MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSTA REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.HH-04,0T'02.01 Tahun 2012 TENTANG
PENETAPAN43(EMPATPULUHTIGA)UNITKER'ADILINGKUNGANKEMENTERIANHUKUM DANHAKAsAsIMANUSIAYANGAKAI{DINILAIKEMENTERIANPENDAYAGUNAANAPARATUR KORUPSI DAN NEGAM DAN REFORM'SI BIROKMSI SEBAGAI WILAYAH BEBAS DARI WILAYAH BIROKMSI BERSIH DAN METAYANI TAHUN 2012 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA' Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan korupsi sesuai amanat Intruksi percepatan -Presiden pembe;ntasan 2004 tentang Percepatan
Nbmor 5 Tahun
b.
Mengingat
:
Pemberantasan Korupsi dan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan KoruPsi Tahun 20L2; bahwa sebagai tindak laniut program percepatan pemberantasan korupsi padl Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui p"-b"ngu.trn Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2012 dan Action PIan percepatan pemberantasan korupsi Tahun 20L2 serta sebagai bentuk wujud komitmen seluruh pimpinan dan iajaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan telah menandatangani Piagam Pencanganan Pembangunan Zona Integritas pada tanggal 27 J:lni 2012;
c.
Bahwa Unit Penggerak Integritas telah melakukan Self Assesment terhadap Unit Keija yang akan diusulkan berdasarkan indikator yang ditltapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apaiatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju WilaYah Bebas dari KoruPsi;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan 43 (empat puluh tigal Unit Kerja sebagai Wilayah Bebas diri Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayini yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparaiur Negara dan Reformasi Birokrasi dan oleh karena hal lersebut perlu dikeluarkan dengan Intruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi' Kolusi dan Nepotisme;
2. 3.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun l-999 tentang Pembeiantaian Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 200L; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang l(omisi Tindak Pidana KoruPsi; 4, Undang-Undang..'..,'.'.....
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor Informasi Publik;
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Keria Kementerian Negara Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 20'J.L:
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 14. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 201-1 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2072; 15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 201'0 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 16. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-0z.PW.02.03 Tahun 201-1. tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di
Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011- tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 20LZ tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi; 1.9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.KP.07.06 Tahun 2012 tentang Peiabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan; MENGINSTRUKSIKAN
MENGINSTRUKSIl(AN: Kepada
43 [empat puluh tigal Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Instruksi ini yang akan dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2012.
Untuk KESATU
Melaksanakan penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja masing-masing dan atau disatukan pelaksanaan tersebut pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disaksikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun jika terdapat dari ketiga instansi yang disebutkan diatas tidak dapat hadir sebagai saksi, cukup diwakili salah satu dari ketiga instansi tersebut dan dipublikasikan untuk memenuhi prinsip keterbukaan/transparansi;
KEDUA
Memahami, mempedomani, dan melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
20 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Indonesia Nomor
dengan melaksanakan program-program pencegahan korupsi secara konkrit, yang meliputi: Melaksanakan Program Utama diantaranya adalah sebagai berikut
l-. a.
b.
:
Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan kerja masing-masing dengan membuat Surat Keputusan Pimpinan atau Kepala Unit Kerja tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Membuat dan melaksanakan rencana tindak pengendalian terhadap program rencana aksi Kantor Wilayah dan atau pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi program prioritas dengan mengimplementasikan SPIP;
Membuat program pencegahan
/ anti korupsi yang bersifat
konkrit dan komprehensif serta dapat diukur
tingkat
keberhasilannya;
Menyampaikan LHKPN sebagai upaya strategis pencegahan korupsi bagi Pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang wajib melaporkan harta kekayaan diantaranya: a. Peiabat Struktural Eselon III; b. Kuasa Pengguna Anggaran [KPA); c. Pejabat Pembuat Komitmen [PPK); d. Bendahara dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan; e. Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; f. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; g. Penyidik Pegawai Negeri Sipil IPPNSJ;
4. Melakukan penilaian atas pendapat masyarakat
terhadap pelayanan melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur terhadap optimalisasi kinerja pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat fform. Terlampir);
5.a. Peningkatan
5. a.
Peningkatan Kualitas SAKIP dan LAKIP dengan Menerapkan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk laporan realisasi
capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja ITAPKIN) dengan hasil capaian kinerja dan mengerahkan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah maupun jangka pendek (untuk Eselon I dan KanwilJ;
b.
6.
Laporan Program / Kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi dengan menetapkan Indikator keberhasilan dan Target Kinerja Unit Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan dalam perencanaan mengacu pada sasaran dan Indikator Kinerja utama para Kepala Divisi terkait, dengan demikian akan tercapai tujuan dan sasaran Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang pada akhirnya Out Come Kinerja Kementerian Hukum dan HAM dapat bermanfaat dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna.
Melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, mengingat ketentuan pelaporan keuangan yang seragam menjamin ketertiban dalam penyajian Iaporan keuangan, sehingga informasi keuangan instansi dapat digunakan sebagai alat untuk memantau, mengawal dan mengawasi terjadinya indikasi penyimpangan secara cepat, yaitu: - Laporan keuangan atas realisasi anggaran triwulan, semestetan dan tahunan tepat waktu dan terpadu masing-masing unit keria; - Neraca unit kerja dan instansi pengelolaan dan pencatatan BMN dan SAI tertib, terpadu, dan terintegrasi [Sesuai dengan kebijakan Akuntansi yang ditetapkan).
7. Menerapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang mana merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai negeri sipil didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, sistem yang harus dibangun adalah sebagai berikut : - Membentuk Sekretariat Maielis Kode Etik dengan susunan organisasi dan personalianya (Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah, Kepala Unit Pelaksana Teknis / Kepala Satuan Kerja]; - Majelis Kode Etik mengacu kepada Instansi Pembina
[Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan, dan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
8.
Menerapkan Whistleblower .System tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai negeri sipil untuk melaporkan tindak pidana korupsi ditempatnya bekerja yang diketahuinya, perlu dibangun sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistleblower system) yang menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor [Khusus Sekretariat Jenderal bekerjasama dengan Inspektorat JenderalJ;
9.
Menerapkan program pengendalian gratifikasi sesuai dengan Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PW.03.03 Tahun 20L2 tentang pelaporan gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; l0.Melaksanakan
10. Melaksanakan Kode Etik yang berlaku
di Kementerian Hukum dan HAM dan melaksanakan tugas fungsi dengan mendahulukan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi/golongan sebagai implementasi penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest), terutama yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya;
transaksi keuangan yang tidak wajar oleh PPATK intinya adalah berupa permintaan dari para pimpinan/kepala Unit Keria kepada PPATK untuk menyampaikan
11. Menerapkan kebijakan pelaporan
laporan transaksi personil instansi pemerintah yang akan dipromosikan ke tingkat eselon I dan eselon II [Khusus Sekretariat Jenderal dengan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderall;
Melaksanakan Program Penunjang diantaranya adalah sebagai berikut:
1.
Melaksanakan rekrutmen secara terbuka dilakukan secara jujur, objektil dan transparan yang bertujuan untuk menjaring sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sejak awal karir pegawai negeri sipil sesuai kewenangan yang telah ditetapkan;
2. Melakukan Promosi jabatan secara terbuka bertuiuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui kompetisi yang sehat, terutama untuk jabatan Eselon I dan Eselon II [Khusus Sekretariat JenderalJ;
3.
Melaksanakan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kehematan, dan efektifitas pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah;
4.
Membuat pengukuran kinerja individu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adalah untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi (khusus Sekretariat Jenderal)
5. Segera melaksanakan keterbukaan informasi publik
untuk penyelenggaraan negara meningkatkan transparansi dalam termasuk informasi pelayanan publik dan dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
KETIGA
Pelaksanaan program / kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibuat menjadi suatu bentuk laporan dengan melampirkan dokumen pendukung masing-masing Unit Kerja yang telah ditetapkan, dan laporan tersebut segera dikirimkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat Tanggal 5 0ktober 201.2 untuk dilakukan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
KEEMPAT
KEEMPAT
Pengusulan unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berubah sewaktu-waktu apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
KELIMA
Melaksanakan Instruksi Menteri ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. dikeluarkan Pada
di :
fakarta
Tanggal : 2 Oktober
2012
MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
\\z
Zl^rtl
0Ali
are
Lampiran Intrulci Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia
Nomor
, M'HH-04'0T'02'01
Tanggal :2 0ktober 2012
43(EmpatPuluhTiga)UnitKerjaDilingkunganKementerianHukumdanHAMyangakan dinilai Kementerian Pendiyaguntan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Wilayah Bebas dirikorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
B,
1. 2.
KANTORWILAYAH;
Sekretariatlenderal;
1.. Kanwil Kemenkumham Bali;
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Umum;
3. Direktorat Jenderal Imigrasi; 4. Direktorat ienderal Pemasyarakatan; 5. Direktorat jenderal HakAsasi Manusia; 5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
Kanwil Kemenkumham D.l' Yogyakarta; Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara; Kanwil Kemenkumham Jawa Barat; Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah; Kanwil Kemenkumham Jawa Timur;
Kanwil. Kemenkumham Sulawesi Selatan' Kanwil. Kemenkumham jambi
D
1. 2.
Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;
1. Kantor Imigrasi Madiun;
Kantor Imigrasi DenPasar;
2. Kantor Imigrasi Khusus Batam;
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kantor Imigrasi Bandung;
3. Lapas Kelas I Malang;
Kantor Imigrasi Pontianak;
4. Lapas Wanita Kelas IIA Malang;
Kantor Imigrasi D.l. Yogyakarta;
5. Lapas Kelas II Bondowoso;
Kantor Imigrasi JaYaPura;
6. Lapas Kelas II BanYuwangi;
Kantor Imigrasi Bandar LamPung;
7. Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang'
Kantor Imigrasi Tanjung Uban; Kantor Imigrasi iambi. MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
K"9 :,rYN =t
\F
@fr-*.-9
dan HAIM Lampiran Instruksi Menteri Hukum :M HH-04 0T 02 01
Nomor
lngpektorat Jenderal Kementerlan Hukum dan HAl"l
:2
Tanggal
Oktober 2012
SURVET KEPUASAN MASYARAKAT Klnerja Pelayanan Kuesion€r untuk Masyarakat Indivldual untuk survel Kepuasan Masyarakat Terhadap Satuan Kerja Jenis Pelayanan
( e ) dl
( b ) 21 tahun - 30 tahun
atar
50 tahun
(b)SLTP (b)P€gawaiSwssla
( g ) P6lajar
( c ) wka8w8stE/Penousahe ( d) Pekeda Mandld/lnformal
{h)TldakBekerj8 ( i ) Ponsiunan
pendapat Sap6ulbu/Sdr/l dengan memberl baudara Jewabtah p€rtanyaan di bEwah ini sesual dengan pengolahuan dan y"nj i"r."ar" a"ng"n nirai (5) sangat Baik, (4) Balk' (3) cukr'/p' (2) Buruk' dan (1) sangat Buruk'
(l)
atsu (X) pada kotak
polayanen. Bagalme.,e pendapal saudara tahapan/prc8edur Pelayanen
Yang
dilihal da'i 3igi k6mudahan slur pelayanan? Pelrytnsn. Bagelmana p€ndapat gaudaE tl
l6kni3 dan administfatil ysng dip6iuken
Petdyanan. Sagalmana P6ndapal keberadaan dan kenjelasan petugas dalEm momberikan Patugas Pelayanan. Bagalmana pendapat m6no6nal kesungguhan potugas dalam membeflkan tarutame torhadap konlistensl waklu keaje sesual ketontuan
Tanggung Jawab Petugas Pelayanan Bagalmana pr saldara menoonai k€jolagan wgwenang dan langgung Konampusn Potugas Polayrntt. Bagalmana pendapal
mongenal tln0kat keahllan dan keterarnpil6n yang dimilikl membedksn/menyelesaikan polayanan ?
P€tayarar. Bagsimana pendapat saudsra mengenai pelayanan yano diborikan ol€h unit pelayansn? Menclapatkrn Peleyanan, Bagalrnena pe apakah pol€klsnaan p6layanan yang dibori'€n Keaopanen Dan Keftmahan Patugas. saudara atas Bikap dan perilaku petugas dslam
pelayanan Ielah secara sopan dan ramah gorta saling
mengenel bosargn blaya yang dltelapkan oleh unit
Pelayanan. Bagaifiana pendapal saudara keselualan anlala blaya yang dlbayarkan d8ngan biaya
mengenal kondbl sarana dan prasarsna polayanan menbcdkan msa nyaman kepada penodma pelayanan? an Palayanan. Bagaimana pendapgt 3audafa mengenai koamanen lingkunoan unlt penyelonggara pslsyanan sarana yeng digunakan dapal memb6dkan rasa aman pelaksanaan p6layanan?
Kinorja
Nitai
Nilai lnve.val
Nilalinlelval
KonversllKl\,'! 200/
sanost buruk oufuK
16
cukuo
bail 9anaat baik
(Nllal yang dlaantumkan hanya contoh cad penglslan formullr)
5
2.8 3,8 1,e
t5 4,5 5
3?o/r
306/o
-
50%
52%
Taah
72'lo 92
1aovo
90%
Rl
