Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang. berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sumur Bandung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah K

ota Bandung , capaian

tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan

1


tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan K

ota,

Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

. Sehubungan

dengan hal tersebut Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung

diwajibkan

untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung

Tahun 201

4 yang

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B.

Gambaran Umum Kecamatan Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kecamatan sebagai perangkat daerah dibentuk dengan pertimbangan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, Kecamatan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui 2


Sekretaris Daerah. Sebagai SKPD atau perangkat daerah, Kecamatan merupakan entitas pelaporan yang wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam PP 8 Tahun 2006. Kecamatan Sumur Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemekaran Dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Wilayah kerja kecamatan sumur bandung meliputi: Kelurahan Braga, Merdeka, Kebon Pisang, dan Babakan Ciamis. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, Kecamatan sebagai perangkat daerah di Kota Bandung diarahkan kepada penguatan kelembagaan kecamatan dan kelurahan dalam rangka memperkuat peran kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan kota terutama meningkatkan kualitas pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat. Atas dasar itulah dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-2018 menjabarkan arah kebijakan yang ingin dicapai, yaitu: 1. meningkatkan kapabilitas dinamis organisasi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung. 2. membentuk aparatur yang handal dan profesional. 3. mewujudkan pelayanan prima. 4. menjalin kemitraan yang terpadu yang serasi, sinergi dan sistematis di antara stakeholders guna menyatukan potensi pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung. 3


5. menciptakan lingkungan kecamatan sumur bandung yang kondusif. Pencapaian sasaran strategis tersebut diharapkan mampu mendorong atau mendukung tercapainya tujuan dari pembentukan kecamatan itu sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa kecamatan dibentuk dengan tujuan mampu meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

C. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

, Kecamatan Sumur Bandung

mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah . Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut kecamatan sumur bandung mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. 2.

mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

3.

ketertiban umum; mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

4.

perundangundangan; mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

5.

pelayanan umum; mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat

6. 7.

Kecamatan; membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan. 4


Tabel. 1.1 Uraian Tugas Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung NO

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

URAIAN TUGAS

. 1

1.

2

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan

3

a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta

masyarakat;

dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja

c.

kecamatan; Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah

d.

maupun swasta; Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang

e.

-undangan; dan Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan

2.

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan

a.

ketenteraman dan ketertiban umum;

pemberdayaan masyarakat. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

b.

umum di wilayah kecamatan; Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum

3.

Mengoordinasikan penerapan dan

c.

masyarakat di wilayah kecamatan; dan Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman

a.

dan ketertiban kepada Walikota Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat

5


penegakan peraturan perundang-undangan

daerah yang tugas dan fungsinya di bidang

b.

penerapan peraturan perundang-undangan; Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau

c.

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Melaporkah pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang -undangan di wilayah

4.

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana

a.

dan fasilitas pelayanan umum

kecamatan kepada bupati/walikota Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan

b.

fasilitas pelayanan umum Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

c.

pelayanan umum; dan Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan

5.

Mengoordinasikan penyelenggaraan

a.

kegiatan pemerintahan di tingkat

kepada bupati/walikota Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang

kecamatan b.

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan

6.

Membina penyelenggaraan pemerintahan

c.

pemerintahan Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

d.

pemerintahan di tingkat kecamatan Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

a.

di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib

b.

administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan; Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan

desa dan/atau kelurahan

konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau

c.

kelurahan; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

d.

kepala desa dan/atau lurah; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

6


e.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

f.

desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada

7.

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang

a.

bupati/walikota Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada

b.

masyarakat di kecamatan; Melakukan percepatan pencapaian standar

c.

pelayanan minimal di wilayahnya; Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di

d.

kecamatan; Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan

e.

kepada masyarakat di wilayah kecamatan; Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota

Organisasi Kecamatan Sumur Bandung terdiri dari satu camat, satu sekretaris, dan lima seksi, serta dua subbagian dibawah sekretariat. Adapun bagan struktur oraganisasi Kecamatan Sumur Bandung adalah sebagai berikut: Bagan 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sumur Bandung

7


D.

Isu Strategis Secara umum, pendekatan dalam analisis isu strategis di lingkungan

Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung menggunakan analisis

Strengths,

Weaknesses, Opportunities dan Threats atau yang biasa dikenal dengan istilah analisis SWOT. Sementara variable-variabel statis dan dinamis yang dijadikan pertimbangan antara lain meliputi aspek administratif, finansial, teknologi, lingkungan, politik, dan sosial. Tabel 1.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis Kecamatan Sumur Bandung No

Isu Strategis Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

Lain-lain

8


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kebijakan antisipasi AFTA, ACFTA, WTO

Produk Unggulan, UKM, Koperasi, Pemberdayaan Ekonomi

Tuntutan pencapaian MDGs

Isu gender, HIV-AIDS, Perlindungan anak, dan HAM

3

Indeks Persepsi Korupsi

Pemberantasan Korupsi

Pengembangan Posyandu, Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat, Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat MOU anti korupsi, Pencegahan Gratifikasi

4

Konservasi lingkungan Hidup

5

Good Governance

Penerapan Sistem Informasi berbasis potensi dan informasi geografis, Peningkatan Aktivitas UMKM dan Koperasi Quadrohelix pemberdayaan kemitraan, pembangunan berbasis masyarakat (RW) Pencegahan dini korupsi (kurikulum sekolah) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, Insenerator, pengelolaan sampah berbasis masyarakat Akuntabilitas dan Keterbukaan informasi publik, Perubahan Paradigma Pelayanan berorientasi hasil

1

Globalisasi (technology, labor, economy)

2

E.

Perlindungan Flora dan Fauna Endimik Indonesia, Kebijakan Pertambangan dan Migas

Ruang Terbuka hijau, Pengelolaan Sampah (3R), Sumur Resapan dan Lubang Biopori

Reformasi Birokrasi

Penerapan ISO, SPM, SPP, SOP di SKPD

Landasan Hukum LKIP Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9


4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP}; 6.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

03 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

E. Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014 adalah : IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I

PENDAHULUAN Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 10


Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan BAB IV

PENUTUP

11


BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 2.1. Perencanaan Strategis A.

Rencana Strategis Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018, Kecamatan sebagai perangkat daerah di Kota Bandung diarahkan kepada penguatan kelembagaan kecamatan dan kelurahan dalam rangka memperkuat peran kecamatan dan kelurahan dalam pembangunan kota terutama meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan Renstra

Kecamatan Sumur Bandung

Kota Bandung telah

melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 20 13-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan 12 #sumurbandungnanjung


(Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dan stakeholder. Selanjutnya, Kecamatan Sumur Bandung dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)

Kota Bandung tersebut akan SKPD yang merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. 1)

Visi Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung sebagai Kecamatan Terbaik dalam melayani dan memberdayakan masyarakat demi terwujudnya Bandung yang nyaman, unggul dan sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi yang ingin dicapai oleh Kecamatan Sumur Bandung adalah Menjadikan Kecamatan Sumur Bandung Terdepan dan Terpercaya Dalam Melayani Masyarakat 2018. Visi tersebut mengandung maka bahwa Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung harus menjadi mitra strategis bagi seluruh bagi seluruh stakeholders Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung dalam memberikan pelayanan prima serta menjadikan kecamatan sumur bandung sebagai etalase bagi Pemerintah Kota Bandung yang menjadi rujukan dalam mewujudkan pelayanan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan bagi masyarakat kota bandung. 13 #sumurbandungnanjung


2)

Misi Dalam rangka mewujudkan Visi Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan pelayanan prima.

2.

Mewujudkan organisasi pemerintahan yang handal, dinamis, berorientasi kinerja yang akuntabel dan transparan.

3.

Mewujudkan komitmen bersama yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Sumur Bandung.

4. 3)

Menciptakan lingkungan kecamatan sumur bandung yang kondusif

Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk Menciptakan Menciptakan lingkungan lingkungan kecamatan kecamatan sumur sumur bandung bandung yang yang kondusif kondusif

mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak lima sasaran strategis.

Mewujudkan Mewujudkan komitmen komitmen bersama bersama yang yang

kuat swasta kuat antara antara pemerintah, pemerintah, swasta dan dan Terdepan dan “Menjadikan Kecamatan Sumur Bandung masyarakat masyarakat dalam dalam pembangunan pembangunan di di wilayah wilayah Kecamatan Kecamatan Sumur Sumur Bandung Bandung Terpercaya Dalam Melayani Masyarakat 2018”

MISI #sumurbandungnanjung

Mewujudkan Mewujudkan pelayanan pelayanan prima prima

14 Mewujudkan Mewujudkan organisasi organisasi pemerintahan pemerintahan yang yang handal, handal, dinamis, dinamis, berorientasi berorientasi kinerja yang akuntabel dan kinerja yang akuntabel dan transparan transparan


“ #sumurbandungnanjung adalah semangat juang dalam pencapaian visi KSB sebagai Kecamatan Terdepan”

TUJUAN Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (T1) Meningkatkan profesionalisme, etika profesi, integritas, dan kinerja aparat di Kecamatan Sumur Bandung (T2) Menjalin kemitraan yang terpadu yang serasi, sinergi dan sistematis di antara stakeholders guna menyatukan potensi pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung (T3) Mewujudkan lingkungan kecamatan sumur bandung yang aman, tertib, bersih, dan indah (T4)

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung

15 #sumurbandungnanjung


N O ( 1 ) 1.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Meningkatka n kualitas penyelenggar aan pelayanan publik

Meningkatka n kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (S1.1)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE 1

2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Indeks Kepuasan Masyarakat

75

78.5

83

87

92

Persentase Keluhan/penga duan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Cakupan penerbitan KTP bagi wajib KTP Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif Rasio Anggota Linmas Nilai AKIP Kecamatan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Rata-rata nilai capaian sasaran kerja pegawai Tingkat disiplin aparatur (Bebas pelanggaran disiplin aparatur PP 53/2010)

100

100

100

100

100

800

850

900

920

1000

60

60

70

80

90

75

97

100

100

100

75

97

100

100

100

25

50

100

100

100

16.67

35.13

100

100

100

16.67

100

100

100

100

1:1

1:1

1.3:1

1.5:1

2:1

55

65.1

65.1

68.5

71

100

100

100

100

100

51

61

75

80

90

100

100

100

100

100

(T1)

Meningkatka n kinerja penyelenggar aan tugas umum pemerintahan kecamatan

2.

Meningkatka n kapasitas organisasi dan responsibilita s organisasi KSB terhadap perkembanga n

Meningkatka n kualitas dan akuntabilitas kinerja organisasi



N O ( 1 ) 3

4

5.

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Meningkatka n profesionalis me, etika profesi, integritas aparatur di KSB

Meningkatka n kompetensi dan disipilin aparatur

Tingkat disiplin aparatur (Bebas pelanggaran disiplin aparatur PP 53)

100 %

100

100 %

100 %

100 %

Rata-rata capaian nilai SKP Pegawai Persentase PMKS tingkat kecamatan yang terfasilitasi memperoleh bantuan sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar

51

61

75

80

90

2%

2%

2.2 %

2.5 %

2.7 %

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1%

1%

1%

1%

1%

75

77

79

81

83

1 Sekola h

1 Sekola h

1 Sekola h

1 Sekola h

1 Sekola h

Menjalin kemitraan yang terpadu yang serasi, sinergi dan sistematis di antara stakeholders guna (T4) menyatukan potensi pengembang an wilayah Kecamatan Sumur Bandung

Mewujudkan lingkungan kecamatan sumur bandung yang aman, tertib, bersih, dan indah (T5)

Terbentuknya kolaborasi dan komitmen bersama yang berkelanjutan antara Kecamatan Sumur Bandung, SKPD terkait, Swasta dan masyarakat dalam upaya pengembang an wilayah Kecamatan Sumur Bandung

Meningkatka n kualitas lingkungan hidup dan ketertiban serta keamanan di lingkungan kecamatan sumur bandung (S5.1)

B.

Jumlah koperasi binaan yang aktif Jumlah UMKM binaan yang aktif Persentase berkurangnya PKL pada zona merah Rata-rata nilai adipura tingkat kecamatan sumur bandung Municipal waste management system tingkat kecamatan sumur bandung

Indikator Kinerja Utama Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri 17 #sumurbandungnanjung


Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/Kep Bag. Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2013-2018. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014


NO

1

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA

SATUAN ALASAN

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kineja birokrasi – Renstra: Meningkatnya kapasitas organisasi kecamatan sumur bandung

3

LAPORANFORMULASI KINERJA INSTANSI PEMERINTAH / SUMBE KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG RUMUS R DATA TAHUN 2014 PERITUNGAN

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks

Indeks kepuasan masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sekaligus sejauh menjadi penilaian sejauh mana kinerja pelayanan publik instansi

Cakupan Penerbitan KTP bagi wajib KTP

%

Permendagri Nomor 62 Tahun 2008

Indeks Pengaduan Masyarakat

Indeks

Dalam Renstra : Optimalisasi Pelayanan Publik

2

PENJELASAN

Pemutakhiran data pendudukan berbasis NIK berdasarkan target kementerian dalam negeri dalam renstra Kementerian Dalam Negeri mencapai 100 %. Namun pada kenyataannya, masih banyak penduduk belum memiliki ktp berbasis nik bahkan belum memiliki kesadaran pentingnya memiliki KTP. Pemerintah kecamatan dengan tugas pkok pelayanan umum termasuk dalam pelayanan penerbitan ktp dirasa mampu berperan penting dalam meningkatkan rasio kepemilikan KTP Sesuai dengan amanat Permenpan Nomor 13 Tahun 2009 tentang pedoman peningkatan kualitas pelayanan pubik dengan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan amanat Permendagri 33 Tahun 2011 tentang Fasilitasi Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Nilai evaluasi kinerja pelayanan publik

Kategori

Nilai evaluasi AKIP

Kategori

Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi AKIP

Optimalisasi penggunaan asset internal dan eksternal Kecamatan Sumur Bandung

%

(costeffectivenes s instansi pemerintah) Meningkatkan Mutu kinerja kualitas instansi kinerja dan kecamatan #sumurbandungnanjung disiplin sumur aparatur bandung kecamatan (evaluasi sumur hasil Waskat bandung / (S2.1) Pengendalia n internal) Rata-rata

Sesuai dengan Kepmenpan No.16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat

Survey Indeks Kepuasa n Masyarak at

Jumlah kepemilikan KTP : Jumlah Wajib KTP

Hasil pemutak hiran data keluraha n

Permenpan 13 Tahun 2009

Hasil survey IPM

Format penanganan: Per/05/M.PAN/ 4/2009

UU No. 25 Tahun 2009; Permenpan No. 38 Tahun 2012

Hasil penilaian evaluasi kinerja pelayana n publik dari Orpad

Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP

Hasil evaluasi AKIP oleh inspektor at

Mengukur efektivitas penggunaan aset internal dan eksternal kecamatan yang digunakan dalam rangka pelayanan publik. Diperlukan analisis terhadap efektivitas tersebut guna mendapatkan gambaran bagi pengelolaan aset yang lebih baik.

Output : Outcome

Penilaian pelaksan aan Renstra dan Renja SKPD

Kategori

Dalam rangka memantapkan system manajemen kinerja atau management by objectives dan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, memerlukan penataan melalui pengawasan melekat

KepMenpan Nomor: Kep/46/M.PAN/4/ 2004

Evaluasi 19 Waskat internal

Kategori

Mewujudkan penyelenggaraan

Jumlah Nilai SKP

Evaluasi

(jumlah modal, pengeluaran sebelumnya, berbanding dengan capaian outcome/sasaran saat ini)


C.

Perjanjian Kinerja 2014 Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014

N o

Sasaran Strategis Meningkatkan keunggulan kompetensi sumber daya organisasi kecamatan sumur bandung Meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin aparatur

Indikator Kinerja

Targe t

Optimalisasi penggunaan asset internal dan eksternal Kecamatan Sumur Bandung (costeffectiveness) Mutu kinerja instansi Kecamatan Sumur Bandung (evaluasi hasil Waskat / Pengendalian internal)

50% 61



Optimalisasi/ Meningkatkan kualitas/kinerja pelayanan publik

Terbentuknya kolaborasi dan komitmen bersama yang berkelanjutan antara Kecamatan Sumur Bandung, SKPD terkait, Swasta dan masyarakat dalam upaya pengembangan wilayah Kecamatan Sumur Bandung

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketertiban serta keamanan di lingkungan kecamatan sumur bandung

Rata-rata nilai capaian sasaran kerja pegawai

51

Jumlah pelanggaran disiplin pegawai

5

Nilai AKIP Kecamatan

55


75

Indeks Pengaduan Masyarakat

75

Cakupan Penerbitan KTP bagi wajib KTP

60

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

800

RW Berdaya, RW Sigap, RW Prima, RW Sehati, RW Lestari (RW Juara)

Persentase PMKS yang terfasilitasi menerima bantuan

4

20

Jumlah produk unggulan (OVOP)

4

Jumlah Koperasi dan UMKM yang aktif

2

Persentase berkurangnya PKL pada zona merah

1

Rata-rata nila adipura pada titik pantau adipura di kecamatan sumur bandung Municipal waste management system KSB

77

1

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu 21 #sumurbandungnanjung


dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung 2014, sebagai berikut : A. Rencana Strategis Hasil Reviu Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indicator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2013-2018. Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain : 1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung  Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.  Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus. 2. Rekomendasi Narasumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas

 

Umum Pemerintahan Kecamatan Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya 22

#sumurbandungnanjung


 

Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masingmasing capaian kinerja. Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis

Kecamatan Sumur Bandung tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung N O ( 1 ) 1.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Meningkatka n kualitas penyelenggar aan pelayanan publik

Meningkatka n kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (S1.1)


2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)


75

78.5

83

87

92

Persentase Keluhan/penga duan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI Cakupan penerbitan KTP bagi wajib KTP Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan adm.

100

100

100

100

100

800

850

900

920

1000

60

60

70

80

90

75

97

100

100

100

75

97

100

100

100

(T1)

Meningkatka n kinerja penyelenggar aan tugas umum pemerintahan kecamatan



N O ( 1 )

2.

3

4

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Meningkatka n kapasitas organisasi dan responsibilita s organisasi KSB terhadap perkembanga n

Meningkatka n profesionalis me, etika profesi, integritas aparatur di KSB

Menjalin kemitraan yang terpadu yang serasi, sinergi dan sistematis di antara stakeholders guna (T4) menyatukan potensi pengembang an wilayah Kecamatan Sumur Bandung

Meningkatka n kualitas dan akuntabilitas kinerja organisasi

Meningkatka n kompetensi dan disipilin aparatur

Terbentuknya kolaborasi dan komitmen bersama yang berkelanjutan antara Kecamatan Sumur Bandung, SKPD terkait, Swasta dan masyarakat dalam upaya pengembang an wilayah Kecamatan Sumur Bandung

Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif Rasio Anggota Linmas Nilai AKIP Kecamatan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Rata-rata nilai capaian sasaran kerja pegawai Tingkat disiplin aparatur (Bebas pelanggaran disiplin aparatur PP 53/2010) Tingkat disiplin aparatur (Bebas pelanggaran disiplin aparatur PP 53)

Rata-rata capaian nilai SKP Pegawai Persentase PMKS tingkat kecamatan yang terfasilitasi memperoleh bantuan sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar


2

3

4

5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

25

50

100

100

100

16.67

35.13

100

100

100

16.67

100

100

100

100

1:1

1:1

1.3:1

1.5:1

2:1

55

65.1

65.1

68.5

71

100

100

100

100

100

51

61

75

80

90

100

100

100

100

100

100 %

100

100 %

100 %

100 %

51

61

75

80

90

2%

2%

2.2 %

2.5 %

2.7 %



N O ( 1 )

5.

B.

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

1

2

3

4

5

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah koperasi binaan yang aktif Jumlah UMKM binaan yang aktif Persentase berkurangnya PKL pada zona merah Rata-rata nilai adipura tingkat kecamatan sumur bandung Municipal waste management system tingkat kecamatan sumur bandung

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1%

1%

1%

1%

1%

75

77

79

81

83

1 Sekola h

1 Sekola h

1 Sekola h

1 Sekola h

1 Sekola h

Mewujudkan lingkungan kecamatan sumur bandung yang aman, tertib, bersih, dan indah (T5)

Meningkatka n kualitas lingkungan hidup dan ketertiban serta keamanan di lingkungan kecamatan sumur bandung (S5.1)

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan reviu

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indicator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

IKU/BUKA N IKU ALASAN

(1)

(2)

(3)

Optimalisasi / Meningkatka n kualitas/kin erja pelayanan publik

1.

Ind eks Pela yan an / Ind eks Kep uas an Mas yara kat 2. Pers ent ase Kelu han /pe nga dua n pela yan an ad mini stra tif yan g diti nda klan juti

Nilai

IKU

%

IKU

3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai

FORMULASI PENGUKURAN

(4)

Karena merupak an Tugas dan fungsi Kecamat an

KRITERIA INDIKATOR/

LAPORAN KINERJAKETERANGAN INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG TAHUN 2014 (5) (6) Hasil survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No. 25/2004)

Keluhan / Pengaduan adalah ketidaksesuaian kualitas pelayanan yang dialami oleh pelanggan/masyarakat sebagaimana maklumat dan standar pelayanan yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan (Media sosial, tertulis, elektronik dll)

Jumlah Pengaduan Pelayanan administratif ditindaklanjuti x 100 Jumlah Pengaduan Pelayanan Administratif seluruhnya

Bila tidak ada pengaduan /zero complain capaian kinerja 100%

IKU

Nilai berdasarkan hasil penilaian ombudsman

10 penilaian kriteria ombudsman

1.

Karena standar pelayan an merupak an penunja ng

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Meningkatn ya kinerja penyelengga raan Tugas Umum Pemerintaha n Kecamatan

1. Persentase pelayanan administrasi kependuduk an tepat waktu

IKU

%

3. Persentase waktu pelayanan #sumurbandungnanjung adm. Umum lainnya tepat waktu

Karena Tugas dan fungsi Kecamat an yang tercantu m dalam pelimpa han sebagai an kewena ngan dari Walikota

%

IKU Karena Tugas dan fungsi Kecamat an yang tercantu m dalam pelimpa han

Sistem Pelayanan terpadu Standar Pelayanan Maklumat Pelayanan Sistem Pelayanan informasi public Pelayanan Khusus Pengelolaan Pengaduan Penilaian Kinerja Visi Misi dan Moto ISO 9001 : 2008 Atribut

2 Jenis adm kependudukan: KTP KK

2

∑ Persentase jenis pelayanan i=1

2 Jumlah KTP yang dilayani x 100 ¿ Jumlah KTP tepat waktu ¿ Jumlah KK yang dilayani x 100 ¿ Jumlah KK tepat waktu ¿ 6

6 Jenis pelayanan

∑ Persentase jenis pelayanan 1.

26

Legalisasi

i=1

6

2.

Keterangan Tidak Mampu

3. SK Miskin Jumlah pelayananlegislasi x 100 yang dilayani 4. SKCK 5. Domisili ¿ Perusahan


C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan hasil reviu dan sebagai bahan tahun 2014 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah sebagai berikut : Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Hasil Reviuw Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014 NO.

SASARAN STRATEGIS

IKU / INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

1

Optimalisasi/Meningkatkan kualitas/kinerja pelayanan publik

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Rata-rata persentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Rasio Anggota Linmas Nilai AKIP Kecamatan Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Nilai %

75 100

Nilai

800

%

75

%

75

%

25

% % Rasio Kriteria %

16.67 16.67 1:1 55 100

2

3

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

Meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin aparatur



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Sumur Bandung

Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Sumur Bandung.



A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masingmasing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian ratarata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut : No

Capaian Kinerja

Interpretasi

1.

> 100 %

Melebihi/Melampaui Target

2.

=100 %

Sesuai Target

3.

< 100 %

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini,

Kecamatan Sumur Bandung Kota

Ba ndung dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing32 #sumurbandungnanjung


masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Camat Sumur Bandung Nomor:

B. Capaian Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

perlu

Untuk itu pertama kali yang

perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Sumur Bandung Kota bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341-Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung juga 33 #sumurbandungnanjung


melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung tahun 2014 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

Capaian %

1

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Rasio Linmas Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Nilai AKIP

Nilai

75

74.57

99.43

%

100

100

100

%

75

82.01

109.33

%

75

79.01

105.33

%

25

25

100

% %

16.67 16.67

16.67 16.67

100 100

Rasio Nilai

1:1 800

0.9:1 920

90 115

Nilai /

55

54.05

98.27

Kategori %

100

100

100

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 11 indikator kinerja yang masuk dalam perjanjian kinerja tahun 2014, sebanyak 5 indikator mencapai target 100 %, 3 indikator melebihi target kinerja, sementara 3 indikator lainnya masih belum mencapai target meskipun berada di atas 90 %. Adapun penjelasan capaian indikator kinerja tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam capaian sasaran strategis berikut.

C. Capaian Sasaran Strategis 34 #sumurbandungnanjung


1.

Capaian Sasaran Strategis 1.1: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 1.1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Pada Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014

N o

Indikator Kinerja

Satua n

Tahun 2014

Tahu n 2018 Target

%

109.3 3

100

82.0 1

Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara

%

Targe t 75

%

75

79.01

105.3 3

100

79.0 1

%

25

25

100

100

25

%

16.67

16.67

100

100

Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif 6. Rasio Linmas Rata-rata Capaian Kinerja

%

16.67

16.67

100

100

Rasio

1:1

1:0.9

90 100.7 7

1:2

16.6 7 16.6 7 45

1.

2.

3. 4. 5.

Realisas i 82.01

%

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sumur Bandung (diolah), 2015

Tingkat keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan dijabarkan melalui indikator kinerja sebagai berikut: 1.1.1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

Capaian kinerja indikator persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu adalah sebesar 82.01 % dari target sebesar 75 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 109.33 % atau melebihi target yang diperjanjikan. 35 #sumurbandungnanjung


Pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu yang diukur adalah pelayanan pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Pada tahun 2014 pelayanan kartu keluarga mencapai 3.400 permohonan sementara permohonan pembuatan KTP mencapai 3.319 permohonan atau total pelayanan administrasi kependudukan mencapai 6.719 permohonan. Dari total tersebut sebanyak 5.510 terselesaikan tepat waktu, atau mencapai 82.01 %. Tabel 3.2 Data Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Periode Januari – Desember 2014 No. 1. 2.

Jenis Pelayanan Pelayanan KTP Pelayanan Kartu

Jumlah

Jumlah selesai

%

Permohonan 3.319 3.400

tepat waktu 2.722 2.788

82.01 82.00

Keluarga Total 6.719 5.510 Sumber: Seksi Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung, 2015

82.006 (82.01)

Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 82.01 %. Grafik 3.1 Perbandingan antara Capaian Kinerja tahun 2014 Dan Target Akhir Renstra Tahun 2018



Sumber: Sekretariat Kec Sumur Bandung (diolah), 2015

Berdasarkan tabel dan grafik capaian kinerja di atas, capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu pada tahun 2014 melebihi target 7.01 % dari target 75 % yang diperjanjikan. Atas keberhasilan tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung yang teridentifikasi sebagai berikut: a. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan sumur bandung didukung dengan penyusunan prosedur operasional standar, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik bagi aparatur;



b. Mulai menggunakan media sosial (facebook dan twitter) dalam sosialisasi pelayanan; c. Media elektronik dalam ruangan digunakan dalam memberikan akses informasi pelayanan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Meskipun capaian kinerja mencapai melebihi target 75 %, namun pada kenyataannya dari seluruh pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu baru mencapai 82.01 %, masih terdapat 17.99 % atau 1.209 permohonan pelayanan administrasi kependudukan belum terselesaikan tepat waktu. Dari jumlah tersebut, pelayanan Kartu Keluarga lebih sedikit tepat waktu dibanding KTP. Atas hal tersebut, faktor penghambat yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: a.

Bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan KTP dan KK pada tahun 2014 masih diselenggarakan secara manual tanpa dukungan sistem

b.

informasi yang memadai; Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan belum tersampaikan dengan baik prosedur dan proses pelayanannya, sehingga banyak masyarakat yang

c.

membawa berkas kelengkapan yang tidak lengkap. Secara kuantitas, jumlah petugas pelayanan di kec sumur bandung terbatas berjumlah 2 orang petugas dan 1 orang kasi serta 1 orang operator. Diperlukan setidaknya 4 38



orang petugas pelayanan untuk mempercepat proses verifikasi dan tambahan 1 orang operator untuk

d.

pencetakan produk. Kurang cakapnya aparatur dalam memberikan verifikasi awal berkas, yang menyebabkan berkas tidak lengkap terbengkalai.

Atas faktor penghambat tersebut, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan kecamatan sumur bandung untuk mengatasi permasalahan tersebut: a. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan seminar, diseminasi dan workshop penyelenggaraan pelayanan publik bagi petugas pelayanan di kecamatan dan kelurahan; b. Memperbaiki mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemantapan sistem dan prosedur (SOP); c. Penyiapan website dan inforgrafis kecamatan sumur bandung.

Kemudian capaian tersebut jika dibandingkan dengan pencapaian pada kecamatan lainnya yang berada pada wilayah sekitar (ex wilayah cibeunying), kecamatan sumur bandung berada pada kelompok menengah, di bawah kecamatan bandung wetan dan cibeunying kidul yang



ketepatan waktunya berada di atas 90 % pada proses pelayanan administrasi kependudukan. Grafik 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Administarasi Kependudukan Tepat Waktu Pada Kecamatan Se-ex Wilayah Cibeunying Tahun 2014 Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu Tahun 2014 120 100 80 60 40 Axis Title

20 0

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2015

Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata proses pelayanan administrasi tepat waktu pada enam kecamatan ex wilayah cibeunying berada pada kisaran 70 – 99 persen, yang menunjukan indikasi baik dalam proses pelayanan. Pada kasus kecamatan sumur bandung, berada pada level 90 % ketepatan waktu disebabkan banyak faktor, yaitu diantaranya banyaknya berkas tidak lengkap yang telah masuk ke kecamatan sehingga memakan waktu proses pelayanan, kurangnya aparatur petugas pelayanan, pelayanan yang masih manual dalam pelayanan (belum memanfaatkan teknologi informasi). Adapun keberhasilan capaian tersebut datang dari faktor kecamatan sumur 40 #sumurbandungnanjung


bandung mulai menerapkan pelayanan taat asas dengan perencanaan kembali quality planning (lewat penetapan standar prosedur dan standar pelayanan publik), dan quality assurance melalui monev berkala, sehingga tindakan perbaikan segera dapat diambil. 1.1.2. Persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu Selain pelayanan administrasi kependudukan (pelayanan KTP dan KK), indikator lainnya yang diukur adalah proses pelayanan administrasi umum lainnya (selain KTP dan KK) yang tepat waktu. Terhadap pelayanan ini, terdapat enam jenis pelayanan administrasi yang diukur, yaitu: a. Pelayanan legalisasi; b. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu; c. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Miskin; d. Pelayanan pembuatan surat keterangan kelakuan baik (SKCK); e. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Domisili Usaha; dan f. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Domisili Lembaga. Capaian kinerja indikator persentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu pada tahun 2014 adalah sebesar 79.01 % dari target sebesar 75 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105.33 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Adapun kinerja nyata indikator tersebut pada tahun 2014 mencapai 2.445 permohonan dengan 1.932 permohonan diselesaikan tepat waktu atau setara dengan 79.01 %. Adapun rincian kinerja nyata indikator tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Data Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Pada Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014 41 #sumurbandungnanjung


No.

Jenis Pelayanan legalisasi SKTM SKM Surat Ket

Jumlah

Jumlah selesai tepat

Permohonan 1.466 369 331 94

waktu 1.158 292 261 74

1. 2. 3. 4.

Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan

5.

Kelakuan Baik Surat Keterangan Domisili

173

137

6.

Perusahaan Surat Keterangan Domisili

12

10

Lembaga Jumlah 2.445 Sumber: Seksi Pelayanan Kecamatan Sumur Bandung, 2015

1.932

Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 79.01 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan tahun 2018 sebesar 100 %, maka capaian kinerjanya mencapai 79.01 %. N o

1.

Indikator Kinerja

Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu

Satua n

%

Tahun 2014 Targe t 75

Realisas i 79.01

%

105.3 3


%

79.0 1

Sumber: Sekretariat Kecamatan Sumur Bandung, 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa target capaian kinerja tahun 2014 tercapai 105.33 % atau 5.33 % melebihi target. Atas keberhasilan tersebut terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan sebagai berikut: a. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan sumur bandung didukung dengan penyusunan prosedur operasional standar, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik bagi aparatur; b. Mulai menggunakan media sosial (facebook dan twitter) dalam sosialisasi pelayanan;



c. Media elektronik dalam ruangan digunakan dalam memberikan akses informasi pelayanan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Meskipun demikian, atas capaian tersebut, terdapat 20.99 % atau 513 permohonan pelayanan administrasi umum lainnya yang belum selesai tepat waktu. Pelayanan yang paling banyak terlambat adalah legalisasi yang biasanya terjadi karena banyaknya pemohon yang tidak membawa berkas asli sebagai bukti. Atas hal tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat diidentiikasi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum lainnya terkendala dasar hukum yang kurang jelas, sehingga membingungkan petugas maupun pemohon. Contoh adalah domisili perusahaan yang tidak ada kejelasan prosedur dan b.

kelengkapannya. Penyelenggaraan pelayanan administrasi belum tersampaikan dengan baik prosedur dan proses pelayanannya, sehingga banyak masyarakat yang membawa berkas kelengkapan yang

c.

tidak lengkap. Secara kuantitas, jumlah petugas pelayanan di kec sumur bandung terbatas berjumlah 2 orang petugas dan 1 orang kasi serta 1 orang operator. Diperlukan setidaknya 4 orang petugas pelayanan untuk mempercepat proses verifikasi dan tambahan

d.

1 orang operator untuk pencetakan produk. Kurang cakapnya aparatur dalam memberikan verifikasi awal

e.

berkas, yang menyebabkan berkas tidak lengkap terbengkalai. Lemahnya koordinasi antar SKPD sehingga menyebabkan lambatnya penyelesaian berkas. 43



Atas faktor penghambat tersebut, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan kecamatan sumur bandung untuk mengatasi permasalahan tersebut: d. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan seminar, diseminasi dan workshop penyelenggaraan pelayanan publik bagi petugas pelayanan. e. Memperbaiki mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemantapan sistem dan prosedur (SOP); f. Penyiapan website dan inforgrafis kecamatan sumur bandung. Kemudian jika dibandingkan dengan capaian kinerja kecamatan lainnya, capaian kinerja kecamatan sumur bandung berada pada level rata-rata capaian kecamatan lainnya. Adapun sebagai perbandinan capaian kinerja dapat dilihat dari tabel berikut:

Grafik 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu Pada Kecamatan Se-ex Wilayah Cibeunying Tahun 2014 Proses Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu Tahun 2014 120 100 80 60 40 Axis Title

20 0




Berdasarkan grafik tersebut, rata-rata proses pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu pada enam kecamatan ex wilayah cibeunying berada pada kisaran 70 – 100 persen, yang menunjukan indikasi baik dalam proses pelayanan. Pada kasus kecamatan sumur bandung, capaian kinerjanya dapat dikatakan berada di bawah 4 kecamatan lainnya yang kinerjanya mencapai 80 – 100 % yaitu hanya mencapai 79.01 %. Adapun pada kasus kecamatan sumur bandung, terdapat beberapa faktor yang menghambat kinerja. Pada kecamatan sumur bandung, kebanyakan pemohon pelayanan administrasi umum lainnya berasal dari luar wilayah kecamatan sumur bandung. Hal ini mengingat kecamatan sumur bandung sebagai pusat kota bandung, sehingga iklim usaha banyak melibatkan masyarakat di luar wilayah kecamatan sumur bandung. Sebagai tindak perbaikan atas isu tersebut, kecamatan sumur bandung mulai menerapkan e-government. Langkah awal adalah publikasi melalui web site resmi skpd (http://www.sumurbandung.bandung.go.id) yang memberikan informasi bagi masyarakat untuk mengakses informasi pelayanan sehingga menghindari isu berkas kurang lengkap.

Gambar 3.1 Infografis Prosedur Pelayanan (POS) dalam website SKPD

1.1.3. Persentase kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Capaian indikator kinerja persentase kelurahan yang memenuhi kriteria kelurahan baik mencapai 25 % dari target 25 % yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2014. Target kelurahan 45 #sumurbandungnanjung


berkriteria baik pada tahun 2014 adalah 25 % atau 1 kelurahan dari total 4 kelurahan di kecamatan sumur bandung. Kelurahan berkriteria baik di kecamatan sumur bandung pada tahun 2014 adalah kelurahan merdeka, dan menjadi perwakilan kecamatan sumur bandung dalam lomba kelurahan tingkat kota bandung berhasil menembus 6 besar. Kelurahan merdeka memenuhi kriteria kelurahan baik, dimana selalu tepat waktu menyampaikan data bulanan,

zero complain ,

aktif dalam pemeliharaan lingkungan seperti pembersihan trotoar, gorong-gorong dan pembersihan rumput liar di beberapa tempat tanpa penghuni. Selain itu, kelurahan merdeka berhasil menyelenggarakan banyak kegiatan yang melibatkan LKK sebagai mitranya.

Tabel 3.7 Evaluasi Kelurahan Terbaik Tingkat Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014 No.

Kriteria Braga

1.

Menyampaikan minimal 75%

Kelurahan Merdeka Kb.

Babakan

50 %

100 %

Pisang 75 %

Cimis 75 %

50 %

100 %

100 %

75 %

dari seluruh laporan rutin tepat 2.

waktu Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan



3.

administratif Rasio Sumur Resapan min 1 : 2

1:1

1:2

1:1

1:1

4.

baik Rasio Lubang Biopori min 1:1

1:1

1:1

1:1

1:1

5.

baik Kerb telah dicat warna hitam

Cukup

Bersih

Bersih

Bersih

dan putih tidak pudar pada

Bersih

triwulan ke 3 setiap tahun Terpelihara / tidak ada rumput

Cukup

Bersih

Cukup

Bersih

liar / gulma yang mencolok

Bersih

6.

Bersih

setiap triwulan

Sumber: Kasi Pemerintahan Kec Sumur Bandung, 2015

Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 25 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 25 %.

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra N o

1.

Indikator Kinerja

Persentase kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

Satua n

%


Realisas i 25

%

100


%

25


Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja pada tahun 2014 mencapai 100 % atau sesuai target. Atas keberhasilan tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat teridentifikasi sebagai berikut: a. Bahwa pemenuhan target kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, mendapatkan dukung komitmen pimpinan dari setiap SKPD dan setiap unit kerja guna mendorong terwujudnya bandung juara dengan basis kelurahan yang juara; b. Perubahan paradigma pemerintahan guna mewujudkan kelurahan berkriteria baik mendapatkan dorongan dari aspek 47



legalitas, karena termasuk isu utama pemerintahan yaitu mewujudkan good governance menuju dynamic governance; c. Partisipasi masyarakat cukup tinggi sehingga memudahkan penyelenggaraan program pembangunan di tingkat kelurahan. Meskipun demikian dalam pencapaiannya, masih terdapat beberapa kendala yang teridentifikasi sebagai berikut: a. Lemahnya koordinasi kecamatan dan kelurahan; b. Kurangnya personil kecamatan dalam pemantauan dan pembinaan ke tingkat kelurahan. c. Terbatasnya anggaran yang dikhususkan meningkatkan kinerja kelurahan. d. Perbedaan potensi setiap kelurahan berbeda, memerlukan metode atau strategi pencapaian target kinerja akan berbeda setiap kelurahan. Salah satu unsur penting adalah potensi sumber daya aparatur di setiap aparatur yang berbeda. Demikian pula pada beberapa kelurahan tingkat partisipasi masyarakat masih rendah mengingat aktivitas utama masyarakat berbeda terutama wilayah yang masyarakat / penduduk aslinya sedikit (pada wilayah dengan aktivitas pusat ekonomi kota, bisnis, perkantoran). e. Perbedaan isu strategis tiap wilayah berbeda, sehingga perlu menerapkan strategi berbeda pula disetiap kelurahan. Terhadap faktor penghambat tersebut, kecamatan sumur bandung telah menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk mengatasi hambatan tersebut. Kecamatan sumur bandung memilih memfokuskan meningkatkan kualitas 1 kelurahan atas dasar keterbatasan sumber daya baik manusia maupun anggaran. 1 kelurahan tersebut fokus dibina dan dievaluasi secara berkala



sehingga diharapkan menjadi percontohan bagi kelurahan lain pada tahun berikutnya. Atas hal tersebut, kecamatan sumur bandung telah melakukan beberapa upaya guna meningkatkan efektivitas pencapaian target sebagai berikut: a. Menetapkan target kinerja dengan pencanangan pilot project kelurahan yang menjalankan mekanisme sesuai dengan kriteria kelurahan berstandar baik. Pilot project menjadi fokus penyelenggaraan kegiatan sehingga mampu menerapkan seluruh kriteria tersebut. Dengan demikian keterbatasan sumber daya aparatur, anggaran dan waktu yang dimiliki dapat terselesaikan. b. Meningkatkan peran LKK sebagai mitra kerja kelurahan untuk melecut berbagai program pemberdayaan dan penerapan program pembangunan lainnya di tingkat kelurahan. Dalam hal ini, tidak sedikit kegiatan yang diprakarsai oleh LPM, karang taruna dan PKK di bidang pemberdayaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup kelurahan. Kemudian jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya se-ex wilayah cibeunying, capaian kinerja indikator kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik di kecamatan sumur bandung berada pada rata-rata capaian kinerja kecamatan lainnya. Adapun jumlah kelurahan yang memenuhi standar kritera baik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Jumlah Kelurahan Memenuhi Standar Kriteria Baik Pada Kecamatan se-ex wilayah cibeunying 49 #sumurbandungnanjung


Tahun 2014

Kecamatan

Jumlah Kelurahan

Kelurahan Memenuhi Standar Kriteria Baik

%

1.

Kec. Cibeunying Kidul

6

5

83.33

2.

Kec. Cidadap

3

2

66.67

3.

Kec. Coblong

4

2

50

4.

Kec. Bandung Wetan

3

1

33.33

5.

Kec. Sumur Bandung

4

1

25

6.

Kec. Cibeunying Kaler

4

1

25

No .

Ket


Berdasarkan tabel di atas, jumlah kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik di enam kecamatan se-ex wilayah cibeunying rata-rata berjumlah 1-2 kelurahan tiap kecamatan, kecuali pada kecamatan cibeunying kidul yang mencapai 5 kelurahan dari 6 kelurahan di kecamatan cibeunying kidul. Adanya trend yang sama pada jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria baik di 6 kecamatan tersebut karena keenam kecamatan tersebut relative memiliki karakteristik yang sama dari kondisi geografis dan demografisnya, aktivitas penduduk, serta keberadaan fasilitas umum dan fasilitas sosialnya.

1.1.4. Persentase RW Juara

Capaian kinerja Capaian kinerja nyata indikator persentase RW juara adalah sebesar 16.67 % dari target sebesar 16.67 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai dengan target yang diperjanjikan. Lembaga kemasyarakatan RW merupakan 50 #sumurbandungnanjung


mitra utama pemerintah dalam optimalisasi pembangunan daerah. Jumlah RW di kecamatan sumur bandung pada tahun 2014 adalah 36 RW. Target RW juara adalah 16.67 % atau 6 RW dari 36 RW di tahun 2014 tercapai 100 %. 6 RW tersebut adalah RW 7 dan 11 kelurahan kebon pisang, RW 07 serta RW 06 kelurahan merdeka, RW 07 Babakan Ciamis, dan RW 06 Kelurahan Braga. Tabel 3.10 Rekapitulasi Penilaian RW Juara Tahun 2014 No . 1.

2.

3.

4.

Kriteria penyampaian laporan rutin kependudukan tepat waktu Penyampaian laporan rutin pendudukan sementara Menyampaikan minimal 50% data yang diminta Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan al. : Data tempat kost, Data warnet, Data Siskamling, Data linmas, dll Penyelenggaraan kriterian kampong juara

07 KBPS Tiap bulan laporan

11 KBPS Tiap bulan laporan

RW 06 MDK 07 MDK Tiap Tiap bulan bulan laporan laporan

06 BBC Tiap bulan laporan

07 BBC Tiap bulan laporan

Ket

Tiap bulan laporan

Tiap bulan laporan

Tiap bulan laporan

Tiap bulan laporan

Tiap bulan laporan

Tiap bulan laporan

Data linmas dan data kejadian

Data linmas dan data kejadian

Data linmas

Data linmas

Data kost, data warnet

Data kost

Urban Farming, Markas RW/Karang Taruna. Satu rumah satu pohon

Urban Farming, biopori, bank runtah , Satu rumah satu pohon

Kube, urban farming, Movie on the move, bank sampah

Urban farming, movie on the move

Urban Farming, Satu rumah satu pohon

Urban Farming, Satu rumah satu pohon

Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 16.67 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 16.67 %. Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Target Renstra N o

Indikator Kinerja

Satua n

Tahun 2014

%

Tahun 2018

%



1.

Persentase RW Juara

Targe t 16.67

%

Realisas i 16.67

Targe t 100

100

16.6 7

Kemudian jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya se-ex wilayah cibeunying, capaian kinerja indikator persentase RW yang memenuhi kriteria baik/juara di kecamatan sumur bandung berada di bawah rata-rata capaian kinerja kecamatan lainnya. Adapun persentase RW yang memenuhi kriteria baik/juara adalah sebagai berikut:

No .

Tabel 3.12 Jumlah RW Memenuhi Kriteria Juara Pada Kecamatan ex wilayah cibeunying Tahun 2014

Kecamatan

Jumlah RW

RW Juara

%

1.

Kec. Cidadap

29

20

68.96

2.

Kec. Bandung Wetan

36

12

33.33

3.

Kec. Sumur Bandung

36

6

16.67

Ket


Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja kecamatan sumur bandung berada di bawah ratarata capaian kinerja kecamatan bandung wetan dan cidadap, meskipun capaian atas target tahunan mencapai 100 %. Atas hal tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Partisipasi masyarakat tinggi dan menjadi potensi yang baik bagi pemenuhan target bandung juara melalui RW Juara;



b. Dukungan anggaran pada tahun 2014 untuk kegiatan kolaborasi dengan masyarakat memadai. Meskipun capaian kinerja mencapai 100 persen, namun dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan capaian kecamatan sumur bandung lebih rendah dibanding 2 kecamatan pada ex wilayah cibeunying sebagai berikut: a. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pembinaan sampai ke tingkat RW. b. Banyaknya masyarakat pendatang bukan penduduk asli pada beberapa wilayah yang menyulitkan pencapaian kinerja. Dalam rangka mengatasi faktor penghambat tersebut, kecamatan sumur bandung telah melaksanakan beberapa hal sebagai strategi sebagai berikut: a. Menyelenggarakan kegiatan dengan lebih banyak melibatkan karang taruna kelurahan sebagai mitra. b. Lebih mengarahkan kegiatan pada peningkatan kapasitas pengurus RW terutama dalam tertib administrasi; c. Bekerja sama dengan komunitas dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan untuk mendorong pencapaian RW lestari.

1.1.5. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif Capaian kinerja nyata indikator persentase LKK yang aktif adalah sebesar 16.67 % dari target sebesar 16.67 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan.



Lembaga kemasyarakatan kelurahan, terdiri dari TP PKK Kelurahan, LPM Kelurahan dan Karang Taruna kelurahan berjumlah 12 LKK. Tabel 3.13 Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi LKK Aktif Di Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2014 No. 1.

Jenis Pelayanan Seluruh Lembaga kemasyarakatan

TP PKK Merdeka

Karang Taruna

ya

Merdeka ya

100 %

100 %

4 dari 5 rencana

4 dari 4 rencana = 100

= 80 %

%

100 %

100 %

-

-

Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup 2.

(Kecamatan/Kelurahan) Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan

3.

musrenbang Kecamatan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang

4.

direncanakan pada tahun berjalan Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan /lomba /kejuaraan di

5.

tingkat Kota minimal 2 kegiatan Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan memenuhi kriteria/cek list dari BKBPM dan Dinsos minimal 50%

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Sumur Bandung, 2015

Target pada tahun 2014 adalah 16.67 % atau 2 LKK terbaik mencapai 100 %. Adapun 2 LKK aktif adalah TP PKK Kelurahan Merdeka dan Karang Taruna Kelurahan Merdeka. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 16.67 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 16.67 %. Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Target Renstra 54



N o

1.

Indikator Kinerja

Persentase LKK Aktif

Satua n

%

Tahun 2014 Targe t 16.67

Realisas i 16.67

%

100


%

16.6 7


Berdasarkan data tersebut di atas, capaian kinerja pada tahun 2014 mencapai target. Atas keberhasilan tersebut terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut: a. Partisipasi LKK dalam program pembangunan kota bandung cukup tinggi. b. Dukungan anggaran kegiatan kolaborasi dengan LKK aktif cukup memadai. c. Inovasi pada LKK cukup baik sehingga menjadi potensi pengembangan wilayah.

Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat sebagai berikut: a. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pembinaan sampai ke tingkat RW. b. Banyaknya masyarakat pendatang bukan penduduk asli pada beberapa wilayah yang menyulitkan pencapaian kinerja. c. Terbatasnya kewenangan kecamatan dalam pembinaan LKK dan pengembangan wilayah.

Dalam rangka mengatasi faktor penghambat tersebut, kecamatan sumur bandung telah melaksanakan beberapa hal sebagai strategi sebagai berikut: a. Menyelenggarakan kegiatan dengan lebih banyak melibatkan karang taruna kelurahan sebagai mitra. 55 #sumurbandungnanjung


b. Lebih mengarahkan kegiatan pada peningkatan kapasitas pengurus RW terutama dalam tertib administrasi; c. Bekerja sama dengan komunitas dan LSM yang bergerak di bidang lingkungan untuk mendorong pencapaian RW lestari. d. Bekerja sama dengan puskesmas untuk mendorong pencapaian RW Sehati. Kemudian jika dibandingkan dengan capaian kinerja kecamatan lainnya, capaian kinerja ini masiih di bawah capaian kinerja kecamatan lainnya.

Grafik 3.4 Perbandingan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Aktif Pada Kecamatan Se-Ex Wilayah Cibeunying Tahun 2014



Jumlah LKK Aktif 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Axis Title 1 0

1.1.6. Rasio anggota Linmas Capaian kinerja nyata indikator rasio anggota linmas per RT adalah sebesar 0.9:1 dari target 1:1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 90 % atau tidak mencapai target yang diperjanjikan. Jumlah RT sekecamatan sumur bandung pada tahun 2014 adalah 231 RT dengan jumlah anggota linmas yang terdata sebanyak 208 orang.



Tabel 3.15 Data Jumlah Anggota LINMAS Aktif di Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2014 No.

Kelurahan

Jumlah RT

Jumlah Linmas

Rasio

1. 2. 3. 4.

Braga 45 69 Merdeka 58 32 Kebon Pisang 85 62 Babakan Ciamis 43 45 Rekap Kecamatan 231 208 Sumber: Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kec Sumur Bandung, 2015

1:1,53 1:0.55 1:0.73 1:1.04 0.90:1

Target pada tahun 2014 adalah 1:1 atau 1 orang linmas untuk 1 RT. Adapun capaian tahun 2014 rasionya 0.9 Linmas untuk 1 RT. Sehingga jika dibandingkan dengan target renstra capaiannya baru 45 %

N o

1.

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja

Rasio anggota linmas

Satua n

Rasio

Tahun 2014 Targe t 1:1

Realisas i 1:0.9

%

90

Tahun 2018 Targe t 1:2

%

45%


Berdasarkan data tersebut di atas, rasio anggota linmas di kec sumur bandung belum merata. Dari 4 kelurahan, hanya kelurahan braga yang rasio anggota linmasnya di atas 1:1. Atas hal tersebut, terdapat beberapa faktor penghambat yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: a.

Permasalahan utama adalah ketersediaan SDM, terutama di wilayah merdeka, dimana kebanyakan penduduknya adalah berprofesi sebagai TNI yang sering berada di luar wilayah. 58



b.

Kurangnya support atau dukungan pemerintah dalam memberdayakan para anggota linmas sehingga menurunkan minat masyarakat menjadi anggota linmas.

Guna menanggulangi permasalahan tersebut, solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kapasitas anggota linmas yang ada dalam pelatihan anggota linmas; b. Mengajak masyarakat menggalakkan kembali siskamling. c. Monitoring berkala bersama antara kecamatan dan polsek sumur bandung.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja kecamatan lainnya, capaian kinerja kecamatan sumur bandung masih dibawah beberapa kecamatan lainnya. Dari 6 kecamatan yang dibandingkan kecamatan sumur bandung masih berada di bawah 4 kecamatan lainnya. Hal ini karena beberapa permasalahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Grafik 3.5 Rasio Anggota Linmas Aktif Pada Kecamatan Se-Ex Wilayah Cibeunying Tahun 2014 59 #sumurbandungnanjung


Jumlah LKK Aktif 1.40 1.20 1.00 0.80 Axis Title

0.60 0.40 0.20 0.00 Kec. Cibeunying Kidul

Kec Cidadap

Kec. Bandung Wetan

Analisis Efisiensi Penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran 1.1 berjumlah 2 Program dan 11 Kegiatan. 1 Program telah berjalan di tahun 2014 sementara 1 program lainnya baru akan berjalan pada tahun 2015. Jumlah penyerapan adalah Rp. 2.185.384.330 dari total anggaran Rp. 2.625.993.950, tingkat capaian adalah: 83.22 %. Adapun program dan kegiatan penunjang sasaran 1 adalah sebagai berikut: 1. Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan 60 #sumurbandungnanjung


2. Program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan;

Tabel 3.17 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 1.1 No

Sasaran

1

2

1.

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan

Capaian Sasaran (%) 3

Realisasi Anggaran (%) 4

100.77

83.22

Tingkat Efisiensi (%) 5=(34) 17.55

Keterangan


2.

Capaian Sasaran Strategis 1.2: Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 2.1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014

N o

Indikator Kinerja

1.

Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Keluhan Yang ditindaklanjuti 3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI 4. Cakupan penerbitan KTP-Bukan IKU/PKRata-rata Capaian Kinerja

Satua n

Tahun 2014

%

Indeks

Target 75

Realisasi 74.57

99.43

Tahu n 2018 Target 85.1

%

%

100

100

100

100

100

Nilai

800

920

115

1000

92

%

60

74.85

124.75

90

83.16

87.63

109.79



Tingkat keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan dijabarkan melalui indikator kinerja sebagai berikut: 2.1.1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 74.57 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.43 % atau tidak mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu 73.03 meningkat 1,54 Point. Tabel 3.17 Rekapitulasi Hasil IKM Kecamatan Sumur Bandung Per Unsur Tahun 2014

Unsur Pelayanan

1.

(1) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

(2) Prosedur pelayanan Persyaratan pelayanan Kejelasan petugas pelayanan Kedisiplinan petugas pelayanan Tanggung jawab petugas pelayanan Kemampuan petugas pelayanan Kecepatan pelayanan Keadilan mendapatkan pelayanan Kesopanan dan keramahan petugas Kewajaran biaya pelayanan Kepastian biaya pelayanan Kepastian jadwal pelayanan Kenyamanan lingkungan Keamanan pelayanan Total NRR Nilai IKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan

NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yang terisi (3) 2.98 2.96 3.04667 3.00667 3.06 3.06667 2.889333 3 3.12 3.007 2.82667 2.86667 3.1067 3.07333

NRR

(4) 0.21158 0.21016 0.21631 0.21347 0.21726 0.21773 0.20543 0.213 0.22152 0.213 0.20069 0.20353 0.2206 0.21821 2,9829467 74.573667 B BAIK

Indeks kepuasan masyarakat atasa pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung berada dalam mutu pelayanan Baik dengan nilai 62 #sumurbandungnanjung


total rerata persepsi masyarakat sebesar 2.9829467 atau 74.573667 setelah konversi. Nilai tersebut didapat berdasarkan survey terhadap 150 orang responden yang merupakan ‘pelanggan’ pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung atas pendapatnya atas 14 indikator/unsur pelayanan.

Nilai rerata

tertinggi berada pada unsur keamanan pelayanan, yakni unsur yang berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingg dapa memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan

. Sementara nilai rerata

terendah terdapat pada unsur kepastian jadwal pelayanan, yakni unsur yang berkaitan dengan

pelaksanaan waktu pelayanan,

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perlu diketahui, bahwa capaian target kinerja pada tahun 2014 mengalami kenaikan 0.84 poin dari capaian tahun 2013 sebesar 73.7. Adapun trend pencapaian indeks kepuasan masyarakat di kecamatan sumur Bandung dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Grafik 3.5. Trend Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung

Trend IKM 75 74.57

74.5 74 73.5

73.7 73.3

73 72.5 IKM 2012

IKM 2013

IKM 2014

Trend IKM

Berdasarkan grafik di atas, indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di Kecamatan Sumur Bandung dalam kurun tiga tahun terakhir terus mengalami kenaikan dan selalu berada dalam kategori pelayanan yang baik. Capaian pada tahun 2014 sebesar 74,57 merupakan peningkatan terbesar sebesar 0,87 poin dari trend capaian selama 3 tahun terakhir. Hal ini bersamaan dengan nilai standar kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI pada tahun 2014 mencapai 900 dari skala 1-1000. Artinya, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan mendapatkan hasil positif. Meski mendapatkan nilai mutu pelayanan baik dari persepsi masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan atas 64 #sumurbandungnanjung


kinerja pelayanan di Kecamatan Sumur Bandung. Adapun rekomendasi / saran dimaksud adalah sebagai berikut: a.

Perlu memperhatikan kepastian jadwal pelayanan, terutama jadwal / durasi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ini terkait dengan banyaknya keluhan atas

b.

keterlambatan proses produksi pelayanan; Perlu meningkatkan sarana dan prasarana / fasilitas penunjang pelayanan. Penerapan e-government dalam kinerja pelayanan masih sangat terbatas, sehingga belum mampu memotong birokrasi secara siginifikan. Misalkan pengembangan sistem SIMPEL.NET sampai ke tingkat

c.

kelurahan dan terkoneksi dengan internet ke Kecamatan. Perlu menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat secara berkala, sehingga mampu menyajikan grafik perkembangan

d.

kinerja instansi di bidang pelayanan. Perlu menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat dengan metode kualitatif bahkan combine methode untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap situasi pelayanan di kecamatan sumur Bandung.

Guna meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik dalam aspek kepuasan masyarakat, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Sumur Bandung sebagai berikut: a.

Penyusunan standar operasional prosedur yang menjadi acuan bagi pegawai dan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan. Hal ini memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus bagi aparat pemerintah. 65



b.

Penggunaan sarana elektronik yang lebih menarik dalam ruang pelayanan untuk memberikan informasi pelayanan. Misalkan pengembangan Anjungan Informasi, dan SITIPU (sistem informasi publik).

c.

Sosialisasi dan diseminasi pelayanan sampai tingkat RT.

Gambar 3.2 dan 3.3 Sistem informasi manajemen pelayanan dan sistem informasi naskah dinas menjadi tools untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat

Target pada tahun 2014 adalah 75 dan tidak tercapai 100 %. Sehingga jika dibandingkan dengan target renstra sebesar 85.1 capaiannya baru 87.63 %. Tabel 3.18 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Target Renstra N o

Indikator Kinerja

Satua n

Tahun 2014 Targe

Realisas

%

Tahun 2018 Targe

%



t 1.


Indeks

75

i 74.57

99.43

t 85.1

87.6 3


Jika dibandingkan dengan capaian kinerja kecamatan lainnya, capaian kinerja kecamatan sumur bandung masih berada dalam rata-rata capaian lain meskipun banyak kecamatan lain yang berada di atas capaian kec sumur bandung. Tabel 3.21 Capaian IKM Pada Kecamatan Se-Kota Bandung Tahun 2014 NO

NAMA SKPD / UNIT KERJA

TARGET

IKM

CAPAIAN (%)

1

KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL

75,00

89,20

104,00

2

KECAMATAN CIBENYING KALER

75,00

86,30

115,07

3

KECAMATAN RANCASARI

71,25

81,90

114,95

4

KECAMATAN LENGKONG

75,00

81,68

108,00

5

KECAMATAN BUAHBATU

72,10

81,30

109,39

6

KECAMATAN UJUNG BERUNG

77,00

81,00

105,19

7

KECAMATAN BANDUNG WETAN

80,86

81,00

100,17

8

KECAMATAN ANDIR

81,00

82,00

101,23

9

KECAMATAN ANTAPANI

75,00

80,20

106,69

10

KECAMATAN BOJONGLOA KALER

79,95

80,02

100.00

11

KECAMATAN SUKASARI

70,86

79,50

112,00

12

KECAMATAN MANDALATI

70,00

79,50

112,92

13

KECAMATAN BABAKAN CIPARAY

73,57

79,15

105,00

14

KECAMATAN BANDUNG KIDUL

70,00

78,00

101,08

15

KECAMATAN PANYILEUKAN

75,00

77,86

103,81

16

KECAMATAN ASTANAANYAR

74,96

77,25

103,05

17

KECAMATAN COBLONG

65,00

77,05

118,54

18

KECAMATAN ARCAMANIK

70,00

75,60

105,00

19

KECAMATAN GEDEBAGE

75,42

75,43

100.00

20

KECAMATAN REGOL

75,40

75,40

100,00

21

KECAMATAN CICENDO

75,00

75,25

100,33

22

KECAMATAN CIDADAP

73,00

75,20

103,01

23

KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL

74,00

74,92

101,25

24

KECAMATAN SUMUR BANDUNG

75,00

74,57

99,43

25

KECAMATAN CIBIRU

73,00

73,60

100,82

26

KECAMATAN BANDUNG KULON

72,50

73,60

100,00

27

KECAMATAN BATUNUNGGAL

70,00

70,50

101,61

28

KECAMATAN KIARACONDONG

68,11

69,75

102,57

29

KECAMATAN CINAMBO

65,00

69,63

107,11

30

KECAMATAN SUKAJADI

65,00

66,67

102,60


67


2.1.2. Nilai standar kepatuhan pelayanan versi ombudsman Capaian kinerja nyata indikator nilai standar kepatuhan pelayanan publik adalah sebesar 920 dari target sebesar 800 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115 % atau melebihi target yang diperjanjikan. Capaian ini lebih baik dari capaian tahun sebelumnya yaitu 80/800 meningkat 100 Point. Adapun capaian kinerja nyata tahun 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.18 Evaluasi Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Pada Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014 No

VariabelPenilai an

Kategori

1

Sistem Pelayanan Terpadu Standar Pelayanan

Utama Utama

2

KomponenIndikator

Bobot Nilai Variabel

Ni lai

Satu Atap/ Satu Pintu

6

6

1)

Dasar hukum

5

5

2)

Persyaratan

5

5

5

0

5

5

3) Sistem mekanisme dan prosedur a. SOP b. Bagan Alur



4)

Produk pelayanan

5) Jangka waktu penyelesaian 6) Biaya/ tarif 7) Sarana, prasarana, atau fasilitas,  Ruang Tunggu  Pendingin Ruangan/ AC  Tempat duduk  Sarana Antrian (tiket)  Toilet  Televisi Loket/Meja Pelayanan  Tempat Parkir yang memadahi 8) Profile Pelaksana/ Jumlah pelaksana 9. A) Tata Tertib 

B) Kode Etik 3 4

5

Maklumat Layanan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Utama

Pelayanan Khusus

Utama

Utama

Ketersediaan Maklumat Pelayanan Ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Publik secara manual atau elektronik (Booklet/Pamflet/Banner/Web site, dsb) Sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus :  Ram

10

10

10

10

2

2

1

1

2

2

1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

5

5

10

10

0,5

0

Jalur pemandu

0,5

0



Pegangan rambatan

0,5

0



Tombol Lift timbul & suara Toilet khusus

0

0

0,5

0

0,5

0

0,5

0

1

1

2

2

1

1

2

2

  Pengelolaan Pengaduan

5





6

5

 Utama  



Ruang khusus ibu menyusui dan anak Loket khusus 1. Mempunyai unit pengaduan khusus yang mengelola unit pengaduan? 2. Pejabat Pengelola Pengaduan 3. Loket Pengaduan / Ruangan Pengaduan 4. Sarana Pengaduan (SMS/ Telpon/Fax/ email/







dll) pengaduan 5. Informasi prosedur/tata cara pengaduan 6. Informasi pengelolaan pengaduan yang dipajang di ruang pengelola pengaduan dan atau di ruang pelayanan Sarana pengukuran kepuasan pelanggan

1

1

1

0

2

0

7

Penilaian Kinerja

Utama



8

Visi Misi dan Moto

Tambaha n



Visi dan Misi

2

2

Motto Adopsi ISO 9001:2008 1. Petugas penyelenggara layanan menggunakan pakaian seragam? 2. Petugas penyelenggara layanan menggunakan ID card?

1

ISO 9001:2008

 

1

Tambaha n

2

2

1

1

1

1

1000

92 0

9

 10

Atribut

Tambaha n 

TOTA L



Berdasarkan hasil penilaian tersebut, capaian kinerja sumur bandung pada tahun 2014 melebihi target yang diperjanjikan. Yakni 15 % lebih besar dari target sebesar 100 % atau 120 poin dari target nyata. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa faktor pendukung pencapaian target sebagai berikut: a. Penyusunan standar operasional prosedur yang menjadi acuan bagi pegawai dan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan. Hal ini memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus bagi aparat pemerintah. b. Penggunaan sarana elektronik yang lebih menarik dalam ruang pelayanan untuk memberikan informasi pelayanan. Misalkan pengembangan Anjungan Informasi, dan SITIPU (sistem informasi publik). 70 #sumurbandungnanjung


Kemudian, jika dibandingkan dengan capaian kinerja kecamatan lainnya, capaian kinerja kecamatan sumur bandung termasuk baik.

Grafik 3.6 Perbandingan Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Pada Kecamatan Se-Ex Wilayah Cibeunying Tahun 2014 Jumlah LKK Aktif 950 940 930 920 910 900 890 Axis Title 880 870



Target pada tahun 2014 adalah 800 dan melebihi target 120 poin atau 15 %. Sehingga jika dibandingkan dengan target renstra sebesar 1000 capaiannya sebesar 92 %. Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Target Renstra N o

1.

Indikator Kinerja

Nilai standar kepatuhan ombudsman

Satua n

Nilai


Realisas i 920

%

115


%

92


2.1.3. Persentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Capaian kinerja nyata indikator persentase penanganan keluhan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau mencapai target yang diperjanjikan. Capaian ini sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yakni mencapai 100 %. Pada tahun 2014, jumlah keluhan yang masuk sebanyak 25 keluhan dengan 25 atau seluruhnya diantaranya telah selesai ditangani sampai periode 31 desember 2014. Tabel 3.21 Rekapitulasi Pengelolaan Keluhan Masyarakat Pada Kecamatan Sumur Bandung 72 #sumurbandungnanjung


Tahun 2014 No. (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kategori Pelayanan

Jumlah Keluhan

Status

(2)

(3) 1 1

(4) Selesai Selesai

2

Selesai

1 9

Selesai Selesai

1 9 1

Selesai Selesai Selesai

Administrasi Kependudukan Pelayanan administrasi umum lainnya Bid Politik Hukum dan Keamanan Infrastruktur Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pengentasan kemiskinan Topik lainnya Ketentraman dan ketertiban Total

25


Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. Adapun keluhan berdasarkan kategori pelayanan yang masuk pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Target Renstra N o

1.

Indikator Kinerja

Persentase keluhan yang ditindaklanjuti

Satua n

%


Realisas i 100

%

100


%

100


Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja kec sumur bandung mencapai 100 % pada tahun 2014, atas hal tersebut dapat diidentifikasi faktor pendukung sebagai berikut: 73 #sumurbandungnanjung


a.

Keluhan disampaikan melalui media sosial yang notifikasinya langsung sampai ke kecamatan, sehingga mempermudah

b.

tindak lanjut. Proses pelayanan keluhan ditanggapi secara berjenjang sampai pimpinan sehingga memudahkan pengambilan keputusan.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat atau kekurangan dalam penanganan keluhan sebagai berikut: a. Penanganan keluhan secara administrative belum dilakukan secara tertib. Format pengelolaan keluhan tidak tercatat sehingga menyulitkan control. b. Petugas penerima keluhan masih memegang jabatan lain.

Analisis Efisiensi Penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran 1.2 berjumlah 4 Program. Jumlah penyerapan adalah Rp. 1.899.961.925 dari total anggaran Rp.

3.550.890.950 , tingkat realisasi adalah: 83.22 %.

Adapun program dan kegiatan penunjang sasaran 1 adalah sebagai berikut: 1. Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan. 2. Program pelayanan administrasi perkantoran. 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 4. Program pemanfaatan teknologi informasi

Tabel 3.23 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 1.2 No

Sasaran

1 1.

2 Meningkatkan kepuasan

Capaian Sasaran (%) 3 109.79

Realisasi Anggaran (%) 4 53.50

Tingkat Efisiensi (%) 5=(3-4) 56.29

Keterangan



masyarakat terhadap pelayanan publik Sumber: Sekretariat Kecamatan Sumur Bandung, 2015

3.

Capaian Sasaran Strategis 2.1: Meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin aparatur Ikhtisar Capaian Kinerja Sasaran 2.1 : Meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin aparatur Pada Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014 N o

Indikator Kinerja

1.

Satua n

Persentase Keluhan % BPK ditindaklanjuti 2. Nilai AKIP Nilai Rata-rata Capaian Kinerja

Tahun 2014

Target 100

Realisasi 100

55

54.05

%

100 98.27 99.14

Tahu n 2018 Target 100

%

100

100

100

Tingkat keberhasilan sasaran strategis meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan dijabarkan melalui indikator kinerja sebagai berikut: 2.2.1. Indikator Persentase Keluhan BPK yang ditindaklanjuti Capaian kinerja nyata indikator persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100 % 75 #sumurbandungnanjung


yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Temuan BPK pada tahun 2014 berjumlah 3 dan telah ditindaklanjuti untuk diperbaiki pada neraca keuangan dan neraca barang milik daerah. Tabel 3.24 Data Pengelolaan Temuan BPK Terhadap Laporan Keuangan 2013 Kecamatan Sumur Bandung No. 1.

Jenis

Uraian

Tindak Lanjut/Jawaban

Belanja pemeliharaan


Mengeluarkan belanja

pada kec sumur

gedung pada kec sumur

pemeliharaan pada mutasi

bandung

bandung agar tidak diakui

asset dan mengeluarkan

sebagai asset tetap

belanja pemeliharaan pada

gedung dan bangunan

KIB C karena pemeliharaan tidak memenuhi kriteria kebijakan akuntansi

2.

Belanja pemeliiharaan


pengakuan aset Mengeluarkan belanja

gedung pada kel

gedung pada kec sumur

pemeliharaan pada mutasi

babakan ciamis

bandung agar tidak diakui

asset dan mengeluarkan

sebagai asset tetap

belanja pemeliharaan pada

gedung dan bangunan

KIB C karena pemeliharaan tidak memenuhi kriteria kebijakan akuntansi

3.

Pada neraca keuangan

pengakuan aset Reklasifikasi belanja

belanja pemeliharaan

pemeliharaan untuk

agar tidak diakui sebagai

dikeluarkan pada neraca

aset Sumber: Sekretariat Kecamatan Sumur Bandung, 2015

keuangan

Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. Tabel 3.25 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Target Renstra 76 #sumurbandungnanjung


N o

1.

Indikator Kinerja

Persentase temuan BPK/inspektorat yang ditindaklanjuti

Satua n

%


Realisas i 100

%

100


%

100


Terhadap data tersebut, terdapat kecenderungan yang sama atas temuan BPK setiap tahun. Adapun guna menyelesaikan masalah tersebut, langkah-langkah yang telah dilakukan kecamatan sumur bandung adalah sebagai berikut: a. Konsolidasi pengelolaan BMD dari kecamatan sampai kelurahan; b. Sensus internal kecamatan atas tata usaha BMD di kecamatan sumur bandung; c. Rekonsiliasi neraca keuangan dan neraca aset kecamatan sumur bandung.

Dibandingkan dengan kecamatan lainnya, capaian kinerja tersebut sama dengan 5 kecamatan lainnya atas persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti. Dengan demikian, kinerja atas penanganan temuan BPK se ex wilayah cibeunying merata di setiap kecamatan. 2.2.2. Indikator Nilai AKIP Capaian kinerja nyata indikator nilai LAKIP TA 2013 adalah sebesar 54.05 dari target sebesar 55 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98.27 % atau tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tabel 3.26 77 #sumurbandungnanjung


Rekapitulasi Evaluasi AKIP Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013 NO

KOMPONEN/SUB KOMPONEN

1

2

SKPD Y/T 3

NILAI 4

A. PERENCANAA N KINERJA (35%) I.

PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%)

a.

PEMENUHAN RENSTRA (2.5%)

b.

KUALITAS RENSTRA (6.25%)

0.75

4.69

c.

IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%)

0.56

2.11

II.

PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (22.5%) PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4.5%) KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (11.25%) IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6.75%)

62.92%

14.16

0.75

3.38

0.71

7.79

0.42

2.81

18.46%

4.62

a. b. c.

B. PENGUKURA N KINERJA (25%) I.

PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)

II.

KUALITAS PENGUKURAN (12%)

III.

IMPLEMENTASI PENGUKURAN (8%)

C. PELAPORAN KINERJA (20%) I. II. III.

64.03%

22.41

66.04%

8.26

0.58

1.46

0 0.38 0

4.62 -

67.62%

13.45

PEMENUHAN PELAPORAN (5%)

0.58

2.92

PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (10%)

0.68

6.79

PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (5%)

0.75

3.75

67.86%

13.57

D. PENCAPAIAN SASARAN/KI NERJA ORGANISASI (20%) KINERJA YG DILAPORKAN (OUTPUT/OUTCOME) (20%) HASIL EVALUASI AKUNTABILITA S KINERJA

13.57

54.05%

54.05



(100%)

Sumber: Inspektorat Kota Bandung (diolah), 2015

Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 98.27 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan sebesar 71 maka capaian kinerjanya mencapai 76.13 %.

N o

1.

Tabel 3.27 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2014 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja

Nilai AKIP Kecamatan

Satua n

Nilai


Realisas i 54.05

%

98.27


%

76.1 3


Berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh inspektorat atas LAKIP Kec Sumur Bandung Tahun 2013 tersebut, masih terdapat banyak aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target renstra di tahun 2018. Aspek pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja perlu mendapatkan perhatian khusus karena nilainya berada di bawah bobot. Atas hal tersebut, terdapat beberapa langkah yang dilakukan kecamatan sumur bandung untuk meningkatkan nilai AKIP. a. Perbaikan rencana strategis kecamatan utamanya dalam rangka sinkronisasi dengan RPJMD Kota bandung. b. Perbaikan indikator kinerja utama, mempertajam guna mendapatkan indikator hasil yang menggambarkan kinerja SKPD. c. Memperbaiki kualitas pelaporan dengan menyelenggarakan monev berkala minimal per triwulan. 79 #sumurbandungnanjung


Analisis Efisiensi Penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target sasaran 2.1 berjumlah 6 Program. Jumlah penyerapan adalah Rp. 512.763.500 dari total anggaran Rp. 749.168.244, tingkat realisasi adalah: 68.44 %. Adapun program dan kegiatan penunjang sasaran 2.1 adalah sebagai berikut: 1. Program peningkatan disiplin aparatur. 2. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 3. Program pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 4. Program perencanaan pembangunan daerah. 5. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 6. Program pengembangan data/informasi.

Tabel 3.23 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran 2.1 No 1 1.

Sasaran 2 Meningkatkan kualitas kinerja dan disiplin aparatur

Capaian Sasaran (%) 3 99.14

Realisasi Anggaran (%) 4 68.44

Tingkat Efisiensi (%) 5=(3-4) 30.7

Keterangan


D. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 20132018 sebanyak enam sasaran strategis. 80 #sumurbandungnanjung


Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari enam sasaran strategis dengan dua puluh tiga indikator kinerja strategis (11 indikator kinerja dalam perjanjian kinerja, 9 indikator kinerja penunjang/pendamping di lingkungan kecamatan sumur bandung) yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung adalah sebagai berikut: Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014 Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa tabel berikut : No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Indikator Kinerja Strategis Indikator Kinerja (Perjanjian Kinerja) Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu Persentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik Persentase RW Juara Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif Rasio Linmas Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI Nilai AKIP Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti INDIKATOR KINERJA LAINNYA Cakupan penerbitan KTP bagi wajib KTP Rata-rata nilai capaian sasaran kerja pegawai Tingkat disiplin aparatur (Bebas pelanggaran disiplin aparatur PP 53/2010) Persentase PMKS yang terfasilitasi menerima bantuan Jumlah Koperasi binaan yang aktif Jumlah UMKM binaan yang aktif Persentase berkurangnya PKL pada zona merah Rata-rata nilai adipura tingkat

Satuan

Target

Realisasi

Capaian %

Nilai

75

74.57

99.43

%

100

100

100

%

75

82.01

109.33

%

75

79.01

105.33

%

25

25

100

% %

16.67 16.67

16.67 16.67

100 100

Rasio Nilai

1:1 800

0.9:1 920

90 115

Nilai /

55

54.05

98.27

Kategori %

100

100

100

% Nilai

60 51

74.85 84.19

124.75 165.08

%

100

100

100

%

2

1.7

85

Jumlah Jumlah %

1 1 1

1 1 0.8

100 100 80

Nilai

75

73.7

98.23



kecamatan sumur bandung Municipal waste management system tingkat kecamatan sumur bandung

9.

Jumlah

1

1

100

Berdasarkan table tersebut di atas, dari 20 indikator kinerja pada tahun 2014, 9 diantaranya mencapai / sesuai target yang telah ditetapkan, 6 belum mencapai target dan 5 indikator kinerja melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Tabel 3.25 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014 NO. 1 2 3

SASARAN STRATEGIS Melebihi/Melampaui Target Sesuai Target Tidak Mencapai Target

CAPAIAN 5 9 6

Dari dua puluh sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.26 Pencapaian Target Misi No.

1 2 3 4

Misi

Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Jumlah

Jumlah Indikator Sasaran 10 4 3 3 20

Melampaui target (>100%) Jumlah % 4 40 1 25 0 0 0 0 5 25

Tingkat Pencapaian Sesuai Target (100%) Jumlah % 4 40 2 50 2 66.67 1 33.33 9 45

Belum Mencapai Target (<100%) Jumlah % 2 20 1 25 1 33.33 2 66.67 6 30

E. Akuntabilitas Keuangan



Pagu anggaran SKPD Kecamatan Sumur Bandung Tahun Anggaran 2014 terbagi menjadi 2 (dua) jenis belanja (belanja langsung dan tidak lansung) terdiri dari 4 (empat) pos belanja, yaitu 1) belanja pegawai (gaji dan tunjangan belanja tidak langsung, 2) Belanja pegawai (honorarium kegiatan (belanja langsung) 3) belanja barang dan jasa, 4) belanja modal (barang inventaris). Pos pengeluaran belanja pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, misalnya gaji dan tunjangantunjangan. Pos pengeluaran belanja barang yaitu pos pengeluaran yang meliputi belanja untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai penunjang kegiatan. Pos pengeluaran belanja modal yaitu pos pengeluaran yang meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap. Total pagu anggaran Kecamatan Sumur Bandung Tahun Anggaran 2014 adalah Rp.10,109,306,200.00,- yang terdiri dari: 1) 2) 3) 4)

Belanja Belanja Belanja Belanja

Pegawai (BTL): Rp. 4,368,906,200.00,pegawai (Belanja langsung): Rp. 1,194,618,000.00,Barang dan jasa: Rp. 3,676,827,000.00,Modal: Rp. 868,955.000.00,-

Berikut grafik persentase total belanja tiap pos pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kecamatan Sumur Bandung Tahun Anggaran 2014:



Anggaran Belanja Mdal; 9% BTL Pegawai; 43% Belanja Barang Jasa; 36%

BL Pegawai; 12%

Matriks Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2014 No 1

Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi

4.368.906.200,00,-

4.003.473.540,00,-

91,64 %

Belanja pegawai

1.194.618.000,00,-

928.540.000,00,-

77,73 %

Belanja Barang & Jasa

3.676.827.000,00,-

2.957.228.555,00,-

80,34 %

868.955.000,00,-

808.816.700,00,-

93,08 %

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai – Gaji dan Tunjangan

2

Persentase

Belanja Langsung

Belanja Modal



Chart Title 6,000,000,000.00 5,000,000,000.00 4,000,000,000.00 Axis Title

3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,000,000,000.00 -

Belanja pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja modal

Sedangkan perbandingan rincian realisasi belanja tahun anggaran 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut: Tabel 3.27 Perbandingan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013

TA 2013 Belanja Pegawai (5.1 & 5.2.1) Belanja Barang Belanja Modal Total

Kenaikan / Penurunan

Realisasi Belanja

Uraian Jenis Belanja

TA 2014

Rp. 4,751,766,936.00

Rp 4,932,013,540.00

Rp 1,737,473,220.00

Rp 2,957,228,555.00

Rp 1,491,432,435.00 Rp 7,980,672,591.00

Rp

Rp. Rp

%

180,246,604.00

3.79%

Rp 1,219,755,335.00

70.20%

808,816,700.00

Rp

(682,615,735.00)

Rp 8,698,058,795.00

Rp

717,386,204.00

-45.77% 8.99%

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 717,386,204.00 atau 8,99 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya disebabkan antara lain: 1. Kenaikan Belanja Pegawai secara umum disebabkan karena kenaikan Gaji Pokok PNS terhitung 1 Januari 2014 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas 85 #sumurbandungnanjung


atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan 2.

Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan Belanja Barang dan jasa secara umum disebabkan karena kenaikan standar harga tertinggi di lingkungan pemerintah kota bandung berdasarkan

Keputusan Walikota Bandung Nomor :

024/Kep. 1028 – Dpkad/Tanggal 4 Nopember 2013 Tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Selain itu kenaikan belanja barang juga disebabkan meningkatnya anggaran belanja di Kecamatan terkait dengan pelimpahan urusan walikota kepada camat dan lurah terutama di bidang urusan Pekerjaan Umum (pekerjaan kebinamargaan) untuk pemeliharaan taman, jalan (pengecatan kerb), dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selain itu juga terdapat belanja yang merupakan program janji politik walikota terutama di bidang lingkungan yang meliputi pemeliharaan goronggorong, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, dan penyediaan peralatan pembuatan lubang biopori, 3.

serta pemberdayaan LKK. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 45,77 %. Penurunan ini disebabkan karena berdasarkan analisis kebutuhan yang dituangkan dalam rencana tahunan barang unit / SKPD tahun 2014. Hal ini karena di Kecamatan Sumur Bandung, kebutuhan dasar kantor akan sarana dan prasarana sudah cukup memadai berdasarkan analisis kebutuhan.


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG 2014

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Tahun 2014 merupakan wujud pertanggungjawabkan atas pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentag Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP tahun 2014 ini merupakan laporan kinerja tahun keempat periode rencana strategis (Renstra) Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2013-2018. Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung menunjukkan arah yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dalam periode 2013 2018. Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung tahun 2018, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 ditetapkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung. Dokumen perjanjian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung tahun 2014. Dalam dokumen perjanjian 91


kinerja tahun 2014 tersebut diuraikan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai tahun 2014, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung tahun 2014. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung tahun 2014, sehingga dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

92


Dalam upaya pencapaian kinerja program-program pembangunan Pemerintah Kecamatan Sumur Bandung Tahun 2014, masih ditemui adanya permasalahan dan hambatan. Namun demikian permasalahan dan hambatan yang ditemukan selama tahun 2014 tersebut senantiasa selalu diupayakan untuk mencari solusinya.

Bandung, Juli 2015 CAMAT SUMUR BANDUNG

Dra. Hj. Sri Mayaningsih, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19630503 198503 2 012

93

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang. berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan

Recommend Documents