LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 04
TAHUN
2OO9
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN
2OO9
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TANGERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANGERANG,
Menimbang
:
a.
bahwa peredaran gelap dan penyarahgunaan narkotika, psikttropika, preltunsor dan zat adiktif lainnya telah menjangkau
keseluruh wilayah sehingga sangat meresahkan masyarakat bahwa untuk menjamin keterpaduan daram penyusunan kebijakan ;
b.
c.
Mengingat :
dan pelaksanaan dalam pencegahan, penanggLtlangan, pengawasan dan pemberantasan peredaran gelap serta
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah, lembaga terkait dan unsur lapisan masyarakat ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang pembentukan, organisasi dan Tata Kerja pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Tangerang.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi runggal Narkotika 1961 Beserta protokoi yang Mengubahnya (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3085) ; 3. undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang pengesahan convention on Psychotropic substances 1g71 ( Konvensi Psikotropika 1971) ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3657) ; 4. undang-Undang Nomor 5 Tahun 1g97 tentang psikoiropika (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1gg7 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3671 ) ; 1.
5.
Undang
Undang ...
25. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against lllicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotripika 19BB) ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3673) ;
6. undang-Undang Nomor 22 Tahun 1gg7 tentang
Narkotika
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 369g ) 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Repubrik lndonesia Nomor a5a4; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20AT Nomor 89, tambahan Lembaran Negara NomoR A7a1); 9. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 83 Tahun 2OO7 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan ;
Badan Narkotika Kabupaten/Kota. '10.
Keputusan Presiden Nomor Narkotika Nasional
17 Tahun 2002 tentang
Badan
;
il.lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya ; l2.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108) ; l3.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0208).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA
-3-
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1.
:
Daerah adalah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.
Kabupaten Tangerang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerih; Bupati adalah BupatiTangerang;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang; 6. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang; 7. Organisasi Badan Narkotika Kabupaten adalah Organisasi Badan Narkotika Kabupaten Tangerang
B. Badan Narkotika
9.
;
Nasional yang selanjutnya disebut BNN
;
Kalakhar Badan Narkotika Kabupaten Tangerang adalah Kepala Pelaksana Harian Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK ;
10. Badan Narkotika Kabupaten yang selanjurnya disebut BNK
;
11. P4GN adalah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan peredaran Gelap
Narkotika
;
BAB
II
PELAKSANA HARIAN BNK Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2
Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK dibentuk pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yan6 selanjutnyJ disebut Lakhar BNK.
Bagian Kedua Kedudukan
(1) (2) (3)
Pasal 3 Lakhar BNK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK ;. Lakhar BNK dipimpin oleh Kepala Pelaksani Harian BNK, yang selanjutnya disebut Kalakhar BNK ; Kalakhar BNK adalah Sekretaris BNK
Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4
Lakhar BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, administratif dan
operasional kepada BNK di bidang p4GN
;
-4Lakhar BNK mempunyaifungsi
1' 2' 3' 4'
Pasal 5 :
Pengoordinasian perangkat daerah dan instansi daerah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang p4GN; Pengooperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten Tangerang di bidang 'p4ct\i sesuai O"ng;n
bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing . Pelaksanaan.qe.rlutusan jaring.an peredaran gelap narkotika, psikotoprika, prekusor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugal di lingkung"n'r"uupaien Tangerang sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
Pembangunll dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan
operasional BNN.
Bagian Keempat Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri dari
1. 2.
Pasal 6 :
Kepala Pelaksana Harian BNK Sekretaris
a. Subbag Umum , Kepegawaian dan Humas b. Subbag Keuangan dan perencanaan
3. 4. 5. 6.
Seksi Pencegahan dan Telematika Seksi Penegakan Hukum Seksi Terapi dan Rehabilitasi Satuan Tugas
Pasal 7 Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 6, dibentuk oleh Ketua BNK sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya yang beralal dari perangkat daerah dan instansi terkait. Pasal 8 Bagan Struktur Pelaksana Harian BNK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
BAB III Eselonisasi, Pengangkatan Dan Pemberhentian pelaksana Harian Bagian Pertama Eselonisasi
(1) Kalakhar
\?l (3)
Pasal
9
BNK adalah jabatan struktural dengan eselon lll/a; sekretaris pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural eseton lll/b ; Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Lakhar BNK adalah jabatan struktural eselon lV/a.
-5-
Bagian Kedua Pengangkatan dan pemberhentian (1) Katakhar BNK diangkat dan diberheltilsal ll"n erp"ti ; (2) Dalam hal Kalakhar_ BNK sebagaimana dimaksud pada
(3)
ayat (1), diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dilingkungan Lakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. BAB IV TATA KERJA
Pasal 11 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan denganlnstansi lain .
Pasal 12
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan
pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
Pasal 13 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-maiing dan menyampaikan laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di
bawahnya.
Pasal 15 Rincian tugas dan Fungsi serta tata kerja Lakhar BNK ditetapkan dengan peraturan Bupati.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 16
Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.
Pasal 17 BNK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat menerima bantuan dari fihak lain baik dari dalam negeri maupun Luar Negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal .....
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN TANGERANG
I.
UMUM.
Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan maupun penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya.
Disamping mempunyai manfaat tersebut diatas, narkotika apabila disalahgunakan atau salah pemakaiannya dapat menimbulkan akibat sampingan
yang sangat merugikan bagi perorangan serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Oleh karenanya penggunaan narkotika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.
Fakta menunjukan bahwa sekarang
ini
penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin meningkat sehingga
membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional khususnya di Kabupaten Tangerang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah kasus narkotika periode januari sampai dengan Agustus 2008 di Wilayah Kabupaten Tangerang dengan rekapitulasi data sebagai berikut :
JUMLAH KASUS
162
JUMLAH TERSANGKA
213
JUMLAH BARANG BUKTI 1. Ganja = 10699,34 Gr 2. Heroin = 5,9 Gr 3. ExtacY = 28 Butir
4.Sabu=5Gr
5. Lexotan = 324 Butir Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu meningkatkan langkah-langkah
untuk mengantisipasi dan atau meminimalisir peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Tangerang dengan melakukan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan,
-2penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan
adiktif lainnya (P4GN) serta membantu kelancaran pelaksanaan
dan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Narkotika Kabupaten perlu dibentuk Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang disebut dengan Lakhar BNK
yang ditetapkan dengan Peraturan daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/566/BJ, tertanggal 6 Maret 2008 Perihal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota pada angka 4 huruf d menyatakan bahwa Pembentukan organisasi dan tata kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika KabupatenlKota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
ll. Pasal demi Pasal Pasal
1
Cukup jelas
Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Sekretaris Lakhar BNK adalah Pasal 4 Cukup jelas
Pasal
5
Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas
Pasal
8
Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas
Pasal
...
-3Pasal 10 Cukup jelas
Pasal
11
Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal
1B
Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR
O4O9
-6-
Pasal 18 Bantuan kepada BNK yang berasal dari luar negeri dilakukan melalui Badan Narkotika Nasional. BAB VI PENUTUP
Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa Pada tarJpsal 1 rrtei 2oo9
evplltrANGERANG
il
ul(fri,( H. rsMEr Diundangkan
|yANDAR
di Tigaraksa
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2OO9 NOMOR 04
BAGAN STRUKTU R ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA DAERAH KABUPATEN TANGERANG KETUA
: WAKIL BUPATI
ANGGOTA : 1. Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang
3. Kapolres Kab. Tangerang 4. Sekretaris Daerah Kab. Tangerang 5. Kepala Dinas Sosial 6. Kepala Dinas Kesehatan 7. Kepala Dinas Pendidikan 8. Kepala Satuan polisi pamong praja 9. Kepala Direktur Utama RSUD pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata 11. Kepala Dinas perhubungan, 1_0. Kepala Dinas
Komunikasi dan lnformatika 12. Ketua MUI Kabupaten Tangerang 13. Ketua Tim penggerak pKK Kabupaten Tangerang 14. Ketua KNPI Kab. Tangerang 15. Kepala lmigrasi Kab. Tangerang 16. Ketua lDl Kab. Tangerang 17. Ketua PMt Kab. Tangerang 18. Ketua Kwarcab pramuka Kab. Tangerang SEKRETARIS
/
KALAKHAR BNK
KELAKHAR BNK
SEKRETARIS
SUBAG
SUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUMAS
SEKSI
SEKSi
SEKSI
PENCEGAHAN DAN TELEMATIKA
PENEGAKAN HUKUM
TERAPI DAN REHABILITASI
,I,,TANGERANG
(hunr
