KATA PENGANTAR
Dalam rangka terselenggaranya Pemerintah yang baik good governance serta mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instasni Pemerintah ( LAKIP ) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, professional, efisiensi, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan good governance maka disusunlah laporan Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(
LAKIP
)
yang
merupakan
uraian
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Cambai. Dengan disusunnya LAKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Cambai lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpola serta terpadu sesuai yang diharapakan sehingga mewujudkan good governance.
Prabumulih, Februari 2016 CAMAT CAMBAI
MUHTAR EDI,S.Sos,M.Si Pembina NIP. 19670610 198901 1 003
DAFTAR ISI
1. Kata Pengantar 2. Daftar Isi 3. Ikhtisar Eksekutif 4. BAB I
PENDAHULUAN
5. BAB II
PERENCANAAN STRATEJIK
6. BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
7. BAB IV
PENUTUP
8. BAB V
LAMPIRAN - LAMPIRAN
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada tahun 2015 ini, Kantor Kecamatan cambai telah melaksanakan 23 ( Dua puluh Tiga ) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2015 untuk mencapai 1 ( satu ) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan penilaian sendiri ( self assessment ) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata – rata capaian kinerja dari 1 ( satu ) sasaran yang telah ditetapkan adalah 100 %.
NO SASARAN 1 2 1 Optimalnya fungsi Kecamatan di bidang pemerintahan,
Nilai Capaian Kinerja 3 100 %
pembangunan dan kemasyarakatan
Secara
keseluruhan
Kantor
Kecamatan
Cambai
telah
menganggarkan
pembiayaan seluruh kegiatan Tahun 2015 sebesar Rp. 2.038.420.242,00, dengan rincian sebagai berikut : NO
URAIAN
1 1
2 Belanja Tidak Langsung
2
Belanja Langsung
3
Belanja Modal
Jumlah
PAGU ANGGARAN 3 1.738.420.242.00
REALISASI ANGGARAN 4 1.715.266.319,00
TARGET % 5 98,45
247.500.000,00
239.924.750,00
96,94
52.500.000,00
52.075.000,00
99,19
2.038.420.242,00
2.007.266.069,00
98,47
BAB I PENDAHULUAN
1. Data Umum Orgainsasi *. Dasar Hukum a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme b. Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme c. Inpres RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara d. Inpres RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah e. Peraturan Walikota Prabumulih No. 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih . 2. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Prabumulih No. 65 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Prabumulih. I. CAMAT Camat mempunyai tugas pokok : a. Melaksanakan kewenangan pemerintah yang di limpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan,ekonomi dan pembangunann,pemberdayaan
dan
kesejahteraan
masyarakat,ketentraman
dan
ketertiban umum di kecamatan. b. Merumuskan,Melaksanakan,Memimpin,Mengatur,Membina,Mengendalikan,Mengkoor dinasi dan Mempertanggung Jawabkan pelaksanaan tugas umum pemerintahan di kecamatan. c. Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Camat dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari kepala Daerah.
b. Pelaksanaan Pelayanan Pemerintahan di kecamatan. c.
Pelaksanaan pengelolaan tata usaha Kecamatan.
d. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan masyarakat. e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkata kecamatan. i. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan. j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan /atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
II. SEKRETARIAT Sekretariat Kecamatan di pimpin oleh seorang Sekretaris,Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok yaitu : a. Melaksanakan,sebagian tugas Camat,merencanakan,mengatur,kegiatan pelayanan dan administrasi umum,kepegawaian,keuangan,perlengkapan,kerumahtanggaan,informasi kehumasan dan ketatausahaan. b. Melaksanakan,tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. c. Sekretaris Camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pkok sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi yaitu : a. Pelaksanaan kegiatan administrasi umum ketatausahaan; b. Pelaksanan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan; c. Pelaksanaan rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan; d. Pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
perkantoran,kearsipan,kerumahtanggaan,perlengkapan,dokumentasi,perpustakaan dan kepegawaian Kecamata;. e. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kecamatan; f. Pelaksanaan informasi kehumasan; g. Pembinaan tertib administrasi,organisasi dan hukum di lingkungan Kecamatan; h. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang pelaksanaan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan; i. Pelaksanaan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat Daerah lainnya di Wilayah Kecamatan; j. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah,DPRD,Pemerintah,Pemerintah Provinsi dan instansi terkait di bidang pengelolaan kesekretariatan Kecamatan; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; Sekretaris Camat ,Membawahi : a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(1)
Subbagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
(2)
Kepala subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas pokok : a. Mengerjakan sebagian tugas sekretaris Camat,tekhnis operasional di bidang program dan pelaporan; b. Memproses,menyusun,melakukan
dan
melaporkan
tugas
pelayanan,dan
penyusunan rencana dan program kerja kecamatan; (3)
Kepala Subbagian Program dan Pelaporan dalam melaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kecamatan; b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja kecamatan; c. Penyusunan rencana dan program kegiatan perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan; d. Penyusunan rencana kegiatan pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan; e. Penyusunan rencana strategis kecamatan; f. Penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan tugas; g. Penyusunan monitoring dan evaluasi seta pelaporan tugas; h. Penyusunan pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang di laksanakan perangkat daerah di kecamatan; i. Pengerjaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; j. Pengkoordinasian penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan; k. Pengerjaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)
Subbagian Umum, Kepegawaian dan keuangan di pimpin oleh seorang kepala Subbagian. Kepala subbagian Umum,Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok : a. Mengerjakan,sebagian tugas sekretaris Camat,Tekhnis operasional di bidang umum,kepegawaian dan keuangan; b. Memproses,menyusun melakukan,tugas pelayanan administrasi umum,informasi kehumasa,kepegawaian dan keuangan di lingkungan kecamatan.
Kepala Subbagian Umum,Kepegawaian dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat (2) mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum,informasi kehumasan ,kerumahtanggaan,kepegawaian ,dan ketatausahaan kecamatan ; b. Penyusunan penerimaan,pendistribusian,dan pengiriman surat-surat,naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan Kecamatan; c. Penyusunan pembuatan dan pengadaan naskah Dinas; d. Penyusunan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan; e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas,pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas f. Penyusunan
informasi
dan
pelayanan
hubungan
masyarakat,pengurusan
kerumahtanggaan,keamanan dan ketertiban kantor; g. Penyusunan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor,kendaraan dinas,dan aset kecamatan; h. Penyusunan
dan
penyiapan
rencana
kebutuhan
sarana
dan
prasarana
perlengkapan kantor dan pelaksanaan pengadaan,penyimpanan,pendistribusian dan inventaris perlengkapan kantor; i. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Kecamatan; j. Penyusunan pengelolaan perpustakaan dan perundang-undangan
pendokumentasian peraturan
dan
pelaksanaan
pengumpulan,pengolahan,penyimpanan,pemeliharaan data serta dokumentasi kepwgawaian; k. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi serta penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat,gaji berkala,pensiun dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai; l. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural,tekhnis dan fungsional,ujian dinas serta fasilitas pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai; m. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai; n. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP3,DUK,sumpah/janji pegawai; o. Penyusunan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan;
p. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangaan kecamatan dan pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran kecamatan; q. Penyusunan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan kecamatan serta pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tunjangan daerah; r. Penyusunan rencana oprasional program administrasi pengelolaan keuangan dan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanjan dan pembiayaan Kecamatan; s. Penyusunan
admministrasi
administrasi
akuntansi
keuangan dan penyiapan bahan pembinaan
anggaran
pendapatan,
belanja
dan
pembiayaan
Kecamatan; t. Penyusunan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan dan pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan; u. Penyusuna evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; v. Penyusunan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan; w. Pengerjaan tugas kedinasan lain yang diberikan oeh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. III. SEKSI TATA PEMERINTAHAN 1. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 2. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok : a. Mengerjakan
sebagian
tugas
Camat,
teknis
operasional
dibidang
tata
pemerintahan dikecamatan; b. Memperoses, Menyusun, melakukan kegiatan pelayanan pemerintah Kecamatan, otonomi daerah, politik dalam negri atau administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitas pemerintah desa/kelurahan. 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi : a. Penyusunan
rencana
program
dan
kegiatan
pelayanan
penyelenggaraan
pemerintah Kecamatan; b. Penyusunan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan; c. Penyusunan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi, pemberian rekomendassi serta koordinasi pelaksanaa pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negri dan administrasi publik serta kependudukan;
d. Penyususnan fasiltas dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan; e. Penyusunan pasilitas dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam pelaksanaan pemerintah; f. Penyusunan failitas dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan / atau kelurahan serta bantuan desa/kelurahan; g. Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. Penyusunan koordinasi pelaksanaan pemerintahan kecamatan dengan instansi terkait lainya. i. Pengerjaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. IV. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 1. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala seksi. 2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok : a. Mengerjakan sebagai tugas Camat teknis operasional dibidang ekonomi dan pembangunan di Kecamatan; b. Memproses, menyusun melakukan rumusan kegiatan dan tugas Camat di bidang ekonomi dan pembangunan meliputi administrasi pembangunan, ekonomi dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup. 3. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal mempunyai fungsi : a. Penyusunan kegiatan DPDK; b. Pelayanan kepada masyarakat dalam hal permohonan pembuatan SITU,IMB dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan pembangunan; c. Penyusunan mempersiapan bahan bangunan guna pembuatan Daftar Rencana Proyek atau kegiatan lain yang berhubungan dengan pembangunan; d. Pemberian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas; e. Pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas; f. Pemberian tugas kepada bawahan agar tidak terjadi penyimpangan; g. Pemeriksaan hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya; h. Penilaian hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kerja;
i. Penyusunan
dan
melatksanakan
program
pembinaan
di
bidang
perekonomian,perbaikan,perkreditan rakyat,perkoprasian,perternakan,perkebunan,perikanan,industri
kecil,usaha
informal dan kebutuhan bekerjasama dengan instansi terkait; j. Penyusunan inventarisasi dan evaluasi hasil-hasil pembangunan di kecamatan; k. Penyusunan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan; l. Penyusunan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas; m. Penyusunan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; n. Penyusunan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; o. Pengerjaan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
V. SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATAN
1. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. 2. Kepala seksi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas pokok : a. Mengerjakan sebagian tugas Camat, Teknis oprasional di bidang Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan; b. Memproses, menyusun rumusan kebijakan dan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Kepala seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat; b. Penyusunan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan; c. Penyusunan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan , fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang pertambangan dan energi; d. Penyusunan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera; e. Penyusunan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat; f. Penyusunan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasiaan pemberian perjanjian di bidang kesehatan;
g. Penyusunan koordinaisi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; h. Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; i. Penyusunan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan; j. Pengerjaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. VI. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala seksi. 2. Kepala Seksi ketentraman dan ketertiban umum memmpunyai ttugas pokok : a. Mengerjakan sebagian tugas Camat, teknis operasional di bidang ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan ; b. Memproses, Menyusun melakukan rumusan kegiatan dan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum. 3. Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi; a. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan peraturan daerah dan peraturan / keputusn walikota di wilayah kecamatan; b. Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan peraturan Daerah dan peraturan / keputusan Wlikota; c. Penyusunan falitasi dan pembinaan satuan pelindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan pelindungan masyarakat; d. Penyusunan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan Daerah dengan instansi terkait; e. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu dengan instansi terkait; f. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait; g. Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas: h. Penyusunan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan. i. Pengerjaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Peran Strategis Instansi Kecamatan Cambai Kedudukan Camat sebagai Kepala Kecamatan dalam Peraturan walikota prabumulih Nomor ; 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten kota prabumulih, adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat
di
bidang
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan. 4. Kekuatan Sumber Daya yang Ada 1. Geografis / Administrasi Kecamatan Cambai merupakan salah satu dari 6 kecamatan yang ada di Kota Prabumulih dengan 3 kelurahan dan 2 desa, dan ibukota kecamatannya di Kelurahan Cambai, berjarak lebih kurang 10 km dari pusat Kota Prabumulih. Kecamatan Cambai terletak disebelah barat Kota Prabumulih dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Cambai sebagai berikut : 1. Sebelah Utara
: Kec. Lembak Kab. Muara Enim
2. Sebelah Selatan : Kec. Prabumulih Utara dan Kec. Prabumulih Timur 3. Sebelah Barat
: Kec. Prabumulih Barat
4. Sebelah Timur : Kec. Lembak Kab. Muara Enim Kecamatan Cambai memiliki luas wilayah + 83,412 Ha yang kesemuanya itu merupakan daerah dataran rendah dengan jumlah penduduk sebanyak 15.296 jiwa. 2. Sosial Ekonomi Ditinjau dari segi sosial kemasyarakatan masyarakat Kecamatan Cambai adalah masyarakat agraris serta memiliki beraneka ragam budaya dan perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus guna mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Cambai hidup dari mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian besar masyarakat memeluk agama Islam. 3. Prasarana dan Sarana Kondisi prasarana dan sarana wilayah Kecamatan Cambai cukup memadai sehingga sangat mendukung kearah tingkat kemajuan wilayah . Dengan dilengkapi prasarana jembatan pada kondisi baik dan didukung dengan alat trasportasi, baik kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua. Selain sarana dan prasarana tersebut diatas juga
didukung dengan sarana telekonunikasi berupa pesawat telepon dengan beberapa wartel dan media komunikasi yang lainnya. 4. Sumber Daya Alam Ditinjau dari kondidi wilayah ( letak geografis ) Kecamatan Cambai sangat potensial untuk pembangunan pertanian yang sebagian besar berupa tanah dataran rendah. 5. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pengelolaan pembangunan yang secara dinamis mampu mengolah faktor – factor lainnya untuk mencapai produktifitas sumber daya yang optimal.
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK
I. RENCANA STRATEGIS Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memeprtimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai. 1.1 VISI Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kecamatan Cambai dibuat dan ditetapkan dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah Kota Prabumulih yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Prabumlih tahun 2008-2013 Yaitu “Terwujudnya Kota Prabumulih Menjadi Kota Prima “ . Berpedoman pada Visi Kota Prabumulih diatas,maka Visi Kecamatan Cambai yaitu : “Terwujudnya Pelayanan Prima
dalam penyelenggaraan pemerintah dan Peran
Aktif Masyarakat dalam pembangunan “. Pelayanan prima, mengandung pengertian yaitu Pelayan terbaik di segala sektor/urusan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Cambai secara profesional yang dilandasi oleh tata nilai sosial dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan yang berorientasi pada pelayanan publik untuk mencapai masyarakat Kota Prabumulih yang Adil,Sejahtera dan Bermanfaat. Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan,berarti keterlibatan masyarakat dalam pembangunan disegala sektor untuk mencapai masyarakat Kota Prabumulih yang adil,sejahtera dan bermanfaat. 1.2 MISI Misi adalah yang harus diemban atau dilaksanakan oleh sebuah instansi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Kecamatan Cambai adalah :-“ Menciptakan Pelayanan Yang Profesional Bidang Administrasi pemerintahan Umum “. - “ Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Keagamaan “. 1.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima (lima) tahun.
Adapun tujuan Kecamatan Cambai adalah : - “ Meningkatkan Kinerja Aparatur Bidang Administrasi Perkantoran ” -
“Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Pembangunan “.
Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Cambai adalah : - “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran “. -“ Meningkatkan Kualitas Aparatur “. -“ Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan “. -“ Menciptakan Masyarakat yang agamais “. 1.4 Strategi Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakankebijakan dan program-program. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Cambai adalah sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan 2. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan , 3. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa, 4. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah dengan melibatkan semua stakeholder 5. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan secara optimal
1.5 Kebijakan Kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Adapun kebijakan Kecamatan Cambai yang ditetapkan adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat; 2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi pemerintahan ditingkat kecamatan; 3. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa; 4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah; 5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.
1.6 PROGRAM Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak ( action play ) yang terdiri dari kegiatan – kagiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mecapai masing – masing sasaran. Sesuai dengan Renstra Kecamatan Cambai program yang dilaksanakan Kecamatan Cambai adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
KEGIATAN TAHUN. 2015 NO 1 I
PROGRAM
KEGIATAN
KET
2
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Penyediaan ATK Penyediaan Barang Cetakan dan penggadaan
3 4 5 6 7 8 9 10
12 13
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa pendukung Administrasi Pemeliharaan Rutin /Berkala gedung Kantor
1
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2
Pengadaan sofware dan Hardware Komputer
3
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 5
Gerakan Kebersihan Siring dan Jalan Lingkungan Kecamatan Cambai Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
6
Pengadaan Mebeleur
1
Pengadaan pakaian Khusus hari;hari Tertentu
1 2
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja kecamatan Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun
3
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
1
Penyelenggaraam Musrenbang Kecamatan
11
II
III
IV
V
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang –Undangan Penyediaan makanan dan minuman
Program Peningkatan Sara na dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Pengembangan Pelaporan
Peningkatan Sistem
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Cambai adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Cambai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Cambai tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 1. Permasalahan 1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor,
sehingga
memerlukan
prioritas
program
dan
kegiatan,
yang
telah
dimusyawarahkan dalam musranbang tingkat Kecamatan yang menjadi skala prioritas tingkat Kecamatan, tetapi dari skala prioritas tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. 2. Penyusunan APBD Desa dan ADD Desa masih perlu pendampingan dari Tim Fasilitasi Kecamatan baik dalam penyusunan APBD Desa maupun penyusunan ADD, yang menjadi dokumen perencanaan pelaksanaan di Desa 3. Beban kerja di kantor Kecamatan Cambai tidak sesuai dengan jumlah karyawan / SDM yang ada. Banyak kegiatan di Kantor Kecamatan Cambai dan semua bidang di Desa yang seharusnya di monitor, akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Cambai, sehingga beban kerja di Kantor Kecamatan Cambai dan monitoring di Desa kurang optimal
II. Pemecahan 1. Mengadakan koordinasi dengan dinas intansi tingkat Kabupaten melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten. 2. Membentuk Tim Fasilitasi ADD / DAKD Desa dan Tim Fasilitasi APBD Desa 3. Penambahan karyawan di Kantor Kec. Cambai A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Cambai membandingkan antara kinerja nyata / realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2015. Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data / informasi untuk menentukan kinerja kegiatan / program / kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (otcomes), manfaat (benefits) dan dampak ( impacts)
Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi baik dalam tahap perencanaan ( ex – antre ), tahap pelaksanaan ( on – going ) ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi ( ex – post ) Pada indikator input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai. Sedangkan untuk indikator outcones, benefits dan impacts akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Data pengukuran kinerja Tahun 2014 merupakan pembanding sehingga akan terlihat pencapaian kinerja Tahun 2015. B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Kinerja Kantor Kecamatan Cambai tercermin dalam Indikator Kinerja Utama ( IKU ). Dalam pencapaian sasaran -sasaran dari indikator kinerja dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Dan dari indikator kinerja tersebut capaian indikator kinerja rata – rata mencapai 100 %. PENGUKURAN KINERJA NO
SSARAN RENSTRA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1 1
2 Optimalisasi fungsi Kecamatan di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3 Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Desa di Bidang Pemerintahan ( terkoor dinasinya Kecamatan dan Desa, terlayaninya masyarakat untuk administrasi pemerintahan Kecamatan ) 1 Meningkatnya kerja sama dan koordinasi serta meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Cambai 2 Meningkatnya SDM dan pemahaman tupoksi Perangkat Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat 3 Kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian kekosongan Kepala Desa Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Desa di Bidang Pembangunan ( ketersediaan prioritas pembangunan wilayah, terfasilitasinya penyusunan APBDes, terkendalinya pelaksanaan APBDes, terfasilitasinya pemenuhan/penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3, terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah ) 1 Dokumen skala prioritas Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinasinya pelaksaaan pembangunan wilayah 2 Terfaslitasinya penyusunan APBDes dan terkendalinya pelaksanaan APBDes 3 Target pendapatan PBB, IMB dan SP3 Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Desa di Bidang Kemasyarakatan ( terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah, terfasilitasinya dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat ) 1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban
TARGET (%) 4
REALISASI (%) 5
CAPAIAN KINERJA (%) 6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
wilayah Kecamatan Cambai 2 Meningkatnya peran TP PKK Kecamatan dan Desa dalam pemberdayaan perempuan, serta meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan di Desa 3 Meningkatnya dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Cambai
Keberhasilan
100
100
100
100
100
100
pencapaian sasaran – sasaran indikator kinerja, dapat dijelaskan sebagai
berikut ; I. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Desa di Bidang Pemerintahan ( terkoordinasinya Kecamatan dan Desa, terlayaninya masyarakat untuk administrasi pemerintahan Kecamatan ) a. Meningkatnya kerja sama dan koordinasi serta meningkatnya kapasitas pelaksanaan program, kegiatan dan pembangunan di Kecamatan Cambai, capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan : 1. Konfrensi Kepala Desa / Sekertaris Desa 2. Rakor BPD dan Kepala Desa b. Meningkatnya SDM dan pemahaman tupoksi Perangkat Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan serta meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat, capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan : 1. Pembinaan Perangkat Desa 2. Pembinaan Administrasi Desa 3. Fasilitasi Pengelolaan ADD, TPAPD dan DAKDes 4. Pembinaan Komputer dan IT c. Kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pengisian kekosongan Kepala Desa, capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan : 1. Fasilitasi Pengisian Kekosongan Kepala Desa / Perangkat Desa II. Tingkat ketertiban administrasi Kecamatan dan Desa di Bidang Pembangunan ( ketersediaan prioritas pembangunan wilayah, terfasilitasinya penyusunan APBDes, terkendalinya pelaksanaan APBDes, terfasilitasinya pemenuhan / penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3, terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah ) a. Dokumen skala prioritas Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinasinya pelaksaaan pembangunan wilayah, capaian target kinerja 100 %, di dukung dengan adanya kegiatan : 1. Rapat Dinas Pelaksanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan 4. Pembinaan dan Fasilitasi Pokja Agropolitan Tingkat Kecamatan b. Terfaslitasinya penyusunan APBDes dan terkendalinya pelaksanaan APBDes, capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan : 1.Pembinaan Penyusunan APBDes. c. Target pendapatan PBB, IMB dan SP3, capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan : 1. Intensifikasi Penyetoran PBB, Pajak dan Retribusi Daerah 2. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan III.Tingkat
ketertiban administrasi Kecamatan dan Desa di Bidang Kemasyarakatan
( terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan wilayah, terfasilitasinya dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat ) a. Meningkatnya keamanan dan ketertiban wilayah Kecamatan Cambai, capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan : 1. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas 2. Pembinaan Perlindungan Masyarakat 3. Pemantauan dan Pengendalian Bencana Alam b. Meningkatnya peran TP PKK Kecamatan dan Desa dalam pemberdayaan perempuan, serta meningkatnya peran serta ormas dalam pembangunan di Desa, capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan : 1. Fasilitasi Kegiatan PKK 2. Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan c. Meningkatnya dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Cambai, capaian target kinerja 100 % di dukung dengan adanya kegiatan : 1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 2. Pembinaan LPMD ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ) 3. Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan, Olah Raga dan Kesenian
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN REALISASI APBD TAHUN 2015 N o 1 1.
2.
SASARAN
PROGRAM
2 Mantapnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Tingkat Kecamatan dan terciptanya pelayanan publik di Kecamatan Cambai
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Biaya Jasa Surat Menyurat 2. Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 3. Biaya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Biaya Jasa Kebersihan Kantor 5. Biaya Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Biaya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Biaya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 8. Biaya Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Biaya Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 10. Biaya Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 11. Biaya Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tekhnis/Perkantoran 12. Biaya Jasa Media Informasi 13. Penyediaan Pemeliharaan Gedung Kantor Terbentuknya Program Peningkatan Sarana koordinasi dalam dan Prasarana Aparatur pemeliiharaan 1. Pengadaan perlengkapan prasarana dan gedung Kantor fasilitas 2. Pengadaan Kendaraan pelayanan umum. Dinas/Operasional 3. Pengadaan mebeleur 4.
Penggadaan Hardware dan sofware komputer 6. Gerakan Kebersihan siring dan lingkungan di kecamatan cambai
ANGGARA N 4
5
CAPAIAN (%) 6
1.000.000 4.500.000
1.000.000 2.081.720
100% 46,26%
20.000.000
19.400.000
97%
5.100.000
5.100.000
100%
8.500.000
8.500.000
100%
1.000.000
1.000.000
100%
25.000.000
23.714.154
94,85%
8.500.000
8.500.000
100%
35.000.000
34.690.876
97%
4.000.000
4.000.000
100%
4.400.000
4.400.000
100%
4.500.000 7.000.000
4.500.000 7.000.000
100% 100%
7.500.000
7.500.000
100%
16.000.000
15.575.000
97,34%
10.000.000
10.000.000
100%
19.000.000
19.000.000
100%
104.000.000
101.038.000
97,15%
REALISASI
No
SASARAN
PROGRAM
ANGGARAN
REALISASI
1
2
3
4
5
CAPAI AN(%) 6
9.000.000
9.000.000
100%
1.000.000
1.000.000
100%
1.000.000
1.000.000
100%
3.
4.
5
Terbentuknya Program peningkatan Disipin Pengadaan Aparatur Pakaian Dinas 1. Pengadaan pakaian Hari-hari khusus hari2 tertentu tertentu Terbentuknya koordinasi pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengembangan pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan ikhtisar Kinerja dan realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun 3. Penyusuna Dokumen Rencana Kerja Anggaran
Terlaksananya Program Perencanaan Penyelenggaraa Pembangunan Daerah n Musrenbang 1. Penyelenggaraan tingkat Musrenbang tingkat kecamatan kecamatan Total Keseluruhan
1.000.000
1.000.000
100%
3.000.000
3.000.000
100%
300.000.000
291.999.750
97,33%
BAB IV PENUTUP
1. Tinjauan Umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Cambai merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Tinjauan Khusus Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Cambai sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Cambai dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraiakan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran. Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain : -
Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan tehnologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat
Desa, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi
kualitas yang diharapkan -
Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
-
Perangkat Desa belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga pengadministrasian kegiatan di Desa belum dikerjakan secara rutin. Adapun langkah – langkah untuk meminimalkan hambatan – hambatan yang ada
adalah sebagai berikut : -
Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat – diklat maupun pembinaan – pembinaan
-
Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan
-
Mengadakan pembinaan administrasi Desa secara bertahap di 3 Kelurahan dan 2 Desa se Kecamatan Cambai.
3. Kesimpulan Pelaksanaan kegiatan belanja Kecamatan Cambai Th. 2015 telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Jumlah kegiatan seluruhnya : 23 kegiatan 4. Saran Tindak Lanjut Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Cambai selama tahun 2015 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian pada hasil ( outcomes ), manfaat ( benefits ) dan dampak ( impacts ) belum sesuai target yang diharapkan Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2014 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2015. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2015 dimana masih diperlukan kegiatan terebut pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Cambai tahun 2015 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.
Camat Cambai
MUHTAR EDI,S.Sos,M.Si Pembina NIP. 19670610198901 1 003
