Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Good Governance is Commitment and Integrity
BAHASAN
Definisi Korupsi, Suap dan Gratifikasi Contoh Gratifikasi
Hubungan Gratifikasi dengan Korupsi
Pengendalian Gratifikasi
Mekanisme Pelaporan
Tujuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi NO
TUJUAN
1
Meningkatkan pemahaman insan BPJS Ketenagakerjaan mengenai Gratifikasi
2
Meningkatkan kesadaran pelaporan penerimaan Gratifikasi
3
Mematuhi peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang berlaku
4
Mengurangi kendala psikologis insan BPJS Ketenagakerjaan terkait pelaporan Gratifikasi
5
Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik Gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan
Definisi Korupsi Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. KORUPSI
Setiap Orang yang melawan Hukum
Memperkaya Diri Sendiri Orang Lain Korporasi
Merugikan Keuangan Negara Perekonomian Negara
Definisi Suap SUAP
Setiap Orang
Memberi atau Menjanjikan sesuatu
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera
dengan maksud Berbuat atau Tdk Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya
Bertentangan dgn Kewajibannya
Memberi sesuatu kpd Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
Krn Berhubungan dg sesuatu Yang bertentangan dgn Kewajibannya Dilakukan/Tidak dlm Jabatannya
Definisi Gratifikasi
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. GRATIFIKASI
Uang
Barang
Rabat (Discount)
Komisi
Pinjaman Tanpa Bunga
Tiket Perjalanan
Fasilitas Penginapan
Perjln Wisata
Pengobatan cuma-cuma
Fasilitas Lainnya
Gratifikasi GRATIFIKASI
Uang
Barang
Rabat (Discount)
Komisi
Pinjaman Tanpa Bunga
Tiket Perjalanan
Fasilitas Penginapan
Perjln Wisata
Pengobatan cuma-cuma
Fasilitas Lainnya
Hadiah/Parsel
Biaya Ongkos Naik Haji unt agama Islam Atau Biaya Perjln ibadah untuk agama lain
Hadiah Ultah/ Acara pribadi
Kapan Gratifikasi menjadi Tindak Pidana Korupsi? Rumusan Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut: ......”
Kapan Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap?
Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi menyampaikan laporan kepada KPK, selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi.
Hubungan Gratifikasi dan Korupsi Gratifikasi
Konflik Kepentingan
Korupsi
Adanya kewajiban timbal balik
Independensi
Obyektivitas dan Penilaian Profesional
Mengaburkan Korupsi
Pelaporan Gratifikasi Langsung ke KPK Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara: 30 hari sejak diterima
Gratifikasi
KPK
Tertulis, mengisi Formulir dg melampirkan Dokumen
1. 2. 3. 4. 5.
Formulir, sekurang-kurangnya memuat: Nama dan alamat penerima dan pemberi gratifikasi Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Tempat dan waktu penerima gratifikasi. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan Nilai gratifikasi yang diterima
Tembusan Div. Kepatuhan dan Hukum
Mekanisme Pengendalian Gratifikasi 30 hari sejak diterima
Gratifikasi
KPK 21 hari sejak diterima ybs
14 hari sejak diterima Uang/Barang
Div. Kepatuhan dan Hukum Tembusan: Atasan Langsung
Cepat Kadaluarsa
Lembaga Sosial Pihak yang membutuhkan
Terima Kasih
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
