PAPARAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG
EVALUASI PROGRAM TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK Tanggal, 8 Pebruari 2007
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
1
Sesuai UU No. 5/ 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Mas 11 Kecamatan 3 Kelurahan 121 Desa 6 Kedamangan
Luas: 10.804 Km2 Luas 7,04% dari luas Prov. Kal-Teng Terletak pada posisi ± 0° 18”00 LS s/d 01° 40” 30 LS dan ± 113° 01”00 BT s/d 114° ”01”00 BT
Penduduk : 81.933 Jiwa Kepadatan Penduduk 7,58 Jiwa/Km 2
Program Yang Telah Dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance), sebagai berikut :
I.
PENERAPAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 DI KABUPATEN GUNUNG MAS
Gubernur Kalteng menegaskan dengan Surat Edaran Nomor 190/572/ORG tanggal 25 Maret 2006 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota dan semua Kepala SKPD serta Ketua DPRD, Wakil-wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK.
3
Langkah Yang dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Pelaporan LHKPN. 1. Melakukan pendataan para wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan jumlah wajib lapor 70 orang. 2. Mendistribusikan formulir LHKPN kepada wajib lapor sejumlah 70 formulir se Kabupaten Gunung Mas. Penyelenggara Negara yang telah melaporkan LHKPN kepada KPK sebagai berikut : - Bupati, Wakil Bupati
=
2
Orang
- DPRD Kab. Gunung Mas
=
19
Orang
- Eselon II Kab. Gumas
=
23
Orang
- Pengelola Dana
=
21
Orang 4
3. Melakukan Sosialisasi : Telah melakukan sosialisasi LHKPN kepada para wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, bagi yang belum melapor LHKPN sosialisasi tetap akan di lanjutkan. 4. MengumumkanLHKPN Penyelenggaraan Negara yang telah diverifikasi oleh KPK melalui Papan Pengumuman Pokja LHKPN Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
5
II.
TUNJANGAN DAERAH
Latar Belakang Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah tidak terlepas dari Penggajian kepegawaian Aparatur Pemerintah yang merasa penghasilan yang diterima tidak sesuai kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut.
6
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terdapat istilah “meja mata air” dan “meja air mata”. Istilah “meja mata air” muncul berkaitan dengan adanya unit kerja/pegawai/pejabat yang sering terlibat dalam kegiatan proyek-proyek atau panitia, sehingga mendapatkan penghasilan lebih dalam bentuk honor. Padahal yang dikerjakan dalam kegiatan proyek atau panitia tersebut adalah dalam rangka pekerjaan fungsional mereka, sedangkan istilah “meja air mata” muncul karena adanya unit kerja/pegawai/pejabat yang tidak pernah terlibat sama sekali dalam proyek atau panitia sehingga tidak pernah mendapatkan tambahan penghasilan dan hanya menyaksikan rekannya yang mendapatkan penghasilan lebih.
7
Perbedaan penghasilan tersebut mengakibatkan terjadinya saling iri dan curiga antar pegawai sehingga suasana kerja menjadi tidak sehat. Untuk mengatasi masalah tersebut saya selaku Bupati Gunung Mas menghilangkan seluruh jenis honor proyek dan menggantikannya dalam bentuk Tunjangan Daerah yang didistribusikan secara merata keseluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, termasuk Guru dan PTT.
8
Dasar Hukum Pemberian Tunjangan Daerah ini di dasarkan pada Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 346 Tahun 2006 tentang Pemberian Tunjangan Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007. Tujuan diberikannya Tunjangan Daerah di Kabupaten Gunung Mas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sekaligus menghilangkan istilah “meja mata air” dan “meja air mata”
9
Syarat-Syarat Pemberian Tunjangan Daerah adalah tingkat absensi Pegawai dengan rincian sebagai berikut : •
PNS yang tidak hadir / tidak menandatangani daftar hadir sebanyak 1 (satu) kali tanpa keterangan, maka akan dikenakan potongan sebesar 4% (empat persen) dalam sebulan.
•
Pemberian Tunjangan Daerah masih dapat dibayarkan kepada pegawai yang bersangkutan bilamana masih dalam batas maksimum ketidakhadiran / tidak menandatangani absen 10 (sepuluh) kali atau 40% (empat puluh persen) dalam 1 (satu) bulan.
•
Bagi PNS yang tidak hadir/tidak menandatangani daftar hadir lebih dari 10 (sepuluh) kali atau 40% (empat puluh persen) tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebulan, maka Tunjangan Daerah yang bersangkutan tidak akan dibayarkan dengan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 1980.
10
III.
PAKTA INTEGRITAS
Pakta Integritas dideklarasikan di Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 15 Januari 2007 dengan penandatanganan Pakta Integritas Antara Bupati dengan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Badan/Kantor Satuan Unit Kerja dan Camat-Camat Se Kabupaten Gunung Mas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia dengan Gubernur Kalimantan, Bupati dan Walikota Se Kalimantan Tengah dengan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Se Kalimantan tengah tentang Program Kerjasama dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik sebagai upaya Pencegahan korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Jajaran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se kalimantan Tengah yang dicanangkan pada tanggal 14 Maret 2006 di Palangka Raya.
11
Manfaat Yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan menerapkan Pakta Integritas adalah :
• Berkurangnya secara dratis KKN, terutama Korupsi;
• Timbulnya perasaan tenang dalam diri aparat Pemerintah Kabupaten Gunung Mas walaupun diawasi oleh banyak pengawas independen, karena semua yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur; • Meningkatnya Kinerja Aparatur.
12
IV. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perijinan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang berbelit-belit tidak transparan dan perlu biaya extra. Mereka sering bolak-balik kantor satu kekantor lain hanya untuk mengurus suatu layanan perijinan. Tentu saja hal itu membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh Aparat Pemerintah, sehingga Kinerja pelayanan umum secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi masyarakat, kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada Pemerintah menurun. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat baik di bidang Perijinan maupun Non Perijinan dengan : 13
a.
Membentuk Unit Pelayanan Terpadu Atap (UPTSA), yaitu :
Satu
¾ Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan Kab. Gunung Mas ¾ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gunung Mas; ¾ Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas; ¾ Dinas Kimpraswil Kabupaten Gunung Mas; ¾ Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Gunung Mas; ¾ Dinas Kehutanan Kab. Gunung Mas; ¾ Dinas Pendapatan Daerah Kab. Gunung Mas; ¾ Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikas Kab. Gunung Mas; ¾ Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Gunung Mas; ¾ Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kab. Gunung Mas; ¾ Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Kab. Gunung Mas; ¾ Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas ¾ Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Gunung Mas; ¾ Kantor BPN Kab. Gunung Mas ¾ Bagian Bina Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Gunung Mas .
14
Dasar Hukum operasionalnya adalah Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 41 Tahun 2007. UPTD Kabupaten Gunung Mas mulai beroperasi pada awal bulan Pebruari 2007 ini. b.
Menentukan Protap (Standar Operating Prosedure / dalam pemberian perizinan yang berkaitan
SOP) dengan :
- Persyaratan yang diwajibkan; - Biaya Yang Jelas; - Waktu Penyelesaian; Untuk lebih jelas dapat kita lihat Salah Satu Alur Perijinan dan Non Perijinan Kabupaten Gunung Mas dan Persyaratan, sebagai berikut : 15
PROSES PENGURUSAN IMB KETERANGAN : PEMOHON
PEMOHON
1. 1
6
2. BADAN LINGKUNGAN HIDUP, TATA KOTA DAN KEBERSIHAN
PELAYANAN SATU ATAP
5
3. 4.
2
4
3
KECAMATAN
KELURAHAN
SYARAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) : 1. 2.
3. 4. 5.
Fotocopy Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah tempat bangunan, selanjutnya yang bersangkutan menunjukan Sertifikat Asli kepada petugas. Gambar Rencana Kontruksi Bangunan (denah, tampak, potongan dan gambar-gambar detail). Khusus untuk bangunan bertingkat dilengkapi dengan perhitungan beton dan sondir. Fotocopy bukti lunas pembayaran PBB untuk 3 (tiga) tahun. Fotocopy KTP sebanyak 2 (dua) lembar Stopmap Folio sebanyak 2 (dua) lembar
5.
6.
Pemohon IMB datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap mengambil Formulir Permohonan. Pemohon IMB ke kantor Kelurahan untuk meminta Rekomendasi. Pemohon IMB datang ke kantor Kecamatan Pemohon datang kembali ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap menyerahkan semua persyaratan dalm satu stopmap dan membayar biaya Retribusi sesuai PERDA Nomor 11 Tahun 2004. Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan memproses permohonan pemohon ± 3 (tiga) hari IMB selesai.
16
PROSES PENGURUSAN IZIN GANGGUAN (HO) BUPATI
7
PEMOHON
8
PELAYANAN SATU ATAP
6
1
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, TATA KOTA DAN KEBERSIHAN
PEMOHON
2
4
5
5
2. 3.
4.
5. 6.
DESA/ KELURAHAN
BIAYA :
PERSYARATAN : 1.
KECAMATAN
3
POLRES
Rekomendasi dari Kades/Lurah. Rekomendasi dari Camat. Rekomendasi dari Ka. Polres (Khusus untuk izin penjualan miras, tempat hiburan, permainan ketangkasan dll) Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar, diketahui oleh ketua RT setempat. Foto copy KTP. Foto copy Akte Notaris (bagi yang berbadan hukum)
Luas Lokasi x Indeks x Tarif x Waktu/Lama Perizinan
RINCIAN BIAYA : -
-
-
TARIF : -
Kawasan Industri Indeks ……………… 1; Kawasan Perdagangan Indeks ……………… 2; Kawasan Pariwisata Indeks ……………… 3; Kawasan Perumahan dan Pemukiman Indeks ……………… 4. Luas ………………… Luas ………………… Luas …………………
< 1.000 m2 Rp. 500/ m2 1.000 m2 Rp. 400/ m2 > 5.000 m2 Rp. 300/ m2
KETERANGAN : 1. Pemohon Izin Gangguan (HO) datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap mengambil Formulir Permohonan. 2. Pemohon Izin Gangguan (HO) datang ke kantor Desa/Kelurahan untuk meminta Rekomendasi. 3. Pemohon Izin Gangguan (HO) datang ke kantor Kecamatan untuk meminta Rekomendasi. 4. Pemohon datang kembali ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap menyerahkan semua persyaratan dalam satu Stopmap kepada petugas pelayanan Izin Gangguan (HO). 5. Pemohon Izin Gangguan (HO) datang ke kantor Polres (khusus untuk izin penjualan miras, tempat hiburan, permainan ketangkasan dll). 6 Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan memproses permohonan, membuat Tik Net Keputusan Bupati tentang Izin Gangguan (HO) selama 3 (tiga) hari. 7. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan mengajukan Nota Pertimbangan kepada Bupati, mohon Keputusan/Penanda tanganan Izin Gangguan (HO), turun dari Bupati ke Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan untuk diberi nomor, tanggal, bulan dan tahun. 8. Pemohon datang kembali ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap, mengambil Surat Izin Gangguan (HO) langsung membayar biaya Retribusi sesuai Perda No. 13 Tahun 2004; proses Izin Gangguan (HO) selesai.
17
PROSES ALUR PELAYANAN SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP/TDP) Diproses oleh Bidang Perdagangan
Permohonan SIUP/TDP
Proses 1 Hari Selesai
Proses 1 Hari
Persyaratan : - Surat Permohonan bermeterai cukup - Copy Akta Pendirian Perusahaan - Copy Kartu Tanda Penduduk - Copy NPWP dan NPWPD Perusahaan -Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) -Neraca Perusahaan Tahun Berjalan -Pas Photo 2 (lembar) ukuran 3x4 cm
Ditandatangani oleh Kepala Dinas
Seksi Usaha Perdagangan, Pendaftaran, Perizinan, Ekspor Impor, Pengadaan dan Penyaluran
Didistribusi melalui Kepala Tata Usaha kepada Si Pemilik Usaha
18
A.
PERSYARATAN:
a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) : – – – – – – –
Surat Permohonan bermeterai cukup; Copy Akta Notaris Pendirian Perseroan; Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM; Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan; Copy NPWP dan NPWPD Perusahaan; Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili dari Pemerintah Daerah bagi Kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); Neraca Perusahaan Tahun Berjalan.
b. Perusahaan berbentuk Koperasi : – – – – – –
Surat Permohonan bermeterai cukup; Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan Pengesahan dari instansi yang berwenang; Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Ketua/Penanggung Jawab Koperasi; Copy NPWP dan NPWPD Perusahaan; Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili dari Pemerintah Daerah bagi Kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); Neraca Perusahaan Tahun Berjalan.
19
C.
Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi : 1. Perusahaan Persekutuan dan Perusahaan Komanditer (CV): a. Surat Permohonan bermeterai cukup; b. Copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Direktur / Direktris / Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan; d. Copy NPWP dan NPWPD Perusahaan; e. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili dari Pemerintah Daerah bagi Kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); f. Neraca Perusahaan Tahun Berjalan. 2. Perusahaan Perorangan : a. Surat Permohonan bermeterai cukup; b. Copy Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri; c. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Direktur / Direktris / Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan; d. Copy NPWP dan NPWPD Perusahaan; e. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Domisili dari Pemerintah Daerah bagi Kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); 20 f. Neraca Perusahaan Tahun Berjalan.
B. B I A Y A : Besarnya biaya retribusi atas pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) adalah sebagai berikut : ( Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2004 ) – – – – – – – – – – – – – – –
Mendirikan Perusahaan Baru SIUP Kecil 1 Mendirikan Perusahaan Baru SIUP Kecil 2 Mendirikan Perusahaan Baru SIUP Menengah Mendirikan Perusahaan Baru SIUP Besar Perubahan SIUP Kecil 1 ke SIUP Kecil 2 Perubahan SIUP Kecil 2 ke SIUP Menengah Perubahan SIUP Kecil 1dan SIUP Kecil 2 ke SIUP Besar Perubahan SIUP Menengah ke SIUP Kecil 1 Perubahan SIUP Menengah ke SIUP Kecil 2 Perubahan SIUP Menengah Perubahan SIUP Menengah ke SIUP Besar Perubahan SIUP Besar ke SIUP Kecil 1 Perubahan SIUP Besar ke SIUP Kecil 2 Perubahan SIUP Besar ke SIUP
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
50.000,100.000,250.000,500.000,25.000,50.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
100.000,25.000,50.000,100.000,200.000,25.000,50.000,-
– – – – – – – – –
Menengah
Rp.
100.000,-
Perubahan SIUP Besar Pembukaan Cabang Perusahaan Kecil 1 Pembukaan Cabang Perusahaan Kecil 2 Pembukaan Cabang Perusahaan Menengah Pembukaan Cabang Perusahaan Besar Registrasi SIUP Perusahaan Kecil 1 Registrasi SIUP Perusahaan Kecil 2 Registrasi SIUP Perusahaan Menengah Registrasi SIUP Perusahaan Besar
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
200.000,50.000,100.000,200.000,400.000,25.000,50.000,100.000,200.000,-
CATATAN : SIUP KECIL 1 ( Modal usaha Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,- ) SIUP KECIL 2 ( Modal usaha Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- ) SIUP MENENGAH (Modal usaha Rp. 200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- ) SIUP BESAR (Modal usaha Rp. 500.000.000,- Ke atas ) C. W A K T U : Penyelesaian Surat Izin Usaha Perdangan ( SIUP ) 3 (tiga) hari apabila persyaratan pada huruf A di atas lengkap. D. PETUGAS YANG MENANGANI : Petugas yang melayani yaitu Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten 21 Gunung Mas.
PROSES ALUR PELAYANAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) Diproses oleh Bidang Perindustrian
Permohonan TDI
Proses 1 Hari Selesai
Proses 1 Hari
Persyaratan : - Surat Permohonan bermeterai cukup - Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Izin Domisili - Fotocopy Surat Izin Gangguan (HO) - Fotocopy NPWP atau NPWPD - Keterangan Bukti kepemilikkan tanah - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha - Dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) / UPL - Pas Photo 2 (lembar) ukuran 3x4 cm
Ditandatangani oleh Kepala Dinas
Seksi Usaha Perdagangan, Pendaftaran, Perizinan, Ekspor Impor, Pengadaan dan Penyaluran
Didistribusi melalui Kepala Tata Usaha kepada Si Pemilik Usaha
22
A. P E R S Y A R A T A N : a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) : 1). Asli dan copy akta pendirian Perusahaan; 2). Asli dan copy Surat Keputusan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM; 3). Data akta pendirian Perusahaan yang telah diketahui oleh Menteri Kehakiman dan HAM; 4). Asli dan copy akta perubahan pendirian Perusahaan (apabila ada); 5). Asli dan copy Kartu Tanda Penduduk / Paspor Direktur Utama atau Penanggung jawab perusahaan; 6). Copy NPWP dan NPWPD perusahaan; 7). Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); 8). Neraca perusahaan.
b. Perusahaan berbentuk Koperasi : 1).Copy akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Gunung Mas; 2). Copy Kartu Tanda Penduduk Ketua / Penanggung Jawab Koperasi; 3). Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); 4). Neraca Koperasi. 23
c. Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma (Fa) : 1).Asli dan copy akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri. 2). Copy Kartu Tanda Penduduk Direktur / Direktris / Pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan; 3). Copy NPWP dan NPWPD perusahaan; 4). Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO); 5). Neraca perusahaan.
d. Perusahaan berbentuk Perorangan : 1). Copy akta pendirian Perusahaan (apabila ada); 2). Copy Kartu Tanda Penduduk; 3). Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratan SITU berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) dan atau Surat Keterangan Usaha /Domisli dari Kleurahan / Kepala desa Setempat.
Catatatan : Untuk Pendaftaran Ulang / Pembaharuan / Perpanjangan masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan persyarataan yang harus dilampirkan sama dengan yang dimaksud pada point a sampai d.
24
B.
BIAYA : • • • • • • • • • • • •
• • •
Besarnya biaya retribusi atas pelayanan pemberian Tanda Daftar Perdagangan ( TDP ) adalah sebagai berikut : ( Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 09 Tahun 2004 ) Perseroan Terbatas (PT) Rp. 150.000,Koperasi Rp. 50.000,Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 100.000,Firma Rp. 75.000,Perusahaan Perorangan Rp. 50.000,Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL), selain Perusahaan Asing Rp. 100.000,Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp. 100.000,Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan Asing yang bekerja dan berkedudukan Dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Rp 300.000,Setiap legalisir fotocopy Perusahaan Rp. 15.000,Setiap salinan Resmi dari Daftar Perusahaan Rp. 10.000,Setiap Petikan Resmi dari Daftar Perusahaan Rp. 5.000,-
C.
W A K T U : Penyelesaian surat Tnda Daftar Perdagangan ( TDP ) 3 (tiga) hari apabila persyaratan pada huruf A di atas lengkap.
D.
PETUGAS YANG MENANGANI : Petugas yang melayani yaitu Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.
25
PROSES ALUR PELAYANAN IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL (ITPMB) Diproses oleh Bidang Perdagangan
Permohonan ITPMB
Proses 1 Hari
PERSYARATAN :
Notim Kepala Dinas kepada BUPATI
Paraf Sekda
Tanda Tangan Bupati BUPATI
Proses 1 Hari
Seksi Usaha Perdagangan, Pendaftaran, Perizinan, Ekspor Impor, Pengadaan dan Penyaluran
•Surat permohonan bermaterai Rp. 6,000,•Foto copy KTP; •Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); •Foto copy Reklame; •Foto copy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ); •Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MB; •Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek setempat; •Surat rekomendasi dari Camat setempat; •Rekomendasi dari Polres Persiapan Kab. Gunung Mas; •Memenuhi persyaratan lingkungan/Ho; •Surat pernyataan tidak keberatan dari minimal 2 (dua) orang tetangga sebelah menyebelah yang disyahkan oleh RT/RW dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat; •Lunas Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; •Lunas Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) tahun terakhir; •Foto copy izin lama (perpanjangan); •Pasfhoto warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
Proses 3 Hari Didistribusi melalui Kepala Tata Usaha kepada Si Pemilik Usaha
26
A. P E R S Y A R A T A N : – – – – – – –
SURAT PERMOHONAN BERMATERAI Rp. 6,000,FOTO COPY KTP; FOTO COPY Surat Izin Tempat Usaha (SITU); FOTO COPY REKLAME; FOTO COPY Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ); SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MB; SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DARI POLSEK SETEMPAT; SURAT REKOMENDASI DARI CAMAT SETEMPAT; REKOMENDASI DARI POLRES PERSIAPAN KAB. GUNUNG MAS; MEMENUHI PERSYARATAN LINGKUNGAN/HO; SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI MINIMAL 2 (DUA) ORANG TETANGGA SEBELAH MENYEBELAH YANG DISYAHKAN OLEH RT/RW DAN DIKETAHUI OLEH LURAH/KEPALA DESA SETEMPAT; LUNAS RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL; LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( PBB ) TAHUN TERAKHIR; FOTO COPY IZIN LAMA (PERPANJANGAN); PASFHOTO WARNA UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 2 LEMBAR.
– – – – – – – –
CATATAN : a. IZIN BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN DAN DAPAT b.
DIPERPANJANG SEBELUM MASA BERLAKUNYA BERAKHIR. JENIS IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL : • •
IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK DIMINUM DITEMPAT PENJUALAN. IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK TIDAK DIMINUM DITEMPAT PENJUALAN. 27
B. B I A Y A : Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan tempat penjualan Minuman Beralkohol. a. Diskotik Rp. 3.500.000,b. Hotel/Restoran Rp. 2.500.000,c. Bar Rp. 2.000.000,d. Café Rp. 2.000.000,e. Supermarket dan pertokoan tertentu Rp. 2.000.000,Tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati Rp. 2.000.000,-
Besarnya retribusi label tanda pengendalian sebagai berikut : (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupeten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2005) a.
Untuk Golongan A (Minuman Beralkohol yang mengandung kadar Alkohol 1% sampai dengan 5%) Setiap Botol atau kemasan sebesar Rp. 2.000,(Dua Ribu Rupiah)
b.
c.
Untuk Golongan B (Minuman Beralkohol yang mengandung kadar Alkohol 5% sampai dengan 20%) Setiap Botol atau kemasan sebesar Rp. 3.000,(Tiga Ribu Rupiah) Untuk Golongan C (Minuman Beralkohol yang mengandung kadar Alkohol lebih dari 20% Setiap Botol atau kemasan sebesar Rp. 25.000,(Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) 28
Penyelesaian surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol( 3 (tiga) hari apabila persyaratan pada huruf A di atas lengkap.
C.
WAKTU:
D.
PETUGAS YANG MENANGANI :
Petugas yang melayani yaitu Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.
29
V.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) didasarkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan media pertanggungjawaban implementasi perencanaan strategis (renstra) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang dibuat secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) di Kabupaten Gunung Mas memiliki 2 (dua) fungsi yaitu : 1.
Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat)
30
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana evaluasi disertai pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai upaya untuk memperbaiki Kinerja dimasa datang. 2 (dua) utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP di Kabupaten Gunung Mas berkaitan dengan Good Governance Performance Agreement dan Anggaran berbasis Kinerja. LAKIP di Kabupaten Gunung Mas diawali dengan Renstra dan Renja yang jelas, sehingga pertanggungjawabannya jelas dan tidak ada yang melenceng dari program. Output LAKIP bisa diukur dan apabila dihubungkan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Yang diperlukan saat ini adalah dilakukannya pelatihan lebih lanjut dalam penyusunan LAKIP.
31
VI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN Kemampuan masyarakat yang lemah dalam membiayai Pendidikan dan tantangan pendidikan di era globalisasi merupakan salah satu isu pokok yang dihadapi masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Banyak anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena orang tuanya tidak mampu membayar SPP dan kesejahteraan para guru di Kabupaten Gunung Mas yang memprihatinkan. 32
Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan terobosan dengan mengambil langkah antara lain, mulai Tahun ajaran 2007 / 2008 pembebasan SPP dari SD s/d SMA tidak akan ada pungutan dalam bentuk apapun, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, para guru akan mendapat tambahan penghasilan yaitu Tunjangan Daerah yang besarnya sesuai kemampuan Keuangan Daerah, dan meningktakan sarana Pendidikan. 33
Dasar Hukum bagi layanan Pendidikan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana, Pemerintah Swasta bertanggungjawab untuk meningkatkan Pendidikan. Pembangunan di sektor Pendidikan memang termasuk salah satu prioritas utama pembangunan Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana tercantum dalam Visi Kabupaten Gunung Mas yaitu Pembangunan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. 34
