Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Pengawas. Good Governance is Commitment and Integrity

Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Pengawas

Good Governance is Commitment and Integrity

Struktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2014 PRESIDEN • Otoritas Jasa Keuangan • Badan Pemeriksa Keuangan • Kantor Akuntan Publik

Dewan Jaminan Sosial Nasional

Organ BPJS TK Direksi

Dewan Pengawas

 Sekretaris Dewas  Komite Audit dan Aktuaria  Komite Pemantau Manajemen Risiko  Komite Pengawas Kebijakan Pengelolaan dan Kinerja

 Divisi Sekretaris Badan  Satuan Pengawas Internal  Divisi Manajemen Risiko  Divisi Kepatuhan dan Hukum  Komite Manajemen Risiko  Komite Investasi

 Sistem Manajemen Risiko  Sistem Teknologi Informasi  Sistem Pengendalian Intern  Pengawasan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja

Hubungan Organ BPJS TK PRESIDEN Fungsi Pengawasan

DEWAN PENGAWAS

Fungsi Pengurusan

Formal Kelembagaan

DIREKSI

- Dewan Pengawas menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola BPJS TK. - Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan BPJS TK. - Dewan Pengawas berhak memperoleh data dan informasi tentang pengelolaan BPJS TK scr akurat, lengkap dan tepat waktu untuk ditelaah. - Direksi bertanggungjawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian data dan informasi BPJS TK kepada Dewan Pengawas

Fungsi dan Tugas Dewan Pengawas NO

KETERANGAN

1

Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan.

2

Dalam menjalankan fungsi tersebut Dewan Pengawas bertugas untuk: a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dan kinerja Direksi; b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan pengembangan Dana Jaminan Sosial oleh Direksi; c. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan; d. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS Ketenagakerjaan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN.

Wewenang Dewan Pengawas KETERANGAN Dewan Pengawas berwenang untuk: a. b. c. d. e. f. g.

h. i. j. k.

Menetapkan rencana strategis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS Ketenagakerjaan; Menetapkan Auditor Eksternal; Melakukan review perhitungan dan valuasi cadangan teknis atau atas sebagian dari cadangan teknis secara berkala; Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi; Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan; Melakukan penelahaan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan; Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi; Memberikan persetujuan atas penunjukan Aktuaris Independen yang dilakukan oleh Direksi; Meminta kepada Direksi melalui aktuaris untuk mengkaji ulang kecukupan cadangan teknis atau sebagian dari cadangan yang dianggap tidak wajar; Menetapkan Piagam Komite-Komite.

Fungsi dan Tugas Direksi NO

KETERANGAN

1

Fungsi Direksi yaitu melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin peserta mendapatkan manfaat sesuai haknya;

2

Tugas Direksi: a. Melakukan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi; b. Mewakili BPJS Ketenagakerjaan di dalam dan luar pengadilan; c. Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya.

Wewenang Direksi KETERANGAN

Direksi berwenang untuk: a. Menetapkan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan; b. Mengikat BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak lain serta manjalankan tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; d. Menetapkan kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan; e. Menetapkan struktur organisasi; f. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian; g. Mengusulkan kepada Presiden penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi; h. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dengan menyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;