Kantor Pusat Perum LPPNPI Gedmg AirNav Indonesia
[.
h. H. Jumda
Tangerang 15121 Barttm - Indonesia Telp: 021-5591 5000 Fax: 021-55915100
hirNav Indonesia
www.airnavindonesia. co.id
d
PER.{TTIRA}I DTft.EKSI PERUM LEIITBAGA PENIYELEIiGGARA A N,\_" A \iI GA S I P E N E tl EA ]i G A N tl'l D ON E S f A P E LA 1'A r-r-.
NoMoR: PER-oqo/\PPlufl / ti-t / 2ot\r TENTANG KEWAJIBT\N &IE[-APOR.X.I4'N HAR A KEKA}'AAN BAGI DIRIKS1, DEWAN PENCAIVAS, DAN PEJABAT ST'RUK"TUR:{[, DI LTNGKUTiCAN PEfTUM LEMBAGA P[IN1'ELENGGAEd TELAY,A.NAFI NAVICASI PENEREANGAN trNtr)Or"ISlA NI
REKS
I
PE
RUM L E}I BAGA PENIYEI,EI\ G GAIL{ PELAYANA N NAVI CASI p Ell-EE SA N GAN IliiDOfiESIA, bahwa untuk menciptakan penyelenggaraan negata yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka penyelenggara negara berkervajiban untuk rnelaporkan harta kekayaarurya sebelun! selama dan sesudah menjabat; bahwa Dervan Pengawas, Direksi dan Pejabx merupakan Penyelenggara Negara yang menurut Pasd 5 angka 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penl'elenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dirvijiutcan untuk melaporkan dan mengumruntrean kekayaan
Menimbang
L.
sebelum dan sesudah menjabat; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka dinilai
menetapkan Peraturan Direksi tentang Keu'ajiban Melaporkan HartaKekayaan Bagi Dewan Pengawas, Direksi dan pejabat stmktural di Lingkungan Ferurn Lembaga Penyelenggara
perlu
Pel ayanan
Nlenging;rt
:
1.
Navigasi P enerb angan Indonesia;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggxa
Negara yang Bersih dan Bebas datt Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tenta'ng Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Nomor 137 Tahun 2AA2. Tarir:ft:ahan Lembaran Negara RI No' Jr 50\ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2043 tefiang Badan usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor a297);
5.
undang-unrlang Nomor I Tahr-rn 2i)09 tentatlg Penerbangan 2009 Nomor 1" llembaran Negara Republik Inclonesia Tahr'tn Nomor'1956]. lndonesia iambahan Lembara, Negara Republik 'Iahun 11)1)9 tentang Tala Cara Perahrran Pemer"intai'i Nomor {,5 pemeriksaan Keka., aan Penr.elenggara Negara (Lembaran 1\egara 'rambalr:ur Lembaratr N-omor 126^
Repubiik trndonesia Taitur tr999 F,iegara Republik Indonesia Nomor i8'i3)6. Periti,ran Pemerinlair Republik trndonesra Nomor 77 Tahun 2012 lentang Perunt Lembaga Penl eienggara Pelal,anan Nai isasi peneriapgap Inclonesia (Lemiraran hl-egara Republik lndonesta Tahun 2ill 2 Nomor 17{r). I'romor: 7. Keputusan i\4enteri Badan Usaha Milik Negara sI*1"+iMBU/,2t)13 tanggal 16 Januari 2013 tenlang Pengangkatan Drreksr Perum Lenrbagl Penr eleneglra Pellr ltialt \a, iSltsr PerrerhattgLin I ttdonestl. Keputusan h,I*nteri Raclan Llsaha l!{ilik Negara hiomor,
tanggal 16 Januarl 2() l3 dan SIG l5//h'1BUi20 t 3 SK-209ituf BLri2Oii tariggai l0 Aprit 2013 tentang Pengangkatarr Arggota P
enr:elen ggara
Anggota Denalr P etrar
anan N ali gasi
Pengat P
as Perunt
enerbangan lnd
l'embaga
on esia-
ME,ML]TUSIiAN: Menetapkan
PERATT,]RAN DIR,EI{S{
LEMBAGA NAVIGASI PENYELENGCARA PELA}'A]!AN KEIVAJIBAI{ TENTAT{G TNDONESIA PE}iER.BANGAN N{ELAPORKAN HAR"TA KEKAYAAN BAGI DIREKSI, DEWAI{ PENiGAWAS, DAN PE.IABA-T' STRTIKTL]R'AL DI I}ERUM
LINGKUNGAT{PERUN{I-EI\,ItsAGAPENYIiLENGGARA PE LAYAI{A]\ N AVIGASI PENER BANGAI{ I N ['O T{ES TA. BAB I KETENTUAN TII4UM Pasal
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1.
1
:
Direksi adalah organ Perum yang bertanggung jalvab atas Pengulusan Perum unhlk kepentingan dan tujuan Perum serta mewakili Perum bark di dalam maupun di luar pengadilan.
2.
Dewan Pengawas adalah lrgafi Perum yang bettugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan Perum.
3
benda tidak bergerak Harta Keka'aan aclalah h:l1a benda baik berupa bencla bergeraL. atati trauplln hak-hali lainnva r'ang dimihki oleh Penl'elelggara Negara sebelum,selanla setelah i ang bersangkLltan memangku "iabatannva'
BAB II LAPORAN HARTA IiEtiAYAAN PflJABAT Pasal2
(1) Pejabat Perum LPPNPI yang berkewajiban melaporkan harta kekayaannya sebelum memangku dan setelah mengakhiri masa Jabatan adalah a. Dewan Pengawas;
b. Direksi; c. Kepala Satuan Pengawasan Internal d. Sekretaris Perusahaan; e. Kepala Biro Pengadaan;
f. g h.
"
(SPD;
Para Senior Manager; Para General Manager; Fara Distrik Manager.
sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
(Z) Laporan harta kekayaan
Pasal3
(1) Formulir
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j k.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 zyat {2) sekurang-kurafigllya memuat:
Nama; Tempat dan tanggal lahir, AgamaJabatanatau pekerjaan sebelum memangku j abatan; Jabatanatau pekerjaan yang akan dipangku atau akan ditinggalkan;
Alamat rumah; Nama isffi atau suamj: Pekerjaan istri atau suami,
Nama dan jurnlah anak yang menjadi tanggungan; Besamya penghasilan tiap bulan; dan Nilai dan jumlah seluruhhartakekayaan yang dimiliki'
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan
(2) Formulir
Pasal .{
(l)
(lima). dan Formulir sebagairyrana climaksud dalam Pasal 3 dibuat dalam rangliap 5 as
ltnr.a disampaikan kep ada Komisi
P
emberantas an Ko rup si
sebagaimana dir-naksud clalam avat (1) dilampirkan salinan atau 1b1o kopi surat atau bukti kepemilikan harla kekavaan vang dimriiki'
(2) paila formulir
Pasal
5
(l)
Formulir sebagaimana climaksucl dalam Pasal 4 avat (l) tembusannra disampaikan kepada Koordinator LHKPN di lingkungan Perum LPPNTPI'
(2)
penl.elenggara Negara vang bersangkutan u'a.1ib menvimpan fonnulir sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 'l a:'at (1)'
(3) Formulir
I
beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(sa1u) lembar tembusan
'{
tnerupakan dokumen
resmi negara.
Pasal 6
f)okunien sebagaimana climaksud dalam pasai 5 al'at (3) digunakan sebagai salah salu alat bukti dalam penr.iclikan oleh instansi 1'ang benvenang, apabila dr kemudian hari diduga atau patut diduga penl'elenggara Negara tersebut telah melakukan perbuatan korupsi. kolusi- dan nepotisme. Pasal
7
(1) Koordinator Laporan Harta Kekar,aan Penvelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan perum LppNpI sebagaimana dimal,sucl dalam Pasal -5 avat (1) adalah l)rrektur Personalia dan L]mum. (2J
Direhur Persona[a dan Umum n-renunjuk Peiabat
I
(satu) Ievel dibanahnta untuk
membantu pelahsanaan tugas I'oordinator laporan harta kel,.a1'aan sebagaimana dimaksud pada arat (l).
(3) Tugas Koorclinalor Laporan l:iarta Kekal'aan Pent,elenggara Negara (I.I{KPN) adalah sebagaimana tercantum dalarn Lamprran Keputusm ini
(4) Lampiran Kepulusan seLragaimana dirnaksud pada avat (2) merupalian lragian )'ang tidak terpisahkan dari Peraturan rni
4
BAB III KETENI-UAN PER-ALIHAN Pasal 8
para peiabat l allg dimaksud pada pasal 2 a}'at (i ) )'ang belum melaporkan dan hafla keka)'aan mengumuml,;an harla kekal'aan- ri'aiib melaporkan dan rnengumumkan selambat-larnbatnS'a 3 (trga) fuulan setelah dtberlakukannl'a Peraturan ini
BAB IV I(ETENTUAN PENUT'LIP Pasal 9 Peraturan ini mular berlaliu sejak tanggal ditetapkan'
di . Tangerang Pada Tanggal : oB lni eot-{
Ditelapkan
SALINAN Peraturan rni disamparkan kepadaYth.
l. Ketua De*-rut Petrgau-as. 2 Direksr. 3. Sekretaris Perusahaan. 4. Kepala Satuan Fengaxasan Intern: ,5. Kepaia Biro
(;. 7. 8.
Pengadaan,
Para Senior ManagerFara General Manager, dan Para Distrik Manager.
.
Lampira;n
;;;";-
P
er
atwan Direksi
fanggai
P
erum LPPNPI
:e€R.cllo/ooi'Pewr/8 /zow o3 t.rri eoFr
TUGAS I{OORDINATOR LHKP},I
RINCIA}{ TTICAS
g*ri
a. b.
o;droii
rlengan KPK daiarn hal sebtgai benltr"rt:
Negara Penyampaian dan pendistribusian Formulir LHKPN, Tambahan Berita (TBN) Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN Yang bersangkutan. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam penyamparan dan pengumuman LHKPN.
c.
tata Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingafl teknis mengenai
cxa
pengisi an formulrr [,HI(PN.
Metak"kan ,erifikasi teriiadap data yang disampaikan oieh KPK mengenal kePatuhan S/ajib LHKIN di lingkungan Perum LPPNPI dan menyampaikan hasil verifikasi lersebul kepada KPK
i-llti"
KPK *-*ng*nai u*tiap acianl'a perubai"ran strlll'1ur organisasi serta pembentukan jabatan struktural baru di lingkungan Perum LPPNPI. m LPPNPI urtuk mematukri kewajiban
lf.nia"rlrrri.a',
..tJt"
penyamparan dan pengumuman
I-HI!IN.
rnengenai Berkoordinasi dengan koordinalo n LFIKPI! pacla ltemetrterian N egara IIUN.{N pengelolaan LHI$T\ cian kepatuhan Watib LFIKPN rlalam menvaurpaikan LHKPN kepada KPK.
6
