D
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 2$ TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN UMUM PROGRAM SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUdU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA, ADIL, DAN SELARAS
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Satu Milyar Untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil,
dan Selaras (SATAM EMAS) Tahun Anggaran 2017, dapat
berjalan sesuai dengan tujuannya,
perlu menetapkan
pedoman umum pelaksanaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pedoman Umum Program Satu Milyar Untuk Tiap Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif, Merata, Adil, dan Selaras Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 58 Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A); 17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM
SATU MILYAR UNTUK TIAP KECAMATAN MENUJU PEMBANGUNAN EFEKTIF, MERATA,- ADIL, DAN SELARAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 7. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 10. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BAKUDA Kabupaten/Kota adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Program Satu Milyar untuk Satu Kecamatan Menuju Pembangunan Efektif,
Merata, Adil, dan Selaras atau yang selanjutnya disebut Program SATAM EMAS, merupakan salah satu program pemerintah daerah dalam rangka
percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Satuan Kerja Pelaksana Program SATAM EMAS adalah PD Kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 16. Pemangku kepentingan lainnya adalah PD dilingkup pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pengelolaan Program SATAM EMAS.
17. Rumah Tangga Sasaran adalah Rumah Tangga yang masuk kategori sangat miskin, miskin dan hampir miskin.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKAPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan daerah. 22. Petunjuk Teknis adalah Petunjuk Teknis Program SATAM EMAS yang merupakan acuan/pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam teknis pelaksanaan Program SATAM EMAS.
23. Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan Pendampingan Program SATAM EMAS yang selanjutnya disingkat SP3 Pendampingan adalah sarjana yang untuk bertugas mendampingi, memfasilitasi dan ikut membantu penyusunan pelaporan pelaksanaan Program SATAM EMAS. 24. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disingkat KMPS adalah kelompok masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan swakelola yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan ditetapkan oleh Camat. KMPS dan terdiri dari tiga tim yaitu tim perencana, tim pelaksana dan tim pengawas. 25. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa baik bersifat umum maupun khusus. 26. Basis Data Terpadu 2015 yang selanjutnya disingkat BDT 2015 adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dari sekitar 25 juta rumah tangga di Indonesia.
BAB II MAKSUD DAN SASARAN
Pasal 2
Program SATAM EMAS dimaksudkan untuk:
a. b. c. d.
pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota dalam Provinsi; membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan; membantu Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat; membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang tidak tersedia dan/atau kurang alokasi dananya.
Pasal 3
(1) Sasaran penerima Program SATAM EMAS merupakan Rumah Tangga Sasaran beserta anggota keluarganya sesuai dengan database hasil BDT 2015 yang telah diverifikasi oleh Desa/Kelurahan.
(2)
Bantuan Program SATAM EMAS diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran sesuai dengan petunjuk teknis.
(3) Apabila terdapat Rumah Tangga Sasaran yang layak untuk dibantu tetapi tidak termasuk dalam database sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan kembali berdasarkan BDT 2015 untuk kategori penduduk miskin
dan/atau sesuai dengan usulan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat.
(4) Sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi.
BAB III
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 4
(1) Dengan Program SATAM EMAS dialokasikan dana sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) satu Kecamatan melalui bantuan keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Penyaluran bantuan keuangan Program SATAM EMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kecamatan.
(3) Jumlah bantuan keuangan Program SATAM EMAS Tahun Anggaran 2017
sebesar satu milyar kepada setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk memperhitungkan SiLPA Tahun Anggaran tahun sebelumnya.
(4) Rincian bantuan keuangan, realisasi dan SiLPA Program SATAM EMAS kepada Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. Pasal 5
(1) Jumlah penyaluran bantuan keuangan Program SATAM EMAS Tahun Anggaran 2017 terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:
a. Tahap I sebanyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk setiap Kecamatan; dan
b. Tahap II dapat diberikan tambahan dana sebanyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) yang akan dituangkan dalam Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017.
(2)
Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dengan melampirkan DPA Penerimaan dan Belanja Program SATAM EMAS dan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala BAKUDA Provinsi setelah mendapat rekomendasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi.
(3)
Penyaluran Tahap II dilaksanakan setelah Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 disahkan dengan melampirkan administrasi kegiatan tahap I, dokumen Pengadaan Barang dan Jasa serta Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan sasaran penerima manfaat.
(4)
Kabupaten/Kota yang telah menerima bantuan keuangan Program SATAM EMAS tetapi tidak dilaksanakan, wajib menyetorkan kembali ke Kas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(5)
Pengembalian penyaluran bantuan keuangan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD Kabupaten/Kota atau dapat diperhitungkan dengan penyaluran Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten / Kota. Pasal 6
(1)
Alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2017 yang peruntukannya sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.
(2)
Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota belum atau telah mencantumkan anggaran Pelaksanaan Program SATAM EMAS namun tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, maka program dan kegiatan berkenaan dapat melaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, menyusun RKA-PD dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (PD) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
(3)
Penganggaran dan pelaksanaan Kegiatan Program SATAM EMAS mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 7
(1)
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni.
(2)
Besaran bantuan keuangan yang dianggarkan untuk Pembangunan Rumah Layak Huni paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per unit rumah yang dibangun guna membiayai pembelian bahan/material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak.
(3)
Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional program SATAM EMAS di Kecamatan yang dianggarkan paling banyak 5% (lima persen) dari bantuan keuangan ditambah dana pendukung dari APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kecamatan.
(4)
Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membiayai :
a. honorarium
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan
(PPTK)
dan
Staf
Pengelola;
b. honorarium Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); c. d.
honorarium Tim Koordinasi di tingkat Kecamatan; honorarium SP3 Pendampingan;
e.
honorarium KMPS;
f.
honorarium Pejabat/staf Kecamatan yang menangani kegiatan program SATAM EMAS;
g. administrasi Kegiatan; h. biaya rapat.
(5)
Pelaksanaan kegiatan Program SATAM EMAS sebagaimana dimaksud pada (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang penyusunannya dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Bappeda
ayat
Kabupaten/ Kota.
BAB IV
PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM SATAM EMAS Pasal 8
(1)
Kegiatan Program SATAM EMAS yang berasal dari bantuan keuangan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh PD Kecamatan.
(2)
Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat menyusun perencanaan, melaksanakan, melakukan monitoring, dan evaluasi kegiatan SATAM EMAS tingkat Kecamatan.
(3)
Bupati/Walikota dapat melimpahkan wewenang kepada PD teknis untuk sebagai pelaksana Program SATAM EMAS.
(4)
Camat menyampaikan laporan triwulan dan laporan akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan PD terkait di Kabupaten/Kota.
BAB V
SARJANA PENDAMPINGAN Pasal 9
(1)
Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan dengan pendampingan oleh SP3 Pendampingan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan masing-masing kecamatan.
(2)
SP3 Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sarjana yang diangkat dan ditetapkan oleh Camat selaku Pengguna Anggaran.
(3)
Masa tugas SP3 Pendampingan selama 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan masing-masing kecamatan.
Pasal 10
(1)
SP3 Pendampingan mempunyai tugas: a. membantu Pemerintah Kabupaten/Kota
dan
Camat
dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat desa/kelurahan pengelolaan dan pelaksanaan Program SATAM EMAS;
dalam
b. membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat dalam menyusun
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Program SATAM EMAS agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
(2)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SP3 Pendampingan mempunyai fungsi sebagai motivator, fasilitator, edukator, dan verifikator.
(3)
SP3 Pendampingan mempunyai kewajiban: a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; b. membantu Pemerintah Kabupaten / Kota dan Camat
dalam
perencanaan dan pelaksanaan Program SATAM EMAS di wilayahnya masing-masing;
c. melakukan
pendampingan
terhadap
seluruh
penerima kegiatan
Program SATAM EMAS;
d. menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah dalam rangka melaksanakan pendampingan Program SATAM EMAS;
e. menyampaikan laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan Program SATAM EMAS di wilayah kerjanya kepada Camat;
f.
memberikan
pertimbangan/pendapat/saran/masukan
terhadap
pelaksanaan Program SATAM EMAS bagi penerima dan/atau penanggung jawab Program SATAM EMAS di Kecamatan di wilayah tugasnya masing- masing;
g. melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh Camat; h. mendapat izin Camat apabila meninggalkan wilayah kerjanya pada hari kerja;
i. mengisi daftar hadir dari Kecamatan.
Pasal 11
(1)
SP3 Pendampingan habis masa tugasnya karena: a. diberhentikan; b. mengundurkan diri; c. meninggal dunia;
d. ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana; atau e. tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. (2)
SP3 Pendampingan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan melakukan pengangkatan kembali SP3 Pendampingan.
BAB VI DANA PENDUKUNG
Pasal 12
(1)
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program SATAM EMAS, Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan wajib menganggarkan dana pendukung yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten/ Kota.
(2)
Dalam hal dana pendukung dari APBD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dianggarkan, maka Kabupaten/Kota dapat menganggarkan dana pendukung tersebut pada mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Anggaran 2017 dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyusun RKA-PD dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.
(3)
Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan bagi Tim Koordinasi Kabupaten/Kota guna pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan, pembinaan, rapat koordinasi serta administrasi kegiatan.
BAB VII LAPORAN
Pasal 13
(1)
Laporan pelaksanaan Program SATAM EMAS terdiri dari:
a. laporan penyerapan dan penggunaan bantuan keuangan; dan b.
laporan akhir kabupaten/kota.
(2)
(3)
Laporan penyerapan dan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara berkala oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui BAKUDA Provinsi paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap berakhirnya triwulan yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi. Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
(4)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI Pasal 14
(1)
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program SATAM EMAS dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, guna
menunjang pencapaian sasaran dan tujuan serta keberhasilan dari Program SATAM EMAS.
(2)
Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, untuk Tim Koordinasi Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, untuk Tim Koordinasi Kabupaten/ Kota.
(3)
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi, perencanaan dan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap hasil dan keluaran dari pelaksanaan Program SATAM EMAS sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaannya pada tahun berikutnya.
(4)
Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Program SATAM EMAS ke depan dan untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap pemerintahan guna mencari solusi pemecahan permasalahan. BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 15
(1)
Pengawasan dan pemeriksaan dana Program SATAM EMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten/ Kota.
(2)
Inspektorat Provinsi melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Program SATAM EMAS di Kabupaten/Kota.
BABX
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16
Pelaksanaan Program SATAM EMAS harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Peraturan
Gubernur
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan
dan
mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal Z Mei 2017 GUBERNUR
/KEPULALJArTBAI^GKA-B^ELITUNG^
Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal ...'3
\k\
\
/^RUSTAM EFFENDI
2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
YAN MEGAWANDI
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR SERI fcr
^c0
No
2017
5.537.687.440,00
8.000.000.000,00
5.000.000.000,00
3.230.941.000,00
Bangka Barat
Bangka Selatan
Belitung
Belitung Timur
34.773.517.840,00
2.928.849.400,00
Jumlah
7.976.040.000,00
Bangka
2.100.000.000,00
2016
Bangka Tengah
Pangkalpinang
Kabupaten /Kota
Bantuan Keuangan s.d
0
27.655.477.140,00
3.230.941.000,00
5.000.000.000,00
4.900.000.000,00
3.737.687.440,00
2.810.808.700,00
7.976.040.000,00
Realisasi 2016
(5) ; 3-4
7.118.040.700,00
0,00
0,00
3.100.000.000,00
1.800.000.000,00
118.040.700,00
0,00
2.100.000.000,00
0,00
GUBERNUR
35.118.040.700,00
4.900.000.000,00
3.500.000.000,00
8.700.000.000,00
6.000.000.000,00
4.318.040.700,00
5.600.000.000,00
2.100.000.000,00
(7) = 5+6
Dilaksanakan TA 2017
r
RUSTAM EFFENDI
^KEPULAU^rpANG^A BEUTUNG,
28.000.000.000,00
4.900.000.000,00
3.500.000.000,00
5.600.000.000,00
4.200.000.000,00
4.200.000.000,00
5.600.000.000,00
-6
Per Kabupaten/Kota
s.d 2016 yang Belum
Digunakan
Jumlah Bantuan
Keuangan yang Harus
Alokasi Bantuan Keuangan
Sisa Bantuan Keuangan
se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017
Rincian Bantuan Keuangan, Realisasi, danSiLPA Program SATAM EMAS kepada Kabupaten/Kota
TAHUN 2017
NOMOR: TANGGAL:
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAMPIRAN I
LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : TANGGAL:
TAHUN 2017 2017
FORMAT LAPORAN PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM SATAM EMAS TAHUN ANGGARAN 2017
Kabupaten / Kota: Pagu
Jenis Kegiatan
No
1. 2. 3. 4.
dst
Total Pagu
No
Tahap
Sisa Tahap Sebelumnya
(Rp) 1
2
1.
Tahap I
2.
Tahao II
3
Penerimaan
Realisasi
dari
Total
Provinsi
(Rp)
Pembayaran (SP2D) (Rp.)
5=3+4
6
Sisa di Rekening Kas Umum Daerah
Rp.
%
7=5-6
8=(7/5)
(RP) 4
Total
Tempat, tanggal bulan tahun BUPATI/WALIKOTA ttd
GUBERNUR
A
£PULAUAN"l3ANGI
TUNG,
1 f
\A
JUSTAM EFFENDI
LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : TANGGAL:
TAHUN 2017 2017
FORMAT LAPORAN AKHIR KABUPATEN/KOTA PROGRAM SATAM EMAS TAHUN ANGGARAN 2017
PENDAHULUAN
II.
A.
Latar Belakang
B.
Dasar Hukum
C.
Tujuan Penulisan Laporan
PELAKSANAAN DAN REALISASI KEGIATAN PROGRAM SATAM EMAS TAHUN ANGGARAN 2017
A. B. III.
Pelaksanaan; Realisasi.
PENUTUP
A. Saran dan Masukan.
B. Rekomendasi dan Kebijakan untuk Pemerintah Provinsi. Lampiran-lampiran:
1. Laporan Realisasi Keuangan 2. Foto-foto
3. Lain-lain yang mendukung
GUBERNUR
A
KEPULAU
RUSTAM EFFENDI
r
(TUNG,
