KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wadah pertanggung jawaban instansi pemerintah terhadap kinerjanya, wadah ini merupakan wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dasar hukum pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang penyusunan LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B ini merupakan gambaran kinerja yang telah di capai selama tahun anggaran 2013. Pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B didukung oleh kelompok indikator inputs yang meliputi sumber daya manusia (pegawai) dan sarana dan prasarana meskipun jauh dari memadai. Pelaporan ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana strategik yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan misi dan visi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B.
IKHTISAR EKSAKUTIF Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B telah merencanakan dan merealisasikan rencana strategik untuk tahun Anggaran 2013. Rencana strategik yang diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang tertuang dalam Rencana Strateis Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2013. Tampak bahwa hasil yang telah dicapai pada tahun kedua tergolong telah berhasil, walaupun terdapat beberapa sasaran yang belum maksimal tingkat pencapaiannya, belum terdapatnya kegiatan yang memperlihatkan outcomes dan benefits maupun impactsnya, karena kesemuanya itu adalah berada diluar kontrol, ketersediaan indikator inputs berupa sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Sehubungan dengan itu, maka pada tahun-tahun berikutnya, hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut perlu terus dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar indikator penilaian tersebut dapat lebih meningkat. Peningkatan indikator tersebut merupakan target utama karena nilai pencapaian lebih mendekati sasaran, tujuan, visi dan misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB. Langkah – langkah demikian diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Kelas I B pada tahun yang akan datang.
1 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pola dasar pelaksanaan kepemerintahan dewasa ini menghendaki adanya terwujudnya kepemerintahan yang baik ( good governance ). Pelaksanaan kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya. Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan ideal mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai sektor penegakan hukum dan peradilan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Stratejik ( renstra ) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak stratejik sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama. Rencana Stratejik (renstra) merupakan rencana stratejik yang disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui
suatu analisis
perencanaan. Rencana stratejik
dimaksudkan untuk
memaksimalkan sumber daya agar dapat diterima secara baik apabila sumber daya yang ada dipergunakan secara tepat guna dan sasaran.
2 B. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B sebagai lembaga Peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (Yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Pinrang Propensi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagai yang diatur dalam undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hokum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dalam wilayah hukumnya menandakan urgensinya penyusunan suatu rencana stratejik, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum. C. Sistematika Penyajian Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama dalam tahun Anggaran 2013, dengan bentuk sajian seperti berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I. : PENDAHULUAN, Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dan tentang LAKIP. BAB II. : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, Menguraikan Program Kerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dalam Tahun Anggaran 2014.
3 BAB III. : AKUNTABILITAS KINERJA, Menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B. BAB IV. : PENUTUP, Menguraikan simpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LAKIP). Harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B, di masa mendatang. BAB V. : LAMPIRAN
4 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategi 2010-2014 Rencana Strategis Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2010 – 2014 mempunyai maksud : 1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja masa depan serta kondisi lima tahun ke depan Pengadilan Agama Pinrang yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ( tupoksi ) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum. 2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat ( stakeholder ) pencari keadilan dalam hal konstribusi Pengadilan tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Pinrang di wilayah hukumnya terhadap dalam pembangunan hukum di propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Pinrang di wilayah hukumnya dapat memanfaatkan kekuatan ( strength ) dan peluang ( opportunity ) serta berusaha meminimalisasi segala kelemahan ( weakness ) dan hambatan ( threatment ) dalam pelaksanaan tupoksi. 4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan Agama dan jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan berdasarkan visi dan misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tujuan Penyusunan Rencana stratejik adalah :
5 1. Tersusun dokumen perencanaan taktis stratejik Pengadilan Agama Pinrang yang berfokus pada skala prioritas stratejik dalam wilayah hukum Kabupeten Pinrang. 2. Tersusun dokumen perencanaan yang akan dijakdikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Pengadilan Agama Pinrang serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan. 3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Pinrang. 1.
Visi dan Misi
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Agama Pinrang adalah bagian lingkungan peradilan agama dalam wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang tugas pokoknya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya. Untuk mengembang tugas pokok tersebut diperlukan rencana stratejik berupa visi dan misi Pengadilan Agama Pinrang yang pada pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan tugas peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum ( rechtsidea ) yang ingin diwujudkan Visi Pengadilan Agama Pinrang diarahkan agar dapat berkarya secara efisien, eksis, antisipatif, sdan needed ( dibutuhkan ) oleh masyarakat Stakeholder / Justitiabelen.
6 Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Pengadilan Agama Pinrang. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang telah disusun melalui proses yang parsitipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik dan kondisi eksternal yang ada. I. PERNYATAAN VISI DAN PENJELASAN MAKNANYA Visi Pengadilan Agama Pinrang adalah sebagai berikut : “
TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PINRANG YANG
BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI HUKUM ”. Visi Pengadilan Agama Pinrang tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Pinrang, dimana pernyataan visi tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut:
Pengadilan Agama Pinrang yang berwibawa, mengandung arti bahwa ke depan dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberi perlindungan dan pelayanan hukum sehingga menjadi lembaga peradilan yang tegak dengan charisma saudara keadilan masyarakat.
Professional mengandung arti yang luas, professional dalam proses penegakan hukum, dalam pengawasan ilmu pengetahuan hukum serta profesionalisme lembaga peradilan, sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud pada akhirnya supremasi hukum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
7 A. PERNYATAAN MISI DAN PENJELASANNYA Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Pinrang yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Pinrang untuk mewujudkan Visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Pinrang adalah : 1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, Cepat , Biaya ringan dan traparansi 2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan. 3. Meningkatkan pengawasan yang terencana. 4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat. 5. Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan. 6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. Penjelasan Makna Misi : Misi Pertama : Mengandung arti bahwa untuk mewujudkan misi ini merupakan langkah antisipatif terhadap eofora reformasi hukum yang terus didengungkan oleh masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa proses peradilan berbelit-belit, memakan waktu lama, dengan biaya mahal harus ditepis dengan misi tersebut, yang juga hal ini sesuai aturan perundang-undangan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Misi Kedua : dimaksudkan meliputi pejabat fungsional dan struktural serta seluruh aparat peradilan. Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan adalah hakim, sehingga peningkatan sumber daya hakim sangat urgen. Meskipun aparat peradilan lainnya, seperti kepaniteraan, kesekretariatan dan kejurusitaan tetap pula mendapat perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan.
8 Peningkatan sumber daya yang dimaksud dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur, serta pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Misi Ketiga : menjalankan tindakan untuk : 1.
Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara teratur sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
3.
Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : Kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya yang ringan. Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan. Misi Keempat : seperti telah diuraikan bahwa ada tiga pilar yang menentukan
kesuksesan pencapaian tujuan hukum masyarakat dengan mengharapkan masyarakat dan wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang taat terhadap hukum karena merasa sadar aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianut oleh masyarakat tersebut sehingga Visi Pengadilan Agama Pinrang tercapai. Misi Kelima : Adalah merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi dan managemen yang baik akan mendorong pencepatan terwujudnya Visi dan Misi.
9 Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan managemen yang telah ditetapkan merupakan hal urgen. Perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum. Misi Keenam : mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan Prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana keuangan yang cukup dan lain-lain. 2.
Tujuan dan Sasaran Strategis Rencana Stratejik Pengadilan Agama Pinrang menetapkan kondisi jangka
menengah atau jangka lima tahunan dan kondisi jangka pendek atau tahunan yang harus di wujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan stratejik dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (alignmemt) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi. Tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Pinrang Tahun 2010- 2014 adalah sebagai berikut : 1. Misi Pertama Mewujudkan Peradilan yang sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Sebagai berikut :
Tujuan 1 1.1.Meningkatkan pelayanan Hukum kepada masyarakat
Sasaran 1.1.1. Tersedianya pelayanan hukum Masyarakat . 1.1.2. Terwujudnya penyelenggaraan Transparansi peradilan.
10 Tujuan 2 Sasaran 1.2.Meningkatkan ekselerasi 1.2.1. Tersedianya penyelesaiaan Pelayanan Hukum kepadaPerkara yang cepat. Masyarakat. 1.2.2. Terselenggaranya peradilan Yang sederhana, dan biaya Ringan. 1.2.3. Perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
2. Misi Kedua : Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan Untuk mewujudkan misi tersebut, maka tujuan dan sasaran Sebagai berikut :
Tujuan 1 2.1. Meningkatkan tingkat pendidikan aparatur peradilan.
Sasaran 2.1.1.Tersedianya tingkat pendidikan aparatur yang memadai. 2.1.2. Terwujudnya kinerja peradilan Yang memadai.
Tujuan 2 2.2. Meningkatkan moralitas dan Integritas aparatur peradilan.
Sasaran 2.3.1.Tersedianya aparatur yang Bersih dan berwibawa. 2.2.2. Terwujudnya kinerja peradilan Yang memadai.
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas Aparatur pendukung Peradilan .
Sasaran 2.3.1. Tersedianya aparatur penduKung peradilan yang bersih, Handal dan professional.
3. Misi Ketiga : Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif Tujuan 1 3.1. Meningkatnya evaluasi Kinerja pelayanan hukum Kepada masyarakat.
Sasaran 3.1.1. Terwujudnya peradilan yang Bebas KKN dan beribawa. 3.1.2. Terwujudnya sistem Pengawasan yang akurat.
11
4. Misi Keempat : Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Sebagai berikut : Tujuan 1 Sasaran 4.1. Meningkatnya tingkat kesa4.1.1. Terwujudnya proses peradilan daran dan ketaatan hukum Yang baik dan beribawa. masyarakat. 4.1.2. Terwujudnya keadilan dan Kepastian hukum yang diharapkan. 5. Misi Kelima : Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Sebagai berikut : Tujuan 1 5.1. Meningkatnya kualitas Administrasi dan managemen kepegawaian.
Sasaran 5.1.1. Tersedianya jumlah dan kualitas dan kesejahteraan pegawai. 5.1.2. Terwujudnya administrasi dan managemen kepegawaian.
Tujuan 2 5.2. Meningkatkan moralitas dan Integritas aparatur peradilan.
Sasaran 2.3.1.Tersedianya aparatur yang Bersih dan berwibawa. 2.2.2. Terwujudnya kinerja peradilan Yang memadai.
Tujuan 3 Meningkatkan kualitas Aparatur pendukung Peradilan .
Sasaran 2.3.1. Tersedianya aparatur penduKung peradilan yang bersih, Handal dan professional.
6. Misi Ketiga : Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif Tujuan 1 3.1. Meningkatnya evaluasi Kinerja pelayanan hukum Kepada masyarakat.
Sasaran 3.1.1. Terwujudnya peradilan yang Bebas KKN dan beribawa. 3.1.2. Terwujudnya sistem Pengawasan yang akurat.
7. Misi Keempat : Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran
12 Sebagai berikut : Tujuan 1 4.1. Meningkatnya tingkat kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat.
Sasaran 4.1.1. Terwujudnya proses peradilan Yang baik dan beribawa. 4.1.2. Terwujudnya keadilan dan Kepastian hukum yang diharapkan.
8. Misi Kelima : Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Sebagai berikut : Tujuan 1 5.1. Meningkatnya kualitas Administrasi dan managemen kepegawaian.
Sasaran 5.1.1. Tersedianya jumlah dan kualitas dan kesejahteraan pegawai. 5.1.2. Terwujudnya administrasi dan managemen kepegawaian.
Tujuan 2 5.2.Meningkatnya kualitas Administrasi dan managemen keuangan.
Sasaran 8.2.1. Tersedianya plafon anggaran DIPA dan realisasi DIPA. 8.2.2. Terwujudnya administrasi dan Managemen keuangan.
Tijuan 3 5.3. Meningkatnya kualitas Administrasi dan managemen Umum.
Sasaran 5.3.1. Terwujudnya tertib administrasi dan managemen umum dan rumah tangga.
9.Misi Keenam : Meningkatkan sarana dan prasarana hukum Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan 1 6.1. Meningkatnya sarana dan Prasarana hukum .
Sasaran 6.1.1. Terpeliharanya sarana dan Prasarana yang lebih baik dan memadai. 6.1.2. Terpenuhinya sarana dan Prasarana yang memadai.
13 3. Program Utama dan Kegiatan Pokok Sasaran indikator Kinerja dan target Kepaniteraan / Kesekretariatan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tahun 2013 Realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut : N
Program
o
Utama
1
Sasaran
Uraian
Dukungan 1.Terselenggara 1.Terbayarnya Manajemen nya gaji dan Pembayaran pegawai,tunjan pelaksanaan Gaji/tunjanga gan, lembur tugas n/ Lembur pegawai lainnya
2.Terlaksana 1. Pengadaan nya operasional Pakaian Dinas dan Pegawai pemeliharaan perkantoran 2.Terawatnya bangunan gedung/halam an kantor
Target
100% Sebelum Revisi(Pagu mines) Rp.2.387.936.000 Setelah Revisi Rp. 3.968.386.000
Rp.
100% 14.000.000
Realisasi
4.378.008.421
11.600.000
100% 12.000 .000
11.955.000
2 unit 48.300.000
48.299.251
6 unit 16.200.000
16.219.640
100% 8.750.000
8.749.006
12 bln Rp. 4.020.000
4.019.860
7.Kelancaran penggunaan daya dan jasa
1 th Rp. 70.000.000
52.293.053
8.Terbayarnya
12 bln
3.Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 4 4.Terawatnya Kendaraan Dinas Roda 2 5.Terawatnya Peralatan dan mesin 6.Kelancaran pengiriman surat-surat
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
14 jasa keamanan/keb ersihan 9. Terlaksananya keperluan kantor
Rp.100.800.000
35 org Rp. 19.250.000
9.Terlaksananya perjalanan Dinas
Rp.
10.Terbayarnya honor operasional
Rp. 48.300.000
11.Penerimaan Tamu
12.Terpeliharany a Jaringan
Meningkatk 1.Perlengkapan 1.Pengadaan an Sarana Sarana Kantor LCD dan Prasarana 2.Pengadaan Aparatur Printer digital Mahkamah Agung 3.Pengadaan Telepon PABX
4.Pengadaan Meubelair 5. Pengadaan Conditioning
19.249.450
67.411.500
42.300.000
12 bulan Rp. 13.000.000
12.990.000
1 kegiatan Rp. 3.000.000
3.000.000
1 Tahun Rp. 2.047.000
2.040.000
1 unit 10.000.000
9.950.000
13. Tersedianya buku perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi
2
67.470.000
100.800.000
Rp.
1 unit Rp. 3.500.000
3.450.000
1 set Rp. 21.000.000
20.930.000
9 unit Rp. 27.000.000 2 uni Rp. 8.000.000
26.995.000 7.970.000
15 6. Pengadaan Godyn
3
Meningkatk Perkara bagi 1.Pemberkasan an masyarakat perkara Manajemen miskin dan Peradilan terpinggirkan 2. Perkara Agama Prodeo
70 M2 Rp. 12.250.000
12.200.000
305 Perkara Rp. 1.525.000
-
6 perkara Rp. 3.000.000
2.297.000
3. Transport 10 LOK sidang Rp. 25.000.000 16.597.000 Keliling Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa realisasi yang dapat dicapai dalam tahun 2013 adalah 108,70.%
dimana anggaran Belanja Pegawai
tersebut di atas mengalami kelebihan sisa mines (-) sejumlah Rp. 414.133.476,(Empat ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sampai akhir tahun anggaran 2013.
B. Rencana Kinerja Tahun 2015 Program dan Kegiatan Kepaniteraan / Kesekretariatan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2015 sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dan Standar Operasional Prosedur ( S.O.P ) dapat disajikan pada tabel berikut : Unit Kerja Panitera Muda Gugatan
Sasaran Tercapainya Penyelesaian administrasi Perkara Gugatan
Program Kegiatan Penyelesaian 1. Menerima gugatan administrasi perkara berdasarkan ketentuan gugatan / / Meja.I, Meja II dan Meja permohonan III. banding / permohonan Kasasi skum biaya / permohonan PK / 2. Membuat perkara / biaya Banding / permohonan biaya Kasasi / biaya eksekusi eksekusi yang di setor oleh Penggugat/pemohon melalui Bank BNI
16
3. Meregistrasi berkas perkara dan keuangan biaya perkara 4. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua PA melalui Panitera dan wapan untuk dibuatkan penetapan penunjukan Majelis 5. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis yang telah ditetapkan oleh Ketua PA untuk dibuatkan penetapan hari sidang.I. 6. Menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan/ pemberitahuan Putusan,/Banding / Kasasi / PK kepada pihak-pihak 7. Memberikan turunan putusan/ penetapan kepada pihak yang meminta 8. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera Pengganti 9. Menerima Banding.
permohonan
10. Mempersiapkan / menyusun kelengkapan berkas Banding Bundel.A dan Bundel.B untuk dikirim ke Pengadilan Tk.Banding 11. Menerima permohonan Kasasi / PK. 12. Menyusun kelengkapan berkas perkara
17 Kasasi/PK bundel A dan Bundel B untuk dikirim ke Mahkamah Agung. 13. Menerima Berkas Perkara yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum 14. Menerima permohonan eksekusi sesuai dengan ketentuan meja.I,Meja II, Meja III 15. Memberikan data Perkara kepada Panitera Muda Hukum untuk diolah menjadi bahan Laporan
Panitera Muda Permohonan
Tercapainya Penyelesaian administrasi Perkara Permohonan
Penyelesaian 1. Menerima administrasi perkara permohonan Permohonan berdasarkan ketentuan /permohonan Meja.I, Meja II dan banding / Meja III. permohonan Kasasi / permohonan PK / 2. Membuat skum biaya permohonan perkara / biaya Banding / eksekusi biaya Kasasi / biaya ekssekusi yang di setor oleh Penggugat/pemohon melalui Bank BNI 3. Meregistrasi berkas perkara dan keuangan biaya perkara 4. Menyerahkan berkas perkara kepada Ketua PA melalui Panitera dan wapan untuk dibuatkan penetapan penunjukan Majelis
18
5. Menyerahkan berkas perkara kepada Majelis yang telah ditetapkan oleh Ketua PA untuk dibuatkan penetapan hari sidang.I. 6. Menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan/ pemberitahuan Putusan,/Banding / Kasasi / PK kepada pihak-pihak 7. Memberikan turunan putusan/ penetapan kepada pihak yang meminta 8. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dari Panitera Pengganti 9. Menerima Banding.
permohonan
10. Mempersiapkan / menyusun kelengkapan berkas Banding Bundel.A dan Bundel.B untuk dikirim ke Pengadilan Tk.Banding 11. Menerima permohonan Kasasi / PK. 12. Menyusun kelengkapan berkas perkara Kasasi/PK bundle A dan Bundel B untuk dikirim ke Mahkamah Agung. 13. Menerima Berkas Perkara yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap untuk diserahkan kepada Panitera Muda Hukum
19
14. Menerima permohonan eksekusi sesuai dengan ketentuan meja.I,Meja II, Meja III
Kepaniteraan Muda Hukum
Tersedianya data perkara
Urusan Keuangan
Tercapainya pelaksanaan anggaran untuk sarana dan prasarana kantor
15. Memberikan data Perkara kepada Panitera Muda Hukum untuk diolah menjadi bahan Laporan Penyelesaian 1. Mengumpulkan dan administrasi mengolah data yang berasal pelaporan perkara / dari Panmud Hukum untuk pencatatan,penyajian bahan laporan informasi tentang 2. Membuat laporan perkara Pengadilan bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan tahunan dan laporan lain yang diminta. 3. pelayanan kepada masyarakat tentang pencatatan akta-akta. 4. Menerima berkas perkara Perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk disimpan dalam arsip berkas perkara. 5. Melaksanakan penataan Arsip perkara in aktif 6. Menyajikan informasin tentang Pengadilan melalui Wibe site
Penyelenggaraan 1. Bersama seluruh unsur administrasi pimpinan Mempersiapkan keuangan, dan menyusun usulan penyediaan sarana anggaran (RKA-K/L) tahun dan prasarana berikutnya. 2. Menyusun pelaksanaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban anggaran. 3. Pembukuan dan verifikasi. 4. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas
20 pokok dan keperluan pokok sesui DIPA. 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B sesuai DIPA. 6. Pembangunan,pemeliharaan sarana gedung kantor Sesuai DIPA Urusan umum
Tercapainya Penyelesaian dukungan administrasi umum sarana dan prasarana
Urusan Tercapainya Penyelesaian Kepegawaian dukungan administrasi SDM yang Kepegawaian efektif
1. Melaksanakan Pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok dan keperluan pokok Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B. 2. Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B. 3. MelaksanakanPemeliharaan sarana gedung kantor . 4. Melaksanakan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN). 5. Melaksanakan pencatatan surat-surat masuk dan mendistribusikan ,melaksanakan pencatatan surat-surat keluar dan pendistribusiannya. 6. 1. Melaksanakan Menyelenggarakanpersiapan kelengkapan kepegawaian. ruang administrasi persidangan. 2. Membuat DUK, Bezetting, SK dan Inpassing 3. Memproses usul pengangkatan PNS, usul kenaikan pangkat, usul, usul mutasi, kenaikan gaji berkala, DP-3, izin Cuti
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014
Adapun Penetapan Kinerja tahun 2014 berupa program,sasaran dan kegiatan sebagaimana telah tersaji dalam tabel tertera di atas
21 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja). Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masingmasing indikator kinerja sasaran. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrsikan dalam table pada table berikut : Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahun 2013 secara umum pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyelesaikan dalam telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai tahun 2013. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B telah melakukan analisis dan Evaluasi atas capaian kinerja tahun 2013 ini, untuk mendapatkan umpan baik guna melakukan perbaikan pada tahun 2014. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.
ANALISIS KINERJA DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi : Prosentase Sidang Majelis Hakim, prosentase tunggakan perkara terhadap total perkara yang ditangani (perkara masuk)
22 pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013 dapat di gambarkan sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA Prosentase perkara putus terhadap perkara masuk Prosentase jumlah penyelesian berkas perkara yang putus
TARGET
REALISASI
%
100 %
82,17%
82,17%
100 %
96,58%
96,58%
Dari table tersebut, terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tahun 2013 seluruhnya dapat dicapai dengan jumlah penerimaan perkara tahun 2013 sebanyak: 834 ditambah tunggakan perkara tahun 2012 sebanyak: 198 perkara sehingga jumlah keseluruhan sebanyak: 1.032 perkara. Bahwa dari jumlah perkara secara keseluruhan sebanyak: 1.032 tersebut dapat diselesaikan sebanyak: 848 perkara atau sama dengan 82,.17%, sehingga jumlah sisa tunggakan perkara tahun 2012 sebanyak 198 perkara atau sama dengan 19.91%. Kemudian dari jumlah sisa tunggakan perkara sebanyak 184 perkara atau 17,82% tersebut dapat dirinci sebagai berikut: a. Perkara Ghaib sebanyak 83 perkara atau sama dengan 45.10% b. Perkara PNS sebanyak 4 perkara atau sama dengan 2.17% c. Perkara Bantuan (Tabayun) sebanyak 4 perkara atau sama dengan 2.17% d. Perkara Baru/Perkara bulan Desember 2013 (diluar perkara Ghaib, PNS, dan Tabayun) sebanyak 39 perkara atau sama dengan 21.2% e. Perkara Biasa/Perkara Normal sebanyak 39 perkara atau sama dengan 21.2%
23 Bahwa jumlah perkara
yang diputus pada tahun 2013 = 848
perkara, dari jumlah tersebut, 819 perkara yang telah diminutasi atau sebesar 96.58 %, sehingga sisa perkara yang belum diminutasi sejumlah = 29 perkara.
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TINGKAT. PERTAMA PADA PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB PROPINSI : Sulawesi Selatan
PERKARA PIDANA PERDATA MASUK SELESAI MASUK SELESAI SISA SISA MINUTASI MINUTASI MINUTASI MINUTASI 3 4 5 6 7 8
NO
SATKER
1
2
1
PA PINRANG
-
-
-
848
819
29
JML PP
KET
9
10
12
B. Analisis akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja) Dari 100% yang direncanakan, nilai capaian kinerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B pada tahun 2013 hanya mencapai rata-rata kegiatan 80,08 % Tidak tercapainya perencanaan kinerja tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya beberapa indikator kinerja, khususnya indikator kinerja yang tidak dapat dikontrol secara langsung. Indikator – indikator dimaksud adalah outcomes, benefits dan impacts pada setiap kegiatan. Evaluasi keseluruhan nilai capaian kinerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B adalah 80,08 dari 100%yang direncanakan. Nilai capaian kinerja dapat dilihat pada tabel sedangkan nilai capaian kinerja masing-masing
24 program dapat dilihat pada tabel yang secara khusus menggambarkan nilai capaian masing-masing kegiatan. Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal, tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Realisasi
Tingkat capaian kinerja =
X 100%
Rencana Sedangkan dalam kondisi khusus ( indikator Kinerja yang digunakan memiliki karakteristik khusus ) yaitu “ semakin besar nilai realisasi “ mengandung makna kinerja “ semakin baik “ atau sebaliknya, maka rumus yang digunakan sebagai berikut : Rencana-(Realisasi-Rencana )
Tingkat capaian kinerja =
X 100 %
Rencana
Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi.
25 Dari kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan. Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi criteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat waktu, dan relevan.
26 BAB
IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN.
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dalam kurun waktu tahun 2013 telah melaksanakan dan merampungkan kegiatan yang telah direncanakan, mulai dari kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B. Tampak bahwa hasil pelaksanaan program yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah 80,08 % dari 100 % yang direncanakan. Ini berarti bahwa kinerja instansi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tergolong berhasil karena berada dalam interval; pencapaian 80 % sampai dengan 90 %. Pencapaian nilai kinerja secara keseluruhan hanya pada posisi 80,08 % yang disebabkan karena masih adanya sejumlah sasaran yang tidak maksimal pencapaiannya. Hal ini terutama disebabkan karena masih terdapat kegiatan – kegiatan yang belum memperlihatkan outcomes dan benefits yang maksimal pencapaiannya kendati pencapaian outputs sudah 100%. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun – tahun berikutnya, outcomes, benefits dan impacts dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu terus dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar ketiga indicator penilaian tersebut dapat lebih maksimal lagi, sehingga dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B pada masa - masa mendatang.
27
B. SARAN-SARAN Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab-bab tersebut di diatas kami mengajukan saran demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang agar Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B diberi tambahan sejumlah pegawai yang kompeten dan mengisi staf pada tiap-tian bagian. Saran untuk penambahan Kebutuhan SDM tersebut tidak berlebihan mengingat kenyataan saat ini jumlah pegawai yang ada hanya 30 orang yang diberdayakan untuk menyelesaaikan administrasi perkara maupun administrasi umum.
S STTR RU UK KTTU UR RO OR RG GA AN NIIS SA AS SII P PEEN NG GA AD DIILLA AN NA AG GA AM MA AP PIIN NR RA AN NG GK KEELLA AS S II B B
KETUA HAKIM :
DRS. H. PANDI, S.H.,MH.
HAKIM :
- DRA. HJ. MIHARAH, S.H.
- HJ. SUMRAH, S.H
WAKIL KETUA
- DRA.HJ.MAJIDAH
- DRA.HJ. FARIDAH MUSTAFA
-
- NURAENI S, SH.,MH.
- DRS. ABD. RASYID. - DRA.HJ. ST. SABIHA, M.H.
- DRA. NURMIATI, M.HI
PANITERA /SEKRETARIS HARTANTO, S.H.
Wakil Panitera
Wakil Sekretaris
H. Muh. Basyir Makka,SH.
Hj. Farida, S.Ag.
Panmud. Permohonan Hj. Hasibah, S.H
Panitera Pengganti - H. M. Yasin, S.Ag
Panmud. Gugatan Drs. H a s a n Panmud. Hukum Drs. H. Hasan, S.H.
Juru Sita Muhammad Amir, S.HI
Juru Sita Pengganti
- Dra. Hj. St. Junaedah
Yusriani, S.H.
- H. Imran, S.Ag.,SH.,MH.
Wasdam, S.H.
- Dra. Hj. Haisah, S.H. - Hj. Rahmawati, S.Ag
Fajriany Jabbar, S.H Kasubbag Umum
- Dra. Hasniah - Dra. Hj. Sehati
Kasubbag Kepegawaian
Fakhri
Hasbunga, S.H. Kasubbag Keuangan Drs. Badaruddin A,S.Ag
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B Nomor : W20-A8/05/KU.01/SK/I/2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B TAHUN 2013 KETUA PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilingkungan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2013, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP);
b.
Bahwa adapun nama-nama Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2013 termuat dalam Lampiran surat Keputusan ini..
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2.
Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pedoman Penyusnan Pelaporannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 4.
Surat Keputusan
Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama
: : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tentang Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2013.
Kedua
: Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2013.
Ketiga
: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selesai dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pinrang Pada tanggal 02 Januari 2014 Ketua,
Drs. H. Pandi, S.H.,M.H. NIP.19601231.199003.1.033 -
Tembusan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Nomor
:W20-A8/0 /KU.01/SK/ I /2014
Tanggal
: 02 Januari 2014
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAKIP DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B TAHUN 2013
JABATAN DALAM NO
NAMA
JABATAN
KEPANITIAN
1.
Hartanto, S.H
Panitera/Sekretaris
Ketua
2.
Dra. Nurmiati, M.HI.
Hakim
Sekretaris
3.
H.Muhammad Basyir Makka,SH.
Wakil Panitera
Anggota
4.
Hj. Farida, S.Ag.
Wakil Sekretaris
Anggota
5.
Drs. Hasan Latta
Panmud Gugatan
Anggota
6.
Drs. H. Hasan, S.H.
Panmud Hukum
Anggota
7.
Drs. Badaruddin A, S.Ag.
Kepala Sub. Bagian Keuangan
Anggota
8.
Hasbunga, S.H.
Kepala Sub.Bagian Umum
Anggota
9.
Fajriany Jabbar, S.H.
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian
Anggota
10.
Darias, S.Kom.
Staf
Anggota
Ditetapkan di Pinrang Pada tanggal 02 Januari 2014 Ketua,
Drs. H. Pandi, S.H.,M.H. NIP.19601231.199003.1.033
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintah yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : NAMA : Hartanto, S,H. JABATAN : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Selanyutnya disebut pihak pertama NAMA : Drs. H. Pandi, S.H., M.H JABATAN : Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kenerja jangka menegah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Kebersihaan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlakukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pinrang , 07 Januari 2014 Ketua Pihak Kedua
Drs. H. Pandi, S.H., M.H NIP. 19601231.199003.1.033
Panitera/Sekretaris Pihak Pertama
Hartanto, S.H NIP.196210161990031004
