Pedoman Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan
Good Governance is Commitment and Integrity
Definisi Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) BPJS Ketenagakerjaan
Sistem
Proses
Struktur
Mewujudkan: q Nilai Tambah bagi, q Para Pemangku Kepentingan
Peraturan perundangundangan
Kode Etik
Organ BPJS Ketenagakerjaan
Meningkatkan: q Keberhasilan Usaha q Akuntabilitas
Kenapa diperlukan Good Governance di BPJS Ketenagakerjaan? No
Keterangan
Penjelasan
1
Perkembangan Bisnis
Lingkungan Lingkungan dan landscape ekonomi yang berbeda dengan terbitnya UU No 24 Tahun 2011, baik dari bentuk Badan Hukum, pertanggungjawaban, struktur organisasi, cakupan kepesertaan dan layanan serta pengelolaan program.
2
Krisis Ekonomi yang terjadi di Menjadi pelajaran berharga untuk para Indonesia tahun 1997 - 1998 pelaku bisnis/ekonomi akan pentingnya penerapan Tata Kelola Yang Baik (Good Governance)
3
Sustainability
Untuk mengarahkan BPJS TK dalam mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan
Perbedaan PT. Jamsostek (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan NO
PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
BPJS KETENAGAKERJAAN
1
PT yang dibentuk berdasarkan Akte Notaris
Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan UU
2
Bertanggungjawab ke Pemegang Saham (Menteri Negara BUMN)
Bertanggungjawab kepada Presiden
3
RUPS
-
4
Dewan Komisaris
Dewan Pengawas
5
Iuran : Peserta dan Pemberi Kerja
Iuran : Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
6
Pemeriksa: q KAP q BPK
-
Laporan ke Presiden tembusan DJSN Pemeriksa/Pengawas : q Sesuai UU BPJS, pemeriksaan oleh KAP q Sebagai lembaga negara, pemeriksaan oleh BPK q Atas produk Keuangan Non Perbankan, pengawasan dilakukan oleh OJK
Prinsip-Prinsip Good Governance T
A
R
I
F
Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang material dan relevan. Acrosfungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Kejelasan Accountability s dari Organ BPJS Ketenagakerjaan. histor Kesesuaian Responsibility y are pengelolaan BPJS TK terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. listed belo Pengelolaan yang profesional39% yang bebas dari benturan Independency 75% 38% 65% 57% w kepentingan atau tekanan dan pengaruh pihak lain. and dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Keadilan Fairness illustr kepentingan pemangku ated on this web Site.
Transparency
Tujuan Penerapan Good Governance BPJS Ketenagakerjaan
Tujuan Penerapan GG
Meningkatkan kinerja dan nilai BPJS TK
Prinsip GG: TARIF
Keputusan dan tindakan
Nilai Moral dan Etika
Kepatuhan
Peraturan Perundang-undangan
Tanggung Jawab
Pemangku Kepentingan
Kontribusi BPJS TK
Perekonomian Nasional
Apa sajakah yang harus Good Governance?
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PERTANGGUNGJAWABAN (PELAPORAN)
PENGAWASAN
Pelaksanaan Prinsip Good Governance BPJS Ketenagakerjaan Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi
Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik paling kurang diwujudkan dalam: a.
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas;
b.
kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan Divisi yang menjalankan fungsi pengendalian;
c.
kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan Divisi yang menjalankan;
d.
penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
e.
pengadaan barang dan jasa;
f.
rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
g.
transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan
h.
penerapan pengelolaan dana secara hati-hati.
Struktur Good Corporate Governance PT. Jamsostek (Persero) Tahun 2013 RUPS Dewan Komisaris
Sekretaris Dewan Komisaris Komite Audit
Direksi
Biro Sekretariat Perusahaan Biro Pengawasan Intern Komite Investasi dan Mgt Risiko Komite Integritas dan Antisuap
Sistem Manajemen Risiko SistemTeknologi Informasi Sistem Pengendalian Intern
Struktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 PRESIDEN • Otoritas Jasa Keuangan • Badan Pemeriksa Keuangan • Kantor Akuntan Publik
Dewan Jaminan Sosial Nasional
Organ BPJS TK Dewan Pengawas
· Sekretaris Dewas · Komite Audit dan Aktuaria · Komite Pemantau Manajemen Risiko · Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja
Direksi
· Divisi Sekretaris Badan · Satuan Pengawas Internal · Divisi Manajemen Risiko · Divisi Kepatuhan dan Hukum · Komite Manajemen Risiko · Komite Investasi
· Sistem Manajemen Risiko · Sistem Teknologi Informasi · Sistem Pengendalian Intern · Pengawasan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja
Infrastruktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan NO
INFRASTRUKTUR
PERATURAN /KEPUTUSAN
1
Peraturan Direksi
PERDIR/01/042014
2
Peraturan Dewan Pengawas
3
Standar Waktu Tingkat Kesegeraan Pengambilan Keputusan Direksi
KEP/190/062014
4
Pedoman Tata Kelola Yang Baik
KEP/232/072014
5
Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan
KEP/233/072014
6
Pedoman Kepatuhan LHKPN
KEP/211/072014
7
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
KEP/237/082014
8
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
KEP/216/072014
9
Pedoman Benturan Kepentingan
KEP/228/072014
10
Pedoman Pengendalian Informasi
KEP/234/072014
11
Pedoman Sistem Pengendalian Intern
KEP/213/072014
12
Piagam Satuan Pengawas Internal
KEP/214/072014
PER/01/DEWAS/052014
Tagline Good Governance BPJS Ketenagakerjaan Sebagai bagian dari kampanye atas penerapan GG dan untuk meningkatkan kesadaran akan penerapan GG maka digunakan tagline: Good Governance is Commitment and Integrity.
Internal Governance Award
Sebagai wujud nyata dari komitmen dan untuk internalisasi penerapan Good Governance di seluruh Unit Kerja, maka setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan Internal Governance Award dengan melibatkan seluruh karyawan, seluruh unit kerja, dan mitra kerja BPJS Ketenagakerjaan.
