Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya

Kepemerintahan

yang

baik,

bersih

dan

berwibawa (Good Governance and Clean Government ) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali (BPMP Provinsi Bali) tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan : 1.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan

2.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali tahun 2015 diharapkan dapat :

LKIP 2015 – Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali

1

1.

Mendorong Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2015 didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan yang

transparan

dan

dapat

dipertanggung

jawabkan

kepada

masyarakat. 2.

Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak lain yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3.

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Penanaman Modal

Dan

Perizinan

Provinsi

Bali

didalam

melaksanakan

program/kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :


2

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dalam pelaksanaan tugas, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali mempunyai Tugas Pokok Badan yang mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 82 tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali yaitu sebagai Pendukung Tugas Kepala Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal dan Perizinan. Untuk melaksanakan Tugas Pokok Badan dimaksud, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menyelenggarakan Fungsi Badan sebagai berikut : 1.

Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

2.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

4.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, ada beberapa hal yang dapat

mempengaruhi, baik yang bersifat internal sebagai faktor pendukung, kekuatan dan kelemahan yang dalam garis besarnya berkenaan dengan struktur organisasi, sarana pendukung dan Sumber Daya Manusia maupun yang bersifat eksternal sebagai peluang dan ancaman yang dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. D. Isu – isu Strategis Beberapa hal yang menjadi isu-isu yang sangat strategis yang dapat dipakai sebagai acuan/landasan dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Penanaman Modal dan PerizinanProvinsi Bali adalah : 1.

Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.

2.

Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.


3

3.

Belum memadainya informasi potensi investasi di masing-masing Kabupaten/Kota.

Disamping isu-isu strategis yang ada, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 1.

Lingkungan Internal Faktor-faktor Lingkungan Internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari dalam organisasi itu sendiri : a.

Kekuatan (Strength) Faktor-faktor Strategis Internal yang dapat menjadi sumber kekuatan antara lain : 1) Adanya

dukungan

dan

komitmen

pimpinan

untuk

meningkatkan penanaman modal. 2) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai. 3) Adanya Peraturan Perundang – undangan yang mendukung kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan. 4) Adanya Struktur Organisasi yang jelas. b. Kelemahan ( Weakneses) Disamping

Kekuatan

Penanaman

Modal

sebagaimana

Provinsi

Bali

tersebut juga

diatas,

memiliki

Badan

kelemahan-

kelemahan internal yaitu : 1) Terbatasnya jumlah dan kompetensi pegawai. 2) Belum memadainya pemahaman Visi dan Misi oleh pegawai. 3) Budaya Kerja yang masih output oriented, belum kepada out come oriented. 4) Terbatasnya dukungan dana dari APBD dan APBN.


4

2.

Lingkungan Eksternal a.

Peluang (Opportunities) 1) Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, sebagai salah satu destinasi wisata, Bali memiliki Infrastruktur wilayah yang cukup memadai, dibidang prasarana transportasi darat, laut dan udara. 2) Terkenalnya nama Bali (sebagai Brand Name), sebagai daerah tujuan wisata Bali telah berfungsi sebagai jendela dunia bagi Indonesia, kondisi ini menjadikan Bali sebagai tempat transaksi jual beli hasil produksi. 3) Perilaku

masyarakat

Bali

yang

kooperatif,

yang

tidak

diskriminatif terhadap orang lain dengan tidak melihat perbedaan suku, agama dan asal negara. 4) Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik termasuk dunia usaha secara porfesional. 5) Globalisasi Perdagangan Bebas, merupakan peluang yang sangat besar bagi rakyat

Bali untuk bisa mengisi pasar sekaligus

sebagai peluang untuk meningkatkan lapangan kerja. 6) Mobilitas Teknologi Informasi, merupakan sarana yang ampuh untuk membuka cakrawala yang seluas-luasnya.

b. Ancaman/Tantangan (Threats). 1) Penerapan Otonomi Daerah, ternyata tidak selalu memberikan keuntungan bagi daerah. Peraturan yang dibuat secara parsial oleh

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

ternyata

menimbulkan

adanya ketidak pastian hukum berinvestasi. 2) Insentif Investasi yang tidak Kompetitif, untuk meningkatkan investasi, Bali sampai saat ini belum memberikan Insentif kepada para Investor.


5

3) Pembangunan

wilayah

yang

tidak

seimbang,

Ketidak

seimbangan Pembangunan, antar Kabupaten/Kota di Bali berpotensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan kerusakan lingkungan Bali. 4) Terbatasnya Lahan, Total Area Bali yang relatif Kecil (5.632 KM2)

dengan jumlah penduduk 3,4 juta jiwa serta sebagian

besar Kawasan adalah Kawasan Marjinal Kesuburannya dan Kawasan yang di lindungi. 5) Tingkat Persaingan antar Provinsi,

pelimpahan Kewenangan

yang lebih luas dari Pemerintah Pusat, memberikan harapan bagi Pemerintah Daerah untuk menggali secara lebih besar sumber–sumber

pendapatan.

Hal

ini

tidak

menutup

Kemungkinan akan terjadinya persaingan antar daerah.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi diversifikasi konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Provinsi Bali masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi

Diversifikasi

Konsentris,

adalah

strategi

dengan

meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul. Strategi ini dapat dimiliki oleh daerah yang memiliki kondisi Competitive Position sangat kuat seperti Bali, dengan gambaran asumsi sebagai berikut : 1.

Dengan dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan investasi daerah yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang handal, tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai serta dukungan mobilitas teknologi informasi dengan landasan hukum yang kuat maka Visi dan Misi Organisasi akan dapat dicapai.

2.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah serta ditunjang

pelayanan

birokrasi yang baik dengan semangat kerja dan tingkat profesionalisme tinggi, infrastruktur wilayah yang memadai ditunjang oleh prilaku LKIP 2015 – Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali

6

masyarakat Bali yang tidak diskriminatif terhadap pendatang, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Penanaman Modal di Provinsi Bali. 3.

Dengan Otonomi Daerah, insentif investasi yang bersaing serta didukung oleh profesionalisme staf yang memadai, pembangunan infrastruktur wilayah yang dilakukan secara seimbang yang disertai dukungan komitmen pimpinan, akan dapat meningkatkan minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan sektor.

4.

Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung kemampuan pegawai yang handal, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perizinan yang konsisten di tambah oleh adanya pemahaman staf terhadap Visi dan Misi lembaga akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan terhadap publik.


7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 1.

Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dijiwai oleh semangat dan komitmen reformasi birokrasi pada bidang pelayanan publik dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Visi dan misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali mengacu visi Povinsi Bali Tahun 2013 - 2018 serta potensi, kondisi objektif

daerah,

peluang

investasi

serta

permasalahan

yang

berkembang. Berdasarkan hal tersebut Visi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali adalah ”Terwujudnya Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkelanjutan Dan Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas Menuju Bali Yang Maju, Aman, Damai Dan Sejahtera Berlandaskan Tri Hita Karana”. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 3 (tiga) misi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sebagai berikut : 1) Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan antar sektor; 2) Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing; 3) Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel. LKIP 2015 – Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali

8

2.

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi BPMP Provinsi Bali serta didasarkan pada visi, misi dan isu – isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut : 1) Terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali; 2) Terwujudnya kepatuhan para investor terhadap

peraturan

perundang-undangan yang berlaku; 3) Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

Prestasi kerja merupakan indikator kinerja pelaksanaan Program/ Kegiatan pemerintah sebagai fokus utama pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali. Untuk menjabarkan berbagai hal yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali adalah : 1) Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN. 2) Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efesiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi. 3) Meningkatnya

jumlah

investor

yang

memahami

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 4) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.


9

3.

Strategi dan Arah Kebijakan Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini : a.

Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Pertama : “Mendorong minat dan peluang penanaman modal secara merata antar wilayah dan antar sektor” 1) Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi pertama adalah Sinergitas lintas sektor dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pemerataan investasi pada wilayah-wilayah yang masih mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi. 2) Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi pertama adalah mendorong peningkatan nilai investasi di Provinsi Bali. 3) Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi pertama sebagai berikut : a) Program Pengkajian dan Perencanaan penanaman modal. b) Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi

Investasi. c) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

b. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Kedua : “Membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing” 1) Strategi


10

Strategi untuk mencapai sasaran misi kedua adalah Peningkatan daya saing dan daya tarik investasi. 2) Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kedua adalah memacu pertumbuhan investor untuk berinvestasi. 3) Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi kedua sebagai berikut : a) Program Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal.

c.

Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Ketiga : “Mewujudkan pelayanan publik cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.” 1) Strategi Strategi untuk mencapai sasaran misi ketiga adalah Peningkatan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan. 2) Kebijakan Kebijakan dari strategi untuk mencapai sasaran misi kedua adalah mendorong persentase jumlah perizinan/non perizinan yang diselesaikan tepat waktu. 3) Program Program dari masing-masing urusan yang melaksanakan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi ketiga sebagai berikut : a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. b) Program Peningkatan Kualitas dan Penyebar- luasan Informasi. c) Program Publikasi melalui Media Cetak/Elektronik. d) Program Mengkoordinasikan dan Mendorong peran Swasta dalam Pembangunan.


11

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Berdasarkan sasaran kinerja tujuan/sasaran strategis organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali seperti yang telah diuraikan diatas, maka untuk mengukur keberhasilan (Outcome) dalam mencapai dari masing-masing sasaran strategis, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masingmasing sasaran tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut : KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS/ HASIL (OUTCOME)

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN (ALASAN) /FORMULA

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

KETERANGAN/ KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN.

Persentase peningkatan nilai investasi.

(realisasi investasi tahun berkenaan dikurangi realisasi investasi tahun sebelumnya) dibagi investasi tahun sebelumnya) x 100%

Kepala BPMP

Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efesiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi.

Persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali.

(jumlah investor yang mengajukan permohonan tahun berkenaan dikurangi jumlah investor yang mengajukan permohonan tahun sebelumnya) dibagi jumlah investor yang mengajukan permohonan tahun sebelumnya) x 100%

Kepala BPMP

Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundangundangan yang berlaku.

Persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor.

(jumlah kasus pelanggaraan dibagi jumlah investor) x 100%

Kepala BPMP

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

(total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur terisi) dikali nilai perimbang (0,071 x 25)

Kepala BPMP


BKPM RI, Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi Bali, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten/Kota seBali.

1.

Pengkajian dan perencanaan penanaman modal.

2.

Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah.

BKPM RI, Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM) Provinsi Bali, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal (PDKPM) Kabupaten/Kota seBali.

1.

Forum kerjasama di bidang penanaman modal.

2.

Promosi penanaman modal di dalam negeri

3.

Pelaksanaan promosi ke negeri.

BKPM RI, PDPPM Prov.Bali dan PDKPM Kabupaten/Kota seBali.

1.

2.

Monitoring dan koordinasi penanaman modal.

PDPPM Bali.

1.

Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

2.

Koordinasi dan konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Provinsi

Pembinaan, konsultasi/ koordinasi pelaporan.

12

luar

dan

C. PERENCANAAN KINERJA DALAM 5 TAHUN Rencana Kinerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dalam rangka mencapai sasaran kinerja dalam 5 (lima) Tahun anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

N O

1

SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS 2

TARGET PER TAHUN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

3

2014

2015

2016

2017

2018

4

5

6

7

8

9

1.


1.1


%

10,96

15,58

19,30

24,10

30,06

2


2.1


%

13,43

16,70

20

23,29

26,58

3

Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1


%

19

18

15

12

9

4.


4.1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)..

skor

82

85

85

86

86

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (TAHUN 2015). Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menyusun Dokumen Penetapan kinerja tentang target kinerja yang ingin dicapai sesuai dengan sasaran strategi yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana tabel berikut :


13

N O

SASARAN KINERJA TUJUAN/SASARAN STRATEGIS


SATUAN

TARGET

3

4

5

1

2

1.


1.1


%

15,58

2


2.1


%

16,70

3

Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundangundangan yang berlaku.

3.1


%

18

4.


4.1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)..

Skor

85

Program

Kegiatan

Anggaran

1.


1.


Rp.270.000.000,00

2.

Peningkatan iklim Investasi dan realisasi investasi.

1.


Rp.128.410.000,00

3.

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

1.


Rp.100.000.000,00

2.

Promosi penanaman modal di dalam negeri.

Rp.200.000.000,00

3.

Pelaksanaan promosi ke luar negeri.

Rp.0

1.

Pembinaan, konsultasi/ koordinasi dan pelaporan

Rp.44.770.000,00

2.

Monitoring dan koordinasi penanaman modal

Rp.47.775.000,00

1.

Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi

Rp.178.491.950,00

4.

5.

Mengendalikan pelaksanaan penanaman modal.

Mengkoordinasikan dan mendorong peran swasta


14

dalam pembangunan.

pelayanan perizinan dan non perizinan. 2.

Koordinasi dan konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Rp.77.341.200,00

Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa : 1.

Tercapainya sasaran meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN, dapat diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan nilai investasi. Cara pencapaian sasaran ini dengan menetapkan program : 1.

Pengkajian dan perencanaan penanaman modal dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut : • Pengkajian dan perencanaan penanaman modal, jumlah anggaran Rp.270.000.000,00.

2.

Peningkatan iklim Investasi dan realisasi investasi dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut : •Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah, jumlah anggaran Rp.128.410.000,00;

2.

Tercapainya sasaran meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efesiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi, dapat diukur dengan indikator kinerja persentase peningkatan investor yang mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali. Cara pencapaian sasaran ini dengan menetapkan program : •Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut : 1) Forum kerjasama di bidang penanaman modal, jumlah anggaran Rp.100.000.000,00. 2) Promosi penanaman modal di dalam negeri, jumlah anggaran Rp.200.000.000,00 ; 3) Pelaksanaan promosi ke luar negeri, jumlah anggaran Rp.0,00.


15

3.

Tercapainya sasaran meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diukur dengan indikator kinerja persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor. Cara

pencapaian

sasaran

ini

dengan

menetapkan

program

mengendalikan pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut : a.

Pembinaan, konsultasi/ koordinasi dan pelaporan, jumlah anggaran Rp.44.770.000,00 ;

b. Monitoring dan koordinasi penanaman modal, jumlah anggaran Rp.47.775.000,00. 4.

Tercapainya sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel, dapat diukur dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Cara pencapaian sasaran ini dengan menetapkan program mengkoordinasikan dan mendorong peran swasta dalam pembangunan dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut : a.

Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan, jumlah anggaran Rp.178.491.950,00;

b. Koordinasi dan konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan, jumlah anggaran Rp.77.341.200,00.


16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam

upaya

memberi

pertanggungjawaban

terhadap

tingkat

pencapaian Kinerja, berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, yang kemudian dijabarkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali tahun 2015. Pertanggung jawaban dimaksud pada prinsipnya terdiri dari beberapa indikator kinerja dan mekanisme kegiatan pengukuran atau penilaian atas pelaporan kinerja secara menyeluruh untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Misi organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak saja berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang tercermin dari perolehan masing-masing indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2015 dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 1.

Membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2015 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2015 untuk setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :


17

Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 SASARAN KINERJA NO

TUJUAN

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS


SATUAN

TARGET

REALISASI

1

2

3

4

5

6

7

1.

Terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali

1.1 Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN.


%

15,58

189,94

1.2 Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efesiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi.


%

16,70

86,70

2

Terwujudnya kepatuhan para investor terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku

2.1 Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundangundangan yang berlaku.


%

18

16

3

Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel

3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.


Skor

85

84,32

Dalam mewujudkan tujuan pertama yaitu ”terwujudnya daya tarik dan daya saing investasi di Provinsi Bali” ditetapkanlah sasaran strategis sebagai berikut : a.

Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN

dengan

indikator

kinerja

utama

(IKU)

persentase

peningkatan nilai investasi. Tahun 2015, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menargetkan peningkatan nilai investasi sebesar 15,58%. Pencapaian target ini dapat dilihat dari jumlah nilai investasi Tahun 2015 sebesar Rp25.872.284.548.853 yang naik 189,94% dari nilai investasi Tahun 2014 sebesar Rp 8.923.274.069.238 sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 189,94%


18

b. Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efesiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi dengan indikator kinerja

utama

(IKU)

persentase

peningkatan

investor

yang

mengajukan permohonan penanaman modal di Provinsi Bali. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menargetkan peningkatan investor di Tahun 2015 sebesar 16,70%. Realisasi di Tahun 2015 jumlah investor yang mengajukan permohonan sebanyak 13.037 naik 86,70% dari jumlah investor Tahun 2014 sebanyak 6.983 sehingga pencapaian kinerja untuk indikator ini sebesar 86,70% Tujuan kedua adalah ”Terwujudnya kepatuhan para investor terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku” dengan

sasaran strategis meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan indikator kinerja utama (IKU) persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor. Pada Tahun 2015 ditetapkan target penurunan kasus sebesar 18% dengan realisasi jumlah kasus pelanggaran sebanyak 77 kasus sehingga pencapaian kinerja untuk indikator ini sebesar 16%. Dalam mewujudkan tujuan ketiga ”Terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel”

ditetapkan

sasaran

strategis

meningkatnya

kualitas

pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menargetkan skor Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85 dan untuk Tahun 2015 memperoleh skor sebesar 84,32, hal tersebut dapat dilihat dari hasil audit Tim ISSO Tahun 2015


19

2.

Membandingkan

realisasi

kinerja

Tahun

2015

dengan

tahun

sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun sebelumnya SASARAN KINERJA NO

TUJUAN

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS


1

2

3

4

1.



CAPAIAN TAHUN 2013 SAT

CAPAIAN TAHUN 2014

CAPAIAN TAHUN 2015

TARG ET

REALI SASI

TARG ET

REALI SASI

TARG ET

REALI SASI

5

6

7

8

9

10

11


%

7,32

(5)

10,96

32,80

15,58

189,94



%

9,82

3,98

13,43

44,16

16,70

86,70

%

21

20

19

18,35

18

16

Skor

75

78,92

82

84,31

85

84,32

2


2.1 Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundangundangan yang berlaku.


3





20

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indicator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indicator kinerja utama tahun 2015 telah sesuai dengan target kinerja yang di tergetkan dalam Renstra, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut : Tabel 3.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan target jangka menengah

SASARAN KINERJA NO

TUJUAN

1

2

1.


CAPAIAN TAHUN 2015

TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS


SAT

3

4

TARGET RENSTRA TAHUN 2015

TARG ET

REALI SASI

TARG ET

REALI SASI

5

6

7

8

9



%

15,58

189,94

15,58

217,24



%

16,70

86,70

16,70

134,84

%

18

16

18

54,35

Skor

85

84,32

85

84,32

2


2.1 Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.


3





21

Secara umum dalam pencapaian sasaran tahun 2015 telah dapat dicapai 100%. Namun demikian bukan berarti tidak ada kendala ataupun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran tersebut. Berikut disajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran, diantaranya adalah : 1. Belum terwujudnya pemerataan investasi antar wilayah dan antar sektor; 2. Belum memadainya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota; 3. Perlunya peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara berlanjut seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat; 4. Koordinasi dengan tim teknis dari instansi terkait yang membidangi masalah perizinan dan non perizinan belum maksimal; 5. Tim teknis dari instansi terkait belum berkantor secara tetap di Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali khususnya di pelayanan perizinan dan non perizinan (PTSP)

Upaya-upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun kedepan adalah : 1.

Mendorong pelaksanaan penanaman modal secara lebih merata antar sektor dan wilayah di Provinsi Bali;

2.

Persebaran Penanaman Modal melalui pengembangan aksesibilitas investasi yang memadai pada wilayah-wilayah yang mengalami kelambatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan keterkaitan investasi antar sektor dan antar wilayah;

3.

Peningkatan iklim penanaman modal melalui peningkatan kelembagaan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

4.

Optimalisasi koordinasi dengan tim teknis perizinan dan non perizinan dengan instansi terkait;


22

5.

Mengupayakan tim teknis instansi terkait berkantor di PTSP Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Provinsi Bali

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam

melaksanakan

tugas

pembinaan

dan

pengawasan

dengan

pemanfaatan sumber daya yang ada, selalu mengedepankan prinsip : 1.

Transparan; membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang

benar,

jujur,

dan

tidak

diskriminatif

tentang

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara 2.

Responsif;

dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan

perubahan yang terjadi di daerah. 3.

Efisien; yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

4.

Efektif; merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

5.

Akuntabel; yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.

Partisipatif; pengawasan

merupakan hak masyarakat untuk terlibat melakukan terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan di daerah. 7.

Terukur; adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan caracara untuk mencapainya.

Analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja. Analisis Kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut, LKIP 2015 – Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali

23

dan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin diwujudkan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menetapkan program dan kegiatan sebagaimana berikut : a.

Sasaran strategis 1 : Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome persentase peningkatan nilai investasi, dengan tingkat capaian sebagai berikut : No

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi Persentase

1.

Persentase peningkatan nilai investasi

15,58%

189,94%

1.219,14%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase peningkatan nilai investasi tahun 2015 adalah 189,94%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 15,58% telah dapat dicapai dengan tingkat capaian 1.219,14%. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan nilai investasi tahun 2015 dengan perhitungan ((realisasi investasi

tahun

berkenaan

dikurangi

realisasi

investasi

tahun

sebelumnya) dibagi investasi tahun sebelumnya) x 100%; non komulatif. Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “ Meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMA maupun PMDN”, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menetapkan : 1. program pengkajian dan perencanaan penanaman modal dengan kegiatannya : a)

Pengkajian

dan

perencanaan

penanaman

modal,

jumlah

anggaran Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMDN maupun PMA. Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai Keputusan LKIP 2015 – Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali

24

Gubernur 918/13/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.270.000.000,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -

Anggaran : Rp.270.000.000,-

-

Realisasi Fisik

-

Realisasi Keuangan : Rp.260.731.195,- (96,57%)

-

Sisa Anggaran

: 100 %

: Rp.9.268.805,- (3,43 %)

2. Program Peningkatan iklim Investasi dan realisasi investasi dengan kegiatannya : b) Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah, jumlah anggaran Rp.128.410.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya nilai investasi di Provinsi Bali baik PMDN maupun PMA. Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai Keputusan Gubernur Nomor

918/13/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015

dengan jumlah anggaran sebesar Rp.128.410.000,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -

Anggaran

: Rp.128.410.000,-

-

Realisasi Fisik

: 100 %

-

Realisasi Keuangan : Rp.122.206.499,- (95,17%)

-

Sisa Anggaran

: Rp.6.203.501,- (4,83 %)


25

b. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efesiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome persentase

peningkatan

investor

yang

mengajukan

permohonan

penanaman modal di Provinsi Bali, dengan tingkat capaian sebagai berikut : No

Indikator Kinerja Utama

Target

1.


16,70%

Realisasi Prosentase 86,70%

519,16%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase peningkatan peningkatan investor tahun 2015 adalah 86,70%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 16,70% telah dapat dicapai dengan

tingkat

capaian

519,16%.

Pencapaian

tersebut

dihitung

berdasarkan jumlah investor yang mengajkan permohonan pada tahun 2015

dengan

permohonan

perhitungan tahun

((jumlah

berkenaan

investor

dikurangi

yang

jumlah

mengajkan

investor

yang

mengajkan permohonan tahun sebelumnya) dibagi jumlah investor yang mengajkan permohonan tahun sebelumnya) x 100%; non komulatif. Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “Meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efesiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi”,

Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Provinsi Bali menetapkan : Program

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dengan

kegiatannya : 1)

Forum kerjasama di bidang penanaman modal, jumlah anggaran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).


26

Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen

Pelaksanaan

Gubernur Nomor

Anggaran

(DPA)

sesuai

Keputusan

918/13/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015

dengan jumlah anggaran sebesar Rp.100.000.000,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

2)

-

Anggaran : Rp.100.000.000,-

-

Realisasi Fisik : 100 %

-

Realisasi Keuangan

: Rp.91.727.510,- (91,73%)

-

Sisa Anggaran

: Rp.8.272.490,- (8,27 %)

Promosi penanaman modal di dalam negeri, jumlah anggaran Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya inovasi dan strategi promosi yang informatif berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan kualitas serta menciptakan pelayanan prima guna peningkatan investasi. Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

(DPA)

sesuai

Keputusan

Gubernur Nomor 918/13/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.200.000.000,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -

Anggaran : Rp.200.000.000,-

-

Realisasi Fisik : 100 %


27

3)

c.

-

Realisasi Keuangan

: Rp.160.298.750,- (80,15%)

-

Sisa Anggaran

: Rp.39.701.250,- (19,85 %)

Pelaksanaan promosi ke luar negeri, jumlah anggaran 0.

Sasaran strategis 3 : Meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor, dengan tingkat capaian sebagai berikut : No 1.

Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor

Target 18%

Realisasi Persentase 16%

112,5%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Persentase penurunan kasus pelanggaran oleh investor tahun 2015 adalah 112,5%. Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 18% telah dapat dicapai dengan tingkat capaian 16%. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan persentase target penurunan kasus pelanggaran oleh investor tahun 2015 dibagi dengan persentasi realisasi penurunan kasus pelanggaran oleh investor tahun 2015 x 100%. Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “Meningkatnya jumlah investor

yang

memahami

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku”, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menetapkan program mengendalikan pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatannya : 1) Pembinaan, konsultasi/ koordinasi dan pelaporan, jumlah anggaran Rp.44.770.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku


28

Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai Keputusan Gubernur Nomor 918/13/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.44.770.000,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -

Anggaran

: Rp.44.770.000,-

-

Realisasi Fisik

: 100 %

-

Realisasi Keuangan

: Rp.37.751.400,- (84,32%)

-

Sisa Anggaran

: Rp.7.018.600,- (15,68 %)

2) Monitoring dan koordinasi penanaman modal, jumlah anggaran Rp.47.775.000.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah investor yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai Keputusan Gubernur Nomor 918/13/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.47.775.000,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -

Anggaran

: Rp.47.775.000,-

-

Realisasi Fisik

: 100 %

-

Realisasi Keuangan

: Rp.37.404.300,- (78,29%)

-

Sisa Anggaran

: Rp.10.370.700,- (21,71%)

d. Sasaran strategis 4 : meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel.


29

Sasaran tersebut diukur pencapaiannya dengan indikator outcome Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan tingkat capaian sebagai berikut : No 1.

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target 85

Realisasi Persentase 84,32

99,20%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2015 adalah 84,32 Hal ini terlihat dari target yang diharapkan 85 telah dapat dicapai dengan tingkat capaian 99,20%, Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan perhitungan (total nilai persepsi per unsur dibagi total unsur terisi) dikali nilai perimbang (0,071 x 25). Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran “ meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efesien, transparan dan akuntabel”, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali menetapkan program mengkoordinasikan dan mendorong peran swasta dalam pembangunan dengan kegiatannya : 1) Pemantauan, sinkronisasi dan implementasi pelayanan perizinan dan non perizinan, jumlah anggaran Rp.178.491.950,- (seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai Keputusan Gubernur Nomor 918/13/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.178.491.950,-.


30

Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -

Anggaran

: Rp.178.491.950,-

-

Realisasi Fisik

: 100 %

-

Realisasi Keuangan

: Rp.177.870.700,- (99,65%)

-

Sisa Anggaran

: Rp.621.250,- (0,35 %)

2) Koordinasi dan konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan, jumlah anggaran Rp.77.341.200,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua rupiah). Sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel Dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi Bali Tahun 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai Keputusan Gubernur Nomor 918/13/DPA/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.178.491.950,-. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dapat disampaikan sebagai berikut : -

Anggaran

: Rp.77.341.200,-

-

Realisasi Fisik

: 100 %

-

Realisasi Keuangan

: Rp.55.829.050,- (72,19%)

-

Sisa Anggaran

: Rp.21.512.150,- (27,81%)


31

B. RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 Rencana

anggaran

yang

dijabarkan

dalam

program/kegiatan

yang

dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2015 dan realisasinya terlihat sebagaimana tabel berikut :

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA

REALISASI

1

2

3

4

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

198.000.000

126.587.355

1.2.

Penyediaan alat tulis kantor.

196.745.100

181.819.930

1.3.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

42.155.000

37.571.200

1.4.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

5.472.500

5.472.500

1.5.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

14.280.000

12.720.000

1.6.

Penyediaan makanan dan minuman.

17.600.000

16.375.000

1.7.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

200.000.000

124.430.950

1.8.

Upacara keagamaan.

60.000.000

52.625.000

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

2.1.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor.

226.625.000

214.303.734

2.2.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.

500.478.840

478.118.170

2.3.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

465.586.010

455.860.280

3.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

3.1.

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM.

42.045.800

32.638.400

4.

Program Peningkatan Kualitas dan Penyebar luasan Informasi.

4.1.

Sosialisasi dan publikasi konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

5.

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

5.1.

Promosi Penanaman Modal.

5.2.

Pelaksanaan Promosi Luar Negeri.

6.

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

6.1.


128.410.000

122.206.499

6.2.


100.000.000

91.727.510


50.770.400

49.910.700

200.000.000

160.298.750

32

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA

REALISASI

1

2

3

4

7.

Program Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal.

7.1.


8.

Program Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal.

8.1.

270.000.000

260.731.195

Pembinaan , konsultasi/koordinasi dan pelaporan

44.770.000

37.751.400

8.2.

Monitoring dan koordinasi penanaman modal

47.775.000

37.404.300

9.

Program Mengkoordinasikan dan Mendorong Peran Swasta Dalam Pembangunan.

9.1.

Pemantauan, sinkronisasi implementasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

9.2.

Koordinasi dan konsultasi pelayanan perizinan dan non perizinan

178.491.950

177.870.700

77.341.200

55.829.050

Dari Anggaran Belanja Langsung Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sebesar Rp.3.066.546.800,00 terserap sebesar Rp.2.732.252.623,00 atau 89,09 % dengan Presentase Realisasi Fisik sebesar 100%. Sedangkan estimasi anggaran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali untuk 3 tahun ke depan diproyeksikan sebagai berikut :

No

Tahun Anggaran

Alokasi Anggaran Keterangan Induk

Perubahan

1

2016

Rp. 7.482.500.000,-

-

2

2017

Rp. 8.462.950.000,-

-

3

2018

Rp. 10.112.845.000,-

-


33

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2015, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan

akuntabilitas

kinerja

instansi

yang

merupakan

wujud

pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan

penyusunan

laporan

ini

adalah

untuk

memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan Dari uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali Tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana.

2.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali sebagai salah satu unit kerja Pemerintah Provinsi Bali

telah memiliki tugas pokok dan

fungsi yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Strategis tahun 2013-2018. 3.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali telah membuat laporan tentang kinerja yang telah dicapai selama setahun.


34

4.

Berdasarkan pada Pengukuran Kinerja Kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, rata-rata capaian kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali memperoleh nilai 100 %.

5.

Realisasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2015 adalah sebesar Rp.3.066.546.800,00 terserap sebesar Rp.2.732.252.623,00 atau 89,09%. %.

Langkah

–

langkah

yang

perlu

diambil

untuk

mengatasi

permasalahan – permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut : 1.

Perlu dilakukan upaya – upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

serta

kemampuan teknis dalam menyusun dokumen – dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel; 2.

Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 ini diharapkan

dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.


35

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik, bersih dan

Recommend Documents