan dan
Pengurusan Sertifikat Tanah; Pengurusan Pengalihan atas Tanah; IMB; Ijin Lokasi Industri/Perdagangan; HO; AMDAL
Permukiman 10. Layanan Pendidikan
Pendidikan Dasar; Pendidikan Menengah; Pendidikan lainnya
11. Layanan Penanaman Modal
Ijin PMA; Ijin PMDN; Informasi Potensi Investasi
STANDARISASI
PELAYANAN PUBLIK: •Jasa •Perijinan
•persyaratan-persyaratan •target waktu penyelesaian •tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat
TRANSPARANSI •Dinyatakan secara terbuka
TIDAK ADA PUNGUTAN LIAR
SKEMA PROSES IMB SESUAI PERDA NO.23 TAHUN 2003 & KEPUTUSAN BUPATI NO.188.45/55/04 PERMOHONAN IMB WAKTU 1 HARI
PERSYARATAN 1. 2. 3. 4.
FOTOCOPY SERTIFIKAT TANAH 3 LBR FOTOCOPY TANDA LUNAS PBB 3 LBR PAS PHOTO 3X4 LBR FOTOCOPY KTP PEMOHON 3 LBR
5. 6. 7. 8.
DENAH BANGUNAN & TAMPAK BANGUNAN PERSETUJUAN PERSAMBITAN STOPMAP 3 LBR MATERAI Rp.6000,- 2 LBR
SURVEY LAPANGAN WAKTU 1 HARI 1. MENGUKUR GARIS SEMPADAN BANGUNAN 2. LUAS BANGUNAN 3. TINGKAT BANGUNAN
4. FUNGSI/GUNA BANGUNAN • KETAHANAN KONSTRUKSI BANGUNAN • LETAK BANGUNAN THDP JALAN
PROSES PENGOLAHAN DATA
REKOMENDASI LURAH/KADES
REKOMENDASI CAMAT
WAKTU 1 HARI
PENGAJUAN PERMOHONAN KEPADA KABID CIPTA KARYA
WAKTU 1 HARI
NOTA PERTIMBANGAN KEPADA KEPALA DINAS
WAKTU 1 HARI
PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN IMB OLEH KADIS
WAKTU 1 HARI
RINCIAN BIAYA IMB TARIF BIAYA ADMINISTRASI ; • Biaya Pengecekan & Pengukuran Lokasi Rp.10.000,00 X tingkat bangunan • Biaya Pengawasan Rp. 10.000,00 tingkat bangunan • Biaya Formulir Rp.40.000,00 TARIF BIAYA RETRIBUSI Rp. 25.000,0 x NILAI KOEFISIEN ; • Nilai Koefisien Luas Bangunan • Nilai Koefisien Tingkat Bangunan • Nilai Koefisien Guna Bangunan • Nilai Koefisien Ketahanan Konstruksi • Nilai Koefisien Letak Bangunan terhadap jalan
• TARIF BIAYA BALIK NAMA Biaya Retribusi = 20% X Retribusi IMB + Biaya Administrasi
TARIF DENDA ATAS IMB ; • Bangunan rumah tempat tinggal permanen luas lebih besar dari 250 m2 dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00 • Tempat usaha ( Ktr, perdagangan & Jasa, Pendidikan,Industri) dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000,00 • Bangunan Sosial dkenakan biaya sebesar Rp. 50.000,-
SKEMA PERIJINAN KP EKSPLORASI / KP PU KABUPATEN MURUNG RAYA PEMOHON
WAKTU PROSES
.a BUPATI MURUNG RAYA
DISTAMBEN MURA
.b
DISPOSISI
.c PENCADANGAN WILAYAH
SKIP
1 HARI 1 HARI
SIG DISTAMBEN MURA
hari
7 S/D 30 HARI
PERSETUJUAN PRINSIP
PS 7 S/D 90 HARI
PENGUMUMAN SETEMPAT TIM PENILAI /PENELITI KP EKSPLORASI/ KP PENYELIDIKAN UMUM
7 HARI
PROSES PERIJINAN KP EKSPLORASI/PU (MINIMAL 3 - 6 BULAN)
1 2
3 4 5
SYARAT PERIJINAN KP EKSPLORASI Mengajukan Surat Permohonan Mengajukan Peta Wilayah beserta koordinatnya Akta Pendirian Perusahaan Laporan Keuangan yang telah diaudit Penyetoran jaminan kesungguhan
BIAYA PERIJINAN 1. Biaya pencadangan wilayah Rp. 10.000.000,2. Biaya SIG dan Pencetakan Peta Rp. 1.650.000,-
ALUR PENANGANAN PASIEN RAWAT INAP DI RSUD PURUK CAHU PASIEN
UGD RAWAT INAP PERSIAPAN TEMPAT TIDUR
KAMAR
KAMAR KELAS III
KELAS II
UNTUK GAKIN
ADMINISTRASI
PULANG
PENANGANAN PASIEN EMERGENCY DI RSUD PURUK CAHU PESERTA
PUSKESMAS
RUMAH SAKIT
SAAT DI PUSKESMAS 1. MEMBAWA SURAT RUJUKAN 2. MEMBAWA RUJUKAN TAPI HANYA UNTUK KASUS EMERGENCY
APOTEK
SAAT DI RUMAH SAKIT 1. MENDAFTAR DI BAGIAN KARTU Tidak perlu ke kantor ASKES /bisa langsung dilayani di RS Kalau tredaftar di Puskesmas harus menggunakan Surat Rujukan dari Puskesmas ( bisa untuk perawatan lanjuta ) 2. Ke kantor ASKES untuk mengurus Surat Jaminan Pelayanan (SJP)
LAPISAN PENGAWASAN DI KAB. MURUNG RAYA
SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
