BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Kepemerintahan yang baik (good governance) berarti kepemerintahan yang berorientasi pada tujuan nasional serta menuntut pemerintah memiliki kompetensi sehingga struktur ekonomi dan mekanisme politik dapat berfungsi efektif dan efisien (Murwanto, et al., 2005). Pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) harus didukung dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Kedua hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat dengan didukung masyarakat dan sektor swasta (Murwanto, et al., 2005). Para pengambil kebijakan dan jajaran manajemen di sektor pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus memiliki cara untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran organisasi, baik yang tercantum dalam perencanaan strategis maupun perencanaan operasional. Faktor kunci untuk
mencapai
keberhasilan
dan
meminimalkan
permasalahan-
permasalahan operasional adalah dengan menyelenggarakan suatu sistem pengendalian manajemen, atau yang disebut juga dengan sistem pengendalian internal (Murwanto, et al., 2005). Pengertian pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013) adalah:
1
Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance. Apabila merujuk ke dalam definisi di sektor pemerintahan, maka definisi sistem pengendalian internal menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah: Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perkembangan sosial maupun politik di Indonesia menuntut organisasi pemerintahan menyelenggarakan suatu sistem pengendalian internal yang efektif. Apabila dilihat dari sisi hukum, hal ini berkaitan dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan diselenggarakan
secara
menyeluruh
untuk
meningkatkan
kinerja,
transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pengendalian internal memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk menegakkan disiplin nasional dalam rangka pencapaian tujuan negara dengan baik, efektif, dan efisien. Selain itu, pengendalian internal berperan dalam menjaga asset/harta dan mencegah serta mendeteksi kesalahan dan
2
kecurangan. pemerintah
Pengendalian dalam
internal
mencapai
membantu
hasil-hasil
yang
manajemen
instansi
diinginkan
melalui
pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik yang efektif (Murwanto, et al., 2005). Instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT dan PM) Kota Salatiga. Berdasarkan analisis awal melalui wawancara dengan pegawai badan terkait, diperoleh informasi bahwa permasalahan aktual yang ada dalam badan tersebut adalah kurang cepatnya pelayanan perizinan terpadu, kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kurang optimalnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelayanan perizinan, dan kurangnya pemahaman pegawai terhadap Sistem Pengendalian Manajemen. Permasalahan yang pertama adalah kurang cepatnya pelayanan perizinan terpadu. Hal ini berhubungan dengan kurang optimalnya kualitas sumber daya manusia dalam bidang manajemen perizinan dikarenakan tenaga teknis yang berkompeten dan bersertifikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu tidak boleh diminta untuk Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BPPT dan PM. Permasalahan kedua adalah kurangnya transparansi dalam penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini berhubungan dengan masih adanya petugas tim survey gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu perijinan yang meminta grativikasi atau biaya lain-lain di luar ketentuan Peraturan Daerah
3
(Perda). Permasalahan ketiga adalah kurang optimalnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam pelayanan perizinan. Pengurusan perizinan belum sepenuhnya dikelola oleh BPPT dan PM, masih ada SKPD pengampu yang belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan ijin ke Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini membuat pemohon ijin harus meminta rekomendasi ke SKPD pengampu ijin terlebih dahulu sebelum mengurus ke BPPT dan PM. Perijinan yang seperti demikian membuat korrdinasi antara BPPT dan PM dengan dinas/instansi terkait menjadi kurang optimal, karena beberapa SKPD masih menarik biaya rekomendasi di luar ketentuan Perda retribusi. Permasalahan keempat adalah kurangnya pemahaman pegawai terhadap Sistem Pengendalian Manajemen. Pegawai/petugas front office masih mengesampingkan ketentuan-ketentuan Standar Prosedur Pelayanan (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam memberikan layanan. Hal-hal tersebut memberikan gambaran bahwa pengendalian internal memang
diperlukan
dan
harus
dijalankan
dengan
efektif
untuk
meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang dapat merugikan ataupun menghambat perkembangan sektor publik maupun sektor swasta. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keefektifan pelaksanaan pengendalian internal di dalam pemerintahan dengan judul penelitian “Evaluasi Keefektifan Sistem Pengendalian Internal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga”.
4
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut: 1. Apakah desain sistem pengendalian internal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga sudah memadai? 2. Apakah fungsi sistem pengendalian internal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga telah efektif?
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai desain sistem pengendalian internal yang memadai pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga. 2. Menilai, menganalisis serta memberikan rekomendasi yang diperlukan terhadap keefektifan fungsi sistem pengendalian internal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga.
5
1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Manfaat Bagi Akademisi Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur tentang sistem pengendalian internal, khususnya topik efektivitas pengendalian internal dalam pemerintahan. 2. Manfaat Bagi Objek Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga dalam menganalisis keefektifan sistem pengendalian internal. Hasil penelitian dapat membantu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Salatiga dalam menentukan
langkah
perbaikan
agar
sistem
pengendalian
internalnya menjadi semakin baik.
1.5
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian ini. 6
BAB 2 LANDASAN
TEORI
DAN
TINJAUAN
PENELITIAN
TERDAHULU Bab ini memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjadi acuan dasar dalam melakukan analisa dan pembahasan permasalahan kasus. Selain itu, bab ini memuat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. BAB 3 LATAR BELAKANG KONTEKSTUAL OBJEK PENELITIAN Bab ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian untuk mendapatkan pemahaman mengenai objek penelitian. BAB 4 RANCANGAN PENELITIAN Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan seperti jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. BAB 5 PEMAPARAN TEMUAN DAN INVESTIGASI KASUS Bab ini memuat tentang uraian hasil pengumpulan data observasi yang dilakukan sesuai rancangan penelitian dan memberikan faktafakta yang dapat menjawab tujuan penelitian. BAB 6 ANALISIS DAN DISKUSI HASIL INVESTIGASI Bab ini berisi pembahasan analisis yang dilakukan mengenai hasil investigasi kasus dan menjawab pertanyaan penelitian.
7
BAB 7 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI Bab ini memuat tentang kesimpulan dari hasil analisa penelitian, keterbatasan selama penelitian dilakukan, dan memberikan saran serta rekomendasi yang tepat sehingga dapat menjadi solusi bagi objek penelitian.
8
