PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR : 09 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN oRGANISASI DAN TATA KERJA
DINASPENDIDIKANNASIoNALKABUPATENKATINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN' Menimbang
: a. bahwa dengan
terbentuknya Kabupaten pelaksanaan Otonomi Rangka Katingan dalam dan bertanggung nyata daerah yang luas,
jawab dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional KabuPatin Katingan;
' b. bahwa untuk
pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Mengingat
:
l.
Kabupaten Katingan.
Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat tI di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959);
155
Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
J.
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimban.e;an Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembara Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara r
nomor 38a8)
4.
;
Undang - undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
5.
Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor,tl80) ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
6
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lenrbaran Nega'r Nomor 3952) : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 8 'I'ahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor l4);
156
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan dan Materi 8.
Muatan Produk - Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor
03 Tahun 2003 tentang
Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Katingan
sebagai
Daerah Otonom.
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BAB I
KETENTUAN UMUIII Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
B.
:
Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukunt yang nlempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan nrengurus kepentitrgan nlasyarakat setenlpat menurut prakirsa masyarakat sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan ltepublik Indonesia; 157
b. c. d. e. fl g h. i.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah; Bupati adalah Bupati Katingan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan, Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
Ketua kelompok adalah pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan.
BAB II KEDUDUKAN, TTIGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2
(
l)
(2)
Dinas Pendidikan Nasional adalah Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah di bidang Pendidikan ;
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan dipimpin
oleh
seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bullati rnclalui Sckretaris f)aerair.
158
Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3 kewenangan Dinas Pendidikan Nasional mempunyai tugas melaksanakan disentralisasi dibidang pendidikan di Kabupaten Katingan'
Bagian Ketiga Fungsi Pnsal 4
pada pasal 3, melaksanakan tugas - tuSas sebagaimana dimaksud Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi
untuk
:
Nasional sesuai a Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikandenga.n Keputusan yang ditetapkan kewenangan di bidang pendidikan yang berlaku ; Bupati b-erdasarkan peratrrun Perundang-undangan b.Pemberianperijinandanpelaksanaanpelayananumumdibidang
c. d.
pen
Bagian KeemPat
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pnsal 5
penunjang yang Unif Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur st:telah dilakukan pembentukannya sesuai kebutuhan dan kcmantpuan Analisis Beban Kerja dan ,\nalisis jabatan'
159
Pasal 6
(r) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Nasional adalah unsur Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Nasional
(2)
;
petaksana Teknis Dinas Pendidikan Nasional dipirnpin oleh seorang Kepala unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan
unit
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat; (3 ). Unit Pelaksana Teknis dibentuk sesuai keperluan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kelinra Kelompok Jtbntnn Fungsionnl IDasnl 7
Kelontpok Jabatan Fungsional mempunyai tugas nrelaksanakan tugas khusus sesuai keahlian dan kebutuhan. Pnsnl 8
(l) (2)
(3)
Ketompok Jabatan Fungsional dimaksud pa
160
(4)
sesuai dengan Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku'
BAB
III
SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9
(1)
terdiri dari Susunan organisasi Dinas Pendidikan Nasional
a. b. c.
KePala Dinas Bagian Tata Usaha terdiri dari ' Sub Bagian Umum/dan KePegawaian; Sub Bagian Keuangan' Bidang Bina Program (BINRAM) terdiridari SeksiPengunrpulan dan Pengolaan Data (PPD);
-
:
-
d.
:
Seksi Penyuiunan Rencana Program dan Monitoring
Evaluasi(PRD dan ME)' dari Bidang Pendidikan dasar dan taman kanak-kanan terdiri - SeksiTIVSD/SLTP;
:
-SeksiTenagaTeknis(Tentis)PendidikanDasardanTaman Kanak-Kanak.
e.BidangPendidikanMenengahdanPerguruanTinggiterdiridari: - Slksi SMUiSMK dan Perguruan Tinggi; - Seksi Tenaga l'eknis (Tentis) Pendidikan Menengah dan Pergunian Tinggi (DIKMENTI)' Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari f.
Seksi Pentbinaan Bakat; Seksi Pembinaan Prestasi Siswa Unit Pelaksana Teknis Dinas' Kelompok Jabatan Fungsional' tercantum dalam Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Nasional lampiran Peraturan Daerah ini.
g. I (2)
-
l(r
I
(3)
Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) ini merupakan satu kesatusn yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
BAB IV TATA KERJA Pasal
(l) (2)
l0
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Seksi
dan
Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Selcsi dan Kepala SuU nagian menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal; Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan
Kepala Sub bagian Lingkungan Dinas Pendidikan
Nasional
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannYa.
Pasal I I
(l) (2)
Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian, mengikuti dan menratuhi petuljuk dan bertanggung jawab kepa,ca atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan. diolah dan . diperyunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya Pasal
l2
Para kepala Seksi nrenyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bidang iesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bidang menampung dan nrenyusun laporan tersebut untuk disatltpaikan tepat pada wakt''rnya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bagian Tata Usaha
162
Pasal
l3
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tentbusan disanrpaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secala fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V KETENTUAN - KETENTUAN LAIN Pasal
(l)
l4
Jenjang jabatan kepangkatan serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang Undangarr yang berlakui
(2)
Uraian tugas ),ang secara rinci akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(3)
- hal yang betum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Hal
Bupati.
BAI} VI KE'TEN'TTIA N PEN Pasal (
l)
U'I'TJ
I'
l5
Dengan berlakunya Peraturan Dac'ralt ini nlitka scgala ketcntuan yang 'Peraturan Daerah ini clinyatakan tidak berlaku bertentangan dettgan Iagi;
t63
(2)
Peraturart Daerah ini nrulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang nte ngetahuinya, menterintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalanr Lembaran Daerah Kabupaten Kalingan.
Ditetapkan Pada
di :
Kasongan
tanggal : 4 Desember
BUPATI KATINGAN,
0
\*-47
DUWEL RAWING Diundangkan di Kasongan Pada tanggal 5 Desember 2003
SEKRETARTS DAERAH
KABUPA'IEN KATINGAN,
IT.
GATIN RANGKAI
Penrbina Tk.l NtP. 080 068 389 LEM BARAN DAITRAI'l KABUPATTIN KA'f INGAN TAFItJN 2001 NOMOR : (X) Seri l)
164
2003
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 09 TAIIUN 2OO3 TBNTANG
PEMBENTUKANSUSUNANoRGANISASIDANTATAKERJA DINASPENDIDIKANNASIoNALKABUPATENKATINGAN Umum i.----O"ngun telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor_5 Tahun 2OO2 tentang Pernbentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan,K-abupatenSukaMara,KabupatenLamandau'
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas' Kabupaten Propinsi Murung Raya run Kabupaten Barito Timur
di
Kalimantan Tengah maka dalam rangka pelaksanaan otonomi ditindak Daerah yang luis, nyata dan bertanggungjawab perlu peraturan Katingan Kabupaten Daerah lanjuti dlngan penetapan Dinas teniang peinbentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Nasional Kabupaten Katingan'
2.SusunanorganisasidanTataKerjaDinasPendidikanNasional Kabupaten Katingan terbentuk dan berfungsinya DPRD Kabupaten Katingan maka untuk sementara waktu ditetapkan 'fengah Nomor : 224 Tahun keputusan Gubernur Kalimantan penataan Z0b2 tanggaf 19 Juni 2002 dan selanjutnya diadakan Pemerintah Peraturan dengan kelembagaan yang disesuaikan Republili tndonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah yang diarahkan untuk melakukan koreksidanpenyempurnaanterhadapsegalakekuranganyang terjadipadapetatcsanaankebijak.andisentralisasisebagaiujung tombak' dalam melaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masYarakat'
165
3.
Dinas Pendidikan Nasional adalah sebagai unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas khususnya di Bidang Pendidikan Nasional Daerah Kabupaten.
Oleh karena itu agar organisasi Dinas Pendidikan Nasional
dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik perlu ntenetapkan petunjuk pelaksanaan sebagainrana termaksud dalam ketentuan Bab. pasal demi pasal peraturan daerah ini
[I.
PasalDemi Pasal Pasal
I sampai dengan pasal l5 cukup jelas Ditetapkan Pada
di : :
tanggal
Kasongan
4 Desember 2003
BUPATI KATINGAN,
\^*-r^, DUWEL RAWING Diundangkan di Kasongan Pada tanggal 5 Desember 2003
SEKRf,TARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
-hd
IT. GATIN RANGKAI Pembina Tk.t NIP. 080 068 389
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2003, NOMOR : 09 SeriD.
r66
KEPALA OINi
BAGIAN TAIA USAI]A
:r\,rJ I
t\-ur.{r!
ui\tu't
),rli liIl]EGr\\\//riA]J
g ll)Al i,,; Pi: MBlhJAAll PLS
BIDANG DIKMENTI
BIDANG BINRAM
u[ ".:I
SM(ITSMKIT'I:RGUR\]AI iili(iG'
SEKSI PPO
SEKSI PRD DAN
I I
ME
I
sEKsi rEr{ris SII.DAS LlAi]
SEKSI TENTIS DIKMEI'1TI
rnur.rr roruar
Diundangkan di Kasongan Pada Tanggal 5 Desember 2003
ARIS DAERAH
Drsnhkan dr Kasoaiiai Pada Tanggal d Descmber 2003
('Joo.,
*or,*oo*
\--*--V' DUWEL RA\^.' Pcmbinrn Tin11k;rt I NIP OBO 068 ]89 LEI,lBN RNN DAERNH KABUPN TEN KATINGAN
rAllUN 2003 NOMOR 09
Se
ti t)
TG
